Jakarta (ANTARA) - Menteri BUMN Erick Thohir mengungkapkan Kementerian BUMN dan perusahaan-perusahaan BUMN mendukung Program 3 juta rumah yang merupakan bagian dari program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami dari Kementerian BUMN dan seluruh BUMN yang ada senantiasa terus mendukung visi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan tentu program-program pemerintah melalui kementeriannya masing-masing seperti hari ini di perumahan," ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di kompleks Bank Indonesia (BI), Jakarta Selasa.

Menurut dia, keberhasilan yang telah dicapai selama ini tentu karena kerja sama lintas sektoral.

"Bahwa success story yang kita sudah lakukan selama ini tentu karena kerja sama lintas sektoral dan tidak lain bagaimana kita bisa mendukung secara implementasinya secara riil," katanya.

Erick menyampaikan bahwa bank-bank Himbara seperti BTN, Mandiri, dan sebagainya siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam rangka mendukung Program 3 juta rumah.

Kendati demikian, ia berharap adanya peran dari bank-bank swasta untuk juga mendukung tercapainya Program 3 juta rumah.

"Insya Allah hari ini dengan rapat yang dipimpin oleh Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tentu tadi pandangan dan dukungan dari Bapak Gubernur BI, lalu dari Komisi XI DPR, dan Pak Pandu Sjahrir, tadi kami siap melaksanakan. Selama ini juga Bank Himbara seperti BTN yang memang 80 persen dari market daripada pendanaan rumah-rumah subsidi itu ada di kami, lalu tadi kita harapkan juga bank-bank Himbara seperti Mandiri, BTN, BNI untuk terus berkolaborasi tetapi dengan catatan karena ini masif 3 juta kita mengharapkan juga peran dari Bank-Bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini jadi tidak kami sendirian saja," katanya.

Program 3 juta rumah merupakan program yang masif dan harus didukung oleh semua pihak karena untuk kepentingan rakyat Indonesia.

"Tetapi ini program yang masif yang harus di dukung untuk kepentingan tadi rakyat Indonesia yang saat ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor, kita lihat backlog-nya sendiri sudah terlalu banyak saat ini," kata Erick.

Jakarta -

Badan Gizi Nasional (BGN) mempunyai target 30 ribu satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG) untuk mencapai 82,9 juta penerima makan bergizi gratis (MBG) tahun ini. Namun, anggaran untuk penyediaan lahan SPPG itu terkena pangkas.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan pihaknya akan meminjam lahan milik instansi lain, seperti TNI, Polri, BUMN, hingga pemerintah daerah. Dipangkasnya anggaran untuk pengadaan lahan ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Kan banyak lahan TNI, lahan Polri, lahan Pemda, lahan BUMN," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menerangkan untuk memenuhi target nasional, BGN butuh 30 ribu SPPG. SPPG ini nantinya yang akan mengolah menu makan bergizi gratis (MBG).

Saat ini, pihaknya baru menyediakan 246 SPPG. Namun, Dadan enggan berkomentar lebih lanjut terkait besaran lahan yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut.

"Kita butuh 30 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi itu 82,9 orang. Yang sekarang kan baru ada 246. Nanti akan meningkat ke 700 ke 30 ribu," terang Dadan.

Sebelumnya, anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).

Saksikan Live DetikPagi :

(kil/kil)

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) turut terkena efisiensi anggaran imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Anggaran BGN yang terpotong hanya sebesar Rp200 juta atau 0,2845% dari jumlah pagu senilai Rp7,1 triliun.

"Ya kan ini sudah intruksi presiden bahwa terjadi efisiensi kepada anggaran belanja nasional dan juga daerah, dan BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi. Meskipun besarannya kurang lebih 0,2845%, jadi berkurang 200 juta," kata Kepala BGN Dadan Hindayana usai raker bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan, anggaran terpangkas itu untuk pengadaan lahan untuk membangun Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).



Namun, kata dia, pihaknya akan melakukan skema pinjam pakai untuk menggunakan lahan dalam membangun SPPG itu.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefiseinkan terkait dengan pengadaan lahan," tutur Dadan.

Kendati anggarannya terpangkas, Dadan menjelaskan, dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak kena efisiensi.

Seban, anggaran BGN yang terkena efisiensi hanya untuk pengadaan lahan.

"Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena," terang Dadan.

"Yang kena ya pengadaan di pengadaan lahan, yang bisa menggunakan lahan-lahan pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN dan lain-lain bisa pinjam pakai," tandasnya.

IDXChannel - Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu instansi yang terdampak efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Namun, badan yang bertugas mengurusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu hanya terkena efisiensi Rp200 juta saja.

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan, nilai penghematan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan pagu anggaran BGN yang dialokasikan dalam APBN 2025 sebesar Rp7,1 triliun.

"Ini sudah instruksi presiden bahwa terjadi efisiensi kepada anggaran belanja nasional dan juga daerah, dan BGN pun termasuk salah satu yang terkena efisiensi, meskipun besarannya kurang lebih 0,2845 persen, jadi berkurang 200 juta," katanya di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (12/2/2025) malam.

Dadan menjelaskan, anggaran yang terpangkas itu rencananya untuk lahan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) alias dapur MBG. Namun, sejak awal, BGN diperintahkan untuk memanfaatkan lahan instansi atau BUMN lain sehingga tidak perlu mengeluarkan uang untuk SPPG.

"Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, kemudian beliau menyampaikan kalau bisa (SPPG) pinjam pakai, ya pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan," tutur Dadan.

Dengan demikian, Dadan memastikan efisiensi anggaran yang terjadi di BGN tidak sampai mengganggu program MBG. Selain itu, dia menyebut belanja pegawai juga aman.

"Enggak ada (anggaran MBG kena efisiensi). Kalau seluruh kementerian kan anggaran pegawai enggak ada yang kena pangkas, program MBG juga tidak kena," ujarnya.

(Rahmat Fiansyah)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menandatangani nota kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi untuk mengakselerasi program 3 juta rumah melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun.

Kesepakatan itu menandai ekspansi bisnis perusahaan ke segmen business to business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada business to customer (B2C), dan ditandatangani oleh SVP of Business Innovation SIG, Andi Krishna Arinaldi dan Direktur Utama TKPP, Abdul Kamaroes, di Jakarta pada 4 Februari 2025.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni di Jakarta, Selasa, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bagian dari inisiatif SIG untuk memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan. Terlebih, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

"Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, SIG siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan," katanya.

Lebih lanjut, Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengatakan kerja sama dengan SIG membuat pihaknya semakin yakin untuk terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

"Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama SIG. Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari SIG yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak," kata dia.

Adapun sebelumnya, SIG bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang dimulai sejak September 2024. Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, kedua perusahaan pelat merah itu siap bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki, sekaligus menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem pemasaran digital untuk memperkuat daya beli perumahan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SMGR menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Timah Karya Persada Properti (TKPP) tentang kerja sama penyediaan solusi bahan bangunan dan jasa konstruksi melalui salah satu portofolio bisnisnya, SobatBangun.

Kesepakatan ini menandai ekspansi bisnis SobatBangun ke segmen Business to Business (B2B), setelah sebelumnya berfokus pada Business to Customer (B2C).

TKPP adalah anak usaha PT Timah (Persero) Tbk yang bergerak di sektor perumahan dan properti.

Perusahaan ini mengembangkan aset non-operasional berupa properti dan perumahan di sejumlah daerah.

Corporate Secretary Semen Indonesia, Vita Mahreyni, menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif Semen Indonesia untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak demi mendukung kelancaran dan keberlanjutan pembangunan, khususnya di sektor perumahan.

Terlebih lagi, saat ini pemerintah tengah mendorong percepatan program 3 juta rumah.

“Sebagai BUMN penyedia solusi bahan bangunan, Semen Indonesia siap mendukung pengembangan perumahan nasional, termasuk program pemerintah dalam membangun 3 juta rumah dengan mengoptimalisasi sumber daya yang dimiliki, serta jaringan operasional yang luas, termasuk melalui platform SobatBangun yang didukung oleh ekosistem jasa konstruksi serta jaringan distribusi bahan bangunan di dalam grup perusahaan,” kata Vita dalam keterangan resmi, Rabu (12/2/2025).

Sementara itu, Direktur Utama TKPP Abdul Kamaroes mengungkapkan bahwa kerja sama dengan Semen Indonesia membuat TKPP semakin optimistis untuk terus mengembangkan proyek perumahan di Indonesia sehingga dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat.

“Dengan lahan yang dimiliki TKPP, terdapat peluang besar untuk mengembangkan proyek perumahan bersama Semen Indonesia. Kami akan mempelajari lebih lanjut fitur serta produk dari Semen Indonesia yang dapat diterapkan di lahan tersebut. Kami juga berharap sinergi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menciptakan nilai tambah bagi kedua belah pihak,” ucap Abdul.

Sebelumnya, Semen Indonesia bersama TKPP telah berkolaborasi dalam proyek pengembangan perumahan di Bekasi, Jawa Barat, yang telah dimulai sejak September 2024.

Kolaborasi ini mencakup renovasi rumah tipe 74 di Perumahan Familia Urban Cluster Amethyst, pembangunan rumah tipe 39 di Perumahan Familia Urban Cluster Alexandrite, serta pembangunan rumah tipe 60 di Perumahan Familia Urban.

Ke depan, Semen Indonesia dan TKPP akan bekerja sama dalam pengembangan lahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, sekaligus dalam menyiapkan strategi co-marketing dalam ekosistem digital marketing untuk memperkuat pemasaran perumahan yang dimiliki oleh TKPP.

Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dan berkontribusi pada pertumbuhan industri properti di Indonesia.

Jakarta -

Anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) dipangkas sebesar Rp 200,2 miliar dari total anggaran semula Rp 71 triliun. Hal ini disampaikan oleh Kepala BGN Dadan Hindayana.

"Efisiensi pada anggaran belanja nasional dan juga daerah dan BGN pun termasuk yang salah satu yang kena efisiensi meskipun besarannya kurang lebih 0,2845% jadi berkurang Rp 200,2 miliar," kata Dadan saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam (12/2/2025).

Dadan menerangkan anggaran yang dipangkas itu untuk pengadaan lahan pembangunan satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG). SPPG ini untuk menunjang pemenuhan menu MBG di setiap daerah.

Dadan menjelaskan pemangkasan anggaran untuk pengadaan lahan itu merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dia bilang Prabowo meminta agar meminjam lahan kepada instansi lain.

"Begini, kan salah satu anggaran yang ada di BGN itu untuk pengadaan lahan. Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN kemudian beliau menyampaikan kalau bisa pinjam pakai, pinjam pakai saja. Jadi ada anggaran yang bisa diefisienkan terkait dengan pengadaan lahan," terang Dadan.

Dadan juga memastikan pemangkasan anggaran tidak berdampak pada keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dadan menekankan pihaknya bisa meminjam lahan kepada pemerintah daerah, TNI, hingga BUMN.

"Enggak ada (ke program MBG). Kalau seluruh kementerian untuk anggaran pegawai kan enggak ada yang kena pangkas program bahkan MBG juga tidak kena. Yang kena hanya pengadaan lahan yang memang bisa menggunakan lahan-lahan Pemda, lahan instansi lain, kementerian lain, BUMN, bisa pinjam pakai," terang Dadan.

(hns/hns)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait optimis dapat menyalurkan lebih banyak kuota FLPP di atas 220 ribu unit tahun ini.

Hal ini ia ungkapkan setelah Bank Indonesia menyatakan siap memberikan insentif likuiditas makroprudensial senilai Rp 80 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan KPR.

"Jadi kita bisa buat itu (penyaluran FLPP) double Pak Gubernur (BI). Ini akan sepanjang sejarah Indonesia dengan apa yang Bapak (BI) lakukan, kita bisa membuat rumah subsidi bagi rakyat kita di tahun ini bisa meningkat luar biasa," kata Ara kepada awak media di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

Dengan harga jual rumah subsidi sekitar Rp 170 juta di Jabodetabek dan Rp 166 juta di luar Jabodetabek, Ara memperkirakan insentif dari BI tersebut dapat membantu meningkatkan kuota rumah subsidi. Dari yang semula, hanya dapat menyalurkan sekitar 220 ribu unit setahun, kini bisa naik 2 kali lipat sekitar 440 ribu unit setahun.

"Jadi tadi kita sudah hitung kalau dari Rp 80 juta itu, kita tahun ini membangun yang sudah tersedia dari APBN (75 persen) dan dari perbankan (25 persen) buat 220 ribu rumah. Nah kalau 220 ribu rumah tadi, kita hitung dikali Rp 170 juta, berapa tadi Pak (Heru)? Rp 38 triliun (nilai anggaran yang dibutuhkan) kurang lebih. Jadi kita bisa buat itu (penyaluran FLPP) double Pak Gubernur (BI)," jelas Ara.

Dalam kesempatan ini, Ara mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang bersedia mendukung sektor perumahan, terutama terwujudnya Program 3 Juta Rumah.

"Kami memandang bahwa sektor perumahan itu akan memberikan dukungan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pencetakan lapangan kerja. Kalau perumahannya maju, tentu saja tidak hanya pertumbuhan ekonomi maju, tapi juga bisa mendorong dan menarik sektor-sektor yang lain," ujar Perry di tempat yang sama.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan pihaknya saat ini telah menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial senilai 23,19 triliun. Setelah adanya pertemuan hari ini, Bank Indonesia setuju untuk menaikkan secara bertahap nilainya menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Yang sekarang Rp 23,2 triliun akan secara bertahap kami naikkan menjadi Rp 80 triliun," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara akan bertemu dengan pimpinan dari Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), hingga Himpunan Bank Milik Negara. Lewat pertemuan ini, ia berharap ada solusi untuk memperkuat likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah.

"Kita tuh ditargetkan 3 juta membangun dan merenovasi rumah di tahun di oleh Presiden Prabowo (Subianto) dan kita berusaha keras ya. Kita tidak menjadikan efisiensi anggaran kementerian menjadi alasan untuk tidak semangat, justru kita harus makin kreatif dan optimis seperti Bapak Presiden Prabowo. Nah jadi kami juga akan bertemu besok (11/2/2025)," ujar Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

(aqi/das)

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meminta bank swasta ikut berkontribusi dalam pembiayaan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, program ini sangat besar dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mengingat masih banyak masyarakat yang belum memiliki hunian layak.

“Ini masif, 3 juta unit. Kami harapkan peran bank-bank swasta untuk mendukung program pemerintah ini. Jadi tidak hanya kami sendirian,” ujar Erick usai menghadiri rapat pembiayaan perumahan di Kantor Bank Indonesia (BI), Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Ia menyoroti backlog perumahan yang masih tinggi, sehingga program ini harus dijalankan dengan serius.

BI Siapkan Insentif Rp 80 Triliun

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan pihaknya akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor perumahan.

“Saat ini kami menyediakan Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” ungkap Perry.

Ia berharap kolaborasi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Progres Program 3 Juta Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan perkembangan program 3 juta rumah.

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan 36.057 unit rumah senilai Rp 4,54 triliun sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Dari jumlah itu, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), sedangkan 1.384 unit KPR Tapera.

“Untuk KPR Tapera, itu khusus bagi pegawai negeri. Dari sisi suplai, kami juga mendapat tambahan stok 43.857 unit,” ujar Maruarar dalam kunjungannya ke Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

IDXChannel - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi dan Komunikasi Kadin Indonesia Erwin Aksa menyambut baik upaya Bank Indonesia (BI) memberikan insentif bagi perbankan yang memberikan pembiayaan untuk mendukung program 3 juta rumah.

Erwin menilai langkah ini akan berdampak positif terhadap percepatan pembangunan rumah di Indonesia. Bahkan, menurut dia, langkah itu juga akan berdampak baik pada perekonomian nasional mengingat sektor properti punya banyak industri pendukung di belakangnya.

"Saya kira bagus, BI harus menjaga suku bunga atau menjaga currency kita, dan sekarang memberikan insentif kepada perbankan yang memberikan landing terhadap padat karya," ujarnya saat ditemui di Bank Indonesia, Rabu (12/2/2025).

BI bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) menjadi Rp80 triliun dari sebelumnya hanya Rp23,19 triliun. Kenaikan KLM untuk mendukung implementasi program 3 juta rumah.

Kabar tersebut disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo usai melakukan pertemuan dengan Menteri Permukiman dan Perumahan Rakyat (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Selasa (11/2/2025) di Jakarta.

"Kalau kita bicara program pak Prabowo di sini adalah program perumahan, di situ tadi dijelaskan, akan ada insentif kepada perbankan yang memberikan landing kepada padat karya. Itu menarik sekali, untuk mendorong percepatan pembangunan perumahan kita," tuturnya.

Sebelumnya, Perry menjelaskan KLM diberikan BI kepada lembaga perbankan yang dipercaya menyalurkan kredit untuk perumahan. Harapannya kebijakan ini akan meningkatkan geliat dari para pengembang bangun hunian baru untuk masyarakat.

Perry optimistis sektor perumahan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

"Bagaimana dukungan konkret BI untuk kesuksesan program perumahan? Yaitu adalah memberikan insentif likuiditas makro kepada bank-bank yang menyalurkan kredit, kepada sektor perumahan. Kami menyediakan sekarang adalah Rp23,19 triliun," ujarnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Selasa (11/2), mulai dari sektor jasa keuangan (SJK) Indonesia menunjukkan resiliensi hingga Bank Indonesia akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program perumahan.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini:

OJK: Perekonomian dan SJK tunjukkan resiliensi serta tetap tumbuh baik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perekonomian serta sektor jasa keuangan (SJK) Indonesia menunjukkan resiliensi dan tetap tumbuh baik di tengah berbagai dinamika dan isu sentral global.

Baca selengkapnya di sini

Sri Mulyani janji akan terus perbaiki sistem Coretax

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji pihaknya akan terus memperbaiki sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Baca selengkapnya di sini

Wamen BUMN sebut Danantara siap diluncurkan bulan depan

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal siap diluncurkan bulan depan atau Maret 2025.

Baca selengkapnya di sini

BI berikan insentif Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah.

Baca selengkapnya di sini

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemarin, sektor keuangan resilien hingga insentif Rp80 T perumahan

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Selasa (11/2), mulai dari sektor jasa keuangan (SJK) Indonesia menunjukkan resiliensi hingga Bank Indonesia akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program perumahan.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang menarik dibaca pagi ini:

OJK: Perekonomian dan SJK tunjukkan resiliensi serta tetap tumbuh baik

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan perekonomian serta sektor jasa keuangan (SJK) Indonesia menunjukkan resiliensi dan tetap tumbuh baik di tengah berbagai dinamika dan isu sentral global.

Baca selengkapnya di sini

Sri Mulyani janji akan terus perbaiki sistem Coretax

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji pihaknya akan terus memperbaiki sistem Coretax yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Baca selengkapnya di sini

Wamen BUMN sebut Danantara siap diluncurkan bulan depan

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal siap diluncurkan bulan depan atau Maret 2025.

Baca selengkapnya di sini

Bahlil ajak investor bangun pabrik LPG demi tekan impor migas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia mengajak investor dan pengusaha untuk membangun pabrik liquified petroleum gas (LPG) di Indonesia demi menekan jumlah impor minyak dan gas (migas).

Baca selengkapnya di sini

BI berikan insentif Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI akan menyediakan insentif likuiditas makropudensial secara bertahap senilai Rp80 triliun untuk program 3 juta rumah.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Martha Herlinawati Simanjuntak
Copyright © ANTARA 2025