Jakarta -

Viral di media sosial, warga Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, dihebohkan dengan kemunculan buaya yang berenang di got pemukiman warga. Buaya itu diduga peliharaan yang lepas dari sangkar.

Warga Desa Rengasdengklok Utara, Ega (32) menuturkan buaya itu pertama kali ditemukan di sebuah got kecil di sekitar lingkungan rumahnya, pada Sabtu (4/1), ia yang melihat buaya itu pantas memanggil warga lain untuk memastikan jika yang dilihatnya, adalah hewan predator.

"Saya lihat di got dekat rumah, kalau panjangnya kurang lebih 2 meter, karena saya penasaran tapi takut mendekat lalu saya panggil warga lain untuk memastikan kalau itu benar buaya," kata Ega seperti dilansir detikJabar, Senin (6/1/2025).

Setelah banyak orang berkerumun buaya itu lantas bergerak menyusuri got, karena ketakutan, warga yang melihat juga panik karena ukurannya cukup besar.

Lantas di antara warga ada yang mecoba menangkapnya, dan kemudian mengikat dan mengamankan buaya tersebut, "Ada warga yang berani, buayanya diikat diamankan di rumah," imbuhnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, Rohmat Ilyas, membenarkan adanya buaya yang berkeliaran di got permukiman warga Rengasdengklok Utara.

"Iya kemarin, buaya itu sudah dievakuasi, jadi rumah warga untuk penanganan lebih lanjut," ujar Rohmat, saat dihubungi detikJabar.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video 'Penampakan Buaya yang Bikin Resah Warga Sekitar Sungai Klurak':

[Gambas:Video 20detik]

(rfs/rfs)

Karawang -

Viral di media sosial, warga Rengasdengklok Kabupaten Karawang dihebohkan dengan kemunculan buaya yang berenang di got pemukiman warga, buaya itu diguga peliharaan yang lepas dari sangkar.

Warga Desa Rengasdengklok Utara, Ega (32) menuturkan buaya itu pertama kali ditemukan di sebuah got kecil di sekitar lingkungan rumahnya, pada Sabtu (4/1/2025), ia yang melihat buaya itu pantas memanggil warga lain untuk memastikan jika yang dilihatnya, adalah hewan predator.

"Saya lihat di got dekat rumah, kalau panjangnya kurang lebih 2 meter, karena saya penasaran tapi takut mendekat lalu saya panggil warga lain untuk memastikan kalau itu benar buaya," kata Ega saat dihubungi detikJabar, Minggu (5/1/2025).

Setelah banyak orang berkerumun buaya itu lantas bergerak menyusuri got, karena ketakutan, warga yang melihat juga panik karena ukurannya cukup besar.

"Kayanya buaya itu takut banyak orang jadi dia lari ngikutin saluran got, tapi karena ukurannya besar mungkin pergerakannya juga terhambat," kata dia.

Lantas diantara warga ada yang mecoba menangkapnya, dan kemudian mengikat dan mengamankan buaya tersebut, "Ada warga yang berani, buayanya diikat diamankan di rumah," imbuhnya.

Ega mengaku tak mengetahui dari mana asal buaya tersebut, namun mustahil ada buaya yang hidup dalam got sekecil itu, ia memperkirakan bahwa buaya itu merupakan piaraan warga di sekitar lingkungannya yang lepas.

"Asalnya dimana saya juga gak tahu, tapi sangat mustahil buaya hidup di got kecil, saya berpikir sepertinya ini (buaya) hewan peliharaan yang kabur dari sangkar pemiliknya," ucap Ega.

Penampakan buaya yang muncul di got warga Rengasdengklok Kabupaten Karawang Foto: istimewa

Buaya merupakan hewan predator liar, yang harusnya tidak dipelihara sembarangan. Atas kejadian ini, Ega meminta agar pihak berwenang untuk menyelidiki dan memeriksa apakah pemiliknya memiliki izin resmi untuk memelihara buasa.

"Kejadian seperti ini sangat berbahaya, saya yakin buaya ada pemiliknya, kami juga minta pihak berwenang untuk menyelidiki siapa pemiliknya, dan memeriksa izin terkait pengadopsian buaya tersebut," ujar dia.

Dihubungi terpisah, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang, Rohmat Ilyas, membenarkan adanya buaya yang berkeliaran di got permukiman warga Rengasdengklok Utara.

"Iya kemarin, buaya itu sudah dievakuasi, jadi rumah warga untuk penanganan lebih lanjut," ujar Rohmat, saat dihubungi detikJabar.

Rohmat mengaku belum mengetahui siapa pemilik buaya tersebut, namun buaya tersebut dalam penanganan lebih lanjut untuk diserahkan ke taman buaya, Blanakan, Kabupaten Subang.

"Kalau pemilik justru belum tahu, kalau buayanya dalam penanganan kita, akan kita serahkan nanti ke taman buaya di Blanakan," pungkasnya.

(yum/yum)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu memastikan dirinya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih rinci Ara menjelaskan, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut diproyeksi optimal menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," tegas Ateh.

Ateh menyatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mengkaji lanjutan persiapan perubahan proporsi tersebut.

Jakarta -

Di tengah pemukiman yang tenang di Surabaya, ada kafe dengan specialty coffee yang patut diacungi jempol. Seduhan magicnya dipadukan dengan cheesecake.

Membuka bisnis kafe tak harus selalu di tempat yang strategis. Berada menyempil di kawasan pemukiman juga tak ada salahnya. Bukan mustahil beberapa pengunjung justru memilih suasana yang lebih tenang.

Apalagi ketika mampu menghadirkan racikan kopi dengan kualitas yang patut diacungi jempol. Di Surabaya ada kafe specialty coffee yang lokasinya berhimpitan dengan pemukiman warga lokal, namanya Volks.

Di dalam rumah yang didesain semi industrial tersebut ada deretan biji kopi yang layak dicoba. Penyuka racikan kopi dengan susu yang kuat, sayang rasanya jika melewatkan menu Magic di sini.

Baca juga: Belum Makan Seharian, Ojol Ini Terharu Dapat Nasi Bungkus Gratis

Detail Informasi
Nama Tempat Makan	Völks
Alamat	Jalan Muhammad Haji Thamrin No.34, Surabaya
Instagram	@volkscoffeeid
Jam Operasional	Setiap hari, 08.00 - 21.00 WIB
Estimasi Harga	Rp 50.000/orang
Tipe Kuliner	Specialty Coffee
Fasilitas	Area parkir Toilet WiFi Makan di Tempat Bawa Pulang dll

Volks menawarkan suasana nyaman tanpa bising lalu lalang suara kendaraan yang mengganggu. Foto: detikcom/Diah Afrilian

Lokasi 'nyempil' di perumahan

Jika merujuk pada bahasa Jerman, Völks memiliki arti 'rakyat' atau mengacu juga pada sebuah komunitas. Rasanya istilah tersebut memang cocok untuk kafe yang lokasinya tak persis berada di pinggir jalan utama di Surabaya.

Völks menempati sebuah rumah dengan gaya bangunan semi industrial dengan sentuhan beberapa peralatan vintage di sudutnya. Ketika memasuki kafe ini rasanya hangat, nyaman, dan lebih tenang berkat lokasinya yang agak 'rumahan'.

Untuk menuju Völks, dari arah Jalan Darmo pertama-tama memasuki ruas Jalan Dokter Soetomo terlebih dahulu. Kemudian berbelok ke kanan setelah sekitar 350 meter menempuh ruas Jalan Muhammad Haji Thamrin. Völks berada di rumah nomor 34.

Pilihan kopi lokal hingga internasional

Pilihan kopinya beragam, ada yang lokal maupun impor. Foto: detikcom/Diah Afrilian

Ketika memasuki Völks, tim detikfood melihat tiga stoples kaca. Di antaranya menampung beberapa biji kopi lokal dari Gunung Arjuno Malang dan Megasari Ijen, Jawa Timur.

Selain kopi lokal, beberapa kopi impor yang didatangkan seperti dari Kabatunda Uganda, Thailand, hingga Costa Rica.

Pilihan kopi tersebut tersedia untuk pemesanan menu manual brew. Sementara untuk menu racikan kopi berbasis espresso menggunakan perpaduan biji kopi dari Bali, Flores, dan Aceh.

Seduhan magic dan cappucino yang menyegarkan

Seduhan magic dan cappucinonya menggunakan campuran biji kopi Bali, Flores, dan Aceh. Foto: detikcom/Diah Afrilian

Memilih untuk mencicipi racikan berbasis espressonya, ada dua menu yang kami pesan. Cappucino dan magic kami pilih untuk mencecap rasa espresso yang lebih kuat.

Harga per cangkir kopinya Rp 30.000an, tergantung jenis sajian dan campuran yang ingin ditambahkan ke dalam cangkir. Pada cangkir berisi cappucino, espressonya terasa lebih lembut dan berpadu tanpa memberikan rasa dominan yang signifikan.

Namun ketika menyeruput cangkir berisi magic, karakter espresso-nya tercecap kuat. Pada sesapannya terasa karakter brown sugary dan semburat kayumanis yang akan memenuhi mulut.

Perpaduan antara biji kopi robusta dan arabika pada espresso juga meninggalkan rasa asam pada ujung lidah. Namun jejak rasa yang ditinggalkan cukup bersih atau clean.

Pastry enak jadi pelengkap

Sebagai teman minum kopi ada Burnt Cheese Cake untuk pelengkapnya. Foto: detikcom/Diah Afrilian

Sementara menyeruput kopi yang segar di sini tak perlu khawatir tak ada pendamping yang cocok. Salah satu yang patut dicoba adalah Burnt Cheese Cake.

Harga pastry dan kue pendampingnya sendiri dibanderol Rp 30.000 - Rp 50.000. Untuk menyajikan menu pelengkap yang dipastikan kelezatannya Völks bekerja sama dengan SHU Artisan, produsen sourdough, kue, dan kue kering.

Saat disajikan, Burnt Cheese Cake diberi crumble di bagian bawah. Tekstur cheesecakenya sendiri padat dan lembut dengan rasa cream cheese yang kuat tetapi tidak menjadi dominan.

Sesuai dengan namanya, 'burnt', di bagian atasnya ada permukaan kue yang dipanggang dan ditorch hingga kecokelatan. Saat disuap bersamaan, antara adonan cheese cake, crumble, dan permukaannya yang agak gosong memiliki perpaduan tekstur yang baik.

Renyah dan lembut serta rasanya yang asin khas keju cocok dipadukan bersama secangkir magic. Setelah dibasuh dengan kopi, membuat mulut terasa bersih tidak meninggalkan jejak berlemak pada rongga mulut seperti menyantap kue yang terlalu berlebih kandungan lemaknya.

Ingin tempat makan atau produk Anda direview oleh detikfood? Kirim email ke foodreview@detik.com.

(dfl/adr)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Menurutnya usulan ini cocok dengan konsep gotong royong yang pemerintah usung untuk pembangunan rumah.

Usulan pembangunan rumah berbasis komunitas itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

"Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong," kata Wamen PKP Fahri Hamzah dalam rapat bersama Anggota HUD Institute di Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Kehadiran RT dan RW pada setiap wilayah dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni, lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah," ujar Fahri.

Fahri menegaskan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan terkait penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," ujarnya.

Lalu, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022. Jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," jelas Encep.

Namun dengan angka persentase yang besar tersebut, menurutnya terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria rumah yang layak, seperti didirikan di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Encep perumahan berbasis komunitas sudah ada yang berjalan dan berhasil diterapkan. Salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membuat desain penataan kawasan dan hunian layak.

Hal ini disampaikannya ketika melakukan pertemuan dengan Ansar Ahmad di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Jelas Fahri, bila desain penataan kawasan dan hunian telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, maka pemerintah pusat bisa memberikan bantuan terkait investasi.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita Pemerintah Pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin Pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Fahri, dikutip dari keterangan resmi.

Menurut Fahri, Kepri merupakan daerah yang strategis karena dekat dengan Singapura, sehingga berpotensi menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," lanjut Fahri.

Sementara Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan.

Pasalnya, semakin banyak pendatang dari berbagai daerah yang tinggal di Kepri.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," tutur Ansar Ahmad.

JAKARTA - Dukung program pembangunan 3 juta rumah, Perum Perumnas terus berperan aktif dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya, pengembangan perumahan yang konsep green living di Kabupaten Bandung.

Konsep itu sudah pula dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Pengembangan proyek Samesta Pasadana ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholders terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dengan program bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), Kementerian PKP turut mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek pada Minggu (29/12/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dikutip Kamis (2/1/2024).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas. Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR. Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien. Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Mataram -

Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeklaim maraknya pembangunan perumahan di lahan pertanian di Lombok Barat sudah sesuai izin pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Ketua REI NTB, Heri Susanto, Kamis (2/1/2025).

Menurut Heri, pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, soal maraknya pembangunan perumahan di lahan sawah bukan barang baru di Pulau Lombok.

"Wamen sedih karena banyak lahan sawah jadi perumahan. Itu kan yang membuat tata ruang itu kan pemerintah. Sementara pengembang mengikuti aturan pemerintah," tegas Heri.

Heri mengatakan pembangunan perumahan di daerah penyangga Kota Mataram, seperti di Kecamatan Labuapi, Gunungsari, dan Kediri tidak bisa terelakkan. Karena ketiga daerah itu menjadi penyangga pengembangan Kota Mataram.

"Kalau mau buat rumah di gunung siapa yang mau? Artinya, pengembang menunggu solusi tata ruang dari pemerintah," ujar Heri.

Heri juga menanggapi soal wacana Fahri Hamzah soal pembangunan rumah susun di Kota Mataram. Dari survei yang dilakukan REI, banyak masyarakat di NTB trauma gempa 2018.

"Saya pikir itu ide bagus, tetapi harus lihat history. Lombok itu belum hilang dari ingatan orang soal gempa. Belum berani tinggal di rumah susun," ungkap Heri.

Sejauh ini, Heri berujar, semua pengembang tidak pernah berbicara permodalan kepada kredit pemilik rumah (KPR). Sebab, modal pembangunan berasal perbankan.

"Jadi ada dua masalah yang harus segera diatasi. Pertama soal waktu akad pengajuan serta meminta perbankan memberi solusi agar semua masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) layak dapat bantuan di perbankan," ujar Heri.

Selain itu, REI NTB juga mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera memutihkan pinjaman petani dan nelayan agar bisa mengajukan perumahan subsidi demi suksesi program 3 juta rumah di NTB.

"Dari 10 MBR itu ada 6 tidak memenuhi syarat pengajuan di perbankan. Ini juga menjadi masalah bagi calon KPR kita," jelas Heri.

Sebelumnya, Wamen PKP, Fahri Hamzah, mengaku sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kita ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat sore (27/12/2024).

(iws/gsp)

Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Ara menyatakan pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Untuk itu Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.

Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025.

"Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.

Dia mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mereview persiapan perubahan proporsi tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Tanggamus -

Kawanan gajah liar masuk ke permukiman dan menyerang rumah-rumah warga hingga rusak parah di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Dilansir dari detikSumbagsel, peristiwa tersebut diketahui terjadi di Blok 4 Reg 39 Kecamatan Bandar Negeri Semuong, Tanggamus, pukul 00.15 WIB dini hari tadi. Dari video yang beredar, terlihat sejumlah rumah milik warga yang terbuat dari kayu mengalami kerusakan.

Kapolres Tanggamus, AKBP Rivanda mengatakan bahwa kejadian itu terjadi tadi malam. Dia menyebut ada 7 rumah warga yang mengalami rusak berat.

"Tadi malam kawanan gajah liar kembali masuk ke wilayah pemukiman warga. Ada 7 rumah semi permanen milik warga yang mengalami rusak berat," katanya, Kamis (2/1/2025).

Rivanda menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi konflik hewan ini.

"Tadi saya habis rapat bersama beberapa pihak, ada TNI, TNBBS, BKSDA dan pemerintah daerah tentunya. Kami rapat membahas penanganan gajah ini," ucapnya.

Rivanda mengaku tidak ada korban jiwa saat kejadian tersebut karena beberapa warga menyelamatkan diri saat kawanan gajah mendekat.

"Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, mereka langsung menyelamatkan diri saat gajah-gajah itu mulai mendekati pemukiman," pungkasnya.

(dhm/dhm)

JAKARTA, KOMPAS.com - Tawuran antar warga kembali pecah di depan Mall Bassura, Jalan Jenderal Basuki Rachmat, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Kamis (2/1/2024).

Insiden ini dipicu oleh tembakan kembang api yang mengarah ke rumah warga, yang kemudian memicu ketegangan di antara warga setempat.

Yuyun (30), seorang pedagang mainan di Pasar Gembrong, mengungkapkan bahwa suara kembang api tersebut memicu balasan dari warga hingga pukul 01.00 WIB.

"Tiba-tiba ada suara kembang api, lalu saling balaslah antarwarga hingga pukul 01.00 WIB," ujarnya saat ditemui di lokasi tawuran.

Menurut Yuyun, tawuran sempat berhenti, namun kembali terjadi setelah sebuah motor dibakar.

"Pukul 01.30 berhenti, saat itu orang-orang lagi pada nongkrong tiba-tiba ada yang bakar motor warga. Yang dari sana (warga samping Bassura), mungkin enggak terima, akhirnya diserang lagi," jelasnya.

Akibat tawuran tersebut, seorang warga dilaporkan meninggal dunia dan segera dilarikan ke rumah sakit.

"Yang meninggal dengar-dengar dari RW 6 Cipinang Besar, Jatinegara," tambah Yuyun.

Yuyun juga menyatakan bahwa tawuran tersebut dihentikan oleh pihak kepolisian menggunakan gas air mata.

"Enggak ada yang diamankan, cuma dibubarkan saja pakai gas air mata sih," pungkasnya.

Ia menambahkan bahwa tawuran seperti ini telah terjadi setiap tahun, biasanya dipicu oleh dendam lama.

"Ya setiap tahun, awal tahun atau pas pergantian tahun," tuturnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary mengonfirmasi bahwa satu orang meninggal dunia akibat tawuran tersebut.

"Menerima informasi tentang adanya orang meninggal karena tawuran di RS Premier Jatinegara sekitar pukul 02.00 WIB," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Ade menjelaskan bahwa petugas Polres Metro Jakarta Timur dan Polsek Jatinegara segera mengecek korban yang berada di IGD.

Berdasarkan keterangan pihak rumah sakit, korban diantar oleh temannya yang mengaku menjadi korban pembegalan.

"Korban masuk ke RS Premier Jatinegara pukul 00.55 WIB dengan diantar oleh saksi E yang menurut keterangannya orang tersebut adalah korban begal," ungkapnya.

Namun, pukul 01.05 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga.

"Dinyatakan meninggal dunia oleh dokter jaga pukul 01.05 WIB. Sekitar pukul 04.00 WIB jenazah korban dibawa ke RS Polri guna pemeriksaan lebih lanjut," tutup Ade.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyulap Wisma Atlet Kemayoran menjadi hunian aparatur sipil negara (ASN).

Ara mengatakan rumah susun (rusun) itu tengah dalam proses revitalisasi. Sebagian unit nantinya bakal disewakan untuk para abdi negara, termasuk pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Karena rusun ini punya sejarah panjang, kalau bisa salah satu gedungnya juga bisa ditempati oleh orang-orang yang berjuang untuk negara ini, seperti para pegawai KPK," katanya dalam rilis resmi, Selasa (31/12/2024).

Bahkan, Menteri Ara menegaskan sudah mengusulkan ide ini kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut akan ada satu tower khusus untuk tempat tinggal pegawai KPK di Wisma Atlet Kemayoran.

Anak buah Prabowo itu juga menekankan pentingnya perawatan rusun. Ara mengatakan tugas Kementerian PKP bukan hanya memudahkan dan memurahkan perumahan atau hunian bagi rakyat.

"Juga harus bertanggung jawab dalam merawat aset-aset yang telah dibangun, serta mengedukasi calon penerima manfaat yang akan mengelola rusun. Untuk itu, menurut saya perawatan dan pemanfaatan sangat penting untuk diperbaiki ke depan," jelasnya.

Rusun Wisma Atlet memang punya sejarah panjang. Beberapa momen penting pemanfaatannya, antara lain untuk peserta Asian Games 2018 dan Asian Para Games 2018, penanganan covid 19, sampai penginapan pengamanan pemilu.

Ara berjanji akan memonitor setiap bulan progres revitalisasi rusun tersebut. Ia menegaskan bakal datang langsung ke lokasi setiap tanggal 22 per bulannya.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian konstruksi sesuai target rencana di dalam kontrak. Penyelesaian revitalisasi Wisma Atlet ini ditargetkan kelar pada April 2025.

Revitalisasi dimulai sejak 26 Agustus 2024 lalu dengan nilai kontrak Rp367 miliar. Direktur Rumah Susun Aswin Grandiarto Sukahar mengatakan progres fisik revitalisasi Rusun Wisma Atlet sudah 66 persen.

Ada 7.426 unit yang direvitalisasi. Ia merinci 1.932 unit bakal dimanfaatkan untuk ASN, mulai dari Blok C2 Tower 9, Tower 8, dan Tower 10.