JAKARTA, KOMPAS.com - Program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memberikan berkah bagi industri properti dan konstruksi, serta sektor-sektor pendukung lainnya pada tahun ini.

Menurut Tim Analis Stockbit Sekuritas dalam riset yang dirilis pada 9 Januari 2025, meningkatnya kepastian akan implementasi program ini tidak hanya menguntungkan sektor properti dan konstruksi, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif bagi sektor-sektor terkait.

Tim Stocbit memperkirakan Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dan Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), yang merupakan emiten di sektor semen, akan merasakan manfaat langsung. Begitu juga dengan emiten yang bergerak di industri keramik, seperti Arwana Citramulia Tbk (ARNA) dan Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK).

Tak ketinggalan, perusahaan di sektor peralatan rumah tangga seperti Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES), Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY), dan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) juga diproyeksikan akan merasakan dampak positif dari proyek perumahan ini.

“Di sisi lain, peluang tidak diwajibkannya pungutan iuran Tapera berpotensi mengurangi tekanan pada discretionary income masyarakat, yang dapat berdampak positif bagi daya beli secara umum,” ungkap Tim Analis Stockbit, dikutip dari KONTAN.

Arinda Izzaty, analis dari Pilarmas Investindo Sekuritas, mengungkapkan bahwa selain emiten konstruksi dan properti, sektor semen juga akan mendapatkan dampak positif dari program ini.

"Permintaan semen akan ikut meningkat, terutama di segmen semen curah," ujar Arinda, dikutip dari KONTAN.

Prospek saham perbankan di program 3 juta rumah

Arinda menjelaskan lebih rinci mengenai dampak program 3 juta rumah terhadap sektor-sektor terkait.

Bagi emiten properti dan konstruksi, ia menyatakan bahwa program ini diprediksi akan memberikan kontribusi signifikan selama proyek berlangsung. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dampaknya bisa bersifat sementara jika tidak ada diversifikasi proyek lain.

Untuk emiten perbankan, Bank Tabungan Negara (BBTN) yang lebih fokus pada kredit perumahan, akan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Meski begitu, Arinda juga mengingatkan ada potensi risiko kredit macet, terutama pada segmen menengah ke bawah.

Di sisi emiten semen dan material, dampaknya diperkirakan cenderung dalam jangka pendek saja. Namun, permintaan yang stabil dari proyek 3 juta rumah diyakini masih bisa menopang pendapatan mereka.

Dari sejumlah emiten yang terlibat, Arinda menilai PTPP (Pembangunan Perumahan) mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan lainnya.

Pada kuartal III 2024, pendapatan PTPP tumbuh 14,54 persen YoY, meski laba bersih hanya meningkat tipis sebesar 1,91 persen YoY.

“Harga saham PTPP relatif undervalued, dengan price to earning ratio (PER) yang lebih rendah dibanding rata-rata sektor konstruksi,” ungkapnya. Arinda pun merekomendasikan beli untuk PTPP dengan target harga Rp 570 per saham.

Emiten manufaktur "kecipratan" berkah program 3 juta rumah

Sementara itu, Hendra Wardana, founder Stocknow.id, melihat bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya memberi keuntungan bagi sektor properti dan konstruksi, tetapi juga membuka peluang besar bagi sektor perbankan dan manufaktur.

Sleman -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut tengah mendorong produksi perumahan untuk mendukung program 3 juta rumah. Nantinya, pemerintah bakal melakukan supply side policy atau kebijakan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan barang dan jasa.

Wakil Menteri (Wamen) PKP, Fahri Hamzah mengatakan, bahwa Kementerian PKP lahir karena pekerjaan rumah (PR) di pengadaan perumahan rakyat. Di mana hal tersebut memerlukan dorongan yang keras sekali.

"Di antaranya dari angka statistik yang dilaporkan kepada Bapak Presiden dan kepada Pemerintah bahwa sungguh banyak rakyat kita itu yang rumahnya tidak layak huni, dan memang belum punya rumah," katanya kepada wartawan usai membuka Amazing REI Property Expo 2025 di Sleman, DIY, Selasa (28/1/2025).

"Ini terutama yang pasar bawah, bukan pasar premium dan pasar menengah. Pasar bawah ini cukup banyak, makanya kita ingin fokus juga mengerahkan sumber daya yang kita punya untuk menuntaskan PR kita di perumahan rakyat yang paling bawah," lanjut Fahri.

Salah satunya dengan mengandalkan pengembang untuk membangun perumahan rakyat. Mengingat kehadiran pemerintah hanya sebagai fasilitator.

"Pemerintah akan mengambil jalan supply side policy di perumahan ini. Di mana kami akan mendorong produksi perumahannya dulu, karena itu pemerintah akan bantu soal pertanahan, perizinan, kita dorong swasta untuk membangun dengan dengan kemudahan yang ada tadi," ucapnya.

Setelah hal tersebut terwujud, barulah berlanjut dengan pemasaran perumahan rakyat bagi yang benar-benar membutuhkan. Bahkan, pemerintah nantinya juga akan merenovasi rumah masyarakat dan memberikan insentif.

"Setelah itu kita ciptakan pasar secara masif, yaitu di sektor 70% rakyat kelas menengah ke bawah yang masih sangat membutuhkan rumah," ujarnya.

"Itulah peran Kementerian baru ini, kita mau push di supply side, kita produksi, dan di demand sidenya (sisi penawaran) kita atur mekanismenya supaya bagi mereka yang tidak punya rumah atau yang rumahnya ingin direnovasi mendapatkan bantuan dan insentif dari pemerintah," imbuh Fahri.

Untuk diketahui, dilansir detikNews, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas pembangunan di sektor perumahan, Selasa (7/1). Pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta rumah selama lima tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan APBN 2025 mendukung target 3 juta rumah di Indonesia dengan jumlah Rp 35 triliun. Data soal dukungan APBN itu dipaparkan Sri Mulyani dalam unggahan pribadi di akun Instagram resmi @smindrawati, dilihat Rabu (8/1).

Pembiayaan perumahan dengan total Rp 35 triliun yang disebutkan Sri Mulyani mulai dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, kemudian ada Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Rp 980 miliar untuk 240.000 unit rumah.

Ada juga dukungan untuk program Subsidi Selisih Bunga (SSB) Rp 4,52 triliun untuk 743.940 unit rumah, dan terakhir fasilitas perumahan oleh Tapera Rp 1,8 triliun untuk 14.200 unit.

Dukungan APBN untuk sektor perumahan tahun 2025 juga meliputi alokasi anggaran Kementerian Perumahan dan Pembangunan Kawasan yang dipimpin Maruarar Sirait sebesar Rp 5,27 triliun.

(rih/rih)

Kami harap dukungan akademisi termasuk dari UGM untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi dengan Asosiasi Pengembang Perumahan di Yogyakarta dan pemangku kepentingan lainnya tentang Program 3 Juta Rumah di Bale Raos Kota Yogyakarta kemarin. Ia meminta asosiasi pengembang berperan aktif dalam menyiapkan berbagai skema bantuan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Jangan bicara tidak ada uang, uang ada dan banyak untuk rakyat, dengan hal tersebut bagaimana kita pelan-pelan berpikir untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut dengan skema yang luar biasa hebat karena dua program yang Presiden utarakan dengan lantang yakni makan bergizi dan Program 3 Juta Rumah," ujar Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Kemudian, ia mengungkapkan Kementerian PKP juga sedang menyiapkan dokumen-dokumen legal yang mengatur, mempermudah dan percepatan dalam proses program perumahan dan kawasan permukiman.

Fahri berharap pemerintah daerah (pemda) aktif dalam mengajukan proposal bantuan program perumahan. Menurutnya pemda yang lebih mengetahui permasalahan dan kondisi di daerah masing-masing.

Ia pun menekankan pentingnya kepemilikan rumah karena hal tersebut memiliki efek positif ke berbagai sektor.

"Kementerian PKP juga diminta membuat skema dan desain untuk melibatkan usaha kecil di desa-desa agar pelaku usaha juga dapat terlibat secara lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman," katanya.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dalam diskusi tersebut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Sekarang berkat Kementerian PKP kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung di hulunya dalam hal mengelola skema pembiayaan," ujar Heru.

Di samping itu, Kepala BTN Kanwil Jawa Tengah Waluyo menyampaikan bahwa pentingnya melibatkan seluruh elemen stakeholders baik sektor publik, sektor privat dan bisnis domestik

"Program 3 juta rumah bukan sekadar angka atau mimpi tapi harus direalisasikan. Tahun 2025 kami menargetkan 14 ribu unit rumah di wilayah kami. Misi kami yang utama adalah menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan yang lebih baik," tutur Waluyo.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/dhw)

Jakarta: Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan masuknya investasi asing dari Qatar dan beberapa negara lainnya pada Program 3 Juta Rumah menjadi peluang positif untuk membantu dan memudahkan rakyat memiliki rumah.

"Dari sisi aspek positif terutama dari sisi investor saya rasa itu juga salah satu peluang untuk bisa katakanlah sifatnya mungkin berinvestasi karena kita punya target 3 juta rumah dari pemerintah, sehingga dengan adanya investor dan nanti dengan berbagai skema yang memudahkan masyarakat untuk memiliki rumah itu harapannya bisa terealisasi," ujar Eko kepada Antara di Jakarta, Selasa, 28 Januari 2025.

Dalam Program 3 Juta Rumah, kehadiran investor swasta baik nasional maupun asing menjadi penting mengingat jika hanya mengandalkan sektor perbankan dalam negeri maka akan menghadapi keterbatasan karena bank-bank dalam negeri juga dituntut untuk membiayai program-program lainnya di luar sektor perumahan.

"Sehingga masuknya investor ini saya rasa, asalkan mereka segera merealisasikan investasinya, itu bagus," jelas dia.

Masuknya investasi dari Qatar untuk membantu pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini juga harus segera direalisasikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menyiapkan detailing mengenai Program 3 Juta per tahun tersebut.

"Masuknya investor dari Qatar, Singapura, Turki, Uni Emirat Arab, itu merupakan hal-hal yang positif dan tentu harus segera merealisasikannya. Detailing dari Program 3 Juta per tahun juga harus benar-benar disiapkan oleh pemerintah seperti lokasinya, skemanya, profil konsumennya nanti seperti apa," kata Eko.

Seperti diketahui, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka Jakarta.

Penandatanganan itu turut disaksikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah, Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Hal ini menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Selain Qatar, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain dijadwalkan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk menjajaki peluang investasi sektor perumahan.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait mengatakan bahwa minat investor asing dalam sektor perumahan di Indonesia semakin meningkat.

Kementerian PKP diminta Presiden untuk menyiapkan kebutuhan lahan bagi investor melalui pembentukan tim yang berkoordinasi dengan Satgas Perumahan untuk membuka akses dengan para investor.

Dalam mewujudkan itu, pemerintah menyiapkan lahan dari berbagai sumber, seperti tanah sitaan kasus BLBI dan korupsi yang dikelola oleh Ditjen Kekayaan Negara di bawah Kementerian Keuangan.

Selain itu, lahan dari BUMN juga akan dioptimalkan, termasuk milik PT Kereta Api Indonesia, Perkebunan Nusantara dan Perumnas.

(KIE)

BULELENG, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait mengungkapkan progres program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan sebanyak 36.057 unit rumah dengan nilai Rp 4,54 trilun.

Jumlah tersebut telah disalurkan sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Rinciannya, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 1.384 unit KPR Tapera.

"Untuk KPR Tapera, itu khusus untuk pegawai negeri. Dari sisi suplai kami juga mendapat tambahan stok sebanyak 43.857 unit," kata dia dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Ia merinci, dari jumlah tersebut, 10.440 unit di antaranya masih dalam proses pembangunan, 10.793 unit sudah selesai dibangun tapi belum akad, 21.77 unit pesetujuan kredit, dan 853 unit sudah akad kredit.

Maruarar mengatakan, saat ini pemerintah melalui Kementerian PKP tengah membangun jutaan rumah dan merenovasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Sebagai Menteri Perumahan kami mempunyai target membangun rumah, merenovasi rumah, dan perbaiki rumah," ujar dia.

Untuk diketahui, program pembangunan 3 juta rumah digagas oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah akan membayarkan cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun dalam program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Presiden Prabowo meluncurkan program ini dengan tujuan mengentaskan kemiskinan.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

JAKARTA, KOMPAS.com - Program pembangunan 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memberikan berkah bagi industri properti dan konstruksi, serta sektor-sektor pendukung lainnya pada tahun ini.

Menurut Tim Analis Stockbit Sekuritas dalam riset yang dirilis pada 9 Januari 2025, meningkatnya kepastian akan implementasi program ini tidak hanya menguntungkan sektor properti dan konstruksi, tetapi juga berpotensi memberikan dampak positif bagi sektor-sektor terkait.

Tim Stocbit memperkirakan Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) dan Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP), yang merupakan emiten di sektor semen, akan merasakan manfaat langsung. Begitu juga dengan emiten yang bergerak di industri keramik, seperti Arwana Citramulia Tbk (ARNA) dan Cahayaputra Asa Keramik Tbk (CAKK).

Tak ketinggalan, perusahaan di sektor peralatan rumah tangga seperti Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES), Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY), dan Surya Toto Indonesia Tbk (TOTO) juga diproyeksikan akan merasakan dampak positif dari proyek perumahan ini.

“Di sisi lain, peluang tidak diwajibkannya pungutan iuran Tapera berpotensi mengurangi tekanan pada discretionary income masyarakat, yang dapat berdampak positif bagi daya beli secara umum,” ungkap Tim Analis Stockbit, dikutip dari KONTAN.

Arinda Izzaty, analis dari Pilarmas Investindo Sekuritas, mengungkapkan bahwa selain emiten konstruksi dan properti, sektor semen juga akan mendapatkan dampak positif dari program ini.

"Permintaan semen akan ikut meningkat, terutama di segmen semen curah," ujar Arinda, dikutip dari KONTAN.

Prospek saham perbankan di program 3 juta rumah

Arinda menjelaskan lebih rinci mengenai dampak program 3 juta rumah terhadap sektor-sektor terkait.

Bagi emiten properti dan konstruksi, ia menyatakan bahwa program ini diprediksi akan memberikan kontribusi signifikan selama proyek berlangsung. Namun, ia juga mengingatkan bahwa dampaknya bisa bersifat sementara jika tidak ada diversifikasi proyek lain.

Untuk emiten perbankan, Bank Tabungan Negara (BBTN) yang lebih fokus pada kredit perumahan, akan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi. Meski begitu, Arinda juga mengingatkan ada potensi risiko kredit macet, terutama pada segmen menengah ke bawah.

Di sisi emiten semen dan material, dampaknya diperkirakan cenderung dalam jangka pendek saja. Namun, permintaan yang stabil dari proyek 3 juta rumah diyakini masih bisa menopang pendapatan mereka.

Dari sejumlah emiten yang terlibat, Arinda menilai PTPP (Pembangunan Perumahan) mencatatkan kinerja yang lebih baik dibandingkan lainnya.

Pada kuartal III 2024, pendapatan PTPP tumbuh 14,54 persen YoY, meski laba bersih hanya meningkat tipis sebesar 1,91 persen YoY.

“Harga saham PTPP relatif undervalued, dengan price to earning ratio (PER) yang lebih rendah dibanding rata-rata sektor konstruksi,” ungkapnya. Arinda pun merekomendasikan beli untuk PTPP dengan target harga Rp 570 per saham.

Emiten manufaktur "kecipratan" berkah program 3 juta rumah

Sementara itu, Hendra Wardana, founder Stocknow.id, melihat bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidak hanya memberi keuntungan bagi sektor properti dan konstruksi, tetapi juga membuka peluang besar bagi sektor perbankan dan manufaktur.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP dorong kontribusi aktif akademisi dalam Program 3 Juta Rumah

DI TENGAH maraknya persoalan program makan bergizi gratis (MBG)—mulai dari masalah rasa yang kurang enak, insiden keracunan, hingga kasus ayam tertukar dengan jahe—banyak pihak memberikan respons beragam.

Salah satu yang mendapat sorotan tajam publik adalah respons influencer Deddy Corbuzier. Pemilik program Close The Door tersebut menyayangkan jawaban seorang anak SD yang mengeluhkan makanan tidak enak.

Menurut Deddy, anak tersebut "peak" dan perlu bersyukur. Bahkan, Deddy menambahkan pertanyaan retoris, "Sekaya apa Anda mengatakan makanan tidak enak?"

Pernyataan tersebut menuai kritik, karena selain mengandung kesalahan berpikir, pernyataan tersebut cenderung bernada emosional dan tidak relevan dengan konteks bahasan.

Penilaian rasa adalah hal alami, terlebih lagi jika yang menilai adalah seorang anak yang masih berpikir apa adanya.

Apalagi, jawaban tersebut diberikan dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan. Menjawab enak pun juga bukan langkah yang baik bila ternyata memang tidak enak.

Oleh karena itu, tidak perlu mengaitkan pendapat anak dengan sikap bersyukur, ilmu parenting, atau ekonomi keluarga.

Sebagai influencer dengan jutaan pengikut, justru pernyataan Deddy akan mengarah pada polarisasi pendapat dan menutup peluang untuk diskusi yang konstruktif.

Padahal dalam keadaan pro dan kontra seperti program MBG ini, kita sebagai bangsa memerlukan telaah dengan perspektif yang bijaksana, substantif, dan objektif.

Untuk mendapatkan nilai tersebut, langkah pertama tentu melihat program makan siang gratis berdasarkan wujud, tujuan, dan manfaat. Bukan menyangkutpautkan dengan aspek atau unsur di luar program.

Selain itu, juga tidak perlu membandingkannya dengan kondisi masa lalu, seperti mengatakan bahwa dulu tidak ada program ini sehingga kita harus bersyukur.

Cara berpikir seperti itu merupakan kesalahan dalam menempatkan perbandingan. Bagaimana mungkin membandingkan dua hal yang secara eksistensi berbeda? Ada dengan tidak ada secara empiris tidak bisa dibandingkan.

Menjadi sangat penting untuk tetap dalam koridor melihat program MBG atas wujud materinya yang sekarang. Hal tersebut guna menjaga substansi persoalan dan membatasi perluasan bahasan.

Mempertanyakan Gizi

Lalu terkait tujuan dan manfaat, kita dapat melihat aspek tersebut melalui aksesibilitas dan ekosistem. Tujuan yang dapat ditangkap adalah program MBG tidak lain tentu perbaikan gizi semua anak Indonesia.

Hal tersebut yang perlu menjadi headline analisis. Kalaupun pada akhirnya tujuan janji tersebut tidak terpenuhi, dan program hanya menyasar golongan tertentu, kita perlu mulai bertanya, bagaimana kriteria pemilahannya? Dasar apa saja yang menentukan antara yang berhak dengan yang tidak?

Harus diakui bahwa biaya untuk makan gizi gratis tidak sedikit. Jumlah siswa se-Indonesia semua jenjang totalnya lebih dari 53 juta.

Seporsi makanan katakanlah Rp 10.000, itu membutuhkan biaya total mendekati Rp 530 miliar per hari.

Sekalipun dipangkas menjadi separuh (Rp 250-an miliar), angka tersebut tergolong banyak. Sebab itu hitungan hari, belum minggu apalagi tahun.

Menjadi dilematis saat justru biaya makan gratis ini pada akhirnya gagal tertutup anggaran resmi dan mengakibatkan tambal sulam dari anggaran lain. Semisal menggunakan uang pribadi, zakat, dana daerah, atau lainnya.

Mencampur adukan hal sesubstansial ini akan menambah masalah baru. Kalaupun memang ada keterbatasan, rasanya perlu untuk memiliki kriteria yang jelas, adil, dan bijak terkait target sasaran penerima. Sejauh ini peta sebaran dan ruang lingkup terkait ini belum begitu jelas.

Kemudian terkait ekosistem. Kita lebih gampang menyebut percontohan sekolah di negara luar (Asia Timur dan Skandinavia). Namun banyak dari kita melupakan bahwa terdapat ekosistem di sekolah luar yang belum kita miliki. Seperti kondisi kantin dan sebaran makanan publik.

Siswa yang telah makan makanan bergizi di sekolah masih akan menghadapi godaan junk food di kantin, luar sekolah, atau bahkan di rumah. Tanpa pengendalian ekosistem ini, tujuan perbaikan gizi berisiko gagal tercapai.

Bila hal ini tak kunjung mendapat sorotan, bukan tidak mungkin persoalan ini hanya akan mengarah pada kontradiksi orientasi.

Perbaikan implementasi

Terlepas dari tantangan yang ada, program MBG memiliki orientasi mulia: memperbaiki gizi anak bangsa. Karena itu, pemerintah harus bersikap terbuka terhadap masukan dan kritik. Semua laporan terkait pelaksanaan program perlu dijadikan bahan evaluasi yang konstruktif.

Upaya awal pemerintah dalam waktu dekat seminimalnya segera mengevaluasi kualitas program MBG dengan melibatkan ahli gizi untuk memastikan makanan bergizi, aman, dan memenuhi standar rasa.

Kemudian melibatkan sekolah dan orangtua melalui survei serta laporan berkala. Hal ini dapat meminimalkan keluhan dan meningkatkan efektivitas program.

Tidak kalah penting mulai membangun dan memperhatikan dukungan ekosistem, seperti sosialisasi aturan kantin sehat dan kampanye edukasi gizi di masyarakat.

Selain itu semua, yang terpenting pemerintah segera menyusun kriteria penerima yang adil, transparan, dan memprioritaskan siswa kurang mampu atau dari daerah rawan gizi.

Program MBG bagaimanapun harus terus diperbaiki dengan sikap keterbukaan yang dewasa, bukan melibatkan narasi emosional atau politis.

Kita perlu diskusi yang konstruktif, objektif, dan substantif. Hanya dengan cara ini, tujuan program meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia dapat tercapai secara maksimal.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.


Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mendorong adanya kontribusi aktif dari akademisi dalam Program Tiga Juta Rumah.

"Kami harap dukungan akademisi termasuk dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk terlibat dalam percepatan penyelenggaraan PKP di Indonesia, misalnya melalui pelibatan mahasiswa untuk mendesain prototipe bangunan dan pendampingan masyarakat dalam penyediaan hunian secara swadaya," ujar Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, rumah adalah pondasi dari peradaban dan pendidikan manusia.

"Presiden Prabowo memancing kita untuk punya keberanian dalam membangun 3 juta rumah baik di desa, pesisir dan kota dengan desain yang harus benar-benar hebat dan menjadikannya masif. Kami mohon dukungannya untuk membangun peradaban baru di Indonesia," katanya.

Dirinya juga mengutarakan saat ini ada setidaknya 3 hal yang sedang dijalankan pada Kementetian PKP yakni regulasi yang melindungi dan mendorong pembangunan kerja kementerian yang masif, inisiatif kelembagaan yakni mengaktifkan kembali satgas dan mobilisasi sumber daya manusia dan anggaran.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah berdiskusi bersama Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dibahas yakni mengenai berbagai kegiatan pengabdian Kampus UGM di komunitas sekitar salah satunya Lembah Code Yogyakarta, mensinergikan kegiatan Kementerian PKP dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, menyusun rencana tindak lanjut dalam mengembangkan model, media dan modul pengembangan perumahan dan kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan.

Ketua Dewan Guru Besar UGM M. Baiquni memberikan penjelasan tentang Pengembangan Model Perumahan Layak Huni di Kawasan Permukiman Padat Penduduk Lembah Code Yogyakarta.

"Kami ingin menyambungkan atau bersinergi gagasan dan pikiran UGM dengan kebijakan yang ada di pemerintah agar proses penataan kawasan perumahan dan permukiman dapat berjalan dengan baik," kata M. Baiquni.