Jakarta: Kota Kediri yang terletak di Provinsi Jawa Timur memiliki peninggalan sejarahnya, seperti candi dari masa Kerajaan Majapahit. Kota ini juga memiliki potensi dalam wisata kuliner, wisata kuliner, alam, hingga seni budaya.

Sebagai salah satu pilihan destinasi wisata budaya bagi wisatawan, Kediri juga memiliki potensi pada bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Selain itu, kota ini juga memiliki berbagai tipe dan harga rumah yang bervariasi.

Bagi kamu yang mencari rumah, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Banjarbaru dengan harga mulai dari Rp140 juta untuk kamu yang dikutip dari Sikumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Kediri

Perumahan subsidi di Kediri. Foto: SiKumbang PUPR

1. Mawar Jingga

Perumahan ini berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur ini dibangun oleh Kembang Jawa Permai. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 37 unit yang tersedia.

Dengan harga Rp150,5 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap galvalum, dinding batu bata finishing cat, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

2. Griya Citra Wardhani

Perumahan ini berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Perumahan ini dibangun oleh Sari Bumi Surya Buana yang menyediakan 4 unit tipe rumah subsidi.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi mulai dari Rp140 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain rangka atap galvalum/baja ringan, dinding bata merah diplester, lantai keramik ukuran 30 x 30 polos, serta pasangan pondasi batu kali.

3. Griya Manisrenggo Kota

Berlokasi di Manisrenggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Dikelola oleh Bangun Jagad Sejahtera dengan jumlah unit tersedia sebanyak 12 subsidi.

Rumah seharga Rp162 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng, dinding hebel, lantai keramik, dan pondasi batu gebal.

4. Grand Kalingga

Berlokasi di Betet, Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Dikelola oleh Persada Dhahana Pura dengan 14 tipe subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp162 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap genteng beton, dinding bata merah, lantai keramik, dan pondasi batu kali.

5. Griya Ngronggo Permai 2

Perumahan yang berlokasi di Ngronggo, Kota, Kota Kediri, Jawa Timur ini dibangun oleh Bangun Jagad Sejahtera ini menawarkan 14 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp162 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap genteng, dinding hebel, lantai keramik, serta pondasi batu gebale.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana pembentukan badan baru berupa Bank Tanah yang akan secara khusus untuk memastikan ketersediaan lahan sektor perumahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah yang menyebut Bank Tanah Perumahan itu nantinya bakal menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

“BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/3/2025).

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wamen PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.

Sejalan dengan hal itu, dia berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

Untuk diketahui, sebenarnya pemerintah telah memiliki Badan Bank Tanah yang dibentuk khusus untuk mengelola tanah milik negara. Badan Bank Tanah yang saat ini telah ada bertanggung jawab kepada Presiden melalui komite yang terdiri dari Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PU.

Adapun, pembentukan Badan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021. Dalam beleid itu, Bank Tanah memiliki fungsi untuk mengelola, mengembangkan, mengamankan hingga mengendalikan tanah negara.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mengupayakan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan perumahan. Upaya tersebut saat ini masih dalam tahap revisi peraturan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan terdapat revisi untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Keputusan Presiden (Keppres) 30/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

"Sekarang itu kan ada revisi Perpres 9 dan Keppres 30, itu baru keluar dari persetujuan dari Presiden (Prabowo Subianto) Jumat kemarin. Itu baru kita proses dulu," ujar Fitrah saat ditemui di Serang, Banten.

Pihaknya sedang menyelesaikan peraturan yang mengatur badan tersebut. Setelah itu, baru akan dibentuk panelis dan mengundang peserta yang ingin bergabung dengan badan tersebut. Menurutnya, pembentukan BP3 dapat rampung pada semester II tahun ini.

"Kita bertahap dulu lah, kita selesaikan peraturannya dulu, kemudian kita bentuk panelis, lalu kita undang nanti panelisnya, kita undang peserta yang mau ikut di BP3," ucapnya.

"(Target rampung bisa semester II-2025?) Bisa, insyaallah bisa," tuturnya.

Sebagai informasi, hunian berimbang adalah regulasi pemerintah yang mewajibkan pengembang rumah mewah dan rumah menengah untuk membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, bagi pengembang yang tidak bisa langsung membangun, dapat memenuhi kewajiban dengan menyetor dana konversi.

Sebelumnya diberitakan pada Senin (17/2) lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi. Langkah ini sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Ia mengunjungi lagi Tanah Tinggi untuk meminta data warga yang siap direnovasi rumahnya kepada Kelurahan.

Ara menyatakan akan mengunjungi kembali Tanah Tinggi hari Selasa (11/3) pukul 16.00 WIB.

"Nanti hari Selasa (11/3) saya ke situ lagi, ke Tanah Tinggi ya," ujar Ara saat ditemui di Serang, Banten, Minggu (10/3/2025).

Ia akan mengumpulkan data terkait rumah warga yang siap direnovasi serta kontrakan yang bakal ditempat untuk sementara waktu. Biaya renovasi dan sewa kontrakan warga akan dibiayai oleh Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia.

"Hari Selasa mudah-mudahan lurahnya sudah bisa memberikan data yang udah mau siap renovasi mana, dan kontraknya kemana dan berapa bayarnya. Kan udah siap dibayar sama Pak Aguan," katanya.

Ara menyebut program ini termasuk merenovasi rumah Nenek Hasna. Untuk diketahui, Nenek Hasna merupakan Tanah Tinggi yang sempat viral karena tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Ara sempat membantu Nenek Hasna dengan merenovasi rumah dan menyewakan kontrakan untuk ditempati sementara waktu.

"(Juga nengok Bu Hasna?) Iya, kan kita tadinya kan mau bangun ini (renovasi 500 rumah tidak layak huni) ya. Selasa jam 4 sore ya" imbuhnya.

Semula rencananya renovasi rumah Nenek Hasna ditargetkan rampung pada Februari 2025. Namun, kini renovasinya akan dilakukan sekaligus dalam program renovasi 500 RTLH.

"(Renovasi rumah Bu Hasna belum selesai atau gimana?) Masa cuma satu aja kan sekaligus semuanya. Tetangganya gimana? Kita kan bangun semuanya sama-sama," tutur Ara.

"(Waktu itu rencana Februari 2025 rumah sudah jadi?) Iya, tapi kan mesti kebersamaan semuanya. Kita kan mesti kebersamaan semuanya, ada solusi bersama. Kan gitu kan? Ya mesti solusi yang bersama, yang adil seperti apa," tambahnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pemprov Jatim (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur berkolaborasi mendukung pengembangan sektor perumahan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa di Surabaya, Senin menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor properti sangat penting untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai target, khususnya memenuhi target nasional Program 3 Juta Rumah per tahun.

“Sinergi juga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan,” katanya.

Langkah memperkuat kolaborasi dengan para pengembang tersebut diawali dengan audiensi antara Gubernur Jatim dan DPD REI Jatim untuk membahas berbagai upaya mendorong sektor perumahan agar membawa kebermanfaatan.

Dalam audiensi tersebut, DPD REI Jatim menyampaikan sejumlah usulan strategis salah satunya terkait implementasi Program 3 Juta Rumah.

REI Jatim menekankan pentingnya kejelasan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) program tersebut agar para pengembang dapat berkontribusi lebih optimal dalam menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti program Corporate Social Responsibility (CSR) Zakat Produktif yang menjadi salah satu inisiatif unggulan Gubernur Jawa Timur.

Program ini diharapkan dapat semakin berkembang dengan dukungan sektor properti sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Khofifah pun menyambut baik masukan dari REI Jatim dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kolaborasi dengan para pengembang.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jatim Mochamad Ilyas berharap agar sinergi dengan Pemprov Jawa Timur dapat terbina dengan baik terutama untuk menunjang sektor properti.

“Semoga dukungan Pemprov Jatim dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat,” ujar Ilyas.

Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur berkolaborasi mendukung pengembangan sektor perumahan.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa di Surabaya, Senin menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor properti sangat penting untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai target, khususnya memenuhi target nasional Program 3 Juta Rumah per tahun.

“Sinergi juga akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan,” katanya.

Langkah memperkuat kolaborasi dengan para pengembang tersebut diawali dengan audiensi antara Gubernur Jatim dan DPD REI Jatim untuk membahas berbagai upaya mendorong sektor perumahan agar membawa kebermanfaatan.

Dalam audiensi tersebut, DPD REI Jatim menyampaikan sejumlah usulan strategis salah satunya terkait implementasi Program 3 Juta Rumah.

REI Jatim menekankan pentingnya kejelasan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) program tersebut agar para pengembang dapat berkontribusi lebih optimal dalam menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat.

Selain itu, pertemuan ini juga menyoroti program Corporate Social Responsibility (CSR) Zakat Produktif yang menjadi salah satu inisiatif unggulan Gubernur Jawa Timur.

Program ini diharapkan dapat semakin berkembang dengan dukungan sektor properti sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif tetapi juga produktif dalam membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Khofifah pun menyambut baik masukan dari REI Jatim dan menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat kolaborasi dengan para pengembang.

Sementara itu, Ketua DPD REI Jatim Mochamad Ilyas berharap agar sinergi dengan Pemprov Jawa Timur dapat terbina dengan baik terutama untuk menunjang sektor properti.

“Semoga dukungan Pemprov Jatim dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat,” ujar Ilyas.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta: Banjarbaru merupakan ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Kota ini dijuluki sebagai Kota Seribu Taman berkat kondisi alam yang hijau dan potensinya sebagai sentral ekonomi regional.

Sebagai kota penghasil intan, kota ini menarik banyak peminat sebagai tempat tinggal. Kota ini juga menawarkan banyak pilihan rumah dengan tipe dan harga yang bervariasi.

Bagi kamu yang mencari rumah, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah di Banjarbaru dengan harga serba Rp164 juta untuk kamu yang dikutip dari Sikumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Banjarbaru

Perumahan subsidi di Banjarbaru. Foto: SiKumbang PUPR

1. Griya Ulin Makmur

Perumahan ini berlokasi di Landasan Ulin Tengah, Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini dibangun oleh Abidaru Subur Makmur. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 2 unit yang tersedia.

Mulai dari harga Rp164 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36meter persegi, luas lahan 160 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah rangka atap baja ringan atau sejenisnya, atap sakura roof atau sejenisnya. Dinding batako plester, lantai keramik 40 x 40, serta pondasi batu gunung dan tiang cor besi 10 x 8.

2. Pesona Multazam Abadi

Perumahan ini berlokasi di Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Perumahan ini dibangun oleh Multazam Berkah Mandiri yang menyediakan 9 unit tipe rumah subsidi.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp164 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 155 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap genteng metal, dinding batako berplester aci dan cat, lantai keramik, dan pondasi batu gunung.

3. Danau Seran Indah Permai 2 Tahap 1

Berlokasi di Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dikelola oleh Sinar Alam Angkasa Mandiri dengan jumlah unit tersedia sebanyak 19 subsidi.

Rumah mulai dari harga Rp164 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 160 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap metal, dinding batako, lantai keramik, dan pondasi batu gunung.

4. Griya Idaman Trikora

Berlokasi di Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dikelola oleh Aldi Citra Persada dengan 6 tipe subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp164 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 160 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atapmultiroof, dinding baja ringan, lantai keramik, dan pondasi ulin dicor.

5. Komp. Perum Benawa Raya

Perumahan yang berlokasi di Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini dibangun oleh Nadyatama Intan Nugraha ini menawarkan 12 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp164 juta dengan luas bangunan 36 meter persegi serta luas lahan 160 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap baja ringan, dinding beton, lantai keramik, serta pondasi batu gunung.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

SURABAYA - Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur menggelar audiensi dengan Gubernur Jawa Timur di Gedung Grahadi, Surabaya, pada Sabtu,  8 Maret 2025. Pertemuan ini bertujuan memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan REI dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya di sektor perumahan dan program sosial.

Dalam audiensi tersebut, DPD REI Jawa Timur yang dipimpin oleh Ketua DPD REI Jatim, Mochamad Ilyas, beserta jajaran pengurus menyampaikan sejumlah usulan strategis. Salah satunya adalah optimalisasi implementasi Program 3 Juta Rumah. 

REI Jatim menekankan pentingnya kejelasan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) program tersebut agar para pengembang dapat berkontribusi lebih maksimal dalam menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah dan sektor properti sangat penting untuk memastikan pembangunan perumahan berjalan sesuai target, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat melalui program sosial yang berkelanjutan,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah dalam pertemuan tersebut.

Selain pembahasan seputar Program 3 Juta Rumah, audiensi ini juga menyoroti inisiatif Corporate Social Responsibility (CSR) “Zakat Produktif” yang digagas oleh Gubernur Jawa Timur. 

Program ini diharapkan dapat berkembang dengan dukungan sektor properti, sehingga zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat.

Mochamad Ilyas, Ketua DPD REI Jawa Timur, menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara REI Jawa Timur dan pemerintah provinsi terus terbina dengan baik. 

“Kami berharap sinergi ini dapat terus ditingkatkan, terutama dalam menunjang sektor properti dan program-program sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Ilyas.

Audiensi ini diharapkan dapat mempererat komunikasi antara Pemprov Jatim dan DPD REI Jatim, sehingga menghasilkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor properti sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Timur.

Editor : Ali Masduki

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan Kementerian PKP akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni milik warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Hunian di Tanah Tinggi diharapkan bisa menjadi percontohan penataan kawasan permukiman di perkotaan.

Renovasi rumah dilakukan dengan menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi. Proyek tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara warga bersama pihak Kecamatan Johar Baru dengan yayasan.

"Dengan semangat melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo, Gotong Royong membangun rumah untuk rakyat, hari ini saya bersama Pak Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia siap merenovasi 500 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Johar Baru," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara saat melakukan dialog dengan warga di Sekretariat RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat kemarin.

Ara mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia semula menyatakan siap membangun rumah vertikal untuk warga yang memiliki hak atas tanahnya secara berkelompok. Namun, berdasarkan hasil dialog dengan warga, disepakati bahwa program perumahan yang dilakukan adalah program bedah rumah melalui renovasi rumah warga.

Ia menambahkan dukungan Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini adalah bentuk dari gotong royong untuk membantu rakyat memiliki rumah layak huni. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto gotong royong membangun rumah rakyat menjadi cara mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Masyarakat maunya dibangun atau direnovasi? Ternyata maunya direnovasi. Jadi kami akan menjadikan program bedah rumah melalui renovasi rumah warga di Kelurahan Johar Baru ini. Nanti renovasinya setelah Lebaran dan ini diskusi ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat," ungkapnya.

Terpisah, Ketua RW 012 Imron Buchori menyampaikan Ara dan Aguan mendatangi ke tanah tinggi untuk program renovasi rumah warga. Program tersebut termasuk bedah rumah Nenek Hasna, warga Tanah Tinggi yang sempat viral lantaran tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

"Pak Menteri (PKP) dan Pak Aguan datang untuk program rumah Bu Hasna/renovasi (rumah) warga, malah ditambah 18 rumah lagi tahap kedua sisa dari 500 untuk wilayah Kecamatan Johar Baru," kata Imron kepada detikProperti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Pembangunan 1 juta rumah yang didanai Qatar akan dimulai pada April mendatang setelah Lebaran. Lokasi pertama untuk hunian tersebut berada di Kalibata, Jakarta Selatan lebih tepatnya di bekas komplek perumahan anggota DPR RI. Pembangunan ini termasuk dalam Program 3 Juta Rumah.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sempat mengungkapkan rumah tersebut rencananya akan berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan skema sewa hunian juga bisa dilakukan apabila memang dibutuhkan.

Menanggapi hal tersebut, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda memuji proyek ini. Namun, ia menyayangkan hingga saat ini pemerintah terlihat belum membuat skema yang matang untuk mewujudkan pembangunan 1 juta rumah tersebut.

"Itu bagus. Cuma saya melihat ini mesti ada satu apa ya, rencana yang matang. Karena sampai saat ini saya belum tahu harganya berapa. Apakah disewakan atau dijual, harganya berapa. Ini yang saya lihat, ini salah satu gaya komunikasi yang saya bilang agak nggak bagus saat ini," kata Ali saat ditemui di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menilai membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalibata terlalu mahal. Sebab, lokasinya cukup strategis sehingga harga tanah biasanya ditawarkan dengan cukup mahal. Model hunian yang pas untuk program ini adalah bangunan vertikal seperti apartemen atau rusun.

"Kemahalan. Kalau rumah tapak nggak mungkin lah. Kalau di situ, paling nggak rumah susun atau apartemen. Karena harga tanahnya udah mahal. Kalau rumah tapak, ya kalau bisa dibilang itu bodoh. Daerahnya udah daerah mahal, daerah dalam kota, daerah strategis," ujar Anton saat ditemui di tempat yang sama.

Selain itu, Anton juga menyarankan model huniannya bisa dibuat semacam transit oriented development (TOD) yang menghubungkan rumah dan stasiun kereta api Kalibata.

"Sebenernya paling bagus ya dia bikin TOD di situ. Bikin TOD koneksinya ke stasiun Kalibata," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengungkapkan Qatar, akan menyediakan sekitar 20.000 unit. Rencananya, hunian yang akan dibangun oleh Qatar berupa rumah susun milik. Namun, tidak menutup kemungkinan akan dibuat skema sewa apabila memang diperlukan.

"Kemungkinan yang pertama itu yang sudah siap lahannya dan perizinannya itu lahan bekas perumahan DPR Kalibata. Sekitar 24 hektare. 20 hektare itu dalam 1 blok, ada 4 hektare di luar blok yang 4 itu karena dibatasi oleh rel kereta api," tuturnya kepada wartawan di The Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Video: Momen Maruarar Sirait dan Mayor Teddy Tinjau Revitalisasi Wisma Atlet

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengajak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun rumah untuk guru. Hal ini dilakukan untuk memastikan para guru tinggal di dekat tempatnya mengajar.

Pada Jumat (7/3/2025), Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara), Mendikdasmen Abdul Mu'ti, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti telah bertemu untuk berdiskusi terkait rencana pembangunan rumah untuk guru serta konsolidasi data BPS. Pertemuan tersebut dilakukan di kantor Kementerian PKP.

Ara menyatakan, sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut akan disiapkan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Menteri PKP dan Mendikdasmen serta Kepala Badan Pusat Statistik. Ia berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (8/3/2025).

Sementara itu, Abdul Mu'ti mengatakan bahwa pembangunan rumah untuk guru ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah. Pembangunan rumah tersebut nantinya akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

Adapun, tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar sehingga mereka dapat bekerja lebih maksimal. Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," tutur Abdul Mu'ti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan (PKP) akan menindak tegas pengembang-pengembang nakal yang membangun rumah subsidi yang tidak bertanggung jawab. Hal itu dilakukan setelah ditemukan beberapa rumah subsidi yang tidak sesuai standar.

Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman sempat mengatakan pengembang rumah subsidi yang telah mendapat insentif dari APBN lewat skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) seharusnya bisa membangun rumah sesuai standar.

Menanggapi hal ini, CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan langkah yang diambil Kementerian PKP sudah bagus untuk menyaring pengembang-pengembang yang tidak bertanggung jawab.

"Itu satu hal yang bagus. Kalau pengembangnya itu tidak perform, kualitasnya jelek, menurut saya ya blacklist aja. Itu dari tahun 2009, kita bilang gitu," kata Ali Ali saat ditemui di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025).

Ia merasa pengembang nakal memang sudah seharusnya dihentikan aktivitasnya dengan cara diblacklist. Lalu, pemerintah juga harus mendukung pengembang yang amanah dengan memberikan insentif.

"Kalau emang blacklist, jadi blacklist aja. Tapi kalau pengembang yang bagus, kasih dong insentif kan gitu kan. Dan saya yakin banyak pengembang-pengembang yang nakal itu yang di luar asosiasi banyak yang tidak ada pengawasan," ujarnya.

Sementara itu, Pengamat Properti Anton Sitorus menyatakan seharusnya Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) lebih fokus pada langkah pembangunan rumah dahulu. Menangani persoalan pengembang nakal, bisa dilakukan setelahnya.

"Kalau misalnya kalau dia mau fokus, yaudah fokusnya mana dulu nih? Kalau masalah ngurusin yang nakal-nakal itu kan itu harusnya proses kedua. Proses pertama kan yang sekarang lagi diurusin adalah gimana caranya membangun, gimana caranya membuat supply rumahnya nih, gimana nih?" kata Anton saat ditemui di tempat yang sama.

"Menurut saya emang si menterinya nggak fokus. Semua diurusin. Yang bukan urusannya dia diurusin," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Heri Jerman mengungkapkan pihak PKP telah mengirimkan surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Nantinya, jika ada pengembang yang dinyatakan oleh BPK tidak bertanggung jawab, pihak PKP akan mengirimkan surat teguran untuk segera memperbaiki kerusakan pada rumah. Mereka ingin ke depannya FLPP dapat tersalurkan kepada pengembang yang dapat bertanggung jawab.

Ia menuturkan pengembang nakal tersebar di seluruh Indonesia. Di wilayah Jabodetabek sendiri, mereka telah menemukan 14 pengembang.

"Langkah saya sebagai inspektur jendral, hari ini saya sudah membuat surat kepada BPK RI untuk dilakukan audit untuk tujuan tertentu. Supaya nanti bisa diperoleh petunjuk yang komprehensif, bagaimana tata kelolanya, siapa bertanggung jawab apa," kata Heri di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (13/2/2025) lalu.

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah

Video: Turki hingga UEA Akan Jadi Investor Program 3 Juta Rumah