Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa

Jakarta (ANTARA) - Kementerian BUMN melalui Perum Perumnas berkomitmen dalam melaksanakan 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo-Gibran dengan mendukung program 3 juta rumah, salah satunya melalui capaian pengembangan hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) di kota-kota besar dan area sekitarnya.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan nilai tambah dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Bogor, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada kuartal I tahun 2025.

Pengembangan hunian landed pertama yang berkonsep TOD tersebut ditandai melalui perencanaan pembangunan Stasiun Lumpang yang terletak di dalam kawasan perumahan Samesta Parayasa. Stasiun ini akan menjadi bagian integral dari pengembangan kawasan hunian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

"Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ujar Budi dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari, di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Lebih lanjut, ia menyebut kedepannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah.

Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya, sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan komitmen Perumnas dalam pengembangan Stasiun Lumpang dan Kawasan Samesta Parayasa, diharapkan dapat menjadi terobosan dalam penyediaan hunian landed berbasis TOD di Indonesia.

Proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi langkah maju dalam menciptakan pola hunian dan transportasi yang berkelanjutan.

Selain mengembangkan tiga hunian highrise berkonsep TOD di Jabodetabek, kini Perumnas kembali berinovasi dengan mengembangkan hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau di Samesta Parayasa Parung Panjang, Bogor.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Manado merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Utara. Wilayah ini terus berkembang dalam sektor properti, seperti transportasi yang cukup memadai mulai dari transportasi udara, laut, dan darat.

Manado banyak dilirik untuk dijadikan tempat tinggal, hunian di kota ini pun beragam dari yang terjangkau hingga yang elit sekalipun. Selain itu, Manado memiliki banyak destinasi wisata yang memukau, yakni Taman Nasional Bunaken.

Jika kamu tertarik membeli rumah di Manado, berikut ini ada banyak pilihan dan variasi harga mulai dari Rp146 juta. Berikut lima rekomendasi rumah murah di Manado yang dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Manado

Rumah subsidi di Kota Manado. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Puri Manado Permai

Perumahan ini terletak di Bengkol, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara dibangun oleh Cipta Permai Sejati. Perumahan ini memiliki 54 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp168 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 105 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi rangka atap genteng baja ringan dan penutup atap genteng metal, serta dinding hollow brick, plester, aci, cat. Lantai keramik 30x30 dan pondasi pasangan batu belah.

2. Perumnas Taman Mapanget Raya

Perumahan yang terletak di Mapanget Barat, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Perumahan ini dikembangkan oleh Pembangunan Perumahan Nasional.

Perumahan ini hanya memiliki 919 unit dengan tipe subsidi. Adapun harga rumah subsidi seharga Rp146 juta.

Terdapat lima tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 30 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi teknis rumah ini berupa atap seng gelombang dan dinding holow brick. Lantai keramik dan pondasi menerus.

3. Griya Mapanget Lestari

Perumahan yang terletak di Bengkol, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara ini dibangun oleh Bangun Minanga Lestari. Perumahan ini memiliki 165 unit tipe rumah subsidi.

Hanya ada satu tipe rumah subsidi yang ditawarkan dengan harga Rp168 juta. Rumah tersebut memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi serta dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Rumah ini dibangun dengan spesifikasi berupa atap baja ringan, dinding beton bertulang, lantai keramik, serta pondasi batu belah.

4. Perum Bukit Pesona Singkil

Perumahan subsidi ini terletak di Singkil Dua, Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara dibangun oleh AMRI Sejahtera. Perumahan ini memiliki 44 unit tipe subsidi dibanderol mulai dari Rp156,5 juta.

Ada empat tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 84 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah meliputi atap seng gelombang, dinding hollowbrick, lantai keramik, dan pondasi batu alam.

5. Citraloka Buha

Perumahan ini terletak di Buha, Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Perumahan yang dibangun oleh Bantic Tetap Jaya menawarkan 70 unit rumah tipe subsidi seharga Rp173 juta.

Ada dua tipe rumah, salah satunya memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 98 meter persegi serta memiliki dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi rumah subsidi berupa atap baja ringan genteng metal, dinding fulbrick plester aci cat. Lantai keramik 40x40 dan pondasi batu belah. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - Turkiye dan Singapura berminat mendukung program 3 juta rumah.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Turkiye berminat membangun 50.000 rumah, sedangkan Singapura sebanyak 100.000 rumah.

Sedangkan dalam waktu dekat, pemerintah akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), untuk pembangunan 1 juta rumah.

"Nanti tanggal 31 Januari 2025, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan," kata Hashim, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Untuk itu, Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah melakukan pertemuan dengan Duta Besar UEA Abdulla Salem Al-Dhaheri di kantor Kedutaan UEA, Jakarta, Selasa (20/1/2025).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketertarikan Pemerintah UEA untuk ikut serta berinvestasi dalam pembangunan di sektor perumahan.

"Ini adalah bentuk tindak lanjut rencana kerja sama pembangunan rumah untuk rakyat dan bagian dari gotong royong dalam program 3 juta rumah," tutur Fahri.

Sebelumnya, ada Qatar yang telah menunjukkan komitmennya untuk ikut mewujudkan mimpi membangun 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini ditandai lewat penandatanganan nota kesepahaman (MoU) komitmen investasi oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/12025).

Qatar akan berinvestasi untuk proyek pembangunan 1 juta unit rumah di perkotaan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

"Qatar kemarin kita sudah tanda tangan 1 juta unit. Hari berikutnya saya bertemu dengan pejabat resmi dari Kantor Perdana Menteri Qatar, menyebut komitmen tambahan 5 juta unit," ungkap Fahri.

Artinya, Qatar telah menyatakan minatnya untuk berkontribusi menyukseskan program 3 juta rumah dengan membangun 6 juta rumah di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara diminta tidak asal tunjuk lahan buat bangun 3 juta rumah.

Ara didesak untuk memikirkan cara membangun dan mengintegrasikannya dengan transportasi publik.

Pengamat Tata Kota Nirwono Yoga mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers bersama Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

“Ya, jadi tidak asal, seperti bukannya, misalnya Menteri Perumahan bilang, tanahnya disana, gitu ya. Disana tuh ada transportasinya, ada infrastrukturnya, atau tidak, misalnya,” tegas Nirwono.

Sebab, ini merupakan langkah untuk mengantisipasi ketidakterisian rumah yang akan dibangun oleh Pemerintah nanti dalam program tersebut.

Hal ini berlaku baik pembangunan 1 juta rumah di perkotaan maupun dua juta rumah di perdesaan.

Apabila tidak terkoneksi dengan transportasi publik, maka dapat dipastikan pembangunan rumah tersebut tidak dihuni masyarakat.

“Jadi, kita harus ingatkan kembali, bahwa dalam rencana ini, pengembangan rumah 3 juta tadi, harus memasukkan, sistem transportasi, sebagai, salah satu syarat, penentuan lokasi, terutama,” tambah Nirwono.

Selain transportasi publik, pembangunan infrastruktur untuk program pembangunan 3 Juta Rumah tersebut pun perlu diperhitungkan.

“Tapi, tolong perhatikan, apakah ada infrastrukturnya, apakah ini terhubung dengan, transportasi massal, gitu ya. Sehingga, nanti penduduk, bisa didorong, untuk naik transportasi masal,” tuntas Nirwono.

Jakarta (ANTARA) - Forum Pemred Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melalui sebuah diskusi.

Diskusi bertajuk "Bersama Mewujudkan Gizi Berkualitas untuk Generasi Emas Indonesia" yang digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu (22/1), juga dalam rangka menyambut Hari Pers 2025.

Diskusi itu diisi oleh sejumlah narasumber, yakni Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI Hasan Nasbi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana diwakili Sekretaris Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola yang merangkap sebagai Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi Ermia Sofiyessi.

Selain itu juga hadir sebagai narasumber, yaitu penggiat dapur umum masyarakat Papua Selatan yang juga mantan Bupati Merauke dua periode, Johanes Gluba Gebze.

Dalam diskusi, Hasan Nasbi dikutip dari siaran pers pada Kamis mengatakan program MBG adalah program strategis dan menjadi wajah bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hasan menyebut keberlangsungan program MBG ternyata memberikan sejumlah dampak positif bagi para pelajar. Bukan hanya pada pemenuhan gizi, tetapi juga ada perbaikan kebiasaan sosial budaya diantara pelajar.

Berdasarkan peninjauan langsung di sejumlah daerah, ia menemukan fenomena di mana banyak anak-anak yang mau belajar untuk mengantre hingga banyak sekolah yang kemudian menyediakan tempat cuci tangan.

"Di beberapa tempat kita menemukan anak-anak belajar antri untuk mengambil makanan, mungkin kalau tidak ada ini, anak-anak tidak akan belajar antri dan ini di desa-desa. Anak-anak belajar membawa alat makan, tetapi kalau dia tidak bawa makan, dia harus cuci tangan. Jadi, sekolah yang awalnya tidak menyediakan tempat cuci tangan, jadi menyediakan tempat cuci tangan," ungkapnya.

Bahkan, Hasan mengatakan adanya program MBG membuat banyak anak Indonesia yang kini menjadi menyukai sayuran.

"Kemudian anak-anak yang awalnya tidak suka makan sayur, jadi suka makan sayur karena ada temannya yang makan sayur," ujar Hasan.

Sementara itu, Plt. Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi BGN Ermia Sofiyessi, mengungkap bahwa pemerintah menargetkan 5.000 dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 2025.

Dalam setiap SPPG, mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan sebanyak 3.000 paket MBG sehingga nantinya ada 15 sampai 17,5 juta anak penerima manfaat di 2025 ini.

"Target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2025 itu ada 5.000 SPPG. Nah, itu kalau dikali 3.000 ada 15 juta dengan anggaran Rp71 triliun," ujar Yessi.

Terkait dengan pelaksanaan program MBG, ia juga menyarankan adanya keterlibatan pemerintah daerah untuk membantu menyuplai pasokan makanan yang akan diolah oleh SPPG untuk paket MBG.

Selain mempermudah kinerja masing-masing dapur SPPG, hal tersebut juga dapat menghidupkan perekonomian masyarakat setempat.

"Biarlah BGN ini untuk menyiapkan makan bergizi, tetapi untuk suplainya mohon dibantu. Kalau bicara gizi, untuk satu hari saja, butuh 3.000 ribu telur untuk satu SPPG karena 3.000 penerima. Bisa tidak 3.000 itu dipikirkan oleh pemerintah daerah, jadi kepala SPPG itu tidak mencari pasar keluar daerah tersebut. Jadi itu bisa menjadi satu pemicu buat untuk memenuhi adanya pergerakan lokal untuk memenuhi pasokan," kata Yessi.

Sementara itu, Johanes Gluba Gebze menceritakan soal pengalamannya membentuk dapur umum untuk rakyat.

Ia sendiri menyusun Program Lima Aman untuk mengatasi persoalan gizi masyarakat Papua.

"Amankan perut rakyat, kalo perut rakyat sudah aman, berarti hati rakyat sudah aman, kalau hati rakyat sudah aman berarti pikiran rakyat juga aman, lalu mulut akan aman dan akan tertib untuk menghormati siapapun. Terakhir, amankan tangan rakyat agar dia tidak mencuri atau membunuh hanya karena dia lapar," kata Johanes.

Johanes lantas mengapresiasi kepekaan Presiden Prabowo dalam memahami apa yang menjadi persoalan mendasar bagi masyarakat Indonesia.

Ia menyadari bahwa pelaksanaan MBG masih belum sempurna, tetapi menurutnya hal itu adalah suatu proses yang sudah sesuai dengan jalan untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

"Kita tidak bisa sulap, tetapi kita bersyukur bahwa Presiden kita sudah mulai menyuarakan kesadaran kita untuk melihat Indonesia secara konkret," ucapnya.

Ia juga menyadari persoalan gizi tidak mampu diselesaikan dalam waktu singkat lantaran bukan persoalan yang mudah. Untuk itu, ia mengapresiasi Presiden Prabowo karena sudah berani dan bersedia untuk memulainya.

"Lima tahun tidak cukup untuk membangun konstruksi Indonesia bergizi. Kita sedang berusaha untuk membalik piramida konstruksi sosial masyarakat kita, di mana yang besar sejahtera bergizi itu banyak di atas. Sementara yang kurang bergizi itu kurang di bawah," katanya.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan pemerintah menghadirkan layanan transportasi yang mengangkut warga dari perumahan-perumahan kelas menengah dan menengah ke bawah di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta.

Layanan ini diharapkan nantinya dapat mendorong warga yang bepergian ke Jakarta mau menggunakan kendaraan umum.

"Perumahan kelas menengah dan menengah bawah jumlahnya sekitar 1.300 di Bodetabek, itu dikasih angkutan. Mereka juga turut dibantu naik KRL," kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Djoko Setijowarno di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, setidaknya layanan kendaraan umum ini melayani masyarakat yang ingin ke Jakarta pada pagi hari lalu mengantarkan mereka kembali pada sore harinya.

"Minimal pagi hari ada kendaraan langsung aja masuk kota Jakarta dan sore kembali lagi. Kayak angkutan Jabodetabek Residence (JR) Connection," ujar Djoko.

Dia lalu menyoroti kondisi rumah-rumah yang dibangun era pemerintahan Presiden Joko Widodo justru ditinggal penghuninya saat ini.

Menurut dia, salah satu penyebabnya bukan karena kondisi rumah tak layak, melainkan tak ada akses angkutan umum.

"Bukan enggak sesuai, rumahnya sudah sesuai, angkutan umumnya enggak ada. Dihitung-hitung lebih baik di kota saja," ujar dia.

Djoko pun mengingatkan keberadaan angkutan umum tidak hanya mengatasi kemacetan, tetapi juga mengurangi polusi udara atau menurunkan angka kecelakaan.

Di sisi lain, keberadaan angkutan umum dapat membantu mengendalikan tingkat inflasi di daerah. Hal itu karena angkutan umum salah satu penentu tingkat inflasi.

Namun, rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi.

"Pembiaran terhadap kondisi yang ada akan mempercepat hilangnya pelayanan angkutan umum," paparnya.

Tersedianya angkutan umum yang terintegrasi di perumahan juga disampaikan pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga dan menjadi usulnya untuk pemerintah saat menentukan lokasi hunian dalam program tiga juta rumah.

Dia berpendapat hadirnya transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi alasan bagi masyarakat mau menghuni rumah-rumah yang dibangun pemerintah.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: PT Pupuk Kaltim (Persero) membangun pabrik soda ash pertama di Indonesia. Pabrik ini menjadi momen penting karena akan mendukung sejumlah program Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran dan Kementerian BUMN, yaitu di bidang kemandirian ekonomi, swasembada pangan, hilirisasi dan transisi ke ekonomi hijau.

Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan pembangunan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dilakukan pada momentum yang tepat mengingat pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun untuk masyarakat.

“Proyek 3 juta rumah itu diperkirakan akan membutuhkan banyak material konstruksi yang salah satu bahan baku utamanya terbuat dari soda ash, seperti kaca dan keramik,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis, 23 Januari 2025.

Selain itu, Rahmad menilai momentum pembangunan pabrik soda ash ini juga tepat karena pemerintah memiliki program prioritas lain, yakni transisi ke ekonomi hijau. Produk soda ash dihasilkan dari amonia dan karbondioksida (CO2) yang merupakan produk utama dan produk sampingan dari unit produksi lain di Pupuk Kaltim.

Dengan pemanfaatan CO2 tersebut, pabrik soda ash diperkirakan mampu menyerap hingga 170.000 ton CO2 per tahun. Dengan demikian, keberadaan pabrik soda ash Pupuk Kaltim dapat mendukung transformasi hijau melalui pengurangan emisi karbon.

“Pembangunan pabrik soda ash mendapatkan momentum yang sangat tepat, karena pemerintah memiliki program membangun 3 juta rumah setiap tahun dan juga untuk transisi ekonomi yang lebih bersih” kata dia.

Rahmad menambahkan Pupuk Indonesia sebagai bagian dari Kementerian BUMN memastikan pembangunan pabrik soda ash sebenarnya sudah direncanakan sekitar tahun 1995 namun batal karena krisis ekonomi. Dengan dimulainya pembangunan pabrik soda ash ini, Pupuk Kaltim berhasil mewujudkan mimpi Indonesia yang sempat tertunda tersebut.

“Ini merupakan momen yang sangat luar biasa, Pupuk Kaltim sebagai bagian dari Pupuk Indonesia akan memberikan kontribusi pada kemajuan ekosistem industri dalam negeri,” kata Rahmad.

Rahmad menuturkan sebagai pionir industri soda ash di Indonesia, pabrik milik Pupuk Kaltim akan mampu memasok kebutuhan soda ash dalam negeri yang selama ini amat bergantung dari impor. Seperti diketahui, soda ash merupakan bahan baku yang amat penting untuk berbagai industri, seperti kaca, keramik hingga tekstil.

Lebih lanjut, Rahmad menuturkan pembangunan pabrik soda ash juga akan mendukung program pemerintah lainnya, yakni swasembada pangan. Dia menuturkan pabrik soda ash akan menghasilkan produk sampingan berupa amonium klorida. Amonium klorida merupakan sumber nitrogen yang digunakan untuk bahan baku produksi pupuk NPK.

“Mengetahui bahwa proyek ini akan mendukung ambisi Indonesia untuk membangun banyak rumah, mengetahui bahwa proyek ini akan membantu Indonesia untuk transisi ke ekonomi yang lebih hijau dan mengetahui bahwa proyek ini akan mengurangi emisi karbon, tentu saja saya mengharapkan Pupuk Kaltim sebagai pemilik proyek dan TCC, serta ETI sebagai pihak pelaksana untuk berkolaborasi, mengelola dan melaksanakan proyek ini dengan standar kualitas, keselamatan, dan efisiensi tertinggi,” ujar Rahmad.

Pabrik soda ash Pupuk Kaltim akan dibangun di lahan seluas 16 hektar di kawasan PT Kaltim
Industrial Estate, Kalimantan Timur, dan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027. Ketika beroperasi penuh, pabrik akan memproduksi 300.000 ton sod a ash per tahun dan 300.000 ton amonium klorida per tahun sebagai produk sampingan.

Selain Pupuk Kaltim, pabrik soda ash serupa juga akan dibangun oleh anak perusahaan Pupuk Indonesia lainnya, yakni PT Petrokimia Gresik. Dengan kapasitas produksi 300.000 ton per tahun, pabrik soda ash milik Petrokimia Gresik kelak akan semakin mendukung program hilirisasi pemerintah dan mengurangi ketergantungan impor Indonesia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat sistem transportasi harus menjadi salah satu syarat menentukan lokasi hunian dalam program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Mohon dalam rencana induk pengembangan rumah tiga juta harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi," kata Nirwono di Jakarta, Kamis.

Sistem ini meliputi infrastruktur jalan dan layanan transportasi publik yang terintegrasi.

Menurut dia, hadirnya transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi alasan bagi masyarakat mau menghuni rumah yang menurut rencana dibangun sebanyak satu juta di perkotaan dan dua juta rumah setiap tahun.

"Jadi, kalau tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka bisa dipastikan rumah-rumah yang dibangun tadi tidak akan banyak dihuni oleh warga," ujarnya.

Nirwono menuturkan hadirnya sistem transportasi yang mumpuni memungkinkan masyarakat mau menggunakan transportasi publik dalam keseharian.

"Lokasi rumah itu enggak asal menunjuk lahan, tapi tolong perhatikan apakah ada infrastruktur jalannya, apakah itu terhubung dengan transportasi massal, sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," katanya.

Adapun program tiga juta rumah bertujuan mengatasi permasalahan kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Presiden Prabowo Subianto berjanji membangun sebanyak tiga juta rumah setiap tahun yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Dengan begitu, dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Program pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat sistem transportasi harus menjadi salah satu syarat menentukan lokasi hunian dalam program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Mohon dalam rencana induk pengembangan rumah tiga juta harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi," kata Nirwono di Jakarta, Kamis.

Sistem ini meliputi infrastruktur jalan dan layanan transportasi publik yang terintegrasi.

Menurut dia, hadirnya transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi alasan bagi masyarakat mau menghuni rumah yang menurut rencana dibangun sebanyak satu juta di perkotaan dan dua juta rumah setiap tahun.

"Jadi, kalau tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka bisa dipastikan rumah-rumah yang dibangun tadi tidak akan banyak dihuni oleh warga," ujarnya.

Nirwono menuturkan hadirnya sistem transportasi yang mumpuni memungkinkan masyarakat mau menggunakan transportasi publik dalam keseharian.

"Lokasi rumah itu enggak asal menunjuk lahan, tapi tolong perhatikan apakah ada infrastruktur jalannya, apakah itu terhubung dengan transportasi massal, sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," katanya.

Adapun program tiga juta rumah bertujuan mengatasi permasalahan kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Presiden Prabowo Subianto berjanji membangun sebanyak tiga juta rumah setiap tahun yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Dengan begitu, dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Program pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Tata Kota Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat sistem transportasi harus menjadi salah satu syarat menentukan lokasi hunian dalam program tiga juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Mohon dalam rencana induk pengembangan rumah tiga juta harus memasukkan sistem transportasi sebagai salah satu syarat penentuan lokasi," kata Nirwono di Jakarta, Kamis.

Sistem ini meliputi infrastruktur jalan dan layanan transportasi publik yang terintegrasi.

Menurut dia, hadirnya transportasi publik yang terintegrasi dapat menjadi alasan bagi masyarakat mau menghuni rumah yang menurut rencana dibangun sebanyak satu juta di perkotaan dan dua juta rumah setiap tahun.

"Jadi, kalau tidak terintegrasi dengan transportasi publik, maka bisa dipastikan rumah-rumah yang dibangun tadi tidak akan banyak dihuni oleh warga," ujarnya.

Nirwono menuturkan hadirnya sistem transportasi yang mumpuni memungkinkan masyarakat mau menggunakan transportasi publik dalam keseharian.

"Lokasi rumah itu enggak asal menunjuk lahan, tapi tolong perhatikan apakah ada infrastruktur jalannya, apakah itu terhubung dengan transportasi massal, sehingga nanti penduduk bisa didorong untuk naik transportasi massal," katanya.

Adapun program tiga juta rumah bertujuan mengatasi permasalahan kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Presiden Prabowo Subianto berjanji membangun sebanyak tiga juta rumah setiap tahun yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

Dengan begitu, dalam satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Program pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mencatat penyerapan semen untuk kebutuhan program 3 juta rumah yang digaungkan pemerintah hanya akan mendorong konsumsi kurang dari 10 juta ton per tahun di tengah kondisi overkapasitas produksi nasional.

Direktur Industri Semen, Keramik, dan Pengolahan Bahan Galian Nonlogam Kemenperin Putu Nadi Astuti mengatakan, saat ini pasokan semen nasional mencapai 120 juta ton per tahun, tak seimbang dengan kebutuhan dalam negeri yang hanya menyerap setengahnya.

"Kemudian dengan adanya program 3 juta rumah ini kebutuhan semen peningkatannya hanya sekitar kurang dari 10 juta ton," kata Putu dalam RDP Komisi VII DPR RI, Kamis (23/1/2025).

Terkait kelebihan pasokan semen yang terjadi saat ini, pihaknya telah memberlakukan kebijakan moratorium atau pembatasan investasi pembangunan pabrik semen baru, khususnya untuk penanaman modal asing (PMA) yang dibatasi melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Sementara itu, untuk penanaman modal dalam negeri (PMDN) masih belum sepenuhnya dibatasi investasinya, sebab pelaksanaan verifikasi perizinan merupakan tanggung jawab daerah sehingga investasi baru masih terjadi.

"Ke depan kami mengusulkan supaya pembatasan investasi untuk industri semen ini dituangkan dalam regulasi jadi didalam revisi Perpres 49/2021 yang saat ini sudah, dan investasi hanya bisa dilakukan di wilayah-wilayah yang belum ada industri semen seperti di Maluku Utara, dan semua provinsi di Papua," jelasnya.

Dia menerangkan, pembatasan pabrik semen akan dilakukan di wilayah Sumatra, Jawa, hingga Sulawesi dengan pertimbangan bahwa sudah ada industri semen di wilayah tersebut.

Tak hanya itu, untuk mengurangi beban overkapasitas semen nasional, Putu juga menyebut akan mendorong peningkatan ekspor karena semen menjadi salah satu komoditas yang nilai ekspornya cukup tinggi.

"Kemudian juga mendorong produk-produk barang dari semen, kami akan identifikasi produk barang dari semen apakah ada impornya atau tidak karena kami mendapat informasi beberapa produk barang dari semen ini banyak impor," terangnya.

Menurut dia, apabila importasi barang dari semen dibatasi, maka secara otomatis dapat meningkatkan penggunaan semen termasuk meningkatkan kinerja industri barang dari semen yang utilitasnya saat ini di kisaran 50%.

Jakarta -

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Perumnas terus mengembangkan konsep hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD). Salah satunya adalah perumahan di Samesta Parayasa Parung Panjang yang disebut sebagai hunian landed berkonsep TOD pertama di Indonesia yang berkonsep hijau.

Biasanya rumah berbasis TOD bentuknya hunian vertikal seperti apartemen atau rusun. Namun, Perumnas menghadirkan rumah tapak yang dekat dengan transportasi massal yakni Stasiun Lumpang.

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan value added dan aksesibilitas kawasan perumahan di Parung Panjang, Perumnas bersama PT KAI, Kementerian BUMN, dan Kementerian Perhubungan merencanakan pelaksanaan ground breaking Stasiun Lumpang pada Kuartal I tahun 2025.

"Kami siap mendukung inisiasi pembangunan Stasiun Lumpang karena manfaat dari stasiun ini lah yang ditunggu masyarakat. Jadi perlu dipercepat proses pembangunan dari stasiun ini," kata Wakil Menteri Perhubungan Suntana seperti yang dikutip dari keterangan, Kamis (23/1/2025).

Hal senada juga disampaikan oleh Asisten Deputi Penyediaan Lahan Perumahan Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Djoko Wibowo. Ia melihat dengan adanya pembangunan Stasiun Lumpang, masyarakat sekitarnya akan terbantu dengan transportasi massal ini.

"Kami melihat ini satu bentuk sinergi yang sangat bagus, yang mana secara fungsi ini memang kita lihat ada kebutuhan untuk pembangunan stasiun. Tidak hanya untuk Perumnas, tetapi bagi masyarakat yang ada di sini. Sepertinya akan banyak terbantu dengan adanya eksistensi dari stasiun ini," ujar Djoko.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro menuturkan bukan hanya perumahan yang akan berkonsep hijau, melainkan Stasiun Lumpang Parayasa pun demikian.

"Samesta Parayasa bukan hanya hunian, tetapi juga solusi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menghadirkan akses transportasi publik yang terintegrasi. Kami bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti PT KAI berkomitmen untuk membangun stasiun berkonsep hijau di Lumpang Parayasa," ungkap Budi.

Stasiun Lumpang diproyeksikan dapat mengakomodasi 5.160 penumpang per hari di tahun pertama operasional dengan relasi jalur Stasiun Tanah Abang-Rangkas Bitung.

Budi pun menambahkan bahwa ke depannya pengembangan Kawasan Samesta Parayasa tentu memerlukan dukungan dari berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah. Tidak hanya dalam pembangunan dan pengembangan stasiun, namun juga sarana pendukung lainnya. Sehingga dukungan pemerintah menjadi hal yang sangat diapresiasi.

(aqi/das)