KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan memberikan dukungan untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan itu tentunya akan melibatkan seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Hal tersebut tertuang dalam materi paparan Tito saat acara gathering bersama pengembang bertajuk "Mewujudkan Program 3 Juta Rumah" pada Jumat (8/11/2024).

Pertama, Kemendagri akan melakukan kolaborasi dan Inovasi antar kementerian/lembaga Pemda, dan stakeholder yang terlibat pada penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Kedua, akan melaksanakan sinkronisasi, pembinaan, pengawasan umum, fasilitasi, perumusan kebijakan, evaluasi, dan bimbingan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Program 3 juta rumah pada lokasi prioritas.

Kemudian, Kemendagri akan memastikan Pemda dalam pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan, serta anggaran yang menunjang Program 3 Juta Rumah dalam dokumen perencanaan dan keuangan daerah mengacu Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Terakhir, memfasilitasi daerah untuk mengharmonisasi pengaturan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Sebagai informasi, pelaksanaan Program 3 Juta Rumah setiap tahun meliputi 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan.

Adapun 1 juta di perkotaan mencakup pembangunan 500.000 unit rumah tapak baru di sub-urban melalui FLPP, dan pembangunan 500.000 unit hunian vertikal di pusat kota (sewa ataupun milik).

Sementara untuk 2 juta di pedesaan mencakup renovasi 1,5 juta unit rumah tidak layak huni, dan pembangunan 500.000 rumah baru dengan harga di bawah Rp 100 juta.

Bogor -

Banjir terjadi di kawasan perumahan Desa Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Ketinggian air sempat mencapai 1 meter hingga menggenangi rumah warga.

Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor Jalaluludin mengatakan banjir terjadi sore tadi sekitar pukul 17.30 WIB. Akibat luapan Sungai Bojong, air melimpas ke jalan hingga membanjiri rumah warga.

"Siap betul, lagi di lokasi banjir Desa Bojong. Banjir akibat dari luapan sungai, kemudian air masuk ke perumahan. Tadi ketinggian sampai 60 centimeter sampai 1 meteran," kata Jalal dimintai konfirmasi, Senin (18/11/2024).

Jalal mengatakan banjir kini sudah mulai surut dan warga sudah mulai melakukan pembersihan. Meski demikian, anggota BPBD masih bersiaga di lokasi.

"Untuk kondisi sekarang sudah mulai surut. Sudah tidak ada air yang masuk ke rumah warga, tinggal sisa-sisa genangan di teras sampai jalan. Alhamdulillah, sebagian warga sudah mulai pembersihan. Kita juga siaga disini, ada tujuh personil sudah di lokasi. Sebagian sedang pendataan dan asesmen," kata Jalal pukul 19.00 WIB.

Jalal menyebutkan tidak ada warga yang diungsikan imbas banjir. Saat ini, BPBD dibantu relawan bencana sedang mengevakuasi mobil yang terperosok ke parit.

"Untuk pengungsi nihil, korban luka tidak ada, hanya kami sedang tangani mobil yang terdorong ke parit, sedang ditangani. Iya mungkin terdorong ketika banjir tadi," imbuhnya.

Lihat juga Video: BMKG Imbau Masyarakat Waspada Potensi Banjir-Longsor di Jabodetabek

[Gambas:Video 20detik]

(sol/aik)

Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," kata Fahri.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah.

Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak manapun.

Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program BSPS di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga berbincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program BSPS.

Fahri juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," kata Fahri.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah.

Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak manapun.

Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program BSPS di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga berbincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program BSPS.

Fahri juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamen PKP: Program BSPS harus dilengkapi dengan sarana sanitasi

REPUBLIKA.CO.ID, SUMBAWA -- Komisioner Badan Pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu (16/11/2024).

Fahri Hamzah dalam kunjungan tersebut turut didampingi jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu Direktur Pembiayaan Pembangunan pada Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo, dan Direktur Rumah Swadaya Ditjen Perumahan M. Salahuddin Rasyidi. Kehadiran Fahri Hamzah disambut oleh Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa, Najamudin Amy, dan Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Julmansyah.

Fahri beserta rombongan tiba di Kantor Bupati Kabupaten Sumbawa, turut disambut juga oleh ratusan anak-anak sekolah dasar yang sudah menunggunya. Anak-anak yang menggunakan seragam pramuka tersebut bersalaman dengan Fahri Hamzah, putra asli Kabupaten Sumbawa yang kini menjabat Wamen PKP.

Fahri bersama rombongan selanjutnya melakukan pertemuan dengan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sumbawa, bersama sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat. Kunjungan kerja Fahri di Kabupaten Sumbawa ini bermaksud untuk mensosialisasikan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni 3 juta rumah setiap tahunnya bagi penduduk Indonesia.

Fahri mengatakan saat ini ada sekitar 80 juta keluarga di Indonesia 50 juta keluarga sudah memiliki rumah, namun masih ada sekitar 20 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau justru rumahnya tidak layak huni. "Misi presiden memastikan tidak ada lagi orang yang tinggal di gubuk-gubuk yang tidak layak, memastikan tidak ada orang yang tinggal dibantaran kali," kata Fahri.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sumbawa ada 166.433 kepala keluarga namun hanya ada 117.594 unit rumah di Kabupaten Sumbawa. Dia mengasumsikan bahwa ada satu rumah yang dihuni lebih dari satu kepala keluarga. "Inti dari kebijakan presiden khususnya di bidang ekonomi ada dua, kita kaya dan kita akan tunjukkan dengan kekayaan itu kita akan selesaikan semua persoalan maka keluar kebijakan untuk membangun 3 juta rumah setiap tahun." kata Fahri.

Dia berharap keterlibatan dan keaktifan Pemerintah Kabupaten untuk memastikan data-data yang diberikan kepada pemerintah pusat akurat, sehingga jumlah sasaran dari program 3 juta rumah Presiden Prabowo bisa menjadi solusi untuk menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

Sementara itu Pjs Bupati Kabupaten Sumbawa Dr Najamudin Amy berharap dengan kehadiran Fahri Hamzah, bisa membantu menyelesaikan persoalan rumah bagi masyarakat miskin bahkan menjadikan Sumbawa sebagai proyek percontohan pembangunan rumah untuk mengentaskan kemiskinan. "Mudah-mudahan bisa di bantu oleh pak Wamen, bahkan Sumbawa bisa menjadi pilot project program pembangunan 3 juta rumah," kata Najam.

Usai menggelar pertemuan, Fahri Hamzah beserta BP Tapera dan rombongan Kementerian PKP melakukan kunjungan ke salah satu perumahan di Kabupaten Sumbawa, yaitu perumahan Alam Kerato Asri yang terletak di Lempeh, Sumbawa. Di lokasi, Fahri memersiksa kondisi perumahan tersebut apakah sudah sesuai dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) nya. Fahri juga memberikan masukan kepada pengembang untuk memperhatikan hal-hal pendukung lainnya, seperti saluran irigasi dan penanganan sampah.

Dalam kesempatan yang sama, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan bahwa BP Tapera sebagai badan yang mengelola dan menyalurkan bantuan pembiayaan perumahan dengan skema Tapera dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024 ini per akhir Oktober 2024 telah merealisasikan 185.261 unit rumah senilai Rp22,89 Triliun yang terdiri dari 179.917 unit rumah disalurkan melalui FLPP dan 5.344 unit rumah disalurkan melalui Tapera.

Lebih lanjut disampaikan, Nusa Tenggara Barat dalam merealisasikan FLPP menduduki peringkat 13 Provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran sebanyak 3.817 unit rumah senilai Rp495 Miliar. “Kabupaten Lombok Barat menjadi Kabupaten / Kota tertinggi di Nusa Tenggara Barat dengan reaalisasi sebesar 2.618 unit rumah,” imbuhnya. Sedangkan untuk skema Tapera, Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat 6 provinsi di Indonesia dengan kontribusi penyaluran sebanyak 251 unit rumah.

Sebagai Badan yang dibentuk untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta, sekaligus sebagai Operator Investasi Pemerintah, BP Tapera akan terus berkomitmen menjalankan amanah yang diberikan sesuai dengan peraturan yang ada.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya," ujar Fahri di Jakarta, Senin.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni.

"Kami juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK. Semua rumah di Indonesia MCK-nya harus bagus, dapurnya harus bagus dan fasilitas standar rumah sehat," kata Fahri.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program dana bantuan renovasi rumah yang diberikan oleh pemerintah.

Program BSPS yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran dan bebas dari pungutan dari pihak manapun.

Program BSPS ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang tidak layak huni. Dengan adanya rumah yang layak huni diharapkan masyarakat khususnya mereka yang berpenghasilan rendah bisa lebih sejahtera dan hidup sehat bersama keluarganya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah meninjau lokasi hasil pembangunan Program BSPS di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pada kunjungan lapangan tersebut, Wamen PKP juga berbincang dengan nenek berusia 100 tahun yang rumahnya direnovasi melalui Program BSPS.

Fahri juga berharap para warga sekitar ke depan bisa ikut bergotong royong saling membantu sesama warga jika memang ada masyarakat kurang mampu yang ingin membangun rumah.

Ahmad Sihabudin

BERBAGAI kalangan menyayangkan dan menyesalkan pernyataan dan tindakan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara), menyatakan hanya memasang foto Presiden Prabowo Subianto dalam presentasinya saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerntah Daerah Tahun 2024 di Sentul, 7 November lalu. Saya menyimak lewat media sosial komentar-komentar yang menyayangkan hal tersebut dilakukan oleh pejabat negara sekelas menteri yang baru saja dilantik.

Alasan sang menteri hanya menampilkan foto Presiden karena merasa satu komando. Ini menurut saya tidak pas, sebab Presiden dan Wakil Presiden dalam bahasa saya itu satu paket, sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, satu kesatuan tidak terpisahkan.

Saya menyimak pernyataan sang menteri, sekaligus pernyataan keprihatinan atas tindakan tersebut dari seorang politikus, Irma Suryani. Beliau mengatakan sang menteri ini tidak memiliki etika politik, etika bernegara. Seperti kacang lupa kulitnya. Siapa sih Ara? Kalau melihat latar belakangnya ketika ingin bergabung dengan Koalisi Merah Putih, Dia "politisi" yang tidak diperhatikan oleh partainya, kemudian hengkang, minta bergabung dengan barisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo. Padahal, menurut Irma, bisa jadi Pak Jokowi ikut membantu mempromosikan Bung Ara, mungkin juga Mas Gibran turut mempromosikannya pada Pak Prabowo.

Saya pribadi menyesalkan pernyataan Maruarar Sirait soal izin menampilkan foto hanya Prabowo, tidak ada Gibran dengan alasan satu komando, karena berdasarkan konstitusi kita Presiden dan Wakil Presiden satu kesatuan.

Terlepas bung menteri suka atau tidak suka pada Wakil Presiden kita, pernyataan itu saya maknai baik langsung maupun tidak langsung itu telah "melecehkan" Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka .

Tindakan dan pernyataan Menteri Maruarar Sirait, dalam sudut pandang Teori Interaksi Simbolik, akan menimbulkan berbagai reaksi pemaknaan ?makna?, banyak tafsir, khalayak umumnya menafsirkan apa maksudnya ini? ?tidak sukakah sang menteri pada sosok Gibran??, ?tidak ada rasa hormatkah?, ?cari mukakah sang menteri ini pada Pak Prabowo??, ?atau ingin membenturkan Presiden dan Wakil Presiden??.

Masyarakat dapat menafsirkan apa saja atas peristiwa dan tindakan sang menteri. Seperti dalam satu proposisi interaksi simbolik, yang dikemukakan Goerge Herbert Mead, bahwa "Orang tergerak untuk bertindak berdasarkan makna yang diberikannya pada orang, benda, dan peristiwa."

"Makna-makna ini diciptakan dalam bahasa yang digunakan orang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan diri sendiri atau pikiran pribadinya. Bahasa memungkinkan orang untuk mengembangkan perasaan mengenai diri dan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam sebuah komunitas. Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia, makna dimodifikasi melalui proses interpretif.?

Sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, memang ada semacam ?gerakan? mendegradasi muruah Wakil Presiden, dalam berbagai opini obrolan podcast, diskusi, narasi status-status dalam media sosial dari kalangan yang sejak awal kontra pada pencalonan putra Presiden ke-7 RI Jokowi sebagai Wapres. Kalau saya melihat dari sudut pandang interaksi simbolik, sosok Gibran sebagai pimpinan nasional yang semakin bersinar, ketika ada kalangan berusaha mendegradasi harkatnya sebagai Wakil Presiden. Sisi lain sosok pesona Gibran Rakabuming Raka adalah harapan untuk sebagian masyarakat kita.

Fakta perjalanan pencalonan Prabowo mulai mencalonkan sebagai calon wakil presiden dan Presiden, beliau selalu kalah. Sesaat disandingkan dengan sosok Gibran, beliau terpilih dan ditakdirkan sebagai Presiden. Wakil Presidennya, Gibran. Ini kenyataan yang harus kita terima. Kemudian ada semacam pernyataan dan tindakan tidak elok ?dengan gayanya? pada sosok Wapres kita, buat saya rasanya aneh, apalagi dilakukan oleh pejabat negara setingkat menteri. Buat saya tidak masuk akal apa maksudnya.

Di atas saya katakan Bung Ara melecehkan Wakil Presiden, juga banyak masyarakat menilai demikian, seperti kata teori interaksi simbolik, "makna" ada di luar pernyataan dan peristiwanya. Itu konsekuensi dari sifat komunikasi ketika pernyataan dan tindakan itu keluar dari pemiliknya, itu bukan lagi jadi miliknya, tetapi sudah menjadi milik khalayak yang menerimanya. Khalayak akan bebas memaknainya.

Banyak pihak mengatakan yang disampaikan Menteri Ara dapat dikatakan bentuk arogansi dan sifat yang jemawa. Seharusnya tidak disampaikan dalam forum terhormat seperti itu, atau dalam forum apa pun tidak patut hal tersebut disampaikan, karena dapat menimbulkan persepsi macam-macam di ruang publik. Sebaiknya kita menghargai konstitusi negara.

Pernah ada seorang alim ulama, mengatakan ketika kita direndahkan dengan alasan yang tidak jelas, Allah SWT Insyaallah akan menaikkan satu atau beberapa derajat harkat dan muruah kita. Komentar sinis pada Gibran memang banyak sejak pencalonan sampai yang bersangkutan dilantik.

Sebagai orang yang suka mengamati fenomena komunikasi di ruang publik, saya melihatnya justru Gibran memiliki kemampuan dan nilai di atas rata-rata, sehingga perlu ?diganggu?. Karena mereka tahu keunggulan Gibran.



Gibran akan menjadi sosok yang tambah mempesona sebagai pemimpin nasional yang menyilaukan para oposannya, menurut tokoh komunikasi dalam sebuah channel YouTube. Gibran, he is the man.

Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengusulkan adanya ekosistem pengolahan sampah di lingkungan perumahan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta.

"Saran saya nanti kami menciptakan ekosistem (pengolahan sampah) di setiap perumahan agar sampah bisa menjadi rezeki bukan menjadi masalah," kata dia dalam debat ketiga Pilkada DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu.

Rano atau akrab disapa Bang Doel mencontohkan, di kawasan tempat tinggalnya terdapat pusat pelatihan untuk pembuatan kompos dan bank sampah. Dia pun ingin hal serupa juga bisa ada di perumahan Jakarta.

"Saya punya usaha restoran. Kami memilah sampah dari rumah. Karton, plastik, kami pisahkan dan kami kirim ke bank sampah. Dan itu menjadi pelatihan, satu ekosistem dari sebuah perumahan," ujar dia.

Dia kemudian mengatakan dua calon gubernur DKI Jakarta lainnya juga sepakat pentingnya pengelolaan sampah dari rumah.

Sementara itu, merujuk Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada 2023, timbulan sampah di Jakarta tercatat 3.141.650 ton per tahun.

Dari jumlah itu sampah sisa makanan (food waste) mendominasi dengan persentase 49,87 persen atau setara 1.566.740 ton per tahun, kebanyakan berasal dari rumah tangga, pasar, perkantoran, serta hotel, restoran dan kafe.

KPU DKI Jakarta menggelar debat ketiga sekaligus terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Tema yang diangkat dalam debat pamungkas tersebut, yakni "Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim". Masalah penanganan banjir, penataan permukiman hingga pengelolaan sampah masuk ruang lingkup atau subtema debat ketiga.

Subtema lainnya, yakni penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Selanjutnya ketersediaan air bersih serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno mengusulkan adanya ekosistem pengolahan sampah di lingkungan perumahan untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta.

"Saran saya nanti kami menciptakan ekosistem (pengolahan sampah) di setiap perumahan agar sampah bisa menjadi rezeki bukan menjadi masalah," kata dia dalam debat ketiga Pilkada DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu.

Rano atau akrab disapa Bang Doel mencontohkan, di kawasan tempat tinggalnya terdapat pusat pelatihan untuk pembuatan kompos dan bank sampah. Dia pun ingin hal serupa juga bisa ada di perumahan Jakarta.

"Saya punya usaha restoran. Kami memilah sampah dari rumah. Karton, plastik, kami pisahkan dan kami kirim ke bank sampah. Dan itu menjadi pelatihan, satu ekosistem dari sebuah perumahan," ujar dia.

Dia kemudian mengatakan dua calon gubernur DKI Jakarta lainnya juga sepakat pentingnya pengelolaan sampah dari rumah.

Sementara itu, merujuk Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada 2023, timbulan sampah di Jakarta tercatat 3.141.650 ton per tahun.

Dari jumlah itu sampah sisa makanan (food waste) mendominasi dengan persentase 49,87 persen atau setara 1.566.740 ton per tahun, kebanyakan berasal dari rumah tangga, pasar, perkantoran, serta hotel, restoran dan kafe.

KPU DKI Jakarta menggelar debat ketiga sekaligus terakhir pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI 2024 di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu malam.

Tema yang diangkat dalam debat pamungkas tersebut, yakni "Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim". Masalah penanganan banjir, penataan permukiman hingga pengelolaan sampah masuk ruang lingkup atau subtema debat ketiga.

Subtema lainnya, yakni penurunan emisi dan polusi udara serta transisi energi terbarukan. Selanjutnya ketersediaan air bersih serta kota layak huni dan penataan ruang terbuka hijau.

Debat Pilkada DKI 2024 diikuti pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Emiten semen berpotensi mendapatkan katalis positif dari rencana program 3 juta rumah yang diusung Prabowo Subianto. Kebijakan Presiden Terpilih tersebut dapat meningkatkan permintaan semen terutama bagi pemain tingkat-1.

Analis Sucor Sekuritas Yoga Ahmad Gifari mengatakan, pemerintahan baru telah menetapkan rencana ambisius untuk membangun 3 juta unit rumah baru setiap tahun guna mengatasi kekurangan perumahan nasional (bakclog). Inisiatif ini bertujuan untuk membangun 2 juta rumah di daerah pedesaan dan 1 juta di daerah perkotaan setiap tahun.

Pembangunan perumahan pedesaan akan diberikan kepada kontraktor menengah, usaha kecil dan menengah (UKM), koperasi, dan badan usaha milik desa (BUMDes). Sementara proyek perumahan perkotaan akan terbuka untuk semua kontraktor, baik domestik maupun internasional.

Yoga berpendapat, rencana pembangunan perumahan baru seharusnya akan mendorong permintaan semen. Hal itu mengingat pula rencana pembangunan 3 juta unit rumah setiap tahun tersebut jumlahnya 3 kali lebih besar dari program Jokowi untuk membangun 1 juta rumah baru per tahun.

‘’Kami mengantisipasi bahwa inisiatif pemerintah baru membangun 3 juta unit rumah dapat meningkatkan permintaan semen lebih lanjut,’’ kata Yoga dalam riset tertanggal 21 Oktober 2024.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta memandang, harga saham emiten semen secara umum masih dalam keadaan datar (sideways). Secara teknikal, fase downtrend saham terpantau masih tertunda.

Namun, kebijakan pemerintah baru yang memiliki rencana membangun 3 juta unit rumah per tahun semestinya dapat meningkatkan performa emiten semen. Dengan rencana ambisius tersebut, maka masalah backlog perumahan dan kelebihan pasokan (oversuypply) semen dapat teratasi.

Perusahaan semen besar seperti INTP dan SMGR tentunya akan menjadi penerima manfaat utama karena memiliki kapasitas besar sebagai pemain di industri semen. Di sisi lain, stimulus dari pemerintah terkait program perumahan tersebut dapat berdampak positif bagi masyarakat.

‘’Semestinya program 3 juta rumah menjadi katalis positif yang akan meningkatkan permintaan pada semen dan bahan material lainnya, karena untuk saat ini kondisi semen masih dalam keadaan oversupply,’’ ucap Nafan saat dihubungi Kontan.co.id, Minggu (17/11).

Menurut Yoga, asumsi setiap rumah tipe 36 membutuhkan 3 ton semen, maka total peningkatan permintaan yang diproyeksikan dari program baru ini dapat mencapai 1 juta ton (2 juta unit dikalikan 3 ton), yang mewakili 9,4% dari total penjualan semen pada tahun 2023.

Oleh karena itu, rencana pembangunan rumah lebih banyak dapat menjadi pendorong yang substansial bagi produsen semen, khususnya mereka yang memiliki pangsa pasar yang kuat dan keberadaan yang mapan di Indonesia.

Hanya saja, Yoga menilai bahwa realisasi program ini mungkin memerlukan waktu untuk terwujud, dan risiko pelaksanaan harus dipertimbangkan dengan saksama. Selain itu, kelebihan pasokan atau oversupply yang sedang berlangsung di industri semen Indonesia dapat menghadirkan risiko Average Selling Price (ASP) yang signifikan.

Dengan kondisi oversupply, para pemain semen utama mungkin merespons dengan meluncurkan merek lapis-2 sebagai merek tandingan untuk bersaing dengan pemain semen yang lebih kecil.

Manuver strategis dari peluncuran merek tandingan bertujuan untuk mempertahankan pangsa pasar, tetapi dapat menyebabkan penurunan harga jual rata-rata (ASP) dan menekan margin. Namun, dalam jangka panjang, Sucor Sekuritas melihat strategi merek tandingan ini dapat memaksa para pemain lapis-2 untuk lebih fokus pada kualitas dan dapat menaikkan harga.

Secara keseluruhan, Yoga menegaskan kembali pandangan positif untuk emiten sektor semen. Perusahaan semen berpotensi mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang kuat yang didorong oleh peningkatan daya beli. Selain itu, valuasi yang lebih rendah dapat memberikan risiko penurunan yang lebih rendah.

Dia menyukai INTP sebagai pilihan utama karena potensi dividennya yang melebihi rasio pembayaran >100%, sehingga menawarkan imbal hasil 6-7%. Dimasukkannya semen Grobogan juga dapat memberikan manfaat besar bagi INTP untuk memperkuat kehadiran di Jawa Tengah & Jawa Timur dan efisiensi biaya di masa mendatang.

Semen Indonesia (SMGR) juga layak dicermati karena valuasi yang menarik dengan EV/EBITDA hanya 5,0x dan prospek pertumbuhan laba sebesar 12% CAGR selama 5 tahun ke depan karena didorong oleh penurunan beban bunga (interest expenses).

Yoga merekomendasikan Buy untuk INTP dan SMGR dengan target harga masing-masing sebesar Rp 8.900 per saham dan Rp 5.400 per saham. Sedangkan, Nafan menyarankan Hold untuk INTP dan SMGR dengan target harga masing-masing Rp 7.125 per saham dan Rp 3.480 per saham.

Jakarta -

Pengembang menilai konsep hunian berimbang sangat baik untuk mendukung program 3 juta rumah. Konsep ini dapat dijalankan dengan bantuan Badan Percepatan Pembangunan Perumahan (BP3) sebagai eksekutornya.

Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengaku sudah membuat konsep dan mengusulkan BP3 sebagai eksekutor aturan hunian berimbang kepada pemerintah. Ia menyebut konsep ini sudah diterima dan masuk dalam buku putih satgas dan program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"BP3 itu adalah eksekutor di lapangan bagaimana konsep 1-2-3 hunian berimbang. Bagaimana hunian berimbang itu konsepnya memberikan kontribusi terhadap negara untuk kepentingan masyarakat MBR. Itu jelas undang-undangnya ada dan itu harus dilaksanakan karena ini undang-undang," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, Jakarta Pusat belum lama ini.

Selain itu, ia mengatakan BP3 bisa fokus mengurus perumahan, sementara kementerian otoritasnya lebih ke birokrasinya. BP3 akan menjadi eksekutor di lapangan yang mengelola rumah tidak layak huni, rumah rusak, serta rumah yang mengalami kredit macet. Mengingat, hingga kini tidak ada bank yang mau mengurus rumah-rumah 'mangkrak' akibat PHK (pengakhiran hubungan kerja) massal dan lain sebagainya.

"BP3 itu saya perhatikan konsepnya bagus sekali untuk rakyat, konsepnya bagus sekali untuk para pengembang. Dan terhadap hunian berimbang 1-2-3, konsepnya bagus ada di situ. Jadi mudah-mudahan nanti BP3 ini segera terealisasi oleh pemerintahan sekarang karena sebenarnya BP3 itu kan sudah (ada konsepnya sejak) tiga tahun lalu," ucapnya.

Menurutnya, wacana BP3 merupakan kabar baik untuk masa depan para pengembang. Sebab, nantinya tidak ada lagi istilah kesusahan pembiayaan.

Junaidi menjelaskan undang-undang yang terkait hunian berimbang 1-2-3. Pengembang yang membangun satu rumah mewah, harus membangun dua rumah sedang dan tiga rumah sederhana.

"Nah, untuk pengusaha yang besar-besar yang selama ini kaya karena ngurusin rumah-rumah besar itu diwajibkan partisipasi, kontribusi terhadap hunian yang hunian berimbang ini ada dua (rumah sedang) ada tiga (rumah sederhana. Itu yang harusnya dijalankan dari dulu," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Reporter: Akmalal Hamdhi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Program 3 juta unit rumah per tahun oleh pemerintahan Prabowo Subianto akan memoles kinerja emiten sektor semen. Proyek ambisius tersebut diperkirakan akan meningkatkan permintaan semen hingga 5 tahun ke depan.

Menurut Analis CGS CIMB Sekuritas Bob Setiadi, pelaksanaan program 3 juta rumah tersebut masih berisiko besar. Namun, keberhasilan pelaksanaannya dapat menambah 7% permintaan semen domestik di tahun 2025.

Apabila berkaca dari program Presiden petahana Jokowi sebelumnya yakni membangun 1 juta rumah per tahun, maka tambahan 2 juta rumah per tahun dari pemerintahan Prabowo tentunya akan meningkatkan permintaan bahan bangunan.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, total pembangunan rumah di bawah program pemerintah Indonesia mencapai 1,15 juta unit per tahun pada tahun 2021-2023. Ini berarti keberhasilan pelaksanaan program 3 juta rumah akan menambah 1,85 juta total rumah baru setiap tahunnya.

Bob menuturkan, membangun rumah sederhana tipe 36 di Indonesia sendiri membutuhkan 2-3 ton semen per rumah. Dengan asumsi tidak ada pengurangan anggaran infrastruktur negara, maka program perumahan 3 juta akan meningkatkan permintaan semen domestik Indonesia sekitar 4,6 juta ton per tahun atau peningkatan 7% dalam permintaan semen domestik di 2025.

Adapun latar belakang dari program 3 juta rumah per tahun yang diusung Prabowo untuk mengatasi masalah perumahan nasional. Backlog atau kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat dengan jumlah rumah yang telah dibangun saat ini diperkirakan mencapai sekitar 10 juta unit.

Inisiatif program membangun 2 juta rumah di daerah pedesaan dan 1 juta di pusat kota setiap tahun tersebut diharapkan bisa meningkatkan ekonomi lokal, sekaligus menambah 14 juta lapangan pekerjaan baru.

Bob memaparkan, untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintahan baru sedang menjajaki penghapusan pajak properti yang saat ini PPN 11% dan pajak perolehan tanah & bangunan 5%. Selain itu, pemerintah memisahkan Perumahan Rakyat sebagai kementerian yang berdiri sendiri.

Ada juga pembicaraan oleh pemerintah yang akan datang tentang potensi insentif pajak untuk masyarakat berpenghasilan menengah-bawah. Di samping itu, penyaluran kredit perumahan bersubsidi akan bermanfaat untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

‘’Kami mempertahankan Overweight pada sektor semen karena ekspektasi pemulihan volume domestik di tengah perbaikan daya beli masyarakat kelas bawah,’’ ungkap Bob Setiadi dalam riset 1 November 2024.

Bob memperkirakan, setiap peningkatan 1% dalam konsumsi semen domestik akan menghasilkan peningkatan 3% dalam laba bersih emiten semen yakni PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) pada tahun 2025.

Selain emiten semen, penerima manfaat potensial lainnya dari program 3 juta rumah ini yakni emiten cat, keramik, dan ritel bahan bangunan. Perusahaan properti dan perbankan juga potensial karena diguyur oleh insentif perumahan terutama pada masyarakat kelas menengah bawah.

Dari sisi kinerja, Indocement (INTP) membukukan laba bersih kuartal ketiga sebesar Rp 621 miliar yang meningkat 216% QoQ dan 9.2% YoY. Hasil tersebut menjadikan laba bersih atau bottom line INTP menjadi Rp 1,1 triliun atau lebih rendah 16.7% YoY selama periode Januari – September 2024.

Pendapatan INTP di sembilan bulan tahun ini secara umum juga sejalan dengan estimasi sebesar Rp13,3 triliun atau bertumbuh 3% YoY. Sementara, margin EBITDA meningkat menjadi 15.3% di kuartal ketiga yang menandai peningkatan margin kuartalan secara tahunan untuk pertama kalinya sejak INTP berkonsolidasi dengan Semen Grobogan pada Desember 2023.

Sedangkan, Semen Indonesia (SMGR) membukukan laba bersih kuartal ketiga sebesar Rp 218 miliar yang melesat 636% QoQ dan -74% YoY. Hasil tersebut menghasilkan laba bersih SMGR sebesar Rp720 miliar yang lebih rendah 58% YoY selama Januari – September 2024.

Pendapatan SMGR juga terpantau turun 7% YoY menjadi Rp9.9 triliun pada kuartal ketiga, meskipun bertumbuh 23% QoQ. Sebagian besar lesunya pendapatan disebabkan oleh penurunan volume penjualan sebesar 9% YoY menjadi 10.3 juta ton, efek penurunan -5% YoY pada volume domestik dan -30% YoY pada volume ekspor.

Bob menyarankan Add untuk INTP dan SMGR dengan target harga masing-masing sebesar Rp 8.600 per saham dan Rp 5.300 per saham. Risiko negatif dari rekomendasi ini adalah melemahnya permintaan semen, perubahan yang tidak menguntungkan dalam kebijakan DMO, penerapan pajak karbon, serta penerapan peraturan pengenaan muatan berlebih pada truk atau ODOL.