JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, saat ini sudah ada 1.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan menyatakan, dengan adanya 1.000 SPPG yang telah beroperasi, jumlah penerima MBG ditargetkan dapat mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun 2025.

"Sekarang sudah masuk di kurang lebih 1.000 SPPG. Saat ini, layanan SPPG telah menjangkau sekitar 3 juta penerima manfaat, dan targetnya di akhir tahun bisa mencapai 82,9 juta," ujar Dadan usai menghadiri acara Launching SPPG Polri di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan menjelaskan, salah satu strategi yang diterapkan dalam pengadaan bahan pangan SPPG adalah melalui kerja sama dengan Polri.

Ia menyebutkan, di SPPG Polri yang terletak di Pejaten, Jaksel, bahan pangan berupa sayur menyediakan tanaman hidroponik di rumah kaca sebagai sumber bahan makanan berkualitas dan lebih tahan lama.

"Bahan-bahan makanan seperti yang ada di rumah kaca ini, bisa digunakan untuk sayuran yang tahan hingga 12 jam dengan kualitas yang tetap baik," kata Dadan.

Menurut dia, konsep ini tidak hanya memastikan ketersediaan pangan yang lebih segar tetapi juga mengurangi potensi pemborosan bahan makanan dalam skala besar.

Dengan terus bertambahnya jumlah SPPG di berbagai daerah, BGN optimistis program ini akan mempercepat pemerataan akses makanan bergizi bagi masyarakat.

"Kami terus mendorong agar layanan SPPG semakin luas cakupannya,” ujar Dadan.

“Dengan 1.000 SPPG saat ini, target akhir tahun, kami yakin tercapai,” kata dia.

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melaksanakan launching Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Korps Bhayangkara berkomitmen mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Agenda ini dilaksanakan di SPPG Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025). Kapolri hadir didampingi Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri serta para PJU Mabes Polri.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo me-launching Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. (dok. Istimewa)

Hadir dalam acara launching SPPG Polri yakni Mendikdasmen Abdul Mu'ti, dan Dirjen Pauddikdasmen Gatot Suharwoto. Hadir pula Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari, Juliati Sigit Prabowo, perwakilan Kemendagi, hingga Kantor Staf Presiden (KSP).

Dalam acara peresmian itu, turut dilakukan penandatangan kerja sama antara BGN dan perwakilan Yayasan Kemala Bhayangkari dari SPPG Pejaten, SPPG Cipinang, SPPG Polda Banten, dan SPPG Polda Jabar. Selain itu, penandatangan komitmen pembangunan SPPG dilakukan oleh sejumlah Kapolda yang hadir.

SPPG Polri di Pejaten, Jakarta Selatan, dibangun di atas lahan seluas 1.772 meter persegi, di SPPG itu terdapat sejumlah fasilitas seperti ruang sortir dan cuci bahan makanan, gudang buah dan sayur, gudang bahan makanan kering dan basah.

Kemudian, ruang cuci dan simpan alat masak, dapur produksi SPPG, terdapat pula kebun sayur hidroponik sebagai pemenuhan bahan baku untuk MBG.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit menjelaskan ada 20 SPPG yang diresmikan hari ini, SPPG tersebut adalah 4 SPPG tingkat Mabes Polri dan 16 SPPG di Polda yang tersebar di Indonesia.

"Hari ini kami melaksanakan launching SPPG untuk mendukung program Asta Cita dari Bapak Presiden, Makan Bergizi Gratis, dan alhamdulillah untuk launching awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat polda prioritas," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit memastikan akan terus menambah jumlah SPPG untuk mendukung program MBG. Dia menargetkan ada sekitar 100 SPPG baru hingga bulan Juli mendatang.

"Tentunya ini tidak berhenti sampai di sini dan tentunya ini akan terus kami kembangkan, pada bulan Mei, Juni, Juli nanti kurang lebih akan terus kami tambah, sampai dengan 100 dan kemudian selanjutnya akan kami tambahkan sesuai dengan kebutuhan," jelasnya.

Menurut Jenderal Sigit, kerja sama antara Polri dan instansi lain seperti Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendukung program MBG berjalan dengan sangat baik. Dia berharap kerja sama itu dapat terus ditingkatkan.

"Kemudian, yang tentunya menjadi perhatian kita, bahwa terima kasih bahwa dari kegiatan MoU yang pernah kami laksanakan bersama-sama dengan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan yang menghasilkan perjanjian kerja sama yang kemudian bisa ditindaklanjuti, terima kasih dan mohon dukungannya," katanya

(azh/azh)

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengapresiasi Polri yang telah membangun satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG). Dadan mengatakan fasilitas SPPG yang dibangun Polri seperti SPPG Polri di Pejaten, Jakarta Selatan ini memiliki standar dan fasilitas yang sangat baik.

Menurut Dadan, kualitas SPPG Polri memiliki standar tinggi dan memenuhi 4 standar yang ditetapkan oleh BGN. Yakni standar pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, higienis dan keamanan pangan.

"Saya sangat senang karena kualitas yang dibangun pun tidak main-main. Jadi betul-betul kualitas dengan standar tinggi, dengan 4 standar," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Satu, aspek pemenuhan kebutuhan kalori. Kedua, terkait dengan komposisi gizi. Yang ketiga, aspek higienis.Yang keempat, keamanan pangan, dan di SPPG Polri ini keempat-empatnya sudah lengkap," jelasnya.

Dadan mengatakan, setiap makanan yang akan didistribusikan ke sekolah dari SPPG Polri melewati proses pemeriksaan yang ketat dari ahli gizi. Dadan juga memuji peralatan distribusi yang dimiliki sudah luar biasa.

"Bahkan di dalam itu, sebelum makanan dikirim itu sudah dicek oleh para ahli, sehingga seluruh yang dikirim ke lokasi itu sudah aman dari segi bahan baku dan juga hasil masaknya memenuhi standar kesehatan yang dibutuhkan," ujarnya.

"Jadi keempat standar itu sudah dipenuhi, kita lihat bangunannya juga sangat bagus, sangat higienis, kemudian keamanan pangannya sudah demikian, kelengkapannya juga sudah mendukung itu semua serta peralatan untuk distribusinya juga luar biasa," katanya.

Dadan berharap, kerja sama antara Polri dengan BGN dapat terus ditingkatkan. Dia juga berharap, ke depan, Polri bisa membangun hingga 1.000 SPPG di seluruh wilayah Indonesia.

"Tadi kami mendengar cukup senang, karena Polri sudah merencanakan akan membangun 542, saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1.000," ujarnya.

Menurut Dadan, dukungan dari Polri juga mempercepat cakupan penerima manfaat MBG yang ditargetkan mencapai 82,9 juta penerima manfaat.

"Karena 1.000 pun itu baru 3 persen dari kebutuhan, dan kelihatannya dengan langkah serius dari gugus tugas Polri yang luar biasa, saya optimis nanti di bulan September seluruh fasilitas yang kita butuhkan untuk melakukan percepatan bisa diperoleh, sehingga target dari Pak Presiden Republik Indonesia agar 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani di akhir tahun menjadi sangat terlihat hilalnya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendikdasmen Abdul Mu'ti juga mengapresiasi peresmian SPPG Polri. Menurut Mu'ti, kementeriannya adalah penerima manfaat terbesar dari program MBG.

"Kami Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri atas dukungan terhadap program Makan Bergini Gratis yang kami sebagai penerima manfaat yang paling besar dari program ini, mudah-mudahan dapat menjadi bagian dari upaya kita bersama untuk membangun generasi yang sehat, generasi yang kuat," ucap Mu'ti.

Dia berharap siswa-siswi penerima manfaat MBG dapat belajar lebih rajin. Dia juga mengajak semua pihak bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Kepada anak-anak sekalian, para murid di sekolah-sekolah kita, di semua jenjang, yang sudah menerima Makan Bergizi Gratis ini, jangan lupa untuk tetap rajin belajar, tetap semangat, kalian adalah harapan Indonesia di masa yang akan datang," katanya.

"Terima kasih sekali lagi Bapak Kapolri dan seluruh jajaran atas program ini, dan mudah-mudahan ini adalah bagian dari sinergi dan ikhtiar kita bersama-sama untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045," harapnya.

(whn/whn)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi program prioritas nasional, yaitu Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan implementasi 3 juta rumah yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bima pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Tugas dan Fungsi di Bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi dan Informasi Geospasial, serta Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Implementasi Program Tiga Juta Rumah.

Rakor digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin.

Bima menegaskan keberhasilan PKG di daerah sangat bergantung pada beberapa faktor utama. Pertama, instruksi kepala daerah yang jelas agar seluruh jajaran pemda bergerak serentak.

Kedua, penyediaan data akurat oleh pimpinan wilayah, termasuk kepala desa dan lurah. Ketiga, alokasi anggaran yang memadai.

“Ada anggaran yang bisa diakses, dialokasikan, baik BOK (bantuan operasional kesehatan), atau DAK (dana alokasi khusus) fisik dan non-fisik,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan PKG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan 10 Februari lalu dan ditargetkan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

PKG mencakup semua kelompok usia, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.

Dia menyebut ada dua mekanisme utama dalam pelaksanaan PKG yang tengah dilakukan.

“Nah, untuk yang sekarang kita jalankan dalam dua model. Model [PKG] yang pertama itu pada saat [seseorang] ulang tahun, dilakukan di puskesmas. Model yang kedua untuk anak-anak usia sekolah dilakukan pada saat ajaran baru di 230-an ribu sekolah,” ujar Budi.

Agar program ini berjalan efektif, dia meminta kepala daerah untuk memberikan arahan PKG kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan melibatkan kepala desa dan kader Posyandu.

Selain itu, kepala daerah juga perlu menyosialisasikan secara masif kepada masyarakat.

Dia mengingatkan pepatah, lebih baik mencegah penyakit daripada mengobati.

“Jangan tunggu sampai sakit baru diobatin. Tugasnya Menteri Kesehatan, kepala daerah, Dinas Kesehatan, menjaga masyarakatnya sehat. Bukan hanya mengobati saat mereka sakit, kalau bisa dicegah jangan sampai sakit,” ungkapnya.

Selain PKG, pemda juga didorong untuk mempercepat realisasi pembangunan 3 juta rumah. Bima menekankan dalam pelaksanaannya, pemda perlu mengidentifikasi dan memetakan ketersediaan lahan untuk pembangunan rumah.

Kemudian, pemda perlu mengalokasikan anggaran, baik melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun memanfaatkan skema Corporate Social Responsibility (CSR).

“[Dalam hal] pengawasan, [pemda] memastikan kualitas pembangunan dan juga semuanya harus sejalan dengan RTRW atau RDTR,” tegas dia.

Di sisi lain, Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Haryati menambahkan program 3 juta rumah dalam satu tahun merupakan bagian dari misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden.

Keberhasilan program ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nasional, pendapatan asli daerah (PAD), serta pertumbuhan di berbagai sektor lainnya.

Ia menyebutkan Kementerian PKP menargetkan pembangunan dan renovasi 3 juta unit rumah, yang terdiri dari 1 juta rumah perkotaan, 1 juta rumah perdesaan, dan 1 juta rumah di kawasan pesisir.

Untuk mempercepat implementasi, pemerintah telah menghapus berbagai beban biaya bagi MBR, termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP).

“Kita mempunyai banyak kemudahan, tentu ini juga tidak lepas dari dukungan luar biasa dari Bapak Mendagri yang mendorong kita semua, sehingga dari bayar menjadi gratis untuk biaya BPHTB, juga retribusi PBG, dan juga PPN DTP,” pungkas Sri.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas) menyiapkan lahan seluas 1.575,64 hektare untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah menyatakan, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, guna menciptakan ekosistem perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.

“Kita harus fokus dan kompak dalam menyelesaikan persoalan social housing. Kebutuhan hunian layak adalah hak dasar masyarakat, dan pemerintah bersama para mitra harus bergerak cepat dalam merealisasikannya,” kata Wamen Fahri di Kantor Perum Perumnas, Jakarta, Senin (17/3/2025).

Fahri menekankan bahwa Perumnas sebagai mitra strategis Kementerian PKP memiliki peran penting dalam mendukung target nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Perumnas diharapkan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja.

“Untuk tugas ini, Perum Perumnas juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi 8%, pengentasan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja,” ujar Fahri.

Wamen PKP juga mengungkapkan bahwa kebijakan perumahan nasional harus bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan permintaan (demand), serta didukung oleh percepatan regulasi yang mempermudah pelaksanaan di lapangan.

“Kita harus memastikan bahwa kebijakan perumahan bersifat holistik, mencakup sisi suplai dan demand, serta didukung oleh percepatan regulasi yang diperlukan. Artinya, Program 3 Juta Rumah ini sudah tepat untuk dilaksanakan. Saat ini yang mesti kita lakukan adalah percepatan pembangunan perumahan dan menyiapkan regulasi-regulasi percepatannya untuk mengurangi backlog perumahan,” ujar Fahri.

Lokasi Lahan

Direktur Perum Perumnas, Budi Saddewa menyatakan bahwa Perumnas telah menyiapkan lahan sekitar 1.575,64 hektare dengan potensi pembangunan 150.152 unit hunian di seluruh Indonesia. Salah satu proyek strategis yang tengah dikembangkan adalah Blok K Pulogebang, Jakarta Timur.

“Saat ini kami sudah siapkan lokasi-lokasi yang bisa dibangun oleh Kementerian PKP ataupun investor. Di Jabodetabek sendiri kami sudah menyiapkan 5 titik, di antaranya berlokasi di Kemayoran dan Pulo Gebang,” pungkas Budi.

Proyek Blok K Pulogebang mencakup lahan seluas 3,1 hektare yang akan dibangun enam tower. Dua di antaranya merupakan rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sementara empat lainnya adalah apartemen sederhana milik (anami), dengan total kapasitas 5.941 unit.

Budi menjelaskan bahwa Perumnas akan menjalankan empat langkah strategis utama untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan nasional.

“Ada empat langkah strategis yang menjadi fokus utama Perumnas, yakni pengembangan kawasan perumahan skala besar, penataan kawasan kumuh secara vertikal, pembangunan hunian berbasis Transit-Oriented Development (TOD), serta pengembangan hunian vertikal perkotaan,” jelas Budi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya telah mengevaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) selama Ramadan. Menurut Dadan, tidak ada kendala berarti saat pelaksanaan MBG pada bulan Ramadan.

"Alhamdulillah lancar karena makanannya kering, jadi kejadian juga jarang, dan memang titik krusialnya ada di evaluasi menu," kata Dadan di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dadan mengatakan salah satu yang perlu dievaluasi adalah penambahan menu-menu lokal. Menurut dia, menu lokal yang berkualitas dan tahan lama seperti batagor hingga pempek bisa menjadi pilihan menu untuk MBG selama bulan Ramadan.

"Jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir, SPPG dan ahli gizi diharapkan bisa menampilkan menu menu Ramadan lokal yang juga berkualitas," katanya.

"Contohnya pempek, pempek yang tahan lama, seperti itu pempek, batagor, salad, yang seperti itu, yang kita harapkan bisa diimplementasikan," ujarnya.

Dia juga mengatakan pelaksanaan menu MBG pada bulan Ramadan juga akan segera berakhir seiring dengan berakhirnya bulan Ramadan. Menurutnya, menu MBG akan kembali ke menu normal seperti sebelum Ramadan.

"Nah pelayanan juga tidak lama lagi kelihatan sudah akan berakhir, dan bersiap-siap kembali ke menu normal," katanya.

Lebih lanjut, Dadan mengatakan saat ini sudah ada sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang mendukung program MBG dengan penerima manfaat mencapai 3 juta orang. Dia berharap di akhir tahun 2025 jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta orang.

"Sudah masuk kurang lebih 1.000 (SPPG), melayani sekitar 3 juta, dan ditargetkan di akhir tahun melayani 82,9 juta," katanya.

Simak juga Video: BPOM Pastikan MBG Selama Ramadan Aman-Bertahan Lama

(whn/whn)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) siap meluncurkan layanan pengaduan di bidang perumahan bagi masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan meluncurkan, kalau di luar negeri ada yang namanya layanan pengaduan 911, kita akan buat layanan pengaduan di bidang perumahan," ujar Ara dikutip dari Antara, Senin, 17 Maret 2025.

Pembentukan layanan pengaduan tersebut dilatarbelakangi oleh tingginya pengaduan di bidang perumahan dari masyarakat.

"Contohnya apa yang dijanjikan pengembang tidak sesuai dengan apa yang diberikan kepada konsumen. Ini akan kita tindaklanjuti, karena kita juga diminta membuat pelayanan publik yang baik," ungkap dia.

Menteri PKP akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk menjamin hak konsumen di sektor perumahan terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang membeli rumah subsidi.

Menurut dia, kepentingan rakyat adalah yang utama. Pemerintah ingin rakyat mendapatkan kualitas rumah yang baik hal itu tentunya dimulai dengan memastikan pengembang yang benar dan bermanfaat.

Ara meminta kepada BPKN untuk segera menyiapkan draf nota kesepahaman untuk kelanjutan rencana kerja sama, terutama dalam hal menangani pengaduan konsumen di sektor perumahan.

Dengan adanya hal tersebut dapat memberi efek jera kepada para pengembang perumahan yang tidak berkomitmen memberikan kualitas dalam membangun rumah bagi rakyat.

Ara mengatakan, dalam beberapa waktu terakhir, tim Kementerian PKP yang dipimpin Eselon I telah turun ke lapangan untuk mengecek kualitas rumah subsidi dan menemukan beberapa pengembang yang tidak berkomitmen memberikan kualitas baik dari segi bangunan, ketersediaan air, dan fasilitas umum lainnya.

Oleh karena itu, Kementerian PKP telah mengirim surat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar dapat melakukan audit dengan tujuan tertentu.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Muhammad Mufti Mubarok menyambut baik rencana kerja sama tersebut dan menyatakan berkomitmen untuk membantu konsumen di sektor perumahan mendapatkan hak-haknya.

(KIE)

Jakarta -

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan program andalan Presiden Prabowo Subianto. Sigit mengatakan Polri bakal merekrut Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) yang memiliki keahlian di bidang gizi hingga akuntan.

Menurut Sigit, Bakomsus dengan keahlian di dua bidang tersebut akan membantu menyukseskan program MBG. Ada juga Bakomsus yang telah direkrut untuk bidang keahlian peternakan dan perikanan.

"Sebagai komitmen kami untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tadi juga rencana ke depan akuntan, di samping yang sudah, yang memiliki keahlian peternakan dan perikanan, ini semua kami harapkan bisa mendukung ekosistem dari program Makan Bergizi Gratis," kata Sigit di SPPG Polri, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Dukungan Polri untuk MBG juga diwujudkan lewat pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dia mengatakan SPPG Polri yang baru diresmikan di Pejaten, Jakarta Selatan, telah memenuhi standar keamanan makanan atau food security yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kemudian tadi kita lihat, bahwa dari sisi standar untuk pemenuhan makan bergizi, tadi sudah dilaporkan oleh SPPG, kami juga memiliki food security untuk memastikan jangan sampai ada potensi yang pada saat kami distribusikan makanan tersebut tidak layak," katanya.

Menurutnya, Polri akan meningkatkan standar pelayanan di SPPG. Hal ini dilakukan agar makan bergizi yang didistribusikan ke sekolah-sekolah sesuai dengan standar dan program pemerintah.

"Kita tentunya akan terus melakukan perbaikan, sehingga kemudian makan bergizi yang didistribusikan ke sekolah-sekolah yang ada sesuai dengan apa yang menjadi program dari pemerintah bisa kami laksanakan," ucapnya.

Sigit berharap fasilitas di SPPG Polri Pejaten dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dia mencontohkan pembangunan kebun sayur hidroponik di area SPPG Polri Pejaten yang diharapkan mampu memberikan dampak perekonomian.

"Sehingga ini juga menjadi satu ekosistem yang kami harapkan selain untuk mendukung gizi, kualitas gizi dari anak-anak kita, ini juga menghidupkan ekosistem perekonomian di daerah, dan harapan tentunya ini akan bisa membantu meningkatkan perkembangan ekonomi," jelasnya.

Simak juga Video: Polri dan NU Kerja Sama Dukung Pelaksanaan Program Makan Gratis

(haf/haf)

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional menjamin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan selama Ramadhan 1446 Hijriah menampilkan makanan kering berkualitas.

"Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan ahli gizi diharapkan bisa menampilkan menu menu Ramadhan lokal yang juga berkualitas," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat ditemui di SPPG Polri Pejaten Jakarta Selatan, Senin.

Dadan mengatakan contoh MBG yang disajikan, yakni berupa pempek, batagor dan salad dengan gizi yang sudah dipertimbangkan dalam evaluasi sehingga mampu diimplementasikan.

Dia menilai proses MBG selama Ramadhan terbilang lancar lantaran makanan yang tersedia berupa makanan kering.

"Alhamdulillah lancar karena makanannya kering, jadi kejadian juga jarang dan memang titik krusialnya ada di evaluasi menu. Jadi kami harapkan kearifan lokal bisa diakomodir," ujarnya.

Pihaknya juga sudah menyiapkan pelayanan dengan menu normal kembali mengingat bulan Ramadhan akan segera berakhir.

BGN percaya dalam pengawasan MBG, maka seluruh lapisan masyarakat mampu untuk mengikuti perkembangannya.

Diharapkan SPPG Polri turut menjadi bagian dari sinergi untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

BGN menyatakan Polri sudah merencanakan akan membangun 542 SPPG yang diharapkan terus berkembang.

Langkah serius ini mendukung optimisnya percepatan target MBG dengan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada September 2025.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan bahwa infrastruktur menjadi kunci sukses pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk pemerataan penerima manfaat.

"Kunci sukses yang paling krusial adalah infrastruktur dengan infrastruktur ini kami mengembangkan jejaring kerja sama, bermitra dengan seluruh instansi yang ada, kementerian lain, lembaga termasuk di antaranya Polri," kata Kepala BGN Dadan Hindayana saat ditemui di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Pejaten Jakarta Selatan, Senin.

Dadan mengatakan selain infrastruktur, dua kunci sukses lainnya dalam MBG, yakni anggaran yang telah disiapkan dan sumber daya manusia (SDM) terlatih.

"SDM sudah kami didik dan sedang kami tambahkan untuk lengkap dan baru akan selesai Juli," ujarnya.

Kemudian, dia juga mengatakan ada empat standar dalam pelaksanaan MBG, yakni pemenuhan kebutuhan kalori, komposisi gizi, aspek higienis dan keamanan pangan. Empat hal itu sudah lengkap dimiliki SPPG Polri.

Diharapkan langkah serius ini mendukung optimisnya percepatan target MBG dengan mencapai 82,9 juta penerima manfaat pada September 2025.

"Semoga langkah kerjasama ini bisa terus berjalan dan cepat sehingga program Makan Bergizi Gratis dapat dikerjakan sesuai dengan target dari Pak Presiden Republik Indonesia," ujarnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti berharap SPPG Polri mampu menjadi upaya bersama untuk membangun generasi yang sehat dan kuat.

"Yang sudah menerima Makan Bergizi Gratis ini, jangan lupa untuk tetap rajin belajar, tetap semangat, kalian adalah harapan Indonesia di masa yang akan datang," ujar Mu'ti.

Dia berharap SPPG Polri turut menjadi bagian dari sinergi untuk membangun dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

BGN menyatakan Polri sudah merencanakan akan membangun 542 SPPG yang diharapkan terus berkembang.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berharap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri mampu mendukung target Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Alhamdulillah untuk peresmian awal ini kami laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda Prioritas," kata Listyo di SPPG Polri Pejaten Jakarta Selatan, Senin.

Listyo mengatakan, SPPG Polri akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

Adapun pihaknya menggandeng Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) Polri yang memiliki keahlian dalam bidang gizi, akuntan, ahli peternakan dan perikanan untuk menyukseskan MBG.

"Kemudian, dari sisi standar untuk pemenuhan makan berkisi tadi sudah dilaporkan oleh SPPG, kami juga memiliki pengawas pangan (food security) untuk memastikan dengan sampai," ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, pihaknya akan mengawasi makanan didistribusikan dan jika ditemukan tidak layak maka akan dilakukan perbaikan.

Terlebih, SPPG Polri Pejaten telah menyiapkan kebun sayuran hidroponik untuk mendukung suplai terkait dengan kebutuhan dan kualitas bahan baku pangan serta menghidupkan ekosistem perekonomian di daerah.

"Sehingga kemudian makan bergizi yang didistribusikan ke sekolah-sekolah sesuai dengan apa yang menjadi program dari pemerintah bisa kami laksanakan," ujarnya.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Polri sudah merencanakan akan membangun 542 SPPG.

"Polri akan membuat 542 SPPG tapi kami harapkan akan lebih, saya berbisik kepada Pak Kapolri mudah-mudahan bisa 1.000," ujar Dadan.

Diharapkan 82,9 juta penerima manfaat MBG dapat dilayani di akhir tahun 2025.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta Polri menambah jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga 1.000 unit guna mempercepat target program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami sangat senang karena Polri sudah merencanakan pembangunan 542 SPPG. Saya tadi berbisik kepada Pak Kapolri, mudah-mudahan bisa mencapai 1.000 SPPG," ujar Dadan usai launching SPPG Polri di Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

Menurutnya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan nasional, namun dengan komitmen dan kerja cepat Polri, ia optimis percepatan program MBG dapat terealisasi.

"Bahkan dengan 1.000 SPPG, itu baru 3 persen dari kebutuhan nasional. Tapi saya optimis, dengan langkah serius dari gugus tugas Polri, pada bulan September seluruh fasilitas yang diperlukan untuk percepatan bisa tersedia," katanya.

Dadan menambahkan, pertumbuhan SPPG dalam beberapa waktu terakhir sangat signifikan, dengan Polri menjadi salah satu penyumbang utama.

"Belum lama kita MoU, hari ini kita sudah launching 4 SPPG baru, ditambah 16 lainnya sebagai bagian dari percepatan program ini. Minggu lalu jumlahnya masih 726, sekarang bertambah sekitar 300 SPPG, dan sebagian besar ada di Polri," jelasnya.

Ia menegaskan bahwa keterlibatan Polri menjadi kunci percepatan MBG, sejalan dengan tiga faktor utama kesuksesan program, yaitu anggaran, yang sudah disiapkan oleh Presiden.

Lalu, sumber daya manusia (SDM), yang telah dilatih dan akan terus ditambah hingga Juli, serta infrastruktur, yang saat ini sedang dikembangkan dengan menggandeng berbagai instansi, termasuk Polri.

Dadan juga memastikan bahwa SPPG Polri telah memenuhi empat standar utama dalam penyediaan makanan bergizi, di antaranya pemenuhan kebutuhan kalori sesuai standar kesehatan, komposisi gizi yang seimbang, aspek higienis dalam pengolahan makanan, dan keamanan pangan, dengan pengecekan sebelum distribusi.

"Di SPPG Polri ini, keempat standar tersebut sudah terpenuhi. Sebelum makanan dikirim, sudah dicek oleh para ahli, sehingga terjamin aman dan berkualitas tinggi," tegas Dadan.