DEPOK, investor.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memberikan dua catatan penting untuk hunian yang dikelola Perum Perumnas di Depok yakni Apartemen Samesta Mahata Margonda saat melakukan peninjauan pada Rabu (27/11/2024) bersama Menteri BUMN, Erick Thohir.

Ara menyampaikan dua hal yang perlu diperbaiki pada apartemen itu kepada Direktur Utama (Dirut) Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, yang juga ikut menemani peninjauan tersebut. Persoalan pertama yang menjadi perhatian Ara adalah lift.

“Kalau ada beberapa hal yang menurut saya harus diperbaiki, nomor satu, lift. Saya cek langsung, saya naik sama Pak Erick, enam kali, empat kali itu kita padahal cuma 4-5 orang, tidak bisa jalan. Akhirnya bisa turun. Lift masih harus diperbaiki,” ungkapnya kepada wartawan usai melakukan peninjauan di Margonda, Depok.

Menurutnya akses Apartemen Samesta Mahata Margonda harus dibenahi. Sebab Ara merasakan langsung kesulitan menggunakan lift hunian tersebut.

Kemudian catatan kedua, Ara juga meminta agar area komersial dimaksimalkan. Hal itu didorong agar kebutuhan penghuni terpenuhi. “Kedua, menurut saya area komersial ini masih banyak yang kosong. Sehingga, ini kan fasilitas, apalagi musim hujan,” kata dia.

Ara berharap agar masyarakat yang tinggal di apartemen tersebut dimudahkan dalam segala kebutuhan. Dia meminta agar Perum Perumnas bisa memberikan terobosan.

“Supaya nanti orang yang tinggal di sini, kalau mau makan atau mau apa, beli keperluan, tidak perlu keluar. Jadi saya lihat ini sudah cukup lama, bisa ada terobosan, supaya ini fasilitas Pak. Fasilitas supaya penghuni di sini juga, kalau mau belanja ke Indomaret, ke Alfamart, bisa cepat dan tidak usah putar-putar keluar,” pungkas Ara.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Komuter Ekspres pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan juga membuat konsumen lebih senang, lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika pergi lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat." kata Ara.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang, dengan total 338,14 juta penumpang yang diangkut hingga triwulan III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38.667.118 penumpang dikelola langsung oleh KAI, 275.768.006 penumpang KAI Komuter, 4.178.617 penumpang KAI Bandara, 14.653.832 penumpang LRT Jabodebek, 108.836 penumpang KAI Wisata dan 4.770.980 penumpang Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024 tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengusulkan adanya layanan kereta KRL Komuter Ekspres pada jam-jam tertentu dalam rangka memberi kemudahan dan kecepatan perjalanan untuk para pekerja yang tinggal di luar Jakarta.

"Banyak rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti. Padahal itu ribuan orang. Nanti saya usul Kementerian Perhubungan dan PT KAI agar yang seperti ini, dia bikin Ekspres. Misalnya dari Maja ke Tanah Abang Ekspres jamnya setiap pagi jam 6, sore jam 6 juga atau jam 7 malam," ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Rabu.

Kereta KRL Komuter Ekspres itu nantinya dapat membuat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan juga membuat konsumen lebih senang, lebih cepat sampai kantor, kemudian ketika pergi lebih cepat sampai rumah dan bertemu dengan keluarga.

"Jadi kita harus buat variasi bagaimana itu ekspres pada jam-jam tertentu. Nanti kalau ada yang besar-besar seperti itu, kita buat satu kali jalan, jadi nggak ada berhenti. Kita membuat strategi bagaimana lebih efisien, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah buat rakyat." kata Ara.

Sebagai informasi, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat peningkatan volume penumpang, dengan total 338,14 juta penumpang yang diangkut hingga triwulan III 2024.

VP Public Relations KAI Anne Purba menyampaikan bahwa ratusan juta penumpang tersebut terdiri atas 38.667.118 penumpang dikelola langsung oleh KAI, 275.768.006 penumpang KAI Komuter, 4.178.617 penumpang KAI Bandara, 14.653.832 penumpang LRT Jabodebek, 108.836 penumpang KAI Wisata dan 4.770.980 penumpang Whoosh.

Anne mengatakan peningkatan volume penumpang ini didukung oleh perbaikan performa ketepatan waktu kereta api, baik dalam hal keberangkatan maupun kedatangan.

Pada Agustus 2024 tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85 persen, meningkat dari 99,76 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Sementara itu, tingkat ketepatan waktu kedatangan pada Agustus 2024 tercatat 97,87 persen meningkat dibanding pada Agustus 2023 yakni 95,46 persen.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membagikan rumah gratis ke masyarakat. Hal ini untuk menjalankan program 3 juta rumah yang digaungkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menilai beberapa kebijakan yang diambil Maruarar seperti pembangunan rumah berkonsep gotong royong melalui program CSR konglomerat, pemberian rumah gratis, serta rencana penurunan harga jual tidak berkorelasi terhadap pencapaian program 3 juta rumah.

"Berbeda dari arah yang selama ini disampaikan. Tetapi REI masih terus berkomunikasi dengan pemerintah, termasuk Satgas perumahan," kata Joko, Rabu (27/11/2024).

Joko menambahkan kebijakan-kebijakan yang belakangan diambil Menteri PKP ini menimbulkan kebingungan bagi para pengembang dibawah keanggotaan REI.

Pengusaha khawatir kebijakan bagi rumah gratis, dan diskon harga rumah akan menahan masyarakat untuk membeli rumah baru, sebab menunggu bantuan pemerintah.

"REI tetap berkomunikasi dan beradaptasi dengan nomenklatur kementerian untuk mendorong program 3 juta rumah ini. Meskipun saat ini ada banyak pertanyaan dan juga kebingungan informasi dari para anggota kami terutama di daerah," kata Joko Suranto.

Terkait pembiayaan program 3 juta rumah, REI meyakini dana yang ada di dalam negeri mencukupi untuk mendanai program tersebut, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Selain itu, kata Joko, berdasarkan usulan Satgas Perumahan nantinya pemerintah akan mengalihkan sebagian dana subsidi energi seperti subsidi BBM, LPG, dan solar, untuk dapat digunakan mendukung pembiayaan rumah di pedesaan.

"REI mendukung program 3 juta rumah ini dilaksanakan dengan skema program yang telah disosialisasikan Satgas Perumahan. Misalnya pembangunan 2 juta rumah di pedesaan, sudah ditegaskan menjadi ranah entrepreneur desa, sehingga dapat mendorong stimulus ekonomi di daerah," katanya.

"Juga 1 juta rumah di perkotaan yang nantinya dapat memakai tanah milik negara seperti lahan 140 pasar di Jakarta atau stasiun kereta api," kata dia.

Seperti diketahui, Menteri PKP Maruarar Sirait sebelumnya melakukan groundbreaking perdana program Gerakan Nasional Gotong Royong Bangun Rumah yang dilakukan bersama Agung Sedayu Group. Proyek tersebut merupakan bagian dari program CSR dari perusahaan milik Sugianto Kusuma alias Aguan senilai Rp60 miliar.

Maruarar menjelaskan groundbreaking ini dimulai dari alokasi lahan pribadinya seluas 2,5 hektare yang berlokasi di Tangerang, kepada pengembang Agung Sedayu Group untuk dibangun sebanyak 250 unit rumah susun. Rumah tersebut akan diberikan secara gratis untuk beberapa golongan masyarakat tertentu.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan beberapa perusahaan swasta melalui corporate social responsibility (CSR) akan melakukan groundbreaking untuk membantu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Desember 2024.

"Bulan depan saya harapkan ada beberapa perusahaan yang memulai groundbreaking (perumahan). Dari diskusi sama saya, kemungkinannya di Berau, Kalimantan Timur dan di Kalimantan Selatan," ujar Maruarar atau disapa Ara di Depok, Jawa Barat pada Rabu.

Menurut dia, dari CSR perusahaan sudah ada 6-7 perusahaan besar yang siap membantu terkait perumahan untuk MBR dalam rangka mempercepat Program 3 Juta Rumah per tahun.

Salah satu perusahaan yang sudah mulai membangun perumahan bagi rakyat adalah Agung Sedayu Group di Tangerang, Banten.

"Tanahnya dari perusahaan pribadi saya, yang bangun dan mengisi adalah Agung Sedayu Group. Ini akan membuat semangat gotong royong dari pihak yang besar membantu rakyat yang belum punya rumah. Jadi kita sudah mulai langkah-langkah nyata," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penyediaan hunian bagi masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah, melainkan gotong royong antara berbagai pihak.

Menurutnya, perlu kerja tim untuk bisa mewujudkan pembangunan 3 juta unit rumah yang jadi salah satu program Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, lantaran tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saja.

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun untuk mengatasi kekurangan pasokan rumah di Indonesia. Secara rinci, program itu menargetkan pembangunan 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.

Oleh karenanya, Ara pun berharap pengembang-pengembang swasta lain juga bisa mendukung program 3 juta rumah. Ia meyakini program ini bakal bisa berjalan dengan kerja sama berbagai pihak.

IDXChannel - Momen menarik diperlihatkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), ketika meninjau aset perusahaan pelat merah di beberapa lokasi.

Alih-alih menggunakan mobil dinas yang dikawal petugas, kedua pejabat tinggi negara itu justru menggunakan moda Kereta Rel Listrik (KRL) atau Commuter Line.

Erick dan Ara naik KRL dari Stasiun Pondok Cina, usai meninjau Apartemen Mahata Semesta Margonda milik Perum Perumnas, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

"Saya dengan pak Erick, kita akan datang ke berapa titik ya, kita ke Tanjung Barat, ke Manggarai, Kemudian ke Tanah Abang,” ujar Ara.

Di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Erick dan Ara meninjau sejumlah fasilitas. Salah satunya lahan yang ada di sekitar stasiun.

Tak berselang lama, Menteri BUMN dan Menteri PKP melanjutkan perjalanannya ke Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Dalam perjalanan, nampak Erick dan Ara berbaur dengan penumpang KRL lainnya, sekalipun masih dikawal petugas.

Untuk diketahui, aset BUMN di beberapa stasiun kereta api bakal digunakan untuk pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Rencananya, proyek hunian tersebut bakal berkonsep Transit Oriented Development (TOD) alias perumahaan yang terintegrasi dengan sistem transportasi.

Ara menyebut, nantinya pemerintah memetakan peluang, masalah, dan kesiapan dari hasil kunjungan langsung, sebelum program 3 juta rumah direalisasikan.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyoroti aset lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI di beberapa stasiun kereta api. Sebab, beberapa tanah belum dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut dia, lahan milik KAI di stasiun kereta api sangat potensial untuk dijadikan perumahan rakyat. Namun, aset negara tersebut justru tidak tertata dan cenderung kumuh.

“Karena banyak tanah negara yang ideal, tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh,” ujar pria yang akrab disapa Ara itu saat ditemui di Apartemen Mahata Semesta, Depok, Jawa Barat, Rabu (27/11/2024).

Kendati begitu, Ara memastikan pemerintah bakal memanfaatkan aset perseroan, salah satunya digunakan untuk program 3 juta rumah.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebelumnya mengatakan bakal memetakan beberapa aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah.

Lahan BUMN bakal dipakai untuk membangun program hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kelas menengah.

"Tadi kita ada kesepakatan untuk memetakan seluruh aset BUMN, yang tentu konteksnya perumahan, di mana untuk perumahan rakyat, dan di mana untuk rumah kelas menengah," ujar Erick.

Dua BUMN yang asetnya dimanfaatkan untuk pembangunan rumah yaitu Perum Perumnas dan KAI.

“Kita ada Perumnas, kita juga ada milik KAI, kemudian ada proyek percontohan, bagaimana lahan-lahan milik KAI itu menjadi efektif, dan terjadi subsidi silang antara yang mampu dengan yang membutuhkan," kata dia.

(Febrina Ratna)

Jakarta -

Adanya iuran Tapera yang akan dibebankan kepada pekerja bergaji di atas UMR menuai banyak polemik dan penolakan. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait (Ara) Tapera seharusnya sifatnya sukarela bukan kewajiban.

Hal ini ia sampaikan di Stasiun Manggarai setelah melakukan peninjauan proyek Perumnas di apartemen Mahata Margonda dan Tanjung Barat pada Rabu (27/11/2024).

"Kalau bagi saya ya, tabungan itu adalah sukarela. Kalau menurut saya, saya nih orang yang mengerti bahasa Indonesia, ya kan begitu, tabungan itu sukarela. Kalau kewajiban lain," kata Ara kepada awak media.

Ia merasa masyarakat juga merasakan hal yang sama, bahwa seharusnya Tapera ini tidak diwajibkan.

"Nah makanya itu pendapat saya ya. Dan saya rasa pendapat mayoritas rakyat Indonesia seperti itu," lanjutnya.

Ketika ditanya apa sudah ada bahasan mengenai Tapera dengan BP Tapera, Ara tidak menjawab. Ia kembali menegaskan jika menurutnya Tapera seharusnya sukarela bukan kewajiban.

"Kalau iuran wajib, ya wajib. Kan gitu. Maksudnya nggak bisa bedakan sih antara tabungan dan kewajiban," tegasnya.

Sementara itu, Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto mengungkapkan Kementerian PKP telah bertemu dengan BP Tapera. Namun, bahasannya lebih umum yakni evaluasi kinerja secara keseluruhan.

"Ya terhadap bisnis proses dari Tapera secara keseluruhan. Selama ini mulai dari Bapertarum sampai dengan sekarang, itu coba kita evaluasi. Kan ada proses collecting gitu ya, ada proses pemupukan, ada pemanfaatan. Itu kita lihat peluang-peluang apa yang bisa ditingkatkan," jelasnya.

(aqi/zlf)

Depok: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat memudahkan program 3 juta rumah per tahun terwujud.

"Saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini sangat memudahkan mimpi Presiden dan Menteri PKP hari ini, yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyak perumahan buat rakyat," ujar Erick dikutip dari Antara, Rabu, 27 November 2024.

Erick mengatakan PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah. Dengan dukungan finansial yang cukup, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.
"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," kata dia.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bekerja sama untuk bisa menghadirkan hunian rakyat yang berkualitas dan menyediakan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan tenor 30 tahun.

"Salah satu yang kita sepakatkan waktu itu, bagaimana mortgage bisa 30 tahun. Yang kedua, bagaimana misalnya contoh di tempat hari ini, perumahan rakyat versi apartemen lah, yang harganya Rp270 (juta)," kata Erick.

Erick Thohir dan Maruarar Sirait baru saja melakukan peninjauan contoh perumahan berkonsep transit oriented development (TOD) yang berada di Margonda atau di Stasiun Pondok Cina, Depok dan di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.

Kedua perumahan garapan Perumnas ini, merupakan contoh hunian vertikal yang telah berhasil dibangun dengan memanfaatkan aset PT KAI.

Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

(KIE)

Depok (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut regulasi terkait pembiayaan rumah dapat dimudahkan maka target Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah per tahun dapat terwujud.

"Saya yakin kalau regulasinya dimudahkan, ini sangat memudahkan mimpi Bapak Presiden (Prabowo Subianto) dan Pak Ara (Menteri PKP Maruarat Sirait) hari ini, yang ditugaskan untuk membuat terobosan banyak perumahan buat rakyat," ujar Erick saat melakukan kunjungan ke Perumahan Rakyat di Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu.

Erick mengatakan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN perlu diberi pendanaan untuk pembangunan rumah.

Dengan dukungan finansial yang cukup, kata Erick, BTN akan lebih mudah dalam membangun rumah untuk rakyat.

"Kalau BTN ini diberikan kesempatan pendanaan yang cukup, saya rasa BTN tidak kesulitan membangun 800 ribu rumah. Nah kalau pendanaannya tidak mencukupi, bagaimana BTN bisa," katanya.

Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah bekerja sama untuk bisa menghadirkan hunian rakyat yang berkualitas dan menyediakan kredit perumahan rakyat (KPR) dengan tenor 30 tahun.

"Salah satu yang kita sepakatkan waktu itu, bagaimana mortgage bisa 30 tahun. Yang kedua, bagaimana misalnya contoh di tempat hari ini, perumahan rakyat versi apartemen lah, yang harganya Rp270 (juta)," kata Erick.

Erick Thohir dan Maruarar Sirait baru saja melakukan peninjauan contoh perumahan berkonsep transit oriented development (TOD) yang berada di Margonda atau di Stasiun Pondok Cina, Depok dan di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta.

Kedua perumahan garapan Perumnas ini, merupakan contoh hunian vertikal yang telah berhasil dibangun dengan memanfaatkan aset PT KAI.

Sebelumnya; Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo (Tiko) menyebutkan Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berencana membangun hunian berkonsep transit oriented development (TOD) di atas lahan milik PT KAI di Manggarai Jakarta, Gubeng Surabaya dan Kiara Condong Bandung.

TOD di wilayah Manggarai, kata Tiko, akan menjadi yang terbesar karena memiliki luas seluas 60 hektare, sedangkan hunian di Gubeng akan dibangun di atas lahan seluas 12 hektare.

Namun demikian, untuk pembangunan di kawasan Stasiun Manggarai membutuhkan waktu lebih lama lantaran butuh sosialisasi dengan masyarakat setempat yang sudah menghuni tempat tersebut.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

Kedua menteri Kabinet Merah Putih itu berangkat dari Stasiun Pondok Cina menuju Stasiun Tanjung Barat kira-kira pukul 14.50 WIB.

Selama di dalam kereta, kedua menteri itu berbincang-bincang di dalam gerbong 6 kereta.

Salah satu obrolan yang dibahas adalah mengenai usulan Menteri PKP Ara yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuat kereta ekspres.

"Banyak penumpang kereta punya rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti, padahal itu ribuan orang. Saya usul bikin kereta ekspres," ujar Ara.

"Misalnya, dari Maja ke Tanah Abang ada kereta ekspres jamnya setiap pagi jam 06.00 WIB, sore jam 18.00 atau sampai 19.00 WIB. Jadi, pertama, buat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan buat konsumennya juga lebih senang karena lebih cepat sampai kantor dan cepat sampai rumah bertemu keluarga," sambungnya.

Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir pun menyambut baik usulan tersebut.

Namun, dia bilang, rencana itu bisa direalisasikan jika gerbong kereta yang tersedia cukup.

"Kita terbuka (idenya), nanti kita lihat gerbongnya cukup atau tidak. Kan beberapa proyek sekarang dan ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo akan semua kita konsolidasikan. Kita hitung dulu jumlah gerbong, harus kita hitung cukup atau tidak," kata Erick.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi proyek apartemen yang dikelola oleh Perumnas menggunakan transportasi umum commuter line atau KRL, Rabu (27/11/2024).

Kedua menteri Kabinet Merah Putih itu berangkat dari Stasiun Pondok Cina menuju Stasiun Tanjung Barat kira-kira pukul 14.50 WIB.

Selama di dalam kereta, kedua menteri itu berbincang-bincang di dalam gerbong 6 kereta.

Salah satu obrolan yang dibahas adalah mengenai usulan Menteri PKP Ara yang meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk membuat kereta ekspres.

"Banyak penumpang kereta punya rumah-rumah yang kecil di luar Jakarta. Dari tempat dia sampai Jakarta, naik kereta api itu sekitar 12 sampai 10 kali berhenti-berhenti, padahal itu ribuan orang. Saya usul bikin kereta ekspres," ujar Ara.

"Misalnya, dari Maja ke Tanah Abang ada kereta ekspres jamnya setiap pagi jam 06.00 WIB, sore jam 18.00 atau sampai 19.00 WIB. Jadi, pertama, buat kereta api lebih efisien karena tidak usah berhenti-berhenti dan buat konsumennya juga lebih senang karena lebih cepat sampai kantor dan cepat sampai rumah bertemu keluarga," sambungnya.

Terkait hal itu, Menteri BUMN Erick Thohir pun menyambut baik usulan tersebut.

Namun, dia bilang, rencana itu bisa direalisasikan jika gerbong kereta yang tersedia cukup.

"Kita terbuka (idenya), nanti kita lihat gerbongnya cukup atau tidak. Kan beberapa proyek sekarang dan ke depan di bawah pemerintahan Pak Prabowo akan semua kita konsolidasikan. Kita hitung dulu jumlah gerbong, harus kita hitung cukup atau tidak," kata Erick.