Jakarta -

Groundbreaking 1 juta rumah yang rencananya akan dilakukan dari investasi Qatar, batal digelar pada April ini. Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan apabila Qatar telah memenuhi 3 syarat yakni membangun kantor di RI, menyerahkan sekian persen dana dari investasi yang dijanjikan, dan menggandeng kontraktor lokal dalam program ini.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan investasi tersebut akan tetap berjalan. Kabar terbaru yang ia dapat, Qatar telah menunjuk manajemen planning untuk membuka kantor di Jakarta. Selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan lahan untuk dinilai oleh pihak Qatar.

"Semalam mereka ngontak saya. Sudah menunjuk perusahaan manajemen planning yang buka kantor di Jakarta. Kami juga sudah berkoordinasi untuk menyiapkan lahan-lahan yang akan mereka studi karena setiap lahan itu tentu akan menghasilkan efek biaya yang berbeda," kata Fahri kepada awak media seusai acara Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Pedesaan di gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Nantinya setiap lahan tersebut akan dinilai yang paling efektif terutama soal biaya untuk dibangun rumah subsidi. Ketika Qatar telah menemukan lahan yang tepat, selanjutnya pemerintah akan membantu untuk melegalkan. Setelah itu, pembangunan baru dapat dilakukan.

"Karena tentunya kan harus dihitung dari awal. Nggak boleh orang sudah bangun baru harga ditetapkan. Nanti konsumennya kecewa kan. Misalnya harganya ternyata nggak murah. Itu juga nggak boleh. Ya itu tentu urusannya mereka ya," jelasnya.

Fahri menekankan selain investasi dari Qatar pemerintah juga sudah menjaring banyak investor yang tertarik untuk terlibat dalam Program 3 Juta Rumah.

"Kita tunggu aja. Tapi yang ngantri banyak, jadi nggak usah khawatir ya," ujarnya.

Ketika ditanya kapan kantor tersebut siap beroperasi di Jakarta, Fahri enggan membeberkan tanggal tepatnya. Namun, ia mengatakan paling cepat di bulan depan.

"(Kapan Qatar mulai berkantor di Jakarta?) Yah itu tunggu urusan mereka. (Kalau Mei bisa nggak Pak?) rencananya demikian," ungkap Fahri.

Sebelumnya diberitakan, pembangunan 1 Juta Rumah masih menunggu kepastian dari Qatar. Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang menjelaskan MoU yang berlangsung pada Januari lalu belum menjadi kontrak kerjasama. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah tengah mengusahakan agar kontrak tersebut dapat terealisasi.

"Setelah MoU itu, kami beri waktu tiga bulan untuk menunjukkan keseriusannya. Satgas menilai saat ini adalah waktunya menunjukkan komitmen nyata. Maka kami kirimkan surat kepada pihak Qatar agar MoU itu segera ditingkatkan menjadi kontrak," kata Bonny seusai acara Halal Bihalal Keluarga Besar Real Estate Indonesia di Sheraton Grand Jakarta, Senin (21/4/2025) lalu.

Qatar juga harus memenuhi beberapa persyaratan kepada Indonesia sebagai bentuk keseriusan melakukan investasi. Pertama mereka harus memiliki kantor di Indonesia. Kedua, mereka perlu memberikan sejumlah anggaran sebagai bentuk komitmen awal. Terakhir adalah melibatkan pengembang lokal dalam pembangunan 1 juta rumah di Indonesia.

"Pertama, mereka harus punya perwakilan atau kantor di Indonesia. Nggak bisa lagi (pemerintah) bolak-balik ke Doha. Pak Wamen saja sudah bolak-balik ke sana. Kita butuh perwakilan tetap untuk efisiensi administrasi dan koordinasi. Kedua, karena likuiditas perbankan kita terbatas, idealnya mereka menempatkan sebagian dana di bank-bank himpunan bank milik negara (Himbara) sebagai bentuk komitmen awal. Ketiga, mereka wajib melibatkan kontraktor lokal dalam proyek tersebut. Ini penting demi pemberdayaan industri konstruksi nasional," terangnya.

(aqi/zlf)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mendorong pengembang membangun kawasan perumahan yang ramah lingkungan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pihaknya mendukung proyek percontohan ekosistem hijau dalam pembangunan perumahan. Dia mendorong perumahan ramah lingkungan dan ramah bagi penghuninya.

Hal itu disampaikan Maruarar saat menyerahkan kunci rumah secara simbolis kepada warga penghuni Perumahan Bumi Svarga Asri di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Perumahan Bumi Svarga Asri dibangun menggunakan teknologi bata interlock presisi oleh ekosistem perumahan dan ramah lingkungan serta proses pengerjaannya cepat serta tahan gempa.

"Perumahan Bumi Svarga Asri merupakan wujud nyata semangat ekosistem perumahan yang bekerja secara superteam untuk membangun hunian layak berkualitas bagi rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (29/4/2025).

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian PKP tidak bisa bekerja sendiri namun harus bekerja sebagai tim bersama mitra kerja. Pembangunannya berada di atas lahan Badan Bank Tanah dan mendapat dukungan penuh dari Semen Indonesia Gresik (SIG), Kementerian PKP, SMF, BTN, Pemkab Kendal dan BP Tapera.

Adapun pembangunan kawasan perumahan Bumi Svarga Asri dilaksanakan oleh PT. Asatu Realty di lokasi Margosari, Limbangan, Kabupaten Kendal. Sedangkan tipenya adalah 30/60 dan memiliki berbagai prasarana dan sarana serta utilitas pendukung yang baik.

Beberapa keunggulan pembangunan rumah menggunakan bata interlock presisi adalah prosesnya cepat dan hemat. Waktu penyelesaikan rumah tipe 36 hanya dalam waktu 21 - 30 hari dan lebih cepat 2x dari cara biasa, lebih hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas serta lolos uji sertifikasi dan SNI, kuat dan tahan gempa.

"Rumah ramah lingkungan seperti ini harus terus dikembangkan termasuk memiliki biopori. Ini saatnya yang tepat bagi rakyat jika ingin memiliki rumah bersubsidi dan kami harap pengembang perumahan ini bertanggung jawab apabila ada keluhan dan aduan dari warga," katanya.

Adanya hunian yang berkualitas serta dukungan pengembang dengan reputasi yang baik serta peraturan dari pemerintah daerah setempat diharapkan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi untuk rumah pertamanya.

Maruarar juga meminta pemerintah daerah untuk tidak sekedar mengeluarkan ijin prinsip pembangunan rumah. Namun juga harus melihat track record pengembang sehingga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak tertipu oleh pengembang yang hanya mengumbar janji dan menjual leaflet tetapitidak membangun rumah bersubsidi berkualitas.

"Untuk mewujudkan rumah bersubsidi berkualitas kuncinya adalah Pemda jangan hanya melihat syarat lahan, mengeluarkan ijin prinsip pembangun perumahan tapi juga harus cek kualitas track record atau reputasi pengembang. Jangan sampai rakyat hanya membeli rumah dengan iming-iming harga murah dan leaflet saja dan kita sebagai pemerintah harus bisa melindungi rakyat dari pengembang yang tidak bertanggung jawab," ucapnya.

Jakarta -

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk menegaskan pihaknya mendukung penuh program tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dia pun mendorong pemerintah daerah agar ikut menyukseskan program tersebut.

Menurutnya, kementerian dan lembaga terkait saling bersinergi untuk mendukung berbagai program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, termasuk penyediaan tiga juta rumah bagi MBR.

"Sehingga posisi kami, Pak Menteri Dalam Negeri sangat-sangat mendukung terkait dengan pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah per tahun sesuai dengan program Bapak Presiden dalam Asta Cita," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Hal itu disampaikan Ribka setelah menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Ia menuturkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait telah melakukan sejumlah upaya untuk menyukseskan program tersebut. Salah satunya melalui pelaksanaan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah (pemda).

Dia menjelaskan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan, Kemendagri mendorong Pemda agar turut mendukung program tersebut. Terlebih gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah, sedangkan bupati/wali kota bertindak sebagai pelaksana program.

"Sehingga memang posisi kami hari ini adalah bagaimana kita mengoordinasikan para pimpinan di daerah, dalam hal ini gubernur, termasuk acara pada hari ini kita menghadirkan (kepala daerah)," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah menegaskan Presiden Prabowo berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat kecil. Adapun sederet langkah yang telah dilakukan antara lain dengan membentuk Satgas Perumahan dan Kementerian PKP. Adapun program tiga juta rumah bagi masyarakat kecil akan tersebar di daerah perkotaan, perdesaan, dan wilayah pesisir.

Fahri mengimbau Pemda agar mendata kebutuhan rumah bagi masyarakat kecil di daerahnya masing-masing. Sebab, kata dia, keakuratan data berperan penting dalam menyukseskan penyediaan rumah tersebut.

"Mohon didata secara detail kebutuhan rumah ada berapa? Rumah tidak layak huni ada berapa?" ujarnya.

Selain persoalan rumah, pihaknya juga memperhatikan kualitas kawasan permukiman. Hal ini karena keduanya saling berkaitan untuk mewujudkan lingkungan yang baik.

"Karena teorinya mengatakan kalau kawasannya diperbaiki biasanya perumahannya tambah baik. Tapi kalau rumahnya diperbaiki, kawasannya buruk, biasanya rumahnya memburuk," jelasnya.

Sebagai informasi, Rakortek tersebut dihadiri oleh sejumlah gubernur, bupati, dan wali kota. Hadir pula kepala dinas serta pejabat maupun pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Kementerian PKP juga memberikan piagam penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai telah mendukung program tiga juta rumah, di antaranya Pemerintah Provinsi Aceh, PT Adaro, Yayasan Buddha Tzu Chi, dan PT Berau Coal.

(prf/ega)

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendukung penuh program pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pernyataan itu disampaikan Ribka usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perumahan Perdesaan yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rakortek tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan Kemendagri.

Ribka menyampaikan bahwa kementerian dan lembaga terkait bersinergi dalam mendukung berbagai program Presiden RI Prabowo Subianto. Salah satunya adalah penyediaan tiga juta rumah per tahun bagi MBR.

“Posisi kami, termasuk Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, sangat mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah sesuai program Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita,” jelasnya melalui siaran pers, Selasa.

Ribka juga mengungkapkan bahwa Mendagri Muhammad Tito Karnavian bersama Menteri PKP Maruarar Sirait telah melakukan berbagai langkah konkret demi menyukseskan program tersebut.

Salah satunya adalah menyelenggarakan Rakortek Perumahan Perdesaan yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda).

Sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kemendagri terus mendorong pemda agar turut aktif mendukung program tiga juta rumah.

Gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, sementara bupati dan wali kota bertugas sebagai pelaksana di lapangan.

“Hari ini kami mengoordinasikan para pimpinan daerah, terutama gubernur. Dalam kegiatan ini pun, kami turut menghadirkan kepala daerah,” ungkap Ribka.

Pembentukan Satgas Perumahan

Sementara itu, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan rumah layak bagi masyarakat kecil.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pembentukan Satgas Perumahan dan pendirian Kementerian PKP.

Program tiga juta rumah ini akan dilaksanakan secara merata di wilayah perkotaan, perdesaan, dan pesisir.

Fahri mengimbau pemda agar mendata kebutuhan perumahan di wilayah masing-masing secara rinci dan akurat.

Ia menekankan bahwa data yang valid menjadi kunci keberhasilan program ini.

Bandung (ANTARA) - Tim Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Komisi IX DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) hadir di Kabupaten Sukabumi untuk memperluas implementasi program yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia tersebut. Anggota Komisi IX DPR RI Zainul Munasichin, melalui keterangan yang diterima di Bandung, Selasa, mengatakan kegiatan sosialisasi MBG ini diikuti oleh 300 peserta yang digelar di Pondok Pesantren Siqoyaturrahman, Warnasari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
“Kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerja keras, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program MBG. Tanpa dukungan dan kerjasama berbagai pihak, kegiatan sosialisasi ini tentu tidak dapat terlaksana dengan baik,” kata Zainul.
Zainul menyampaikan bahwa tujuan utama program MBG adalah untuk meningkatkan pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang, tidak hanya bagi peserta didik, tetapi juga bagi kelompok non-peserta didik seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. “Program MBG tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi dapur atau SPPG,” kata dia.

Perwakilan Badan Gizi Nasional Ade Tias Maulana, mengatakan secara menyeluruh mengenai program MBG akan menyasar kepada empat kelompok penerima manfaat yang meliputi balita, anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. “Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat terutama anak dan ibu, serta mengurangi angka stunting dan malnutrisi,” katanya.
Dia mengatakan pemerintah daerah setempat juga berkomitmen mendukung program ini, di antaranya melalui penyediaan lahan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapur sehat (SPPG). Setiap dapur MBG akan dikelola oleh seorang Kepala SPPG yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional dengan dibantu oleh ahli gizi, akuntan, serta 45 hingga 46 petugas yang bertugas memasak dan mendistribusikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. “Program MBG diharapkan dapat membawa dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mempercepat penurunan angka stunting di Sukabumi,” kata dia.

KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto disebut telah membatalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kabar ini muncul dalam sejumlah unggahan pada akhir April 2025.

Narasi di media sosial menyebutkan, program itu akan diganti dengan program pendidikan gratis seumur hidup.

Berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com, informasi itu tidak benar atau merupakan hoaks.

Narasi yang beredar

Informasi yang mengeklaim Prabowo menghentikan program MBG disebarkan oleh akun Facebook ini, ini, ini, dan ini.

Berikut narasi yang ditulis salah satu akun pada Jumat (25/4/2025):

Presiden Prabowo Akhirnya Batalkan
Program MBG (Makan Bergizi Gratis)
Jadi Pendidikan Gratis sampai seumur H!dup

Penelusuran Kompas.com

Tim Cek Fakta Kompas.com tidak menemukan pernyataan resmi atau pemberitaan yang menyatakan pemberhentian program MBG.

Hingga Selasa (29/4/2025), program MBG masih berjalan.

Misalnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, Badan Gizi Nasional (BGN) melatih 10.000 relawan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk program MBG pada Sabtu (26/4/2025).

Kemudian di Aceh, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) melakukan kunjungan ke dapur MBG dan satuan SPPG.

Sebelumnya, program MBG menuai kritik karena ada dugaan penggelapan dana.

Merespons hal tersebut, Prabowo menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran negara, termasuk program MBG.

“Pasti diurus. Setiap sen uang rakyat akan kita jaga ya,” kata Prabowo saat ditemui di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025) dikutip dari Antara.

“Saya belum tahu soal itu. Nanti saya cek ya,” jawabnya ketika ditanya soal dugaan penggelapan dana MBG.

Pada kesempatan lain, Prabowo menyebutkan bahwa program MBG mampu meningkatkan peredaran uang di desa.

"Tiap hari untuk memberi makan anak-anak, Badan Gizi Nasional butuh beli telur, beli ayam, beli ikan, beli sayur, beli tomat, beli wortel, beli timun," ujar Prabowo saat peluncuran Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025) dikutip dari Kompas.com.

"Ini ekonomi desa, ekonomi kecamatan hidup," imbuhnya.

Kesimpulan

Narasi yang mengeklaim Prabowo membatalkan program MBG adalah hoaks.

Program MBG masih berjalan di sejumlah daerah. Terlihat dari pelatihan SPPG dan kunjungan pejabat ke dapur MBG.

Tidak ada pernyataan dari Prabowo soal penghentian program. Sebaliknya, ia membanggakan program tersebut dan berjanji akan mengurus dugaan penggelapan dana.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sudah mulai menyerahkan kunci rumah subsidi untuk bidan, perawat, dan tenaga kesehatan (nakes) di Indonesia. Penyerahan kunci dilaksanakan secara simbolis di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Ia menyerahkan kunci di Perumahan Puri Delta Asri 9. Kegiatan ini juga dilakukan serentak di daerah lain seperti Jayapura, Karawang, Kupang, Malang, Medan, dan Pontianak.

"Saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera telah mengalokasikan dana untuk rumah subsidi sebanyak 220 ribu unit. Dari jumlah tersebut kami alokasikan 30 ribu rumah untuk tenaga kesehatan, perawat dan bidan," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (29/4/2025).

Ara mengatakan adanya rumah bersubsidi ini diharapkan dapat memacu semangat para tenaga kesehatan dan menyukseskan Program 3 Juta Rumah dan Program Cek Kesehatan Gratis. Kedua program tersebut merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.

"Sudah saya cek kalau program perumahan untuk tenaga kesehatan, bidan dan perawat ini baru pertama kali dan ada saat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mohon doakan Kementerian PKP, BP Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan BTN (PT Bank Tabungan Negara Tbk) bisa menambah kuota rumah subsidi supaya wong cilik benar-benar diurus dan punya rumah dan tidak sekadar pidato tapi benar-benar terbukti di lapangan," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan saat ini Kementerian PKP dan BP Tapera mengalokasikan 30 ribu unit rumah subsidi. Angka tersebut terdiri dari 15 ribu rumah untuk perawat, 10 ribu untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan.

Pada kesempatan itu, Ara menceritakan bahwa ibunya pernah berpesan kepada dirinya agar rumah bagi tenaga kesehatan bisa diperbanyak. Apalagi mereka bertugas untuk menjaga dan merawat masyarakat sehingga juga perlu memiliki hunian layak.

"Dulu mama saya bekerja sebagai dokter di RS Cikini. Saya pernah bilang kalau saya pergi ke Kendal untuk memberikan kunci rumah bagi tenaga kesehatan, bidan dan perawat 30 ribu rumah. Tapi ibu saya bilang jumlahnya itu masih kurang dan perlu ditambah karena mereka masih butuh rumah layak dan berjuang untuk kesehatan rakyat," katanya.

Ia menambahkan pihaknya akan bekerja keras untuk bisa menambah kuota dan pendanaan rumah subsidi. Dirinya juga berjanji tambahan tersebut akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan, perawat dan bidan.

"Kami akan berusaha menambah dan mencari pembiayaan untuk menambah kuota rumah subsidi dan akan diprioritaskan bagi tenaga kesehatan, perawat dan bidan. Jika ada 1.000 tenaga kesehatan, perawat, dan bidan, tercapai kami akan undang presiden untuk memberikan kunci tersebut. Terima kasih kepada Bank BTN dan BP Tapera yang telah bekerja keras mewujudkan impian para tenaga kesehatan, bidan, dan perawat yang ingin memiliki rumah layak huni dan berkualitas dengan KPR FLPP (kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan)," tutur Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/zlf)

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menyalurkan pembiayaan 30 ribu unit rumah subsidi dalam mendukung Program Rumah untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) Indonesia.

Program perumahan subsidi ini diluncurkan secara serentak di delapan provinsi, yakni Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Papua.

Sebanyak 30 ribu unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan kesejahteraan nakes, didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan BTN sebagai bank penyalur KPR Subsidi terbesar di Indonesia.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan program rumah untuk nakes dapat terlaksana berkat kerja sama berbagai institusi, yakni Kementerian PKP, Kementerian BUMN, Kemenkes, BTN, BP Tapera, serta Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal.

Menteri Maruarar dalam keterangan di Jakarta, Selasa, meminta komitmen para pengembang untuk meningkatkan kualitas perumahan yang dibangun untuk nakes.

“Program KPR Subsidi untuk 220 ribu unit rumah, dananya sudah ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pak Menteri Kesehatan tahu, berkat dukungan Bapak Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BUMN dan semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan dana. Jangan sampai kuantitas rumahnya meningkat tapi kualitasnya menurun,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 29 April 2025.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasinya terhadap Menteri PKP Maruarar Sirait serta BTN dan BP Tapera selaku penyalur pembiayaan rumah atas dukungan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga kesehatan.

“Program ini luar biasa. Ini bagian dari 30.000 rumah yang dialokasikan khusus dari tiga juta rumah yang ditargetkan pemerintah. Saya yakin nanti angkanya bisa bertambah untuk nakes,” kata Menteri Budi.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking Hirwandi Gafar menuturkan Perumahan Puri Delta Asri 9 menjadi lokasi pilihan di Kendal, Jawa Tengah untuk peluncuran program rumah untuk nakes dan serah terima kunci simbolis karena lokasinya yang dekat dengan berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, minimarket, puskesmas, dan gerbang tol.

“Yang dialokasikan 30.000 unit, mungkin nanti juga bisa ditambah alokasinya, dan di mana saja BTN berada, kita akan menyalurkan kepada para tenaga kesehatan, bidan maupun perawat," katanya.

Ia menambahkan, tentu dalam hal ini BTN dan BP Tapera bersama dengan Kementerian PKP bekerja sama dengan BPS, mana saja titik-titik yang akan diberikan sesuai kriteria masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Hirwandi.

Selama Januari hingga 28 April 2025, BTN telah menyalurkan KPR subsidi untuk para nakes sebanyak 1.327 debitur di seluruh Indonesia, dengan 414 debitur di antaranya telah melakukan akad dengan BTN selama satu bulan ke belakang. Selama lima tahun terakhir, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebanyak 22.311 unit rumah subsidi untuk nakes.

Adapun persyaratan program rumah untuk nakes ini mengikuti persyaratan umum KPR Subsidi, yakni rumah yang dibiayai harus rumah pertama, nakes belum mendapatkan subsidi perumahan dari pemerintah dan berpenghasilan maksimal Rp8 juta, serta memiliki status kepegawaian tetap dan kontrak dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Pendataan tersebut didukung oleh BPS yang telah menerapkan sistem by name by address yang diperbaharui secara rutin. Hirwandi mengatakan, skema KPR untuk nakes tidak berbeda dengan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ada.

Menurut dia, penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Mendapatkan Bantuan atau Kemudahan Pembiayaan Perumahan, pemerintah menetapkan ketentuan baru mengenai batas maksimal penghasilan MBR.

Dalam peraturan tersebut, batas penghasilan MBR disesuaikan berdasarkan zonasi wilayah untuk memastikan bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan lebih tepat sasaran.

Untuk Zona 1, yang meliputi Jawa (di luar Jabodetabek), Sumatera, serta Nusa Tenggara Timur dan Barat, batas maksimal penghasilan ditetapkan sebesar Rp8,5 juta untuk individu belum menikah, dan Rp10 juta untuk yang telah menikah.

Sementara Zona 2, yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, menetapkan batas Rp9 juta bagi individu, dan Rp11 juta bagi yang sudah berkeluarga.

Sedangkan Zona 3, yang meliputi Papua dan wilayah sekitarnya, batas penghasilan ditingkatkan menjadi Rp10,5 juta untuk individu dan Rp12 juta untuk keluarga.

Khusus untuk Zona 4, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), batas penghasilan maksimal mencapai Rp12 juta untuk individu dan Rp14 juta untuk keluarga.

Selain itu, bagi peserta aktif BP Tapera, ketentuan penghasilan maksimal mengikuti batas tertinggi di masing-masing zona. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi peserta untuk mendapatkan pembiayaan rumah pertama melalui skema KPR subsidi maupun Tapera.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah telah melakukan gebrakan dan inovasi untuk mendorong peningkatan kinerja penyaluran rumah, contohnya penyesuaian batas penghasilan MBR baru-baru ini.

Strategi segmentasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan aksesibilitas MBR terhadap KPR Subsidi, sekaligus memberikan kepastian bagi para pengembang dan bank penyalur sehingga tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan dan kepastian debitur untuk memiliki rumah pertamanya.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menyalurkan pembiayaan 30.000 unit rumah subsidi dalam mendukung Program Rumah untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) Indonesia.

Program perumahan subsidi ini diluncurkan secara serentak pada Senin (28/4) di delapan provinsi, yakni Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Papua.

Penyiapan 30.000 unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan kesejahteraan nakes, didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan BTN sebagai bank penyalur KPR Subsidi terbesar di Indonesia.

Acara peluncuran di Kendal, Jawa Tengah, dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPS diwakili oleh Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Ahmad Avenzora, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Dwihana Delta Megah Levy Purnama dan para pengembang di Jawa Tengah, serta Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan program rumah untuk nakes dapat terlaksana berkat kerja sama berbagai institusi, yakni Kementerian PKP, Kementerian BUMN, Kemenkes, BTN, BP Tapera, serta Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal.

Menteri Maruarar dalam keterangan di Jakarta, Selasa, meminta komitmen para pengembang untuk meningkatkan kualitas perumahan yang dibangun untuk nakes.

“Program KPR Subsidi untuk 220.000 unit rumah, dananya sudah ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pak Menteri Kesehatan tahu, berkat dukungan Bapak Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BUMN dan semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan dana. Jangan sampai kuantitas rumahnya meningkat tapi kualitasnya menurun,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasinya terhadap Menteri PKP Maruarar Sirait serta BTN dan BP Tapera selaku penyalur pembiayaan rumah atas dukungan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga kesehatan.

“Program ini luar biasa. Ini bagian dari 30.000 rumah yang dialokasikan khusus dari tiga juta rumah yang ditargetkan pemerintah. Saya yakin nanti angkanya bisa bertambah untuk nakes,” kata Menteri Budi.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking Hirwandi Gafar menuturkan Perumahan Puri Delta Asri 9 menjadi lokasi pilihan di Kendal, Jawa Tengah untuk peluncuran program rumah untuk nakes dan serah terima kunci simbolis karena lokasinya yang dekat dengan berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, minimarket, puskesmas, dan gerbang tol.

“Yang dialokasikan 30.000 unit, mungkin nanti juga bisa ditambah alokasinya, dan di mana saja BTN berada, kita akan menyalurkan kepada para tenaga kesehatan, bidan maupun perawat," katanya.

Ia menambahkan, tentu dalam hal ini BTN dan BP Tapera bersama dengan Kementerian PKP bekerja sama dengan BPS, mana saja titik-titik yang akan diberikan sesuai kriteria masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Hirwandi.

Selama Januari hingga 28 April 2025, BTN telah menyalurkan KPR subsidi untuk para nakes sebanyak 1.327 debitur di seluruh Indonesia, dengan 414 debitur di antaranya telah melakukan akad dengan BTN selama satu bulan ke belakang. Selama lima tahun terakhir, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebanyak 22.311 unit rumah subsidi untuk nakes.

Adapun persyaratan program rumah untuk nakes ini mengikuti persyaratan umum KPR Subsidi, yakni rumah yang dibiayai harus rumah pertama, nakes belum mendapatkan subsidi perumahan dari pemerintah dan berpenghasilan maksimal Rp8 juta, serta memiliki status kepegawaian tetap dan kontrak dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Pendataan tersebut didukung oleh BPS yang telah menerapkan sistem by name by address yang diperbaharui secara rutin.

Hirwandi mengatakan, skema KPR untuk nakes tidak berbeda dengan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ada.

Menurut dia, penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Mendapatkan Bantuan atau Kemudahan Pembiayaan Perumahan, pemerintah menetapkan ketentuan baru mengenai batas maksimal penghasilan MBR.

Dalam peraturan tersebut, batas penghasilan MBR disesuaikan berdasarkan zonasi wilayah untuk memastikan bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan lebih tepat sasaran.

Untuk Zona 1, yang meliputi Jawa (di luar Jabodetabek), Sumatera, serta Nusa Tenggara Timur dan Barat, batas maksimal penghasilan ditetapkan sebesar Rp8,5 juta untuk individu belum menikah, dan Rp10 juta untuk yang telah menikah.

Sementara Zona 2, yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, menetapkan batas Rp9 juta bagi individu, dan Rp11 juta bagi yang sudah berkeluarga.

Sedangkan Zona 3, yang meliputi Papua dan wilayah sekitarnya, batas penghasilan ditingkatkan menjadi Rp10,5 juta untuk individu dan Rp12 juta untuk keluarga.

Khusus untuk Zona 4, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), batas penghasilan maksimal mencapai Rp12 juta untuk individu dan Rp14 juta untuk keluarga.

Selain itu, bagi peserta aktif BP Tapera, ketentuan penghasilan maksimal mengikuti batas tertinggi di masing-masing zona. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi peserta untuk mendapatkan pembiayaan rumah pertama melalui skema KPR subsidi maupun Tapera.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah telah melakukan gebrakan dan inovasi untuk mendorong peningkatan kinerja penyaluran rumah, contohnya penyesuaian batas penghasilan MBR baru-baru ini.

Strategi segmentasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan aksesibilitas MBR terhadap KPR Subsidi, sekaligus memberikan kepastian bagi para pengembang dan bank penyalur sehingga tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan dan kepastian debitur untuk memiliki rumah pertamanya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) siap menyalurkan pembiayaan 30.000 unit rumah subsidi dalam mendukung Program Rumah untuk Tenaga Kesehatan (Nakes) Indonesia.

Program perumahan subsidi ini diluncurkan secara serentak pada Senin (28/4) di delapan provinsi, yakni Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Papua.

Penyiapan 30.000 unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan kesejahteraan nakes, didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan BTN sebagai bank penyalur KPR Subsidi terbesar di Indonesia.

Acara peluncuran di Kendal, Jawa Tengah, dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPS diwakili oleh Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Ahmad Avenzora, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Dwihana Delta Megah Levy Purnama dan para pengembang di Jawa Tengah, serta Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan program rumah untuk nakes dapat terlaksana berkat kerja sama berbagai institusi, yakni Kementerian PKP, Kementerian BUMN, Kemenkes, BTN, BP Tapera, serta Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal.

Menteri Maruarar dalam keterangan di Jakarta, Selasa, meminta komitmen para pengembang untuk meningkatkan kualitas perumahan yang dibangun untuk nakes.

“Program KPR Subsidi untuk 220.000 unit rumah, dananya sudah ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pak Menteri Kesehatan tahu, berkat dukungan Bapak Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BUMN dan semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan dana. Jangan sampai kuantitas rumahnya meningkat tapi kualitasnya menurun,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasinya terhadap Menteri PKP Maruarar Sirait serta BTN dan BP Tapera selaku penyalur pembiayaan rumah atas dukungan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga kesehatan.

“Program ini luar biasa. Ini bagian dari 30.000 rumah yang dialokasikan khusus dari tiga juta rumah yang ditargetkan pemerintah. Saya yakin nanti angkanya bisa bertambah untuk nakes,” kata Menteri Budi.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking Hirwandi Gafar menuturkan Perumahan Puri Delta Asri 9 menjadi lokasi pilihan di Kendal, Jawa Tengah untuk peluncuran program rumah untuk nakes dan serah terima kunci simbolis karena lokasinya yang dekat dengan berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, minimarket, puskesmas, dan gerbang tol.

“Yang dialokasikan 30.000 unit, mungkin nanti juga bisa ditambah alokasinya, dan di mana saja BTN berada, kita akan menyalurkan kepada para tenaga kesehatan, bidan maupun perawat," katanya.

Ia menambahkan, tentu dalam hal ini BTN dan BP Tapera bersama dengan Kementerian PKP bekerja sama dengan BPS, mana saja titik-titik yang akan diberikan sesuai kriteria masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Hirwandi.

Selama Januari hingga 28 April 2025, BTN telah menyalurkan KPR subsidi untuk para nakes sebanyak 1.327 debitur di seluruh Indonesia, dengan 414 debitur di antaranya telah melakukan akad dengan BTN selama satu bulan ke belakang. Selama lima tahun terakhir, BTN telah menyalurkan KPR Subsidi sebanyak 22.311 unit rumah subsidi untuk nakes.

Adapun persyaratan program rumah untuk nakes ini mengikuti persyaratan umum KPR Subsidi, yakni rumah yang dibiayai harus rumah pertama, nakes belum mendapatkan subsidi perumahan dari pemerintah dan berpenghasilan maksimal Rp8 juta, serta memiliki status kepegawaian tetap dan kontrak dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Pendataan tersebut didukung oleh BPS yang telah menerapkan sistem by name by address yang diperbaharui secara rutin.

Hirwandi mengatakan, skema KPR untuk nakes tidak berbeda dengan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ada.

Menurut dia, penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Mendapatkan Bantuan atau Kemudahan Pembiayaan Perumahan, pemerintah menetapkan ketentuan baru mengenai batas maksimal penghasilan MBR.

Dalam peraturan tersebut, batas penghasilan MBR disesuaikan berdasarkan zonasi wilayah untuk memastikan bantuan dan kemudahan pembiayaan perumahan lebih tepat sasaran.

Untuk Zona 1, yang meliputi Jawa (di luar Jabodetabek), Sumatera, serta Nusa Tenggara Timur dan Barat, batas maksimal penghasilan ditetapkan sebesar Rp8,5 juta untuk individu belum menikah, dan Rp10 juta untuk yang telah menikah.

Sementara Zona 2, yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau, menetapkan batas Rp9 juta bagi individu, dan Rp11 juta bagi yang sudah berkeluarga.

Sedangkan Zona 3, yang meliputi Papua dan wilayah sekitarnya, batas penghasilan ditingkatkan menjadi Rp10,5 juta untuk individu dan Rp12 juta untuk keluarga.

Khusus untuk Zona 4, yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), batas penghasilan maksimal mencapai Rp12 juta untuk individu dan Rp14 juta untuk keluarga.

Selain itu, bagi peserta aktif BP Tapera, ketentuan penghasilan maksimal mengikuti batas tertinggi di masing-masing zona. Hal ini memberikan peluang lebih besar bagi peserta untuk mendapatkan pembiayaan rumah pertama melalui skema KPR subsidi maupun Tapera.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menuturkan, pemerintah telah melakukan gebrakan dan inovasi untuk mendorong peningkatan kinerja penyaluran rumah, contohnya penyesuaian batas penghasilan MBR baru-baru ini.

Strategi segmentasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan aksesibilitas MBR terhadap KPR Subsidi, sekaligus memberikan kepastian bagi para pengembang dan bank penyalur sehingga tidak perlu khawatir terhadap keberlangsungan dan kepastian debitur untuk memiliki rumah pertamanya.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk siap menyalurkan pembiayaan 30.000 unit rumah subsidi dalam mendukung program rumah untuk tenaga kesehatan.

Program perumahan subsidi ini diluncurkan secara serentak pada Senin (28/4) di delapan provinsi, yakni Jawa Tengah, Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, dan Papua.

Penyiapan 30.000 unit rumah subsidi khusus untuk segmen perawat, bidan, dan tenaga kesehatan tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan nakes, didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan BTN sebagai bank penyalur KPR Subsidi terbesar di Indonesia.

Acara peluncuran di Kendal, Jawa Tengah, dihadiri oleh Menteri PKP Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPS diwakili oleh Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Ahmad Avenzora, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Direktur Utama PT Dwihana Delta Megah Levy Purnama dan para pengembang di Jawa Tengah, serta Direktur Consumer Banking BTN Hirwandi Gafar.

Pada kesempatan itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan program rumah untuk nakes dapat terlaksana berkat kerja sama berbagai institusi, yakni Kementerian PKP, Kementerian BUMN, Kemenkes, BTN, BP Tapera, serta Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kendal.

Menteri Maruarar dalam keterangan di Jakarta, Selasa, meminta komitmen para pengembang untuk meningkatkan kualitas perumahan yang dibangun untuk nakes.

“Program KPR Subsidi untuk 220.000 unit rumah, dananya sudah ada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pak Menteri Kesehatan tahu, berkat dukungan Bapak Presiden, DPR, Menteri Keuangan, BUMN dan semuanya, mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan dana. Jangan sampai kuantitas rumahnya meningkat tapi kualitasnya menurun,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasinya terhadap Menteri PKP Maruarar Sirait serta BTN dan BP Tapera selaku penyalur pembiayaan rumah atas dukungan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga kesehatan.

“Program ini luar biasa. Ini bagian dari 30.000 rumah yang dialokasikan khusus dari tiga juta rumah yang ditargetkan pemerintah. Saya yakin nanti angkanya bisa bertambah untuk nakes,” kata Menteri Budi.

Sementara itu, Direktur Consumer Banking Hirwandi Gafar menuturkan Perumahan Puri Delta Asri 9 menjadi lokasi pilihan di Kendal, Jawa Tengah untuk peluncuran program rumah untuk nakes dan serah terima kunci simbolis karena lokasinya yang dekat dengan berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, minimarket, puskesmas, dan gerbang tol.

“Yang dialokasikan 30.000 unit, mungkin nanti juga bisa ditambah alokasinya, dan di mana saja BTN berada, kita akan menyalurkan kepada para tenaga kesehatan, bidan maupun perawat," katanya.

Pangkep -

Seekor buaya berukuran 4 meter masuk ke permukiman warga di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel). Proses evakuasi buaya muara oleh Petugas Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Pangkep berlangsung menegangkan selama kurang lebih 30 menit.

Peristiwa itu terjadi di Kampung Kokoa, Desa Manakku, Kecamatan Labakkang, Senin (28/4) sekitar pukul 06.00 Wita. Buaya itu awalnya masuk ke kolong rumah warga kemudian lari ke areal persawahan.

"Awalnya di rumah warga, di kolong rumah tapi karena kaget dia lari ke sawah. Buaya tersebut ditangkap di sawah," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) Damkar Pangkep, Hizbul Wathan kepada wartawan, Senin (28/4/2025).

Hizbul mengatakan sebanyak 9 personel Damkar dikerahkan ke lokasi. Petugas Damkar menggunakan alat seadanya dan buaya tersebut melakukan perlawanan.

"Ada 9 orang yang menangkap buaya. Kita pakai alat seadanya, pakai tali," katanya.

Dia mengungkapkan buaya tersebut berhasil ditangkap setelah kurang lebih 30 menit. Hizbul memastikan tidak ada petugas Damkar yang terluka akibat serangan buaya tersebut.

"Cukup agresif, buayanya melawan," kata Hizbul.

Proses evakuasi buaya tersebut menjadi tontonan warga. Sejumlah warga nekat mendekati lokasi dan buaya yang membuat petugas Damkar terganggu.

"Banyak sekali warga. Kendalanya di situ ada juga yang nekat mau dekati buaya," imbuhnya.

Pihak Damkar rencananya menyerahkan buaya tersebut ke BKSDA Sulsel untuk disimpan di penangkaran. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan BKSDA.

"Akan diserahkan ke BKSDA. Ini sementara kita tunggu," kata Hizbul.

Warga Diimbau Hindari Area Sungai

Hizbul mengatakan dari laporan warga buaya memang kerap muncul di Sungai Desa Manakku. Warga menyebut ada 8 ekor buaya di sungai tersebut.

"Menurut laporan warga ada sekitar 8 ekor buaya di sana," katanya.

Ia pun mengimbau warga untuk menghindari beraktivitas di sekitar sungai karena buaya yang kerap berpindah-pindah. Dia juga berharap agar warga segera melaporkan ke Damkar jika melihat kemunculan buaya.

"Kami imbau hindari beraktivitas di sekitar sungai dan kalau melihat buaya segera laporkan ke kami," pungkasnya.

(hsr/ata)