Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berlangsung selama bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M.

Ia menyebut program itu sangatlah penting dan mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari penerima manfaat.

"Jadi bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

Dadan menjelaskan secara singkat teknis pembagian makanan di bulan puasa nanti. Ia menyebut mereka akan tetap memberikan makanan untuk kemudian dibawa ke rumah untuk berbuka puasa.

Sementara untuk implementasi program di pondok pesantren, Dadan mengatakan makanan gratis itu akan dibagikan jelang waktu berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah, kenapa? karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ucapnya.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, MBG diselenggarakan di 26 provinsi.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf jika program itu masih belum merata. Ia mengatakan MBG merupakan program besar, sehingga tidak mudah untuk pembagian bisa merata ke seluruh rakyat.

Prabowo pun berjanji akan merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Ia berniat agar seluruh anak di Indonesia merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ujar Prabowo.

Pontianak (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Barat, secara resmi melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai serentak di Kota Pontianak dan Kabupaten Landak, Senin.

"Hari ini, kami bersama Forkopimda, Panglima Kodam XII/Tpr, perwakilan Kapolda Kalbar, dan Kepala BPKP meninjau langsung pelaksanaan program ini di beberapa lokasi. Program ini telah disetujui oleh Badan Gizi Nasional dan dimulai di dua titik, yaitu Kota Pontianak dan Ngabang, Kabupaten Landak," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Senin.

Dia menjelaskan, program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya generasi muda yang cerdas, sehat, dan unggul sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2025.

Di Kota Pontianak, mitra pelaksana yang ditunjuk adalah PT Borneo Catering Service. Mereka bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi untuk 2.961 siswa tahap pertama.

Sementara itu, di Ngabang, Kabupaten Landak, program ini melibatkan mitra lokal yang melayani 1.079 siswa di tahap awal. Sekolah yang telah menjadi lokasi pelaksanaan adalah SD Negeri 29 dan SMP Negeri 9 Pontianak.

"Program ini akan berlangsung setiap hari selama satu tahun penuh dan kemungkinan besar akan diperpanjang. Ini bukan uji coba lagi, tetapi sudah merupakan peluncuran resmi yang akan terus berlanjut, di mana target kami adalah menjangkau seluruh siswa di Kalimantan Barat, yang jumlahnya mencapai sekitar 1,132 juta siswa, termasuk siswa di pesantren dan sekolah agama lainnya," tuturnya.

Dia menambahkan, program ini dikoordinasikan oleh Satuan Pelaksana Gizi dan Berkelanjutan (SPBG) di Kalimantan Barat, yang bekerja sama dengan berbagai mitra.

Harisson optimistis bahwa jumlah mitra yang terlibat akan terus bertambah seiring dengan peningkatan kebutuhan logistik dan cakupan program.

"Ini adalah langkah nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus yang siap menyongsong tantangan masa depan. Dengan memastikan asupan gizi yang baik, kami berharap anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan produktif," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi salah satu upaya nyata Kalimantan Barat dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, sekaligus menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

Di tempat yang sama, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Jamalulael, menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis ini.

"Kami siap memberikan dukungan penuh, baik melalui personel maupun fasilitas yang kami miliki. Kami memahami bahwa ini adalah program baru yang mungkin masih memiliki kekurangan, tetapi kami berkomitmen untuk membantu pelaksanaannya agar berjalan dengan lancar," kata Jamalulael.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, keterlibatan TNI dalam program makan bergizi gratis merupakan satu kebijakan yang ilegal.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan, belum ada ketetapan yang mengatur mengenai keterlibatan TNI dalam kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang TNI, khususnya soal operasi militer selain perang.

"Semenjak keterlibatan, atau penerjunan militer dalam sejumlah upaya untuk melakukan pengawasan dan juga pengamanan dalam proyek strategis nasional, bahkan dalam program makan bergizi gratis, kami belum dapat dokumen yang dapat menjustifikasi keterlibatan TNI berdasarkan Undang-Undang TNI," kata Dimas di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

"Artinya, bisa kita simpulkan bahwa tindakan untuk melibatkan TNI dalam sejumlah kebijakan negara, dalam sejumlah proyek-proyek negara, itu merupakan satu kebijakan atau satu operasi yang ilegal karena dia tidak didasari dari ketetapan yang ada di Undang-Undang TNI," ujar dia.

Dimas kemudian menjelaskan isi Undang-Undang TNI, terkhusus pada Pasal 7 ayat 3, di mana mengatur keterlibatan TNI untuk sejumlah hal.

Pasal tersebut menyebutkan TNI dapat dilibatkan dalam konteks operasi militer dan operasi militer selain perang.

Akan tetapi, menurut Dimas, dalam konteks operasi militer selain perang, perlu ada ketetapan politik dan ketetapan hukum untuk melegalkan keterlibatan TNI.

"Perlu adanya ketetapan politik dan ketetapan hukum yang dikeluarkan melalui keputusan, peraturan, atau instruksi presiden agar itu dapat menjadi justifikasi secara legal dan regulasi, agar itu dapat menjadi sebuah acuan dalam proses penerjunan militer," kata Dimas.

Ia menilai program makan bergizi gratis menunjukkan keterlibatan TNI yang paling mencolok dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan belum adanya aturan mengenai keterlibatan TNI, Kontras menilai ada satu upaya untuk menghidupkan kembali TNI dalam ruang-ruang kehidupan publik.

"Itu juga mengindikasikan ada satu bentuk atau upaya-upaya yang sangat-sangat sistematis untuk kemudian dapat melibatkan kembali TNI dalam kehidupan atau ruang publik. Meskipun kemudian itu pada akhirnya juga bertentangan dengan regulasi yang ada," kata Dimas.

Untuk diketahui, pemerintah melibatkan TNI untuk mendukung program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengungkapkan bahwa TNI turut dilibatkan untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya program makan bergizi gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Adapun hal ini menjadi salah satu dari tiga aspek utama tugas TNI terkait program pemerintah tersebut.

"(Tugas TNI yang ketiga) Monitoring dan evaluasi. Personel TNI juga akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah," kata Kapuspen kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Selain monitoring dan evaluasi, TNI disebut juga bertugas memfasilitasi logistik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan dana untuk program makan bergizi gratis tersedia untuk semua anak-anak Indonesia.

Hal ini dikatakannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," kata Prabowo dalam keterangannya, Senin.

Prabowo berjanji semua anak-anak bakal mendapat makan bergizi gratis (MBG) di akhir tahun 2025.

Jumlah penerima bakal ditambah secara bertahap seiring dengan rencana penambahan anggaran untuk MBG.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," kata dia.

Prabowo tidak memungkiri bahwa saat ini masih banyak anak yang belum menerima makan bergizi gratis, meski program itu sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Menurut dia, memberi makan untuk semua anak-anak tidak memungkinkan secara administrasi.

Pasalnya, ada sejumlah proses yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat.

Ia menyebutkan, proses itu kerap membutuhkan waktu yang tidak singkat, apalagi proyek ini begitu besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," ucap Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, program makan bergizi gratis sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak belum merasakan program unggulannya tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat terkait makan bergizi gratis bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan bilang, kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi makan bergizi gratis.

"Kenapa Pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo, Jumat.

Adapun demi percepatan, seluruh pihak sepakat untuk mendukung maupun mengeluarkan peraturan yang mendukung makan bergizi gratis, termasuk rencana penambahan anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, masih diperlukan sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," kata Dadan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkot Mataram menyatakan kesiapan untuk berbagai biaya (sharing costs) untuk menjalankan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di Mataram.

"Kami tentu siap untuk mendukung program strategis nasional ini, yakni program MBG. Tentunya, kami harus konsultasi dahulu ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Dan itu (konsultasi) sudah dilakukan oleh Kepala Bappeda," kata Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, saat ditemui di Kantor DPRD Mataram, Senin (20/1/2025).

Menurut Mohan, ada kemungkinan pemenuhan program MGB di Mataram melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemkot Mataram. Mohan mengeklaim sudah menyampaikan kemungkinan itu di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mataram.

Mohan menegaskan Pemkot Mataram siap untuk melakukan refocusing anggaran untuk menyukseskan program MBG. "(Bisa) sharing anggaran juga, ya harus ada skala prioritaslah, ini sebagai sesuatu prioritas program strategis nasional, dan tentu harus kita lakukan," imbuh Mohan.

"Kalau misalkan ada program-program yang berkaitan dengan infrastruktur, barangkali mungkin bisa kami tunda dahulu. Yang penting program (MBG) bisa berjalan lebih dulu," jelas Mohan.

Sebagai informasi, simulasi program MBG di Mataram pekan lalu mendapatkan antusias positif dari para siswa. Sebanyak 3.115 anak dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah kejuruan (SMK) menerima manfaat program makan bergizi gratis ini di hari pertama dengan harga Rp 10 ribu per porsi.

Pelaksanaan program MBG di Mataram dilakukan secara bertahap. Program MBG di Mataram meliputi tiga kecamatan terlebih dahulu, yakni Kecamatan Selaparang, Mataram, dan Sekarbela. Program MBG ini nantinya menyasar sekitar 70 ribu pelajar, ibu hamil, dan menyusui di Mataram.

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

Bisnis.com, SUMEDANG - Presiden Prabowo Subianto meminta agar guru-guru tak perlu menyampaikan apresiasi atau rasa terima kasih terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut bahwa menjalankan janji kampanyenya itu merupakan kewajibannya setelah terpilih menjadi Presiden.

Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

“Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden,” ujarnya kepada wartawan.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa guru hanya perlu fokus untuk mengajarkan kepada anak didik mereka untuk tak berterima kasih kepada pemerintah melainkan mendidik untuk menghormati orang tua dan guru.

“Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian belajar dengan baik. Kami di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Kepala Negara pun melanjutkan bahwa tak perlu lagi ada apresiasi kepada pemerintah. Khususnya, terhadap dirinya. Mengingat program andalannya itu memang ditujukkan untuk masyarakat.

“Saya tidak perlu lagi. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat,” pungkas Prabowo.

PONTIANAK, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat (Kalbar) resmi diluncurkan di Kota Pontianak dan Kabupaten Landak, mulai hari ini, Senin (20/1/2025).

Pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap, dimulai di SDN 29 dan SMPN 9 Kecamatan Pontianak Kota serta SDN 09 Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Seorang siswa dari SDN 29 Pontianak Kota mengungkapkan kepuasannya terhadap hidangan yang disajikan. “Enak banget,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson, menginformasikan bahwa tahap pertama distribusi program ini mencakup dua sekolah di Pontianak, yaitu SDN 29 dan SMPN 09, dengan total 1.079 porsi.

Harisson menjelaskan bahwa program MBG telah mendapatkan persetujuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan akan dilaksanakan secara bertahap.

“Kita sudah diberi persetujuan oleh Badan Gizi Nasional untuk dimulai di 2 titik, Kota Pontianak dan Kabupaten Landak, di Kota Ngabang,” kata Harisson, Senin.

Program makanan bergizi gratis di Kalbar

Di Kota Pontianak, terdapat dua mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di antaranya yang baru disetujui adalah PT Borneo Catering Service.

Mitra ini bertugas untuk melayani 2.961 siswa pada tahap pertama.

Selain itu, di Ngabang, Landak, juga telah ditunjuk salah satu mitra untuk melaksanakan program ini.

“Mitra ini diberikan tugas ini juga secara bertahap. Untuk hari ini mulai di 1.079 anak. Ini untuk di SD Negeri 29, tadi kita sudah kunjungi dan di SMP Negeri 9 ini,” ungkap dia.

Harisson mengungkapkan bahwa pemerintah berkeinginan untuk menjangkau lebih banyak siswa dengan program makan bergizi gratis.

Namun, terdapat kendala teknis dari pihak mitra terkait penyediaan peralatan makan berbahan stainless yang harus diimpor dari Cina, sehingga program ini harus dilaksanakan secara bertahap.

“Keterbatasan-keterbatasan ini yang nanti membuat kita mulainya secara bertahap. Tapi yakinlah nanti seluruh siswa di Kalbar akan menerima program makan bergizi gratis setiap hari,” ungkap Harisson.

Di Kalbar, terdapat tujuh dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Pontianak, Sambas, Singkawang, Landak, dan Ketapang.

Namun, hingga saat ini, yang disetujui oleh BGN baru dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Ngabang.

“Nanti pasti akan banyak sekali yang akan menjadi mitra SPPG. Karena kebutuhan kita itu ada lebih dari 1 juta siswa,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, semua pihak tidak perlu berterima kasih kepadanya atas program Makan Bergizi Gratis.

Sebab, dirinya tidak mencari nama lewat program makan bergizi itu.

Diketahui, ucapan terima kasih itu beberapa kali disampaikan oleh sejumlah anak-anak sekolah.

Tak jarang, anak-anak menyisipkan surat ucapan terima kasih di rantang bekas makan siang.

"Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian, belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama," kata Prabowo dalam keterangannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Menurut Prabowo, memberi makan siang yang bergizi secara gratis adalah kewajibannya sebagai presiden.

Hal ini sejalan dengan tujuannya mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meski ia menghargai ucapan terima kasih tersebut.

"Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden," tuturnya.

Prabowo bilang, pemerintahan yang dipimpinnya ingin yang terbaik untuk bangsa.

Terlebih, ia dipilih oleh rakyat untuk bekerja demi rakyat pula.

"Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi, 'Saya terima kasih'. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto," tandas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berjanji semua anak-anak bakal mendapat makan bergizi gratis (MBG) di akhir tahun 2025.

Diketahui, jumlah penerima bakal ditambah secara bertahap seiring dengan rencana penambahan anggaran untuk MBG.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," kata Prabowo dalam keterangannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Menurut Prabowo, memberi makan untuk semua anak-anak tidak memungkinkan secara administrasi.

Pasalnya, ada sejumlah proses yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat.

Proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih.

Apalagi, proyek makan bergizi adalah proyek yang sangat besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," ucap dia.

Namun, ia kembali menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini berhasil," janji dia.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini juga memastikan bahwa dana untuk program makan bergizi gratis sudah dianggarkan.

Dananya pun ada dan cukup untuk menjangkau penerima.

"Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya enggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tandas Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, program makan bergizi gratis sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak belum merasakan program unggulannya tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan bilang, kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi MBG.

"Kenapa Pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo, Jumat.

Adapun demi percepatan, seluruh pihak sepakat untuk mendukung maupun mengeluarkan peraturan yang mendukung MBG.

Termasuk, rencana penambahan anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, masih diperlukan sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berjanji semua anak bakal mendapat makan bergizi gratis (MBG) di akhir tahun 2025.

Diketahui, jumlah penerima bakal ditambah secara bertahap seiring dengan rencana penambahan anggaran untuk MBG.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," kata Prabowo dalam keterangannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Menurut Prabowo, memberi makan untuk semua anak tidak memungkinkan secara administrasi.

Pasalnya, ada sejumlah proses yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat.

Proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih.

Apalagi, proyek makan bergizi adalah proyek yang sangat besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," ucap dia.

Namun, ia kembali menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini berhasil," janji dia.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini juga memastikan bahwa dana untuk program makan bergizi gratis sudah dianggarkan.

Dananya pun ada dan cukup untuk menjangkau penerima.

"Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya enggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tandas Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, program makan bergizi gratis sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak belum merasakan program unggulannya tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 5 juta santri di seluruh Indonesia akan mendapatkan makanan bergizi gratis.

Program ini merupakan hasil kerja sama strategis antara BGN dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang disepakati dalam pertemuan antara Kepala BGN Dadan Hindayana dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Seperti diketahui bahwa ada 5 juta santri di seluruh Indonesia yang itu juga menjadi bagian penerima manfaat yang sudah dimasukkan di dalam program," ujar Dadan di Kantor PBNU, Senin.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Kongres Keluarga Maslahat pada 31 Januari mendatang.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat distribusi makanan bergizi kepada jutaan santri dan mendukung visi Presiden untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda melalui akses pangan sehat.

"Dan keberadaan NU saya kira akan mempercepat proses pelayanan makanan bergizi sama seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan dengan kerja sama antar lembaga, kegiatan ini akan berjalan secara formal dan juga lebih sistematis," sambung dia.

Ia juga meyakini, program MBG tidak hanya bermanfaat untuk masa depan santri, melainkan juga sisi ekonomis pesantren.

Untuk diketahui, program MBG sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu.

Program ini dilakukan secara bertahap untuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

Untuk tahap awal, program MBG menyasar 15 - 17,5 juta penerima manfaat.

Namun, pemerintah ingin agar jumlah penerima manfaat bisa ditingkatkan sehingga menjadi 82,9 persen pada akhir 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, meyakini pembangunan infrastruktur akan melambat usai anggarannya dipotong untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Pemerintah sendiri beralasan ingin memberi jatah lebih kepada swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Namun, Piter merasa alasan tersebut kurang dapat diterima.

Dia mengakui bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas. Masalahnya, sambung Piter, swasta juga memiliki keterbatasan karena kebijakan likuiditas yang masih sangat ketat.

"Kalau pemerintahan Prabowo kemudian mengembalikan pembangunan infrastruktur kepada swasta, kita tidak bisa berharap pembangunan infrastruktur akan seperti pada masa Jokowi. Pembangunan infrastruktur kan melambat," ujar Piter kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025).

Dia mendorong agar program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dan makan bergizi gratis seharusnya tidak ditunda karena keterbatasan fiskal. Menurutnya, semua harus menjadi prioritas.

Piter menekankan bahwa pemerintah harus mencari jalan untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan.

Hanya saja, terobosan-terobosan tersebut seharusnya bukan dengan geser-menggeser alokasi anggaran. Menurutnya, perlu ada pembaruan yang lebih mendasar.

"Tidak mungkin pemerintahan Prabowo membawa perubahan kalau cara-cara yang digunakan di bidang fiskal masih sama saja dengan pemerintahan Jokowi," jelas Piter.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, mengakui anggaran infrastruktur terpaksa dipangkas untuk membiayai makan bergizi gratis hingga food estate.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU, itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).

Keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut menuturkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat jangka panjang dan tidak komersial.

Sebagaimana program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas Prabowo, program tersebut menjadi tugas pemerintah dan otomatis dibiayai sepenuhnya melalui APBN.

"Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial. Bukan bisa, harus," tuturnya.