Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Kedatangan keduanya untuk konsultasi terkait program yang ada di setiap kementerian agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi.

"Dan inilah yang sedang dilakukan supaya tidak ada hal-hal yang buruk atau uang negara yang masuk ke kantong pribadi atau kepada kantong-kantong yang tidak sah. Inilah pencegahan yang kita lakukan, yang dipikirkan oleh Pak Menteri berdua bersama BPS agar ada pencegahan, tidak terjadi korupsi," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Tanak mengatakan program yang dikonsultasikan terkait program 3 juta rumah milik Kementerian PKP dan Kemensos terkait penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi penerima bansos. Diskusi dilakukan agar keuangan negara tidak disalahgunakan.

"Ini tidak lain adalah untuk mewujudkan asta cita yang ketujuh dalam menjalankan program-program pemerintah khususnya yang ada pada dua kementerian ini tidak disalahgunakan," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ara mengatakan berkonsultasi dengan KPK terkait program 3 juta rumah. Ara mengatakan KPK memberikan masukan agar data yang ada harus tepat sasaran.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan bahwa masukan dari pimpinan KPK bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar harus tepat sasaran terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Ara.

Dia melanjutkan turut berkonsultasi dengan KPK terkait program rumah subsidi. Ara mengatakan rumah subsidi menjadi salah satu program utama pemerintah.

"Kemudian yang kedua karena rumah subsidi juga adalah program yang sangat diminati dan sangat dibutuhkan rakyat Indonesia dan itu juga ada APBN-nya jelas itu adalah bagian dari keuangan negara jadi itu juga menjadi perhatian KPK karena sesuai arahan presiden Prabowo termasuk rumah subsidi ini adalah salah satu program andalan," sebutnya.

Sementara itu, Gus Ipul menjelaskan DTSEN akan jadi acuan untuk pemberian bansos yang 3 bulan sekali datanya diperbaharui. Sehingga bansos yang diberikan bisa tepat sasaran.

"Berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," kata Gus Ipul.

Gus Ipul mengatakan Kemensos dan KPK sudah ada kerja sama dalam hal pencegahan korupsi. Dirinya pun berharap hal itu bisa terus berlanjut.

"Jujur kami sampaikan dengan adanya kerjasama itu, kinerja Kementerian Sosial khususnya dalam pencegahan korupsi terus meningkat. Jadi, ini satu hal yang saya syukuri dan mudah-mudahan ke depan kami juga bisa terus meningkatkan kinerja kita khususnya di dalam pencegahan korupsi itu," sebutnya.

(ial/azh)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengunjungi KPK. Mereka mau mendiskusikan penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pantauan detikcom di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (18/3/2025), Ara lebih dulu datang pada pukul 14.03 WIB. Gus Ipul menyusul pada pukul 14.22 WIB.

Gus Ipul mengatakan datang untuk mendiskusikan DTSEN dengan pihak KPK. Dia mengatakan Kemensos ingin menggunakan data itu.

"Sama Pak Ara (Maruarar), lagi diskusi aja soal data-data DTSEN yang baru. Soal data bagi pakainya, untuk konsultasi aja dulu. Ya kan di DTSEN data tunggal sosial ekonomi yang baru," kata Gus Ipul di gedung KPK.

Dia mengatakan pihaknya sedang melakukan uji lapangan terkait DTSEN. Diskusi dengan KPK dilakukan agar data yang ada dapat digunakan untuk membuat program tepat sasaran.

"Nah, sekarang sedang kita uji petik di lapangan atau cross-check, nah ini kita mau konsultasi, untuk bagi pakainya, untuk macam-nya supaya nanti pensasaran kita tepat," ucapnya.

Anggota tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pertemuan itu juga membahas pencegahan korupsi di beberapa program pemerintah.

"Siang ini, KPK menerima audiensi dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Sosial, Komisioner BP Tapera, dan Kepala BPS. Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," ujar Budi.

Simak jugaVideo: Rencana Sinkronisasi Data Tunggal Kesejahteraan Sosial

(ial/haf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, akan menggunakan lahan yang disita negara dari kasus korupsi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal tersebut disampaikan Maruarar atau biasa disapa Ara usai bertemu Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

"Betul, memang kita sudah mendapatkan dan bahkan sudah mensurvei, di antaranya eks BLBI yang ada di Bekasi, yang ada di Tangerang. Dan memang kita pilih yang relatif itu clear and clean," kata Maruarar.

Menurut dia, lahan sitaan dari kasus BLBI di Tangerang, Banten, relatif sudah clear and clean atau tidak dihuni warga.

Dia mengatakan, pihaknya akan membidik lahan tersebut untuk pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

"Karena daerahnya itu daerah yang prime. Prime itu artinya daerah yang sangat bagus," ujarnya.

Maruarar menyebut, akan bersurat kepada KPK agar diizinkan untuk mengelola aset-aset tanah yang ada di KPK.

"Tadi kami sudah sampaikan, tentu diutamakan buat MBR yaitu masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK akan mengizinkan pengelolaan lahan hasil korupsi yang tidak laku dalam lelang.

"Aset tanah sitaan dari perkara korupsi yang kemudian dilelang tidak laku, maka kami dapat menyerahkan kepada yang meminta," kata Johanis.

Johanis mengatakan, Pimpinan KPK mempersilakan Kementerian PKP untuk mengajukan permintaan pengelolaan aset-aset tanah tersebut.

"Kalau memang itu kemudian dapat dimanfaatkan, ya kami akan serahkan, untuk kepentingan masyarakat dan bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa.

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.

"Ini kita mau konsultasi untuk macam-macamnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal ketepatan data untuk penyaluran bantuan sosial dan program perumahan rakyat.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta perumahan dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan dirinya mendapat sejumlah masukan dari pimpinan KPK soal hal-hal apa saja yang harus menjadi perhatian.

"Yang pertama tadi kami bisa mendapatkan masukan dari pimpinan KPK, bahwa menyangkut data-data yang ada itu harus benar, harus tepat sasaran, terutama yang menyangkut bantuan sosial," kata Maruarar Sirait di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Ara, sapaan akrab Maruarar, mengatakan pihaknya juga ingin melakukan kerja sama dengan KPK pada tingkat kelembagaan untuk kerja sama pencegahan korupsi yang lebih kuat.

"Artinya dengan pimpinan KPK bisa dengan kementerian kami dalam beberapa hal, soal data, soal capacity building SDM, soal pencegahan, dan soal penegakan hukum, sehingga kami akan merumuskan, kami akan datang lagi untuk bisa secara substansi bisa bekerja sama, sehingga bisa menjalankan perintah presiden Prabowo untuk memberantas korupsi mulai dari departemen yang kami sekarang menjadi menterinya," ujarnya.

Mensos Saifullah Yusuf mengatakan pihaknya mendapat instruksi dari Presiden Prabowo Subianto agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

"Kami juga sejak awal diarahkan oleh Presiden Prabowo agar bantuan-bantuan sosial, khususnya yang melalui Kementerian Sosial, itu tepat sasaran dan agar supaya tepat sasaran harus diawali dengan data yang akurat," kata Saifullah.

Terkait hal itu Badan Pusat Statistik (BPS) diberi tugas oleh Presiden untuk mengonsolidasikan data yang dimiliki oleh semua kementerian dan lembaga, termasuk yang dimiliki oleh Kementerian Sosial, dan saat ini sudah terbit Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Nah, berdasarkan data itu pula ke depan, bansos yang akan diserahkan kepada mereka yang berhak, akan berpedoman kepada data tunggal terpadu atau data tunggal sosial ekonomi nasional ini pada triwulan kedua," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas soal landasan hukum penyaluran tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta.

"Berkat imbauan Presiden Prabowo Subianto sangat banyak perusahaan yang bekerja sama dan juga yayasan, dan juga organisasi, seperti Kadin, seperti Yayasan Buddha Tzu Chi, dan beberapa perusahaan besar yang sudah mulai mempercayakan CSR-nya untuk merenovasi rumah dan membangun rumah," kata Ara, sapaan akrab Maruarar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP selanjutnya berkoordinasi dengan komisi antirasuah soal landasan hukum pelaksanaan program tersebut dan memastikan bahwa penyaluran CSR swasta oleh Kementerian PKP mempunyai landasan hukum yang sah.

"Dan ini jadi ada suatu kepastian hukum, bahwa itu bisa dilakukan sesudah hari ini kami mendapatkan arahan yang jelas, clear dan tegas dari KPK," ujarnya.

Selain soal pekerjaan pembangunan dan perbaikan rumah, dalam kunjungan tersebut Maruarar juga membahas soal ketepatan data bantuan sosial bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPK Johanis Tanak juga membahas soal ketepatan dan akurasi data penyaluran bantuan agar tidak ada penyalahgunaan anggaran.

"Kunjungan ini dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan program Presiden, khususnya yang terkait dengan pekerjaan KPK ini adalah pembangunan 3 juta rumah, serta bantuan sosial tepat sasaran, sehingga keuangan negara tidak disalahgunakan," kata di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Selasa.

Tanak mengatakan kunjungan kedua menteri tersebut adalah bentuk keseriusan untuk mewujudkan Astacita ketujuh serta dalam menjalankan program-program pemerintah.

"Nah, maksud dan tujuan beliau ke sini, Pak Menteri ke sini, tidak lain adalah bagaimana kami diarahkan supaya dana-dana yang ada untuk mewujudkan tujuan pemerintah membangun 3 juta rumah, pembangunan 3 juta rumah dan bantuan sosial kepada masyarakat dan renovasi serta bantuan sosial kepada masyarakat yang layak untuk menerima ini, tidak salah sasaran," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendatangi Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Selasa (18/3/2025).

Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah, mengaku datang ke KPK untuk berdiskusi terkait program yang tengah dijalankan.

"Ini kita mau konsultasi untuk macem-macemnya supaya nanti kita tepat sasaran," kata Gus Ipul, Selasa siang.

Namun, ia tak menyampaikan secara spesifik program kerja tersebut.

Selain Maruarar dan Gus Ipul, hadir pula Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, para menteri dan kepala lembaga tersebut tiba di Gedung KPK secara bersamaan kemudian langsung berjalan ke dalam Gedung Merah Putih.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Pimpinan KPK menerima audiensi para pejabat tersebut terkait pencegahan korupsi.

"Pertemuan membahas pencegahan korupsi pada program-program di kementerian/lembaga tersebut, di antaranya program untuk perumahan rakyat," kata Budi dalam keterangannya, Selasa.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Barat (Pemkot Jakbar) mengimbau warga permukiman padat di daerah setempat untuk tidak bermain atau menyalakan petasan, terutama saat Ramadhan karena hal itu dapat memicu bencana kebakaran rumah seperti di Jakarta Utara beberapa waktu lalu.

"Sebaiknya tidak usah main petasan. Itu berisiko buat diri sendiri dan lingkungan sekitar juga," kata Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa.

Sebaliknya, Uus meminta agar pada bulan suci ini dimanfaatkan warga untuk memperbanyak ibadah.

"Ramadhan ini kesempatan perbanyak ibadah. Main atau jual petasan, sebaiknya jangan," kata Uus.

Uus pun menginstruksikan jajarannya di kelurahan, kecamatan serta Satpol PP untuk mengawasi penjualan atau penggunaan petasan di wilayah setempat.

"Saya minta nanti Satpol PP, Pak Lurah, Pak Camat untuk mengawasi," kata Uus.

Sementara itu, Kasatpol PP Jakarta Satriadi menegaskan bahwa pembuatan, penjualan serta penyimpanan petasan jelas dilarang dalam Perda 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, khususnya pada pasal 19.

"Pasal 19, setiap orang atau badan dilarang yang pertama membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya. Kemudian membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas izin gubernur atau pejabat yang ditunjuk," kata Satriadi.

Petasan yang dimaksud adalah berbagai jenis petasan yang beredar di masyarakat seperti petasan banting maupun jenis kembang api luncur pada dasarnya berbahan dasar peledak yang berbahaya dan mudah terbakar.

"Bermain petasan lebih banyak ancaman yang merugikan daripada mendatangkan manfaat," kata dia.

Pihaknya menghimbau masyarakat tidak bermain petasan, karena selain membahayakan diri sendiri juga dapat membahayakan orang lain.

"Selain itu juga bisa berpotensi terhadap kebakaran dan bisa menghadirkan potensi gesekan tawuran antar kelompok," katanya.

Data yang dihimpun ANTARA menunjukkan, beberapa daerah di Jakarta Barat yang dikenal sebagai permukiman padat penduduk dan sering mengalami kebakaran seperti Kecamatan Tambora, salah satu kecamatan terpadat di daerah ini dengan kepadatan penduduk mencapai 49.841 jiwa per km².

Kelurahan Kali Anyar, Kecamatan Tambora, memiliki kepadatan penduduk sekitar 95.191 jiwa per km², menjadikannya salah satu kelurahan terpadat di Asia Tenggara.

Kelurahan Kapuk, pernah suatu waktu mengalami 24 kejadian kebakaran, menjadikannya salah satu daerah rawan kebakaran di daerah ini dan terakhir Kelurahan Kalideres, juga pernah mengalami 20 kejadian kebakaran pada periode tertentu.

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2025

Evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk

Pontianak (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin bermitra dengan Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat (Kalbar).

"Sebelumnya telah dilakukan di Mempawah dan Kota Pontianak. Kali ini menyasar Sungai Raya, Kubu Raya, yang sukses digelar," kata Alifudin di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan sosialisasi Program MBG merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mengurangi stunting pada masyarakat.

"Sosialisasi dengan tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia diikuti oleh 300-an peserta," ucap dia.

Ia mengatakan pihaknya terus mendukung dan mengawal implementasi Program MBG. Program tersebut, kata dia, diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

"Program MBG yang dimulai serentak di 245 titik seluruh Indonesia mendapatkan sambutan positif masyarakat," jelas dia.

Menurutnya, pemenuhan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara. Karena itu ia mengingatkan agar pelaksanaan Program MBG tetap memperhatikan kualitas dan keberlanjutan.

"Kami berharap pemerintah memastikan bahan makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi yang seimbang, serta dilakukan secara tepat sasaran. Evaluasi dan pengawasan yang ketat perlu dilakukan agar program ini benar-benar dapat mengatasi masalah gizi buruk,” kata Alifudin.

Sebagai informasi, Komisi IX DPR RI bekerja untuk mengawasi mengenai masalah kesehatan. Untuk itu Alifudin menegaskan akan terus memantau pelaksanaan Program MBG sampai turun ke lapangan agar tujuan akhirnya tercapai.

"Program MBG diharapkan menjadi titik awal bagi upaya bersama dalam membangun bangsa yang lebih sehat, berdaya saing tinggi, dan produktif," ucap dia.

Pewarta: Dedi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks harga saham gabungan (IHSG) tengah ambrol hingga 6,12% hingga menyebabkan trading halt.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa (18/3/2025), IHSG ambrol 395,87 poin atau 6,12% ke level 6.076,08. Di level itu, IHSG sudah anjlok lebih dari 14,18% dari level penutupan pada akhir 2024 di posisi 7.079,9.

Seiring dengan jebloknya IHSG lebih dari 6%, BEI melakukan penghentian perdagangan bursa sementara atau trading halt.

Sebelumnya, Trading halt itu dipicu penurunan IHSG mencapai 5%. Langkah BEI untuk melakukan trading halt sesuai dengan Surat Keputusan Direksi BEI Nomor: Kep-00024/BEI/03-2020 tanggal 10 Maret 2020 perihal Perubahan Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam Kondisi Darurat.

Anjloknya IHSG pun sebenarnya pernah menjadi sorotan dari Presiden Prabowo Subianto saat membuka Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah yang akan digelar di Universitas Muhammadiyah Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Rabu (4/12/2024).

Saat itu, Presiden Ke-8 RI itu menyebut program makan bergizi pernah diancam dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang akan turun dengan adanya program tersebut.

“Mau beri makan bergizi? Hahaha ketawa, di awal mereka tertawakan saya, dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam 'nanti harga indeks saham akan turun', di hari-hari pertama saya meluncurkan gagasan makan bergizi sudah muncul. Saya mengerti, saya ini cukup lama jadi orang Indonesia,” tuturnya dalam forum itu.

Orang nomor satu di Indonesia itu menilai bahwa tak harus secara gamblang atau terbuka, seringkali ancaman juga hadir secara halus.

Menurutnya, apabila senjata yang terbuka seperti senapan meriam, tetapi juga ada senjata-senjata psikologis layaknya adu domba, fitnah, hoaks, ada ancaman terhadap ekonomi.

Saat itu, kata Prabowo, dirinya pun dilaporkan tentang harga indeks saham turun akibat gagasan makanan bergizi. Namun, Prabowo menyampaikan, dirinya tidak merasa dirugikan karena bukan pemain saham.

“Pak, karena gagasan makan bergizi, harga saham indeks turun.' Saya bilang, saya jawab ke mereka itu, 'kasih tahu ya, saya tidak punya saham dan rakyat di desa-desa tidak punya saham.' Benar, kalau saham jatuh, ya pemain-pemain bursa itu [yang rugi],” ujarnya.

Dia pun melanjutkan bahwa tak hanya ditertawakan karena program makan bergizi, tetapi dirinya juga sempat ditertawakan saat bertekad menjalankan pemerintahan yang bersih dari korupsi.

“Saya tahu, saya ditertawakan, saya diejek, tapi saya sudah biasa diejek. Mana mungkin menghilangkan korupsi di Indonesia? Mana mungkin menghilangkan kemiskinan? Mana mungkin menghilangkan kelaparan?” pungkas Prabowo.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), menegaskan bakal menindak tegas pengembang perumahan di kabupaten yang dikenal Benuo Taka itu apabila tidak mempunyai analisis dampak lingkungan (amdal).

"Kami tinjau sejumlah titik yang sempat terkena banjir, ditemukan beberapa selokan atau parit tidak berfungsi karena tertutup," ujar Wakil Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara Abdul Waris Muin, Selasa.

Setelah ditelusuri selokan tersebut tertutup diakibatkan proyek pembangunan perumahan, lanjut dia, sehingga air terus menggenangi pemukiman warga saat hujan karena tidak ada tempat untuk menampung dan mengalirkan air hujan.

Pengakuan warga setempat, kata dia, selama puluhan tahun tidak pernah dilanda banjir, tetapi selama banyak pembangunan perumahan kawasan tersebut mulai dilanda banjir, sehingga diduga pengembangan perumahan belum mengantongi amdal dan disinyalir sebagai salah satu penyebab terjadinya banjir di pemukiman warga setempat.

Pemkab, lanjut dia, bakal menindak tegas pengembang perumahan yang belum punya amdal dan tidak memperhatikan lingkungan di sekitar ketika menjalankan proyek pembangunan.

"Kami komitmen terus pantau dan awasi perusahaan yang tidak patuhi aturan dan tidak perhatikan dampak lingkungan sekitar," ucapnya.

Ia meminta kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika ada perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar dalam menjalankan pekerjaan, agar masyarakat tidak terkena imbas.

Selain itu, lanjutnya, pemkab tidak melarang untuk pengembangan perumahan, tetapi perhatikan lingkungan dan harus memiliki amdal sebelum membangun.(Adv)

Jakarta -

Sebanyak 2,7 juta hektare (ha) sawah dilindungi guna mencegah alih fungsi lahan. Sebelumnya, jumlah lahan sawah yang dilindungi hanya di 8 provinsi, kini ditambah 12 provinsi dengan total 2,75 juta ha.

"Jadi, 12 provinsi itu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah yang lumbung pangan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Pangan, Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Zulhas menerangkan, ketetapan ini akan masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

"Nah, kalau revisi Perpres selesai, maka akan segera dibentuk tim terpadu, untuk menyelesaikan ada namanya lahan sawah yang dilindungi di 12 provinsi itu yang akan diperkuat menjadi LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan),"terang dia.

Secara rinci, jumlah Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di Aceh 201.221 ha, Sumatera Utara 308.672 ha, Riau 58.891 ha, Jambi 68.243 ha, Sumatera Selatan 484.082 ha, Bengkulu 42.796 ha, Lampung 336.457 ha, Kepulauan Bangka Belitung 22.454 ha, Kepulauan Riau 872 ha, Kalimantan Barat 194.476 ha, Kalimantan Selatan 340.368 ha, dan Sulawesi Selatan 659.437 ha.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan lahan sawah yang dilindungi ini mencegah agar lahan tidak dialihfungsikan menjadi berbagai macam bangunan, seperti untuk industri dan permukiman. Dia mencontohkan alih fungsi lahan sawah di 8 provinsi sebelumnya, saat perlindungan lahan sawah belum diberlakukan.

"Data dari 8 provinsi saja sebagai contoh, dari tahun 2019 sampai tahun 2021, sebelum ada LSD, karena LSD baru diperlakukan tahun 2021, alih fungsi lahan pertanian ke dalam pemukiman maupun ke dalam industri selama 2 tahun itu 136.000 hektare. Berarti 1 tahun rata-rata 66.000 ha," terangnya.

Nusron menegaskan, jika LSD dijadikan LP2B, maka tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apapun.

"87% total LBS lahan baku sawah atau total sawah harus ditetapkan menjadi LP2B. Kalau sudah menjadi LP2B, lahan tersebut tidak boleh diubah fungsi untuk kepentingan apapun selama-lamanya," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan lahan sawah di 8 provinsi masuk kategori dilindungi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Menteru ATR/BPN yang dimaksud Nomor : 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 Tahun 2021 Tentang Penetapan Peta LSD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat.

(ada/ara)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk BUMN dan swasta. Tujuannya menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan, terjangkau, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan sosial housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya," kata Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keteranga tertulis, Selasa, 18 Maret 2025.

Fahri menyampaikan agar Perum Perumnas sebqgai salah satu mitra Kementerian PKP dapat terus memikirkan masalah social housing seperti yang dimandatkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8 persen, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja," ujar dia.

Menurut Fahri, ada beberapa isu yang harus dituntaskan dalam permasalahan perumahan di Indonesia. Salah satu isu makronya adalah kebijakan yang komprehensif yang dalam pelaksanaannya tidak boleh ada hambatan untuk merealisasikan rumah untuk rakyat.

""Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan," ujar Fahri.

Menjawab tantangan tersebut, Direktur Perum Perumnas Budi Saddewa mengatakan Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia.

Salah satu proyek strategis yang sedang dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur, yang mencakup lahan 3,1 hektare untuk pembangunan enam tower, terdiri dari dua rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan empat rumah susun apartement sederhana milik(anami), dengan total 5.941 unit.

"Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang," ungkap Budi.

Budi mengatakan, terdapat empat langkah strategis yang menjadi fokus Utama yang dilakukan oleh Perum Perumnas. Yakni, pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan.

(KIE)