BIMA, KOMPAS.com - Sebanyak 384 siswa di Sekolah Dasar (SD) Negeri 28 Melayu, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai menikmati program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (17/2/2025).

Siswa tampak antusias menyambut salah satu program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini.

Pada hari pertama ini, para siswa menikmati menu makanan yang terdiri dari nasi, tahu, ayam, sayur kentang, jagung, dan kacang panjang serta dua potongan kecil buah semangka.

Dari beberapa menu yang disiapkan itu, lauk berupa sayur paling banyak yang tersisa karena kurang diminati siswa.

Selain itu, para siswa juga menagih menu susu pada program Makan Bergizi Gratis ini.

"Mana susunya, kok tidak ada," ucap salah seorang siswa kelas satu, Aqila, usai menyantap hidangan MBG.

Aqila mengaku, lauk yang disajikan seperti tahu dan ayam goreng rasanya enak, hanya saja sayurnya tak dimakan karena tidak suka. Dia berharap menu makan hari berikutnya bisa dilengkapi dengan susu.

"Besok bawa susunya dong, ikan semuanya enak, tapi tidak suka sayurnya," ujarnya.

Harapan serupa juga disampaikan salah seorang siswa lainnya bernama Adira.

Dia mengaku tak kuat menghabiskan nasi dan lauk MBG karena porsinya terlalu banyak.

"Tidak kuat karena banyak banget nasinya, tapi enak ikan sama semangkanya," kata Adira.

Sementara itu, salah seorang Wali Kelas di SD Negeri 28 Melayu, Iqlimah, mengakui bahwa banyak peserta didiknya yang meminta menu susu karena kabar yang diterima sebelumnya ada menu tersebut.

"Namanya makanan bergizi kan ada susunya juga. Kalau lauknya tidak semua habis," kata Iqlimah.

Dari sekian siswanya, lanjut dia, hanya beberapa orang yang menyantap sayur, sedangkan yang lain dibiarkan bersisa.

"Wortel dan kacang panjang tidak dimakan, kalau daging ayamnya habis semua," ungkapnya.

Selain meminta tambahan menu susu pada program MBG, salah seorang siswa di SD Negeri 28 Melayu juga terlihat menangis.

Dia meminta gurunya membungkus nasi MBG tersebut agar bisa dibawa pulang dan dimakan bersama orangtuanya di rumah.

Siswa tersebut bernama Adira, asal Kelurahan Melayu, Kota Bima.

"Dia mau bawa pulang, katanya mau makan sama mamanya di rumah," ucap Iqlimah sembari membujuk Adira untuk tidak menangis.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melanjutkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal bedah rumah. Tak hanya rumah-rumah di perdesaan dan perkotaan saja, tetapi di kawasan pesisir juga termasuk dalam program tersebut.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas. Pihaknya juga telah menyiapkan anggaran Rp 255 miliar untuk Program BSPS di kawasan pesisir.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan Kota Cirebon Jawa Barat, Kepenuhan Tengah Kabupaten Rokan Hulu Riau, Jempol Kabupaten Sumbawa NTB, Wringtappareng Kabupaten Wajo Sulawesi Selatan, Kali Code Yogyakarta, dan Cibangkong Kota Bandung Jawa Barat.

Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Kawasan Cijoho Kabupaten Kuningan Jawa Barat, Kawasan Awakaluku Kabupaten Wajo Sulsel, Provinsi DK Jakarta, dan Provinsi Jawa Barat.

Sementara itu, sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja. Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Sebagai informasi, pada rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan melakukan program BSPS di wilayah perdesaan, perkotaan, dan pesisir mulai tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan untuk Program BSPS sebesar Rp 850.003.800.000 untuk target 38.505 unit.

"Kami sepakat dengan Komisi V bahwa program ini sangat bermanfaat sangat padat karya dan bisa dirasakan di masyarakat. Dan kami juga menginginkan mulai tahun ini itu kita bagi 3 Pak, perdesaannya 40% pesisirnya 30%, kemarin Pak Ridwan Bae (Wakil ketua Komisi V) pesan dia buat pesisir jadi saya sudah mulai 30% pesisir, dan perkotaannya 30% di situ juga kita tingkatkan (anggaran) menjadi Rp 850.003.800.000 untuk BSPS," papar Ara dalam rapat kerja Komisi V DPR RI dengan pemerintah, Kamis (13/2/2025).

(abr/zlf)

KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman telah menyiapkan program perbaikan rumah di kawasan pesisir melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Fitrah Nur mengatakan, pembangunan atau peningkatan kualitas rumah di kawasan pesisir menjadi salah satu program prioritas.

"BSPS Pesisir ini ditargetkan akan dilaksanakan di 28 Provinsi untuk 11.697 unit rumah dengan alokasi anggaran Rp 255 miliar," ujar Fitrah dalam keterangannya dikutip pada Senin (17/2/2025).

Selain program BSPS di Kawasan Pesisir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 83,59 miliar untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di enam kawasan, yakni di Panjunan, Kota Cirebon, Jawa Barat; Kepenuhan Tengah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau; Jempol, Kabupaten Sumbawa, NTB; Wringtappareng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan; Kali Code Yogyakarta; dan Cibangkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Bangun Sanitasi dan Rusun

Tak hanya itu, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan sanitasi sebesar Rp 30 miliar yang akan dilaksanakan di Kabupaten Lubuk Linggau, Sumatera Selatan; Kawasan Cijoho, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat; Kawasan Awakaluku, Kabupaten Wajo, Sulsel; Provinsi DK Jakarta; dan Provinsi Jawa Barat.

Terakhir, Ditjen Kawasan Permukiman juga mengalokasikan anggaran pembangunan 3 unit Rumah Susun (Rusun) sebesar Rp 153 miliar di Parigi Moutong, Rusun DKI, dan Rusun Lampung.

Bentuk BP3

Sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan, Kementerian PKP melalui Ditjen Kawasan Permukiman juga membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) dalam rangka pelaksanaan Hunian Berimbang dan Dana Konversi.

Pembentukan BP3 merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan program 3 juta rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi dan Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR), menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR.

IDXChannel- Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP), Imran mengatakan, pemerintah mendukung ide-ide inovatif dan kreatif yang mengusung budaya nusantara dan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagai referensi bagi pembangunan rumah rakyat.

“Kolaborasi ekosistem perumahan akan menjadi kunci sukses pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih maju melalui penyediaan rumah yang layak dan terjangkau. Kami memberikan apresiasi setingginya-tingginya kepada BTN atas perannya yang strategis dalam mendukung perumahan nasional. Semoga dalam implementasinya, Program Tiga Juta Rumah dapat berjalan dengan optimal, agar kegiatan ini dapat dirasakan manfaat dan faedahnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Irman ajang BTN Awards 2025 seperti dikutip siaran pers Senin (17/2/2025).

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Pemerintahan Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang juga menekankan Sayembara Desain Rumah Nusantara merupakan hasil diskusi Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo dengan BTN untuk melibatkan generasi muda menciptakan karya inovatif dan produktif dengan unsur kearifan lokal dari 38 provinsi yang ada di Indonesia.

“Kami berterima kasih kepada BTN yang tidak hanya melibatkan para arsitek, tetapi juga anak-anak muda melalui business matching untuk menciptakan inovasi untuk perumahan rakyat,” ujar Bonny.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menambahkan BTN ingin mendorong lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal untuk sayembara desain rumah, serta inovasi terkait perumahan yang ramah lingkungan dan menggerakkan pelaku usaha lokal.

Sebagai contoh, produk batu bata atau floor deck yang basisnya berupa sampah plastik, sehingga ramah lingkungan.

“Ini merupakan event pertama, tapi akan terus berlanjut setiap tahun agar menjadi event matching antara developer dan anak-anak muda yang memproduksi desain dan material yang dibutuhkan oleh industri perumahan. Jadi dari sisi supply dan demand ada kolaborasi yang baik,” ujar Nixon.

Dia mengatakan, adanya kompetisi desain dan inovasi perumahan sangat penting untuk mendorong bangkitnya industri lokal yang mendukung sektor perumahan.

Pasalnya, sektor perumahan merupakan sektor yang tingkat kandungan lokalnya atau tingkat komponen dalam negeri-nya (TKDN) tinggi, yaitu hingga 90 persen.

“Industri perumahan TKDN-nya tinggi, karna batu bata, atap, genteng, pasir, bahkan pekerjanya juga lokal. Saya sedih mendengar kabar di Medan ada developer yang membeli kusen dari negara tertentu dengan harga sangat murah, yaitu Rp200.000 hingga Rp300.000. Dari situ saya terpikir, kenapa kita tidak mendorong local entrepreneur dan industri lokal untuk bertumbuh?” ujar Nixon.

Atas kontribusinya, BTN memberikan anugerah BTN Property Awards kepada 18 orang dari enam kategori berbeda yang terpilih dari para mitra developer BTN, serta BTN Housingpreneur Awards kepada 20 orang dari empat kategori yang terpilih dari 946 tim yang telah diseleksi.

Salah satu Dewan Juri Nasional BTN Housingpreneur, M. Ridwan Kamil, yang juga arsitek dan entrepeneur mengatakan, kolaborasi semua pihak di sektor perumahan sangat dibutuhkan untuk mendukung visi percepatan hadirnya tiga juta rumah di Indonesia.

Secara khusus, Ridwan mengapresiasi inisiatif BTN atas penghargaan bagi inovasi-inovasi di bidang bisnis properti, desain, dan material baru ramah lingkungan untuk perumahan.

“Sebagai juri yang memiliki latar belakang arsitek, saya melihat banyak sekali terobosan-terobosan luar biasa di tengah tantangan dunia termasuk isu climate change. Ada 400 inovasi yang muncul dari kompetisi ini. Pilihan juri adalah yang terbaik dan diharapkan akan jadi solusi dan inspirasi untuk Indonesia makin maju,” ujar Ridwan.

BTN memberikan apresiasi khusus kepada Realestat Indonesia (REI), Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Himpungan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra), Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) atas peran penting dan kerja keras mereka sebagai mitra strategis dalam membangun perumahan nasional.

Nixon menyerahkan piagam penghargaan kepada Ketua Umum Dewan Pertimbangan Pusat (DPP) REI Joko Suranto, Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah, dan Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menepis kabar soal program Makan Bergizi Gratis di Sumenep, Jawa Timur dihentikan. Dia menyebut program itu hanya libur hari ini dan berjalan lagi besok.

"Enggak (dihentikan), hari ini aja libur. Besok jalan lagi," kata Dadan kepada wartawan seusai jalin kerja sama di Kantor Kemendes PDT, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Dadan memastikan program MBG di Sumenep terus berjalan. Sebab program tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto langsung.

"Jangan percaya hoaks (isu MBG dihentikan di Sumenep)," lanjut dia.

Hanya saja, Dadan tidak menerangkan secara rinci penyebab liburnya program MBG hari ini di Sumenep. Dia menegaskan lagi, program MBG tetap berjalan.

Sebelumnya, Program makan bergizi gratis (MBG) di Sumenep, Madura, dihentikan sementara. Sekolah-sekolah yang menjadi penerima manfaat mengaku belum mengetahui alasan secara rinci.

Salah satu sekolah di Sumenep yang selama ini telah menerima manfaat MBG adalah MIN 1 Sumenep. Per hari ini, anak-anak di sekolah tersebut tidak lagi menerima MBG.

Kepala MIN 1 Sumenep Didik Santoso menjelaskan, pihaknya baru menerima pemberitahuan bahwa MBG dihentikan sementara pada Sabtu (15/2/2025).

Salah satu isi dalam pemberitahuan dimaksud, bahwa per 17 Februari ini, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) khusus Sumenep tidak beroperasi sementara waktu. Itu disebabkan dinamika internal yang tidak bisa dijelaskan.

"Stop sementara bukan berhenti selamanya. Kami akan menginformasikan jika SPPG khusus Sumenep sudah siap beroperasi kembali," kata Didik Santoso dikutip dari detikjatim, Senin (17/2/2025).

Usai pemberitahuan tersebut, pihaknya mengaku langsung memberitahukan kepada para guru, khususnya wali kelas. Para wali kelas memberitahukan semua wali murid menyiapkan sendiri bekal untuk anak-anaknya, bagi yang biasa membawa bekal sebelum adanya MBG.

"Alhamdulillah, sekarang anak-anak yang biasanya memang membawa bekal, hari ini membawa bekal sendiri . Ada yang sarapan di rumah masing-masing," tambahnya.

Sekadar diketahui, program MBG di Sumenep resmi dimulai per 13 Januari 2025. Sejak saat ini, SPPG Sumenep melayani 2.965 siswa dari berbagai jenjang pendidikan. Mulai dari TK, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMK sederajat.

(idn/idn)

Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengumumkan skema bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan rumah (FLPP) yang dapat dimanfaatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membeli rumah-rumah subsidi yang menargetkan tiga juta unit.

Program rumah murah untuk rakyat, yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang diwujudkan dalam periode Kuartal I/2025.

"Kebijakan FLPP untuk melaksanakan program Tiga Juta Rumah Murah,” kata Presiden saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

FLPP, yang merupakan salah satu skema kredit pemilikan rumah (KPR), diluncurkan sejak 2021 melalui kerja sama Kementerian PUPR—sekarang Kementerian Perumahan Rakyat dan bank-bank BUMN.

Beberapa kemudahan yang dapat diterima masyarakat saat mengambil KPR dengan skema FLPP mencakup uang muka rumah yang nilainya jauh lebih ringan daripada skema lainnya, umumnya satu persen dari harga rumah.

Masyarakat yang mengambil KPR dengan skema FLPP juga mendapatkan pembebasan biaya premi asuransi, serta dapat membayar angsuran rumah per bulan dengan harga terjangkau, kemudian suku bunga yang maksimal 5 persen.

Dalam jumpa pers yang sama di Istana Merdeka, Presiden Prabowo juga menyatakan bahwa Pemerintah akan terus memperbaiki skema penghapusan utang macet bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kita terus akan perbaiki penghapusan buku tagih utang macet bagi UMKM,” kata Presiden.

Jumpa pers di Istana Merdeka digelar oleh Presiden selepas rapat terbatas dengan beberapa menteri Kabinet Merah Putih.

Jajaran pejabat yang mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, serta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

Hadir pula Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Pati -

Banjir merendam permukiman warga Desa Gadingrejo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Banjir terjadi karena sungai tersumbat tumpukan sampah hingga air meluap ke permukiman.

Pantauan detikJateng di lokasi pukul 15.00 WIB, genangan banjir merendam permukiman warga Desa Gadingrejo. Kedalaman banjir mulai 30 sampai 50 sentimeter. Genangan banjir berwarna cokelat.

Tak hanya itu, banjir juga merendam jalan Pantura Pati-Juwana tepatnya di Desa Gadingrejo. Banjir berwarna coklat merendam jalan setinggi 10 sentimeter. Kondisi ini berdampak pada arus lalu lintas di lokasi. Kendaraan harus berjalan pelan-pelan karena ketinggian air.

Warga Gadirejo, Susiswo, mengatakan banjir datang sejak pukul 13.00 WIB tadi siang. Sebelumnya kata dia curah hujan deras melanda di beberapa wilayah Pati. Akibatnya anakan Sungai Simo dan Sinomam meluap, karena tersumbat sampah.

"Banjir datang sekitar jam 13.00 WIB karena kali di sekitar desa tersumbat sampah. Kedalaman air sampai 30 sampai 50 sentimeter sudah masuk ke rumah," jelas Susiswo kepada detikJateng ditemui di lokasi, Senin (17/2/2025).

Menurutnya banjir besar baru kali ini. Bahkan kata dia genangan banjir sampai masuk ke dalam rumah.

"Kalau bandang gede sekali ini. Biasanya seluruh yang banjir merata," ujarnya.

Warga lainnya, Martono, mengatakan banjir karena sejumlah sungai di sekitar desanya tersumbat sampah. Akibatnya air meluap ke permukiman warga. Dampak banjir paling parah di RT 1,2,dan 3 RW 2.

Sekitar jam 1 banjir dari kali sebelah yang tersumbat ini ada sekitar 200 rumah tapi kebanjiran hampir 100 rumah," jelasnya.

Menurutnya kedalaman banjir mencapai 50 sentimeter sampai ke dalam rumah. Meski demikian warga memilih untuk bertahan di rumah.

"Sudah banyak rumah yang kebanjiran," terang dia.

Menurutnya wilayahnya menjadi langganan banjir setiap tahun. Akan tetapi banjir berwarna coklat ini termasuk paling gede tahun ini.

"Sudah sering terjadi. Tahun ini banjir baru kali ini. Nggak mengungsi bertahan di rumah saja," ungkap dia.

Dimintai konfirmasi Kasi Kedaruratan BPBD Kabupaten Pati Budi Mulyawan belum menjawab atas klarifikasi jumlah Desa yang terdampak banjir.

(apl/aku)

Bogor -

Viral di media sosial seorang warga jadi korban penusukan di salah satu perumahan di Desa Cikahuripan, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dinarasikan penusukan terjadi gara-gara pembangunan 'polisi tidur'.

"Laporan penusukannya ada, untuk penyebab masih dalam proses penyelidikan, untuk pelaku juga masih dalam penyelidikan. Sementara ini (pelapor) dari pihak keluarga. (Korban) inisial D," kata Kapolsek Klapanunggal AKP Silfi Adi Putri ketika dimintai konfirmasi, Senin (17/2/2025).

Silfi menyebut pihaknya sudah mendatangi lokasi penusukan dan memeriksa saksi-saksi. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait penusukan, termasuk mencari identitas pelaku.

"Cek TKP sudah (dilakukan) tadi malam, saat ini masih proses memeriksa saksi-saksi, mencari identitas pelaku. Selanjutnya langkah kami melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut atas kasus yang sudah dilaporkan ini," kata Silfi.

Silfi mengatakan korban mengalami luka di bagian belakang akibat penusukan tersebut. Korban saat ini masih dirawat di rumah sakit.

"(Terluka) bagian belakang badan. Lengkapnya nanti menunggu hasil visum dokter. Untuk penyebabnya masih dalam penyelidikan, karena korbannya belum dimintai keterangan, masih di RS," imbuhnya.

Gara-gara 'Polisi Tidur'

Dihubungi terpisah, Sekertaris Desa Cikahuripan Encin mengatakan penusukan terjadi di dalam kawasan perumahan. Penusukan diduga akibat pembangunan 'polisi tidur'.

"Bener terjadi di Desa Cikahuripan, tapi (pelaku) bukan Pak RT, bukan. (Pemicu penusukan) masalahnya itu tadi, miskomunikasi lah dengan warga. Gara-garanya itu tadi, ada yang bikin polisi tidur, tapi tidak ada konfirmasi ke Pak RT koordinasi lah," kata Encin dihubungi terpisah.

"(Kejadian penusukan) di dalam perumahan, jadi bukan di kampungnya, di perumahan. RT juga di perumahan. Itu kan di jalan perumahan, itu warga di situ (yang bangun polisi tidur)," imbuhnya.

(sol/mea)

Bima -

Siswa di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya kebagian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Jumlah penerima manfaat MBG di daerah itu sebanyak 3.262 siswa dari 21 sekolah berbagai jenjang, mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA/SMK.

Program MBG tersebut baru menyasar siswa di wilayah Kecamatan Asakota, Kota Bima. Salah satu kendala yang dihadapi saat penerapan program MBG pada hari pertama di Kota Bima, yakni distribusi paket makanan yang molor alias tak sesuai dengan jadwal.

"Kendala atau kekurangan yang ada ini akan menjadi bahan evaluasi ke depannya," Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima, Muhammad Humaidin, kepada detikBali, Senin (17/2/2025).

Salah satu sekolah yang mendapatkan paket MBG, yakni SDN 28 Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Sesuai jadwal, distribusi paket makanan gratis untuk siswa kelas 1-3 di sekolah itu seharusnya mulai pukul 07.45-08.30 Wita. Sementara pengantaran paket makanan untuk siswa kelas 4-6 dimulai pukul 09.00-09.45 Wita.

Pantauan detikBali di SDN 28 Melayu, siswa kelas 1-3 di sekolah itu baru mendapat paket makanan sekitar pukul 08.35 Wita. Sedangkan, pengantaran makanan sesi kedua baru tiba sekitar pukul 11.07 Wita.

Meski begitu, Humaidin mengeklaim distribusi paket MBG ke sekolah berjalan lancar. Para siswa, dia berujar, sangat senang dan bersemangat menyantap makanan yang disediakan. Ia memastikan proses penyaluran paket MBG ke sekolah-sekolah tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa.

"Alhamdulillah, respons anak-anak sangat positif mendapatkan program MBG ini," ujar Hamaidin.

Siswa Senang

Siswa SDN 28 Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima, mengaku senang bisa mendapat makanan bergizi gratis. Menu makanan yang mereka dapat hari ini, yakni nasi, ayam goreng, sayur kacang panjang, buncis, wortel, jagung, tahu goreng, dan semangka.

Menu tersebut tidak dilengkapi susu dan telur. Mereka juga tak mendapat sendok sehingga harus mencuci tangan sebelum menyantap makanan yang diberikan.

"Sangat senang, makanan kesukaan setiap pagi," kata Sifa, siswi kelas 6 di SDN 28 Melayu, Senin.

Siswi lainnya, Afikah, setali tiga uang. Ia mengaku senang dengan menu makanan yang didapat hari ini. Terlebih, menu makanan di rumahnya lebih sering telur dan sesekali ikan.

"Kalau bisa menunya bisa diganti-ganti. Kalau seperti ini terus setiap hari, bisa bosan. Kalau bisa ada juga susu atau air minum," ujar Afikah.

(iws/dpw)

Denpasar (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan bagian dari misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan tersebut disampaikan KSAD dalam amanat tertulisnya dalam upacara Hari Kesadaran Nasional, yang dibacakan oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Hartono di Denpasar, Bali, Senin.

"Makan bergizi gratis bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama generasi muda, demi membangun generasi yang kuat dan produktif," kata Hartono.

Dalam amanatnya, KSAD menjelaskan TNI AD akan mendukung program ini dengan menyiapkan lahan, mendirikan dapur sehat, serta melakukan pendataan anak sekolah yang menjadi sasaran utama program MBG.

Selain program MBG, TNI AD juga tengah menjalankan berbagai program unggulan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa program yang sedang berlangsung meliputi ketahanan pangan, TNI AD Manunggal Air, pencegahan stunting atau tengkes, serta rehabilitasi rumah dan fasilitas mandi cuci kakus (MCK) bagi masyarakat.

Program-program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga bertujuan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi demi stabilitas nasional.

Dalam meningkatkan kesiapan operasional, KSAD menegaskan TNI AD terus melakukan restrukturisasi organisasi.

Upaya ini mencakup pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan serta peningkatan status korem menjadi kodam di beberapa wilayah. Langkah tersebut bertujuan memperkuat pertahanan daerah serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan.

Jenderal TNI Maruli juga berpesan kepada seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) TNI AD untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, menjalankan tugas dengan dedikasi, serta menghindari pelanggaran yang dapat merusak citra institusi.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Agung Udayana menegaskan penyampaian KSAD tersebut menyoroti peran strategis TNI AD dalam mendukung penuh program Astacita Presiden Republik Indonesia.

Dia mengatakan TNI AD berkomitmen untuk menyukseskan program ini dengan menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk lahan pertanian, dapur sehat, serta sistem pendataan anak sekolah sebagai sasaran utama.

“Dari aspek kesiapan operasional, TNI AD terus memperkuat organisasi melalui restrukturisasi satuan guna meningkatkan efektivitas dan daya tangkal pertahanan," kata Agung.

Dengan semangat profesionalisme, soliditas, dan kebersamaan, kata dia, TNI AD berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, memperkuat ketahanan sosial ekonomi, serta menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pewarta: Rolandus Nampu
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, resmi dihentikan mulai hari ini, Senin (17/2).

Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para siswa dan wali murid yang selama ini mengandalkan program tersebut.

Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Sumenep, Desa Pandian, para siswa yang biasa membawa wadah kosong untuk menampung sisa makanan dari MBG kini harus kembali membawa bekal dari rumah.

"Biasanya anak-anak membawa pulang makanan yang tidak mereka habiskan, jadi tidak ada sisa di tempat makan. Namun sekarang, kami sudah mengimbau agar mereka tidak membawa wadah kosong lagi," ujar Kepala MIN 1 Sumenep, Didik Santoso, Senin (17/2).

Informasi penghentian program MBG diterima pihak sekolah pada Sabtu (15/2) siang.

Menyadari pentingnya informasi ini, Didik segera menginstruksikan para wali kelas untuk menyampaikan kabar tersebut kepada wali murid.

"Takutnya, kalau tidak segera diinformasikan, anak-anak tetap membawa wadah kosong dan tidak sarapan di rumah," jelasnya.

Keputusan ini menimbulkan banyak pertanyaan dari para wali murid. Mereka ingin tahu mengapa program ini dihentikan dan sampai kapan akan berlanjut kembali.

Namun, pihak sekolah hanya bisa meneruskan jawaban dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, yang menyebutkan bahwa mereka akan diberi tahu jika program ini kembali dijalankan.

"Banyak wali murid bertanya sampai kapan program ini dihentikan. Kami hanya bisa menyampaikan bahwa nanti akan diinformasikan lagi," tambah Didik.

Hingga saat ini, tidak ada penjelasan rinci mengenai alasan penghentian program MBG. Didik mengaku hanya menerima pemberitahuan melalui grup komunikasi resmi, tetapi alasan detailnya tidak disampaikan secara terbuka.

"Dari informasi yang kami dapat, disebutkan bahwa alasannya tidak bisa dijelaskan melalui grup," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala SPPG Sumenep, Mohammad Kholilur Rahman, membenarkan penghentian sementara program tersebut.

Ia menyebutkan bahwa ada kendala teknis di internal penyelenggara, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Penghentian mendadak ini menimbulkan banyak spekulasi di kalangan masyarakat.

Sebab Program MBG selama ini menjadi salah satu upaya penting dalam pemenuhan gizi anak sekolah, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

Jakarta: Mataram merupakan kota terbesar di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Lombok Barat. Meskipun kota kecil, daerah ini dijuluki sebagai Kota Seribu Masjid dan jantung Pulau Lombok.

Julukan Kota Seribu Masjid diperoleh karena mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Terdapat sejumlah kuliner dan destinasi wisata, seperti Gili Trawangan dan Gunung Rinjani.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kota Mataram, berikut adalah lima rekomendasi rumah komersil di bawah Rp500 juta dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Mataram

Perumahan subsidi di Mataram. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Gajah Mada Residence

Berlokasi di Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Lambang Sejati dengan jumlah 53 unit subsidi yang tersedia.

Rumah subsidi mulai dari Rp168 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari rangka atap ringan dan atap genteng, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

2. Graha Inara

Rumah ini berlokasi di Ampenan Selatan, Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Citra Jaya Graha, jumlah subsidi yang tersedia 3 unit dengan harga mulai dari Rp168 juta.

Rumah ini memiliki luas bangunan 24 meter persegi dan luas lahan 65 meter persegi. Rumah ini memiliki satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Graha Cendana

Berlokasi di Tanjung Karang, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Citra Jaya Graha dengan jumlah unit tersedia 3 unit subsidi.

Rumah ini dengan harga Rp168 juta dengan luas bangunan 24 meter persegi serta luas lahan 70 meter persegi, terdapat satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah berupa atap baja ringan, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

4. Graha As-Sami II

Perumahan ini berlokasi di Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ini dibangun oleh Citra Jaya Graha. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 11 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp168 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 27 meter persegi, luas lahan 65 meter persegi, dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng metal multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu belah.

5. Metaverse Selagalas

Rumah ini berlokasi di Selagalas, Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dikelola oleh Meta Loka Indonesia, tetapi hanya ada 11 unit komersil yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp181 juta dengan luas bangunan 27 meter persegi dan luas lahan 70 meter persegi. Rumah ini memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah terdiri dari rangka atap baja penutup metal multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)