Jakarta -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menganggap apa yang disampaikan Megawati menjadi tanggapan berharga.

"Tanggapan seorang mantan presiden kepada program pemerintah pastilah merupakan sebuah tanggapan yang berharga," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Fahri pun memberikan apresiasi kepada Megawati. Menurutnya, apa yang disampaikan Megawati merupakan masukan untuk pemerintah.

"Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega atas segala masukannya kepada program pemerintah yang sejatinya adalah cita-cita bersama," ujar dia.

Megawati sebelumnya sempat menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

Lihat juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(fca/eva)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Salah satu pembahasannya adalah terkait program tiga juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam audiensi itu, Jenderal Sigit berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap program tersebut. Ia memastikan akan memberikan pendampingan agar program itu berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sigit, Jumat (10/1/2026).

Program pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada 2025, pembangunan ditargetkan sebanyak 500 ribu rumah.

Lahan tersebut tengah disiapkan pemerintah. Lahan yang disiapkan bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

(eva/ygs)

IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya telah menyiapkan lahan seluas 854.662 hektare yang siap dialokasikan untuk menopang Program Ketahanan Pangan, Transmigrasi, dan Perumahan Rakyat.

Nusron menjelaskan, hal ini dalam rangka mendukung program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan, menjamin pembangunan hunian berkualitas, dan pemerataan ekonomi.

"Kami memiliki 854.662 hektare cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektare tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (10/1/2025).

Menurutnya, dari total cadangan tersebut, sebanyak 209.780 hektare dialokasikan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektare tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi. Nusron menyatakan lahan ini akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

Untuk mendukung program perumahan rakyat, kata Nusron, 77.297 hektare lahan ditambah 10.000 hektare hasil konversi telah dialokasikan untuk pembangunan pemukiman. Hal ini memastikan kelancaran program pembangunan 3 juta rumah yang telah dicanangkan pemerintah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," kata dia.

Nusron menegaskan, langkah ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan tanah yang tidak produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional.

"Sinergi antara kementerian terkait menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan alokasi lahan ini," ujarnya.

(Dhera Arizona)

Bondowoso -

Banjir bandang dari lereng Gunung Argopuro menerjang permukiman warga desa di Bondowoso. Banjir bandang membawa air bercampur lumpur dan material.

Belum ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini. Namun kerugian materi ditaksir mencapai puluhan juta. Itu setelah sedikitnya 12 rumah warga terseret banjir hingga rusak total.

Banjir bandang tersebut terjadi di Dusun Peh, Desa Gunungsari, Maesan Bondowoso. Hingga berita ini ditulis, asesmen masih dilakukan oleh BPBD setempat.

Air bah bercampur lumpur dan kayu itu diperkirakan berasal dari lereng Pegunungan Argopuro sisi timur dan tenggara.

Sungai meluap tak mampu menampung limpahan air (Foto: Istimewa)

Banjir bandang itu disebabkan tingginya intensitas hujan yang turun sejak siang hari dan tak tertampung badan sungai. Akibatnya air meluap hingga menerjang sejumlah permukiman warga yang dilintasi.

Data dihimpun, peristiwa banjir bandang itu terjadi Kamis (9/1/2025) sekitar pukul 17.00 WIB. Hingga malam hari air tampak tetap besar. Sebab, kondisi hujan masih terjadi di bagian hulu.

"Kami bersama unsur lainnya langsung meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan asesmen," kata Kalaksa BPBD Bondowoso Sigit Purnomo kepada detikJatim, Jumat (10/1/2025).

Menurut Sigit, Tim Reaksi Cepat (TRC) Gabungan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Mereka berjibaku melakukan pembersihan sisa material, asesmen, hingga menangani rumah warga terdampak.

"Untuk sementara warga terdampak mengungsi di rumah warga lain yang terdampak, serta sejumlah fasilitas umum desa," terang Sigit.

Pantauan di lokasi, sulitnya medan karena tak dapat dilalui kendaraan roda 4 menjadi kendala penanganan di lapangan. Tim akhirnya menggunakan kendaraan roda 2, meski kondisinya sulit.

(abq/iwd)

Lebak (ANTARA) - Investasi perumahan di Kabupaten Lebak, Banten, sejak lima tahun terakhir tumbuh dan berkembang, sehingga menyumbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan lapangan pekerjaan.

Analis Kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Robertus Erwin H, di Rangkasbitung, Lebak, Kamis, mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi perumahan tumbuh dan berkembang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga penyerapan lapangan pekerjaan.

Saat ini, di berbagai wilayah Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang investasi perumahan, terlebih dampak beroperasi Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuterline dan Jalan Tol Serang-Panimbang.

Bahkan, waktu jarak tempuh Jakarta-Maja-Rangkasbitung melalui transportasi KRL hanya satu jam.

Selain itu, juga proses perizinan begitu mudah dan cepat dengan sistem digitalisasi, sehingga tidak memerlukan biaya.

Pemerintah daerah hingga kini terus mengoptimalkan promosi agar para investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mau menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak.

Kehadiran investasi itu sangat positif membuka kawasan ekonomi baru, sehingga dapat mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

Kabupaten Lebak tertinggal jauh dengan daerah lain di Banten, sehingga investasi menjadi harapan dan dambaan untuk mempercepat pembangunan di daerah ini.

Selama ini, investor properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target investasi 2024 mencapai Rp1,4 triliun.

"Kami meyakini kehadiran investasi perumahan dapat mempercepat pembangunan di Lebak dan mengejar ketertinggalannya itu," kata Robertus menjelaskan.

Menurut dia, pertumbuhan investasi properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang di Kecamatan Maja, Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, dan Bayah.

Kebanyakan investasi perumahan itu adalah investor PMDN, seperti PT Citra Maja Raya, juga PT Royal Garden, dan lainnya.

Mereka mengembangkan bisnis hunian perumahan di daerah itu, karena lahannya luas juga harga tanah masih murah dibandingkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sebagian besar pengembang investor perumahan itu rumah MBR bersubsidi, sehingga terjangkau kalangan masyarakat ekonomi bawah.

"Kami optimistis permukiman perumahan itu dapat menampung warga DKI Jakarta 2,5 juta tinggal di Lebak," katanya pula.

Agung (45), warga Jakarta mengaku dirinya kini bersama keluarga tinggal di Perumahan Maja yang dibangun pengembang PT Citra Maja Raya, yaitu rumah MBR dengan angsuran kredit Rp1,2 juta per bulan selama 15 tahun.

"Kami setiap hari bekerja ke Jakarta dan sore hari pulang ke Maja menggunakan transportasi KRL," kata Agung lagi.

JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan perumahan rakyat. Pada hari rabu (08/01/2025), Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar. 

Selain disaksikan langung oleh Presiden Prabowo Subianto, penandatanganan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., menyambut positif penandatanganan MoU tersebut. Reni yang merupakan legislator asal Surabaya-Sidoarjo menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait atas langkah strategis ini.

“Program pembangunan 3 juta rumah merupakan agenda besar yang membutuhkan strategi matang dan pembiayaan besar. Saya mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo dan Kementerian PKP dalam merealisasikan program ini, terutama melalui kerja sama dengan Qatar,” ujar Reni.

Sebagai anggota komisi V yang bermitra kerja dengan kementrian PKP, Reni menyatakan akan selalu mendukung dan turut mengawasi agar program yang dibutuhkan rakyat ini benar-benar tepat sasaran.

“sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang merupakan mitra Kementerian PKP, saya sangat siap untuk mendukung langkah pemerintah dalam mensukseskan program tersebut,” tambah Reni.

Reni berharap MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Kementerian PKP dan kementerian terkait. Ia menekankan pentingnya kesiapan teknis agar pembangunan 1 juta rumah ini dapat segera terealisasi sesuai target.

"saya mendorong agar pemerintah segera melakukan Langkah teknis untuk dapat merealisasi MOU tersebut. Sehingga rakyat akan segera menikmati pembangunan tersebut," ungkap Reni

Di sisi lain, Reni meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera merilis peta biru program pembangunan 3 juta rumah. Sehingga proses pengawalan dapat berjalan lebih optimal. 

“Kementerian PKP perlu segera merilis blueprint perencanaan untuk program 3 juta rumah sebagai panduan utama. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terarah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Reni juga mengingatkan bahwa program ini harus dirancang dengan strategi khusus agar benar-benar bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Rumah yang layak huni adalah kebutuhan mendasar, dan program ini dapat memberikan dampak besar jika eksekusinya dirancang dengan baik,” tambahnya.

Kerja sama dengan Qatar merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kerja sama internasional ini, diharapkan pembiayaan dan realisasi pembangunan perumahan dapat lebih efektif dan cepat terlaksana.

Reni Astuti menutup dengan harapan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dapat terus terjalin untuk mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyambut baik kerja sama Indonesia-Qatar membangun 1 juta rumah susun di Jakarta. Namun, dia mengingatkan dibutuhkan kesesuaian data kebutuhan perumahan di Jakarta untuk mengantisipasi suplai berlebih.

"Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam program 3 juta rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi over supply rumah yang mengganggu likuiditas dari pengembang perumahan," ujar Syaiful Huda, Kamis (9/1/2025).

Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) investasi kerja sama pembangunan rumah antara Qatar dan Indonesia diteken Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan perwakilan Qatar Syekh Abdul Aziz al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Rencananya, Qatar membangun 1 juta rumah murah dalam bentuk rumah susun di Kemayoran hingga Senayan.

Huda mengatakan, rencana pembangunan rumah susun jutaan unit di Jakarta harus mengkaji potensi supply dan permintaan. Ini penting agar pasokan rumah tidak melebihi kebutuhan pasar.

"Kalau nanti pasokan banyak tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar," ucapnya.

Masuknya investor Qatar sangat membantu realisasi program 3 juta/tahun. Apalagi investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah tersebut termasuk dalam hal penyediaan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya menyediakan lahan.

"Tentu ini sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun," ujarnya.

Politikus PKB ini mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah. Optimalisasi tersebut hanya bisa dilakukan jika program ini didukung data solid.

"Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program," katanya.

Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa 1 juta rumah yang akan dibangun oleh Qatar merupakan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Erick menjelaskan, pembangunan 1 juta rumah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya," ujar Erick, di Jakarta, Kamis.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, kata Erick lagi, tentu dibutuhkan lahan yang memadai. Menurutnya lagi, Kementerian BUMN memiliki lahan yang berada di area kereta api.

Pembangunan perumahan di wilayah tersebut, memiliki konsep hunian transit oriented development (TOD), yang terintegrasi dengan stasiun.

"Kita terbuka apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita punya, kita hampir menjadikan delapan TOD. Nah ini kan bisa, silakan digarap gitu, lalu juga beberapa mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota," katanya pula.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani, di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Pendanaan itu dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan soal rencana Qatar membangun 1 juta rumah di Indonesia. Proyek tersebut merupakan bagian dari Program Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah.

Erick menjelaskan, rumah yang akan dibangun merupakan rumah kelas atas melainkan rumah rakyat. Adapun BUMN menjadi salah satu pihak yang bertugas menyiapkan lahannya.

"Kemarin kan sudah jelas, sesuai dengan program rumahan yang didorong oleh Bapak Presiden Pak Prabowo, yaitu 3 juta rumah. Nah kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat, jadi bukan rumah kelas atas, rumah rakyat," katanya di Soehanna Hall, Jakarta, Kamis (9/1/2025).

Menurut Erick, pemerintah terbuka dengan berbagai konsep, termasuk membangun hunian nempel stasiun alias pengembangan hunian dengan basis Transit Oriented Development (TOD). Terlebih BUMN sudah mengimplementasikan konsep tersebut.

"Tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita sudah punya, kita hampir menjadikan 8 TOD, nah ini kan bisa, silahkan digarap gitu," jelas Erick.

Erick menyebut ada lahan-lahan BUMN yang lokasinya di tengah kota namun kurang bisa dimanfaatkan. Lahan itulah yang kemudian akan dimanfaatkan untuk pembangunan hunian.

Adapun tiga BUMN yang akan menyiapkan lahan adalah PT PP (Persero) Tbk, Perum Perumnas, dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI. Hal ini diungkapkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dalam unggahannya di Instagram @erickthohir.

"BUMN melalui PT PP, Perumnas, dan PT KAI siap berkolaborasi dengan investor dari Qatar dan seluruh stakeholder termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman untuk mewujudkan visi Bapak Presiden," ungkap Erick dikutip Kamis (9/1/2025).

(acd/acd)

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan soal konsep 1 juta rumah buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dibangun atas kerja sama pemerintah dengan Qatar.

Erick mengatakan rencana Qatar itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok MBR. Rumah yang akan dibangun menyasar kelas menengah bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Erick mengatakan ada beberapa opsi yang mungkin dipakai. Salah satunya, konsep TOD, yaitu membangun perumahan di dekat stasiun seperti yang sudah dilakukan BUMN selama ini.

Ia juga membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menerima perwakilan Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di istana. Pertemuan itu membahas rencana Qatar terlibat membangun 1 juta rumah untuk rakyat Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait ditugasi untuk menindaklanjuti kerja sama itu. Ia berkata akan segera mencari lahan untuk pembangunan perumahan.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ungkap Maruarar di istana kemarin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, ada 864.662 tanah telantar yang bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan program strategis Kabinet Merah Putih.

"Kami memiliki 854.662 hektar cadangan tanah telantar dan tambahan 10.000 hektar tanah hasil konversi dari Hak Guna Usaha (HGU) ke Hak Guna Bangunan (HGB) akibat perubahan tata ruang," kata Nusron, dikutip dari keterangan resmi.

Rinciannya, seluas 77.297 hektar lahan ditambah 10.000 hektar hasil konversi bisa dialokasikan untuk pembangunan permukiman dan mendukung program 3 juta rumah.

"Kami rasa untuk program 3 juta rumah, ketersediaan tanah tidak ada masalah. Kemarin juga sudah kami laporkan kepada menteri terkait, dan semua berjalan dengan lancar," jelasnya.

Kemudian sebanyak 209.780 hektar lahan bisa dimanfaatkan untuk mencetak sawah baru dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional.

Langkah ini diharapkan mampu memastikan ketersediaan lahan pertanian yang cukup untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan pangan.

Selain itu, 567.585 hektar tanah telah dialokasikan untuk program transmigrasi.

Lahan itu akan diserahkan kepada Kementerian Transmigrasi untuk mendukung relokasi penduduk ke wilayah-wilayah baru, menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menugaskan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), PT KAI (Persero) dan Perum Perumnas untuk menggaet investor asal Qatar membangun program 3 juta rumah di Tanah Air.

Penugasan ini setelah Qatar sepakat membangun 1 juta unit rumah bagi masyarakat Indonesia. Rencana ini sudah disepakati melalui penandatanganan MoU di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/1/2025).

Pembangunan rumah akan dilakukan penuh oleh pihak Qatar mulai dari pembiayaan hingga kontraktornya. Indonesia hanya menyiapkan lahan untuk rumah tersebut.

Dalam konteks itu, Erick mengatakan, tiga perusahaan pelat merah siap mendukung langkah pemerintah yang berkolaborasi dengan otoritas Qatar.

"Kami di BUMN siap mendukung visi Bapak Presiden Prabowo untuk membangun 3 juta rumah untuk rakyat. BUMN melalui PT PP, Perumnas, dan PT ??? siap berkolaborasi dengan investor dari Qatar," ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Kamis (9/1/2025).

Kerja sama juga diperkuat dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman hingga stakeholder terkait. Erick memastikan BUMN sudah melakukan terobosan sebagai solusi keterbatasan lahan di kawasan kota dengan membangun Transit Oriented Development (TOD) atau pemukiman yang menempel dengan transportasi publik di sejumlah stasiun.

"TOD tidak hanya menjadi solusi tempat tinggal rakyat, tapi juga memudahkan mobilisasi masyarakat untuk menuju ke pusat-pusat kota," beber dia.