IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) akan mengubah proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Dia sudah menginstruksikan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk segera menyiapkan simulasi perhitungan untuk perubahan tersebut.

"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi untuk 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp28,2 triliun," kata Menteri Ara dikutip Sabtu (11/1/2025).

Ara melanjutkan, jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," kata Ara.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyebut pihaknya segera menyiapkan proses legalitas dan lahan untuk pembangunan sebanyak 1 juta rumah.

Ara menjelaskan, hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut komitmen investasi dari Qilaa International Group yang merupakan perusahaan konstruksi asal Qatar.

“Sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] untuk segera menyiapkan tim yang siap secara lengkap untuk menyiapkan legalitas dan lahan untuk pembangunannya,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (11/1/2025).

Lebih lanjut, Ara menjelaskan bahwa hal tu bakal melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Khusus terkait dengan pengadaan lahan, dia menyebut bahwa telah menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat melakukan pemanfaatan pembangunan ruang pada aset yang dimilikinya.

Beberapa BUMN yang telah diajak berkoordinasi oleh Ara di antaranya PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI hingga Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas).

“Kemudian saya juga menyampaikan kepada Setneg dan Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN," kata Ara.

Dalam aspek legalitas, Menteri Ara menyatakan juga melibatkan Kementerian Hukum untuk menyiapkan semua dasar aturan pelaksanaan di sektor perumahan.

"Dari segi aturan hukum, yaitu hukum yang ada di Indonesia, harapan saya juga kementerian hukum juga bisa dilibatkan," pungkasnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Qatar resmi melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) pembangunan 1 juta rumah pada Rabu (8/1/2025). Ara menyatakan bahwa pembangunan 1 juta unit rumah akan dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk Jakarta.

“Tadi rencananya diutamakan di sekitar Jakarta, daerah padat, di Banten, Jawa Barat di daerah padat penduduk. Kan kita juga ada membangun di desa dan kota. Kalau grup ini untuk membangun kota kelihatannya,” kata Maruarar atau Ara.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait membahas pembangunan 3 juta rumah yang memanfaatkan lahan milik negara hasil penyitaan kasus korupsi.

Pembahasan program yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto itu dilakukan di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada Jumat (10/1/2025).

"Lahan yang akan digunakan untuk program ini berasal dari berbagai sumber, termasuk aset negara hasil penyitaan tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah dari korporasi melalui program CSR," kata Listyo dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025).

Program ini menyasar pada masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 500.000 unit rumah sebagai bagian dari upaya menciptakan akses hunian yang layak.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujar Sigit.

Sementara itu, Menteri Maruarar Sirait mengatakan, akan memperkuat pelaksanaan program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat.

"Ini bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga membangun harapan dan memperkuat keadilan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Maruarar.

Maruarar berharap sinergi ini dapat menjadi langkah konkret dalam mengatasi backlog atau kesenjangan akses rumah di Indonesia.

"Program ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengatasi kesenjangan akses perumahan di Indonesia sekaligus mendukung pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat di berbagai wilayah," tegas dia.

Jakarta (ANTARA) - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP, kode emiten PTPP) mengalokasikan 26 hektare lahan yang siap digunakan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Melalui dukungan tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” imbuhnya.

Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama melalui skema goverment-to-goverment (G2G) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pendanaan pembangunan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor asal Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Kesepakatan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program tersebut akan memakai lahan-lahan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satunya aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah

Jakarta (ANTARA) - PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP, kode emiten PTPP) mengalokasikan 26 hektare lahan yang siap digunakan untuk mendukung program kerja sama pembangunan 1 juta rumah antara Indonesia dan Qatar.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Melalui dukungan tersebut, ia mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk berperan aktif dalam melaksanakan konstruksi untuk pembangunan 1 juta rumah tersebut.

Ia menuturkan bahwa lahan-lahan yang telah siap digunakan tersebut berlokasi di wilayah Jabodetabek, Jawa Barat, Yogyakarta dan Pekanbaru.

Joko menyatakan bahwa pihaknya optimistis dapat menjadi salah satu penggerak dalam realisasi program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” imbuhnya.

Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama melalui skema goverment-to-goverment (G2G) melalui penandatanganan nota kesepahaman terkait pendanaan pembangunan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor asal Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Kesepakatan tersebut menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang berpartisipasi dalam program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah setiap tahunnya yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program tersebut akan memakai lahan-lahan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan kementerian, salah satunya aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kami menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick (Menteri BUMN) nanti akan menyiapkan dari PT PP, Kereta Api, Perumnas. Kemudian juga dari Kemensetneg (Kementerian Sekretariat Negara) ada di Kemayoran dan ada di sekitar Senayan. Kemudian dari Kementerian Keuangan dari DJKN ada di Kalibata," kata Maruarar.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNewsSerpong.id -- Iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) supaya bersifat sukarela bukan wajib. Demikian usulan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo Subianto.

Usulan ini disampaikan oleh Maruarar, yang akrab disapa Ara, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/1/2025).

Selain menyampaikan usulan tersebut, Ara juga mengungkapkan bahwa ia telah mengundang Badan Pengelola (BP) Tapera untuk membahas berbagai hal berkaitan dengan program ini.

Menteri PKP Ara Bersurat ke Prabowo, Minta jadi Komite Tapera “Ya, saya sudah mengundang BP Tapera dan melaporkan bahwa tabungan seharusnya bersifat sukarela,” ujar Ara dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu (8/1/2025).

“Jadi, saya dorong agar Tapera dapat dipercaya dan bermanfaat, karena itulah yang paling penting. Kita harus menunjukkan bahwa program ini kredibel, bebas dari korupsi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Ara mengungkapkan bahwa belum ada pembahasan mengenai perluasan kepesertaan Tapera. Dia menambahkan bahwa pihaknya akan membahas lebih lanjut tentang skema pembiayaan rumah bagi masyarakat.

“Belum sampai di situ (bahas perluasan Tapera). Namun, kami sudah menyampaikan konsep pembiayaan kami, serta akan terus berdiskusi tentang bentuk konkret yang diinginkan,” katanya.

Dia menegaskan pentingnya menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan memberikan dampak positif, terutama dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat.

“Kita akan mendengarkan masukan dari semua pihak, termasuk akademisi, pengamat, pelaku industri, serta calon konsumen. Pendekatan yang sistematis sangat penting agar langkah kita ke depan dapat komprehensif dalam membangun perumahan,” ucapnya.

Tapera merupakan program simpanan yang disetorkan peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu, dan dana simpanan ini hanya dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembelian rumah.

Pekerja dengan gaji di atas upah minimum regional (UMR) wajib mengikuti program Tapera. (*)

Editor : Syahrir Rasyid

Sungai Bener yang melintasi sebelah permukiman warga di Perumahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, meluap. Akibatnya puluhan rumah di kawasan tersebut kebanjiran.

Hendra (39) warga setempat mengatakan air mulai masuk ke area jalan sekitar pukul 18.30 WIB tadi. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan volume air naik dengan cepat.

"Magrib itu hujan, aku pikir nggak naik. Tapi begitu sebelum isya air naik ke dalam langsung masuk ke rumah cepat banget," kata Hendra kepada detikJateng di lokasi, Jumat (10/1/2025).

Saat itu dirinya sedang santai di dalam rumah. Ia tidak mengira air naik begitu cepat hingga mencapai ketinggian 80 cm. Beruntungnya perabotan elektronik seperti kulkas sudah dievakuasi terlebih dahulu ke halaman rumah tetangganya yang kondisinya lebih tinggi.

"Di dalam rumah tingginya sepaha sekitar 80 cm. Kulkas di taruh rumah tetangga dahulu ke tempat yang lebih aman. Nggak ngungsi ini. Takutnya nanti kalau ditinggal airnya naik kita ga tahu, standby," terangnya.

Dirinya mengaku masih khawatir. Sebab saat ini kondisi cuaca masih gerimis.

"Sekarang masih khawatir juga sih. Ini karena sungai meluap. Padahal di situ sudah ada kolam retensi. Tapi ini debitnya lebih tinggi sungainya. Saya sudah 13 tahun di sini tapi ini paling parah yang pernah saya alami," jelasnya.

Banjir di Perumahan Karangpucung Permai, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jumat (10/1/2025) malam. Foto: Anang Firmansyah/detikJateng

Sementara itu, Sekretaris RT 07 RW 07, Aye mengungkapkan di wilayah tersebut ada puluhan rumah yang terdampak. Jumlah tersebut berada di beberapa blok.

"Kebanjiran itu kira-kira 50 rumah, terbagi di beberapa blok. Paling parah itu 80 cm," ungkapnya.

Aye mengatakan sebenarnya warga sudah mengantisipasi dengan membuat kolam retensi. Hanya saja volume air di Sungai Bener tidak mampu menampung.

"Kondisi banjir ini yang terparah sejak tahun 2007 lalu. Di sini ada pengamanan embung mampunya 60 cm, lah ini berarti lebih dari itu. Warga sini tidak ada yang mengungsi," pungkasnya.

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

Sungai Bener yang melintasi sebelah permukiman warga di Perumahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, meluap. Akibatnya puluhan rumah di kawasan tersebut kebanjiran.

Hendra (39) warga setempat mengatakan air mulai masuk ke area jalan sekitar pukul 18.30 WIB tadi. Namun karena curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan volume air naik dengan cepat.

"Magrib itu hujan, aku pikir nggak naik. Tapi begitu sebelum isya air naik ke dalam langsung masuk ke rumah cepat banget," kata Hendra kepada detikJateng di lokasi, Jumat (10/1/2025).

Saat itu dirinya sedang santai di dalam rumah. Ia tidak mengira air naik begitu cepat hingga mencapai ketinggian 80 cm. Beruntungnya perabotan elektronik seperti kulkas sudah dievakuasi terlebih dahulu ke halaman rumah tetangganya yang kondisinya lebih tinggi.

"Di dalam rumah tingginya sepaha sekitar 80 cm. Kulkas di taruh rumah tetangga dahulu ke tempat yang lebih aman. Nggak ngungsi ini. Takutnya nanti kalau ditinggal airnya naik kita ga tahu, standby," terangnya.

Dirinya mengaku masih khawatir. Sebab saat ini kondisi cuaca masih gerimis.

"Sekarang masih khawatir juga sih. Ini karena sungai meluap. Padahal di situ sudah ada kolam retensi. Tapi ini debitnya lebih tinggi sungainya. Saya sudah 13 tahun di sini tapi ini paling parah yang pernah saya alami," jelasnya.

Banjir di Perumahan Karangpucung Permai, Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Banyumas, Jumat (10/1/2025) malam. Foto: Anang Firmansyah/detikJateng

Sementara itu, Sekretaris RT 07 RW 07, Aye mengungkapkan di wilayah tersebut ada puluhan rumah yang terdampak. Jumlah tersebut berada di beberapa blok.

"Kebanjiran itu kira-kira 50 rumah, terbagi di beberapa blok. Paling parah itu 80 cm," ungkapnya.

Aye mengatakan sebenarnya warga sudah mengantisipasi dengan membuat kolam retensi. Hanya saja volume air di Sungai Bener tidak mampu menampung.

"Kondisi banjir ini yang terparah sejak tahun 2007 lalu. Di sini ada pengamanan embung mampunya 60 cm, lah ini berarti lebih dari itu. Warga sini tidak ada yang mengungsi," pungkasnya.

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

Video Alasan Jokowi Dukung Luthfi-Yasin: Semua Orang Tahulah

JAKARTA, iNews.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI (Menteri PKP) beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan. 

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi. 

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, " ujar Kapolri. 

Editor : M Mahfud

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskanPolri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Kapolri usai melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu "Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan".

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sempat mempertanyakan sejumlah program pemerintah. Di antaranya adalah program pembangunan tiga juta rumah dan membangun sekolah untuk rakyat miskin.

Dalam pidatonya di acara hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P pada Jumat (10/1/2025), Megawati mempertanyakan masalah sejumlah program tersebut karena menimbulkan pertanyaan terkait dengan pelaksanannya.

“Ini dengar saya mau buat sekolah untuk rakyat miskin, bagus ya. Persoalannya yang sama mikirin duitnya ono opo ora yo. Nanti dibilang, 'oh Bu Mega tidak sejalan dengan pemerintahan'. Loh kok enak wae, orang gosok kok enak banget. Coba kamu rasain kalau dipecah belah,” kata Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat.

“Makanya saya diam saja. Loh masa saya enggak boleh memberi sumbangsih. Pertanyaan saya sangat logis, objektif,” ujarnya lagi.

Presiden ke-5 RI ini pun secara khusus mempertanyakan mengenai program pembangunan tiga juta rumah, terkait dengan kesediaan tanah hingga cara membangunnya.

“Kalau seperti mau bikin tiga juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahnya tanah siapa, kan gitu. Cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonmian kita bagaimana,” katanya.

Menurut Megawati, pernyataan itu muncul karena dirinya pernah menjabat sebagai Presiden RI, sehingga mengetahui kondisi perekonomian negara.

“Jangan lupa loh saya kan pernah Presiden,” ujarnya menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memang memiliki program membangun tiga juta rumah untuk rakyat.

Namun, untuk mewujudkannya, Maruarar mengatakan butuh kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah. Sebab, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat. Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Gerindra DKI Jakarta menilai pemagaran kolong Tol Angka, Jelambar Baru, Jakarta Barat (Jakbar), efektif untuk mencegah kembalinya bangunan ilegal. Orang yang ingin bangun permukiman ilegal tak lagi memiliki akses untuk ke kolong tol.

"Saya pikir, pemagaran di bawah kolong Tol Angke adalah sebuah lagkah yang tepat untuk menghindari adanya orang-orang yang ingin bermukim di bawah kolong tol," ujar Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Ali Lubis, Kamis (9/1/2025).

"Cara ini saya pikir cukup efektif karena akses menuju ke kolong tol akan berkurang," katanya.

Ali pun menyoroti soal mendirikan bangunan di bawah kolong tol merupakan tindakan ilegal.

"Lagi pula tinggal atau bermukim di bawah kolong tol itu dilarang berdasarkan peraturan, khususnya Pasal 11 UU no 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol," katanya.

Selain itu, permukiman yang didirikan di kolong tol tidak sehat. Ada beberapa masalah yang muncul karena mendirikan bangunan di kolong tol.

"Apalagi pemukiman di bawah kolong tol tidak layak huni karena kurang sirkulasi udara, kurang sinar matahari, rentan kebakaran dan masalah sanitasi," katanya.

Pemagaran Kolong Tol Angke

Diketahui, PT Jasa Marga memasang pagar tembok untuk menutup akses ke kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat. Pemasangan pagar itu dilakukan sepanjang Jl Kepaduan I atau sampai Kalijodo.

Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menuturkan, sampai saat ini pemasangan pagar masih berlangsung. Pagar mulai dibangun pada Minggu (5/1) lalu.

"Pemagaran masih berlangsung, cob cek aja lapangan. Nanti sepanjang BKB (Banjir Kanal Barat), nanti lampu merah yang perbatasan dengan (Jakarta) Utara juga akan ditutup, Kalijodo itu," kata Agus Sulaeman saat dihubungi detikcom, Kamis (9/1).

Agus menjelaskan, sampai saat ini sudah sekitar 200 meter pagar pembatas dibuat untuk menutup akses kawasan itu. Tujuannya agar kolong tol itu tidak digunakan sebagai permukiman lagi. Kemudian, pihaknya berencana menutup kawasan lain yang berpotensi ditempati menjadi permukiman.

"Setiap ada yang lahan yang habis kita bongkar kemarin itu sepanjang BKB kurang lebih sekitar berapa meter? 200 meter kan. Itu baru yang sepanjang BKB ya yang selama ini dibongkar," jelas dia.