Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskanPolri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan 3 juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dikatakan Kapolri usai melaksanakan audiensi dalam rangka silaturahmi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait beserta jajaran di Mabes Polri.

Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah terkait program pemerintah untuk membangun 3 juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Program ini merupakan perwujudan dari salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu "Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan".

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2025 ditargetkan dapat dibangun sebanyak 500.000 rumah.

Pemerintah telah menyiapkan lahan yang bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

Balikpapan (ANTARA) - Aparat kepolisian dari Polres Balikpapan dalami kasus dugaan penipuan salah satu pengembang perumahan subsidi yang terjadi di kawasan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

"Laporan sudah masuk dan sudah kami tindak lanjuti," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polresta Balikpapan, Komisaris Polisi Beny Ariyanto setelah menerima laporan dan menggelar diskusi dengan kuasa hukum serta para korban di Polresta Balikpapan, Jumat (10/1).

Dalam laporan tersebut, warga yang merasa menjadi korban dugaan penipuan perumahan juga membawa sejumlah barang bukti, salah satunya adalah kuitansi pembayaran.

"Barang bukti tersebut akan kami dalami dan lakukan penyelidikan, ketika telah memenuhi syarat akan kita naikkan statusnya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Beny juga meminta para korban agar koperatif memberikan data-data pendukung ke pihak kepolisian.

"Sehingga kami bisa segera memberikan kepastian hukum terhadap laporan yang masuk," ujar Beny.

Dia menyampaikan saat ini sudah ada lima laporan yang sudah diproses oleh pihak kepolisian, namun demikian korban terus bertambah.

"Untuk jumlahnya masih menunggu, namun pastinya lebih dari 10 orang," sebut Beny.

Sementara itu, penasihat hukum dari korban dugaan penipuan perumahan Sultan Akbar Fahlevi menyampaikan telah terdapat 72 orang yang meminta pendampingan terhadap dugaan tersebut.

"Untuk kerugian yang dialami korban berbeda-beda, begitu pun dengan pola modus kejahatan yang dijalankan terkait pembelian rumah yang bermasalah ini," ungkapnya.

Dia mengemukakan, dalam dugaan kasus ini, korban telah membayar rata-rata Rp 8 hingga 9 juta bahkan ada yang sudah lunas 100 persen yakni Rp 260 juta untuk membeli

Akbar menyampaikan warga itu telah melakukan pembelian sejak 2022 hingga 2023, namun hingga saat ini rumah yang diharapkan warga tersebut belum jua terealisasi.

"Inikan rumah subsidi, artinya mereka yang membeli bukan kalangan atas, maka kami harap segera ditindaklanjuti," pintanya.

Bahkan, lanjut Akbar ia juga menerima permintaan untuk pendampingan hukum dengan modus serupa dengan terduga yang sama namun di tempat berbeda.

"Mereka turut hadir dalam pelaporan ini, untuk yang pertama itu di Balikpapan Utara, namun mencuat di kawasan lain seperti di Balikpapan Timur, Selatan hingga Tengah," ungkap dia.

Akbar menerangkan untuk korban tempat berbeda ini, mereka yang membeli tanah kavling di luar dari pada kasus perumahan subsidi ini.

"Disini kita bisa melihat, dari terduga pelaku memang modus operasinya seperti itu, mereka melakukan pengumpulan dana dari masyarakat yang tertarik untuk membeli properti dengan harga murah," ujar dia

“Apalagi dengan iming-iming subsidi hingga kavling murah di Balikpapan. sedangkan harganya tidak masuk akal. Contohnya ada yang membeli kavling Rp30 juta dan sudah membayar Rp29 juta,” sambungnya.

Dia berujar untuk kasus lainnya sedang didalami Lebih lanjut apakah ini menguatkan tindak Pidana secara berulang yang dilakukan terduga pelaku atau hanya dikatakan perkara perdata.

"Namun pada intinya di sini ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis, karena tidak mungkin terduga pelaku bisa melakukan suatu tindakan seperti ini apabila mereka tidak memiliki suatu skema," tuturnya.

Akbar juga menjelaskan dalam pendampingan laporan ke Polresta Balikpapan pihaknya melampirkan bukti-bukti yang kesesuaian dengan fakta hukum yang terjadi, seperti kwitansi, resi pembayaran, dan lainnya.

"Yang pasti alat bukti yang kami siapkan ada berhubungan dan sesuai dengan hukum yang terjadi," kata Akbar

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri sempat mempertanyakan sejumlah program pemerintah. Di antaranya adalah program pembangunan tiga juta rumah dan membangun sekolah untuk rakyat miskin.

Dalam pidatonya di acara hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDI-P pada Jumat (10/1/2025), Megawati mempertanyakan masalah sejumlah program tersebut karena menimbulkan pertanyaan terkait dengan pelaksanannya.

“Ini dengar saya mau buat sekolah untuk rakyat miskin, bagus ya. Persoalannya yang sama mikirin duitnya ono opo ora yo. Nanti dibilang, 'oh Bu Mega tidak sejalan dengan pemerintahan'. Loh kok enak wae, orang gosok kok enak banget. Coba kamu rasain kalau dipecah belah,” kata Megawati di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta Selatan, Jumat.

“Makanya saya diam saja. Loh masa saya enggak boleh memberi sumbangsih. Pertanyaan saya sangat logis, objektif,” ujarnya lagi.

Presiden ke-5 RI ini pun secara khusus mempertanyakan mengenai program pembangunan tiga juta rumah, terkait dengan kesediaan tanah hingga cara membangunnya.

“Kalau seperti mau bikin tiga juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahnya tanah siapa, kan gitu. Cicilannya piro dengan korelasinya apa? Perekonmian kita bagaimana,” katanya.

Menurut Megawati, pernyataan itu muncul karena dirinya pernah menjabat sebagai Presiden RI, sehingga mengetahui kondisi perekonomian negara.

“Jangan lupa loh saya kan pernah Presiden,” ujarnya menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait memang memiliki program membangun tiga juta rumah untuk rakyat.

Namun, untuk mewujudkannya, Maruarar mengatakan butuh kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah. Sebab, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat. Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Jakarta -

Gerindra DKI Jakarta menilai pemagaran kolong Tol Angka, Jelambar Baru, Jakarta Barat (Jakbar), efektif untuk mencegah kembalinya bangunan ilegal. Orang yang ingin bangun permukiman ilegal tak lagi memiliki akses untuk ke kolong tol.

"Saya pikir, pemagaran di bawah kolong Tol Angke adalah sebuah lagkah yang tepat untuk menghindari adanya orang-orang yang ingin bermukim di bawah kolong tol," ujar Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Ali Lubis, Kamis (9/1/2025).

"Cara ini saya pikir cukup efektif karena akses menuju ke kolong tol akan berkurang," katanya.

Ali pun menyoroti soal mendirikan bangunan di bawah kolong tol merupakan tindakan ilegal.

"Lagi pula tinggal atau bermukim di bawah kolong tol itu dilarang berdasarkan peraturan, khususnya Pasal 11 UU no 38 tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol," katanya.

Selain itu, permukiman yang didirikan di kolong tol tidak sehat. Ada beberapa masalah yang muncul karena mendirikan bangunan di kolong tol.

"Apalagi pemukiman di bawah kolong tol tidak layak huni karena kurang sirkulasi udara, kurang sinar matahari, rentan kebakaran dan masalah sanitasi," katanya.

Pemagaran Kolong Tol Angke

Diketahui, PT Jasa Marga memasang pagar tembok untuk menutup akses ke kolong Tol Angke, Jelambar Baru, Jakarta Barat. Pemasangan pagar itu dilakukan sepanjang Jl Kepaduan I atau sampai Kalijodo.

Camat Grogol Petamburan Agus Sulaeman menuturkan, sampai saat ini pemasangan pagar masih berlangsung. Pagar mulai dibangun pada Minggu (5/1) lalu.

"Pemagaran masih berlangsung, cob cek aja lapangan. Nanti sepanjang BKB (Banjir Kanal Barat), nanti lampu merah yang perbatasan dengan (Jakarta) Utara juga akan ditutup, Kalijodo itu," kata Agus Sulaeman saat dihubungi detikcom, Kamis (9/1).

Agus menjelaskan, sampai saat ini sudah sekitar 200 meter pagar pembatas dibuat untuk menutup akses kawasan itu. Tujuannya agar kolong tol itu tidak digunakan sebagai permukiman lagi. Kemudian, pihaknya berencana menutup kawasan lain yang berpotensi ditempati menjadi permukiman.

"Setiap ada yang lahan yang habis kita bongkar kemarin itu sepanjang BKB kurang lebih sekitar berapa meter? 200 meter kan. Itu baru yang sepanjang BKB ya yang selama ini dibongkar," jelas dia.

(aik/aud)

Jakarta -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menganggap apa yang disampaikan Megawati menjadi tanggapan berharga.

"Tanggapan seorang mantan presiden kepada program pemerintah pastilah merupakan sebuah tanggapan yang berharga," kata Fahri kepada wartawan, Jumat (10/1/2025).

Fahri pun memberikan apresiasi kepada Megawati. Menurutnya, apa yang disampaikan Megawati merupakan masukan untuk pemerintah.

"Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mega atas segala masukannya kepada program pemerintah yang sejatinya adalah cita-cita bersama," ujar dia.

Megawati sebelumnya sempat menyoroti program pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat. Megawati mempertanyakan cara pembangunan proyek 3 juta rumah tersebut hingga cicilannya.

"Kalau seperti mau bikin 3 juta rumah, saya hanya ingin tahu cara bangunnya gimana, tanahe tanahe sopo (tanahnya-tanah siapa) kan gitu, cicilane piro (cicilannya berapa) dengan korelasinya apa, perekonomian kita gimana," kata Megawati dalam pidatonya di acara HUT PDIP yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/1).

Lihat juga video: RI-Qatar Jalin Kerja Sama Bangun 1 Juta Rumah

[Gambas:Video 20detik]

(fca/eva)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan audiensi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri. Salah satu pembahasannya adalah terkait program tiga juta rumah untuk rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam audiensi itu, Jenderal Sigit berkomitmen untuk memberikan dukungan terhadap program tersebut. Ia memastikan akan memberikan pendampingan agar program itu berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat.

"Polri berkomitmen untuk memberikan dukungan dan pendampingan agar program pembangunan tiga juta rumah dapat berjalan dengan lancar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Sigit, Jumat (10/1/2026).

Program pembangunan tiga juta rumah untuk rakyat ini merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Pemerintah menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan.

Program ini diperuntukkan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan atau termasuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada 2025, pembangunan ditargetkan sebanyak 500 ribu rumah.

Lahan tersebut tengah disiapkan pemerintah. Lahan yang disiapkan bersumber dari penyitaan hasil tindak pidana korupsi, aset BLBI, lahan rampasan eks HGU dan HGB, serta donasi tanah atau CSR dari korporasi.

(eva/ygs)

Jakarta -

Kelompok ibu hamil, ibu menyusui dan balita juga masuk dalam penerima makan bergizi gratis yang mulai diberikan pada Jumat (10/1/2025). Salah satu lokasi yang menjadi tempat pemberian makan bergizi gratis yakni, di Kawasan Ciracas Jakarta Timur.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Prita Laura menyebutkan program makan bergizi gratis tidak hanya tersedia bagi anak sekolah, tapi juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang disalurkan lewat posyandu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak di masa emas.

"Lewat posyandu ini, kita ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa golden age, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya," kata Prita dalam keterangan resminya dikutip dari ANTARA, Jumat (10/1).

Kelompok balita, ibu hamil dan ibu menyusui dijadwalkan diberikan satu kali dalam seminggu untuk masa awal berjalannya program ini. Ke depannya, kelompok balita, ibu hamil dan ibu menyusui akan mendapatkan paket MBG setiap hari.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi untuk pemberian kepada balita dan ibu hamil serta menyusui ini salah satunya adalah SPPG Ciracas.

Sejumlah Posyandu yang dilayani SPPG Ciracas, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia dengan detail di Posyandu Anyelir ada 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita yang menjadi penerima paket MBG.

Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat sebanyak 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, total 45 paket MBG yang diberikan.

"Secara keseluruhan, SPPG Ciracas ini menyiapkan 300 paket MBG khusus yang disebar ke tujuh posyandu," katanya.

Ahli Gizi SPPG memastikan angka kecukupan gizi dari menu yang disajikan sesuai petunjuk teknis. Ketentuan yang harus dipenuhi adalah kandungan karbohidrat untuk ibu hamil dan ibu menyusui sedikitnya 200 gram per porsi makanan. Sedangkan untuk balita kandungan karbohidratnya cukup 100 sampai 120 gram.

"Program Presiden Prabowo Subianto ini adalah langkah strategis mewujudkan SDM unggul. Kualitas gizi merupakan kunci utama menciptakan sumber daya manusia yang unggul itu," kata Prita.

(kna/kna)

Jakarta -

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar anak sekolah, melainkan juga ke ibu hamil. Per hari ini pemberian MBG untuk ibu hamil sudah dimulai di beberapa tempat, salah satunya di Ciracas, Jakarta Timur.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Prita Laura mengungkapkan kebutuhan gizi dibutuhkan sejak periode golden age, yakni saat anak ada di 1.000 hari pertama kehidupan yang terhitung sejak masih berada dalam kandungan. Maka dari itu Makan Bergizi Gratis juga diberikan untuk ibu hamil.

Prita hari ini meninjau pemberian Makan Bergizi Gratis untuk ibu hamil di Kawasan Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya yang disalurkan oleh SPPG Khusus Yayasan Rumah Aksi Inspirasi ke beberapa posyandu. Dia mengatakan untuk saat ini Makan Bergizi akan diberikan kepada ibu hamil seminggu sekali, meski ke depannya ditargetkan diberikan setiap hari ke ibu hamil.

"Untuk saat ini, sekali dalam sepekan MBG diberikan. Ke depannya, MBG akan diberikan tiap hari kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Lewat posyandu ini, kita ingin memastikan MBG diterima anak sejak mereka berada di masa goldenage, agar terhindar dari ancaman stunting, obesitas, dan dampak malnutrisi lainnya," ujar Prita dalam keterangannya, Jumat (10/1/2025).

SPPG Yayasan Rumah Aksi Inspirasi Ciracas sejauh ini melayani sejumlah posyandu, di antaranya Posyandu Anyelir dan Dahlia. Di Posyandu Anyelir tercatat sebagai penerima MBG 4 ibu hamil, 3 ibu menyusui dan 23 balita, total 30 paket. Sedangkan di Posyandu Dahlia, tercatat 10 ibu hamil, 9 ibu menyusui, dan 26 balita, total 45 paket. Secara keseluruhan, SPPG Ciracas ini menyiapkan 300 paket MBG khusus yang disebar ke tujuh posyandu.

Adapun menu makanan yang dibagikan hari ini mulai dari nasi putih, telur mentega, tumis labu siam bakso, dan buah jeruk. Guna memenuhi angka kecukupan gizi bagi kelompok khusus di posyandu ini, juga disediakan susu UHT kemasan.

Ahli Gizi SPPG juga sudah memastikan angka kecukupan gizi dari menu yang disajikan hari ini sudah sesuai petunjuk teknis, antara lain ketentuan yang harus dipenuhi adalah kandungan karbohidrat untuk ibu hamil dan ibu menyusui sedikitnya 200 gram per porsi makanan. Sedangkan untuk balita, kandungan karbohidratnya cukup 100-120 gram.

(hal/ara)

Lebak (ANTARA) - Investasi perumahan di Kabupaten Lebak, Banten, sejak lima tahun terakhir tumbuh dan berkembang, sehingga menyumbangkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penyerapan lapangan pekerjaan.

Analis Kebijakan Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak Robertus Erwin H, di Rangkasbitung, Lebak, Kamis, mengatakan pemerintah daerah mengapresiasi perumahan tumbuh dan berkembang sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat juga penyerapan lapangan pekerjaan.

Saat ini, di berbagai wilayah Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang investasi perumahan, terlebih dampak beroperasi Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuterline dan Jalan Tol Serang-Panimbang.

Bahkan, waktu jarak tempuh Jakarta-Maja-Rangkasbitung melalui transportasi KRL hanya satu jam.

Selain itu, juga proses perizinan begitu mudah dan cepat dengan sistem digitalisasi, sehingga tidak memerlukan biaya.

Pemerintah daerah hingga kini terus mengoptimalkan promosi agar para investor baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) mau menanamkan modalnya di Kabupaten Lebak.

Kehadiran investasi itu sangat positif membuka kawasan ekonomi baru, sehingga dapat mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat setempat.

Kabupaten Lebak tertinggal jauh dengan daerah lain di Banten, sehingga investasi menjadi harapan dan dambaan untuk mempercepat pembangunan di daerah ini.

Selama ini, investor properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian target investasi 2024 mencapai Rp1,4 triliun.

"Kami meyakini kehadiran investasi perumahan dapat mempercepat pembangunan di Lebak dan mengejar ketertinggalannya itu," kata Robertus menjelaskan.

Menurut dia, pertumbuhan investasi properti di Kabupaten Lebak tumbuh dan berkembang di Kecamatan Maja, Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, dan Bayah.

Kebanyakan investasi perumahan itu adalah investor PMDN, seperti PT Citra Maja Raya, juga PT Royal Garden, dan lainnya.

Mereka mengembangkan bisnis hunian perumahan di daerah itu, karena lahannya luas juga harga tanah masih murah dibandingkan Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

Sebagian besar pengembang investor perumahan itu rumah MBR bersubsidi, sehingga terjangkau kalangan masyarakat ekonomi bawah.

"Kami optimistis permukiman perumahan itu dapat menampung warga DKI Jakarta 2,5 juta tinggal di Lebak," katanya pula.

Agung (45), warga Jakarta mengaku dirinya kini bersama keluarga tinggal di Perumahan Maja yang dibangun pengembang PT Citra Maja Raya, yaitu rumah MBR dengan angsuran kredit Rp1,2 juta per bulan selama 15 tahun.

"Kami setiap hari bekerja ke Jakarta dan sore hari pulang ke Maja menggunakan transportasi KRL," kata Agung lagi.

JAKARTA, iNEWSSURABAYA.ID - Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pembangunan perumahan rakyat. Pada hari rabu (08/01/2025), Indonesia resmi menjalin kerja sama MOU dengan Qatar untuk pembangunan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar. 

Selain disaksikan langung oleh Presiden Prabowo Subianto, penandatanganan tersebut juga dihadiri sejumlah tokoh penting, diantaranya Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Investasi Rosan Roeslani, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, dan Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., menyambut positif penandatanganan MoU tersebut. Reni yang merupakan legislator asal Surabaya-Sidoarjo menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kementerian terkait atas langkah strategis ini.

“Program pembangunan 3 juta rumah merupakan agenda besar yang membutuhkan strategi matang dan pembiayaan besar. Saya mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo dan Kementerian PKP dalam merealisasikan program ini, terutama melalui kerja sama dengan Qatar,” ujar Reni.

Sebagai anggota komisi V yang bermitra kerja dengan kementrian PKP, Reni menyatakan akan selalu mendukung dan turut mengawasi agar program yang dibutuhkan rakyat ini benar-benar tepat sasaran.

“sebagai Anggota Komisi V DPR RI yang merupakan mitra Kementerian PKP, saya sangat siap untuk mendukung langkah pemerintah dalam mensukseskan program tersebut,” tambah Reni.

Reni berharap MoU ini dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret oleh Kementerian PKP dan kementerian terkait. Ia menekankan pentingnya kesiapan teknis agar pembangunan 1 juta rumah ini dapat segera terealisasi sesuai target.

"saya mendorong agar pemerintah segera melakukan Langkah teknis untuk dapat merealisasi MOU tersebut. Sehingga rakyat akan segera menikmati pembangunan tersebut," ungkap Reni

Di sisi lain, Reni meminta kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera merilis peta biru program pembangunan 3 juta rumah. Sehingga proses pengawalan dapat berjalan lebih optimal. 

“Kementerian PKP perlu segera merilis blueprint perencanaan untuk program 3 juta rumah sebagai panduan utama. Hal ini penting untuk memastikan pelaksanaan program berjalan terarah dan tepat sasaran,” tegasnya.

Reni juga mengingatkan bahwa program ini harus dirancang dengan strategi khusus agar benar-benar bisa menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. 

“Rumah yang layak huni adalah kebutuhan mendasar, dan program ini dapat memberikan dampak besar jika eksekusinya dirancang dengan baik,” tambahnya.

Kerja sama dengan Qatar merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan program 3 juta rumah yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kerja sama internasional ini, diharapkan pembiayaan dan realisasi pembangunan perumahan dapat lebih efektif dan cepat terlaksana.

Reni Astuti menutup dengan harapan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional dapat terus terjalin untuk mewujudkan hunian yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia.

Editor : Arif Ardliyanto

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyambut baik kerja sama Indonesia-Qatar membangun 1 juta rumah susun di Jakarta. Namun, dia mengingatkan dibutuhkan kesesuaian data kebutuhan perumahan di Jakarta untuk mengantisipasi suplai berlebih.

"Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam program 3 juta rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi over supply rumah yang mengganggu likuiditas dari pengembang perumahan," ujar Syaiful Huda, Kamis (9/1/2025).

Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) investasi kerja sama pembangunan rumah antara Qatar dan Indonesia diteken Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan perwakilan Qatar Syekh Abdul Aziz al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Rencananya, Qatar membangun 1 juta rumah murah dalam bentuk rumah susun di Kemayoran hingga Senayan.

Huda mengatakan, rencana pembangunan rumah susun jutaan unit di Jakarta harus mengkaji potensi supply dan permintaan. Ini penting agar pasokan rumah tidak melebihi kebutuhan pasar.

"Kalau nanti pasokan banyak tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar," ucapnya.

Masuknya investor Qatar sangat membantu realisasi program 3 juta/tahun. Apalagi investor Qatar akan membangun penuh 1 juta rumah tersebut termasuk dalam hal penyediaan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya menyediakan lahan.

"Tentu ini sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan 3 juta rumah/tahun," ujarnya.

Politikus PKB ini mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah. Optimalisasi tersebut hanya bisa dilakukan jika program ini didukung data solid.

"Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program," katanya.

Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa 1 juta rumah yang akan dibangun oleh Qatar merupakan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Erick menjelaskan, pembangunan 1 juta rumah ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kemarin dari pihak Qatar tertarik untuk membangun 1 juta rumah untuk rumah rakyat ya, jadi bukan rumah kelas atas ya," ujar Erick, di Jakarta, Kamis.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, kata Erick lagi, tentu dibutuhkan lahan yang memadai. Menurutnya lagi, Kementerian BUMN memiliki lahan yang berada di area kereta api.

Pembangunan perumahan di wilayah tersebut, memiliki konsep hunian transit oriented development (TOD), yang terintegrasi dengan stasiun.

"Kita terbuka apakah dengan konsep TOD di samping-samping kereta api yang kita punya, kita hampir menjadikan delapan TOD. Nah ini kan bisa, silakan digarap gitu, lalu juga beberapa mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota," katanya pula.

Sebelumnya, Pemerintah Republik Indonesia dan Qatar sepakat bekerja sama dan menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk sektor perumahan terkait pendanaan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Penandatanganan tersebut disaksikan Presiden RI Prabowo Subianto dan dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani, di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1).

Pendanaan itu dilakukan dengan skema Goverment-to-Goverment antara Qatar dan Indonesia.

Menjadikan Qatar sebagai investor luar negeri pertama yang mengambil bagian berkontribusi untuk pemenuhan program prioritas Presiden Prabowo Subianto membangun 3 juta rumah untuk MBR setiap tahunnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025