desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan konsep desain rumah Lippo Group cocok untuk rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ara meminta agar desain rumah Lippo Group bisa dijadikan contoh bagi pengembang rumah bersubsidi yang ingin membangun hunian di lahan terbatas namun memiliki desain menarik.

"Jadi izin, saya sekarang sebagai pemerintah sehingga kepentingan negara dan rakyat nomer satu. Jadi desain-desain ini kalau bagus, boleh tidak saya gunakan buat masyarakat berpenghasilan rendah," ujarnya di Legok, Kabupaten Tangerang pada Sabtu.

Pertanyaan yang disampaikan Menteri PKP tersebut pun dijawab langsung oleh CEO Lippo Group James Riady. Menurutnya program pembangunan rumah sangat penting untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Sangat boleh!. Kita kagum keinginan Pak Presiden Prabowo, untuk memajukan bangsa, mensukseskan bangsa melalui bahwa tidak ada orang yang di bawah garis kemiskinan dan program besar ini adalah program perumahan," kata James Riady.

Menurut Ara, dengan adanya desain rumah yang menarik di atas lahan yang terbatas serta kawasan lingkungan perumahan yang tertata dengan baik, diharapkan mampu menjadi hunian yang nyaman bagi masyarakat termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin masyarakat Indonesia dapat memiliki hunian yang layak dan sehat sehingga semakin berkualitas hidupnya.

Menurut dia, Program 3 Juta Rumah merupakan perjuangan bersama untuk membangun rumah bagi rakyat sehingga membutuhkan sinergi dan kolaborasi dari semua pihak.

Kolaborasi juga dibutuhkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan rumah rakyat serta pembiayaan perumahan yang meringankan masyarakat.

Dia juga menyampaikan bahwa upaya membangun rumah bagi rakyat merupakan perjuangan yang harus dicapai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong dari seluruh pemangku kepentingan terkait.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) masih mampu membiayai program makan bergizi gratis (MBG) meski mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun pada awal 2025.

Menurutnya, pemerintah tetap optimistis kondisi fiskal akan membaik dalam beberapa bulan ke depan seiring dengan peningkatan penerimaan negara.

Airlangga menjelaskan defisit APBN masih berada dalam batas aman sesuai dengan yang telah dirancang dalam kebijakan fiskal 2025.

Menurutnya, tren penerimaan negara cenderung meningkat pada Maret, terutama karena adanya pelaporan pajak tahunan yang secara historis berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

"Ya, ini kan baru dua bulan. Jadi kita sudah melihat bahwa Maret diharapkan bisa lebih tinggi lagi. Karena memang secara natural biasanya Maret lebih tinggi. Karena itu nutup laporan perpajakan," ujar Airlangga di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain dari pajak, ia menyebut pemerintah juga mengandalkan pendapatan dari beberapa sektor lainnya untuk menutupi defisit, seperti penerimaan dari mineral dan batu bara, cukai, serta berbagai sektor lainnya.

"Tentu dari penerimaan," kata ujarnya.

APBN tekor alias defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit terjadi karena pengeluaran besar di awal tahun. Dia menyebut pembiayaan anggaran tercapai Rp220,1 triliun per Februari.

"Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (13/3).

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran sebesar Rp171 triliun untuk program MBG pada 2025. Angka itu bengkak dibandingkan yang awalnya ditetapkan sebesar Rp71 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan anggaran membengkak karena target penerima MBG yang bertambah dari 17,9 juta orang menjadi 82,9 juta orang.

"Bapak Presiden telah memberikan instruksi agar target penerima manfaat ini dimaksimalkan pada 2025 sehingga bisa mencapai Rp82,9 juta orang. Untuk itu, kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi mencapai Rp171 triliun. Ini akan disiapkan," ujar Suahasil.

Adapun realisasi anggaran pelaksanaan MBG hingga 12 Maret 2025 telah mencapai Rp710,5 miliar untuk 2,05 juta penerima. Riniciannya siswa pra SD sebanyak 111.127 orang, siswa SD/MI sebanyak 912.023 orang, siswa SMP/MTS sebanyak 578.465 orang.

Jakarta (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berfokus menjalankan empat program percepatan (Quick Win)yang meliputi dukungan terhadap makan bergizi gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis (PKG), program tenaga kerja migran, dan perumahan layak huni dan terjangkau.

"Kita sudah menandatangani beberapa memorandum of understanding (MoU), MoU ini semua terkait dengan empat Quick Win Kadin. Pertama adalah mendukung makan bergizi gratis, karena kita merasa niat dan tujuan daripada program ini sangat baik untuk mensejahterakan masyarakat luas," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Dengan demikian Kadin berpartisipasi untuk membangun proyek percontohan, sebelum 17 Agustus, supaya bisa ikut membuat dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).

Berikutnya adalah PKG di mana Kadin melihat bahwa program ini adalah program yang sangat besar dan bisa melakukan deteksi dini dari kesehatan serta ujungnya tentu bisa menghemat pembiayaan pengobatan dan bisa membuat ekonomi lebih produktif.

"Ketiga yakni program perumahan layak huni dan terjangkau, kita sudah mulai dari beberapa hari yang lalu dan kita akan tingkatkan kesempatan ini dengan teman-teman Kadin Provinsi, bahkan juga dengan teman-teman BUMN yang memiliki lahan yang bisa dimanfaatkan," katanya.

Kemudian yang terakhir adalah program tenaga kerja migran. Kadin merasa tenaga kerja migran adalah ekspatriat dan pahlawan devisa negara sehingga Kadin melihat ada 1,5 juta backlog tenaga kerja yang masih dilatih terutama perawat dan pelayan.

"Dan ini kita melihat suatu hal yang ingin kita fokuskan dalam waktu singkat," ujar Anindya.

Sebelumnya disampaikan, pihaknya siap mendukung program MBG dengan membangun 100 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi yang akan dibangun sebelum 17 Agustus 2025.

Ia melanjutkan pemerintah telah menaikkan jumlah SPPG yang semula 11 ribu menjadi 30 ribu.

Maka dari itu, Anindya berharap para pengusaha juga dapat terlibat untuk memasok bahan baku yang dibutuhkan untuk menu MBG melalui komoditas pangan seperti cabai hingga sektor ternak.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP temui Mendikdasmen pekan depan bahas rumah subsidi guru

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan segera menemui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada pekan depan untuk membahas rencana pembangunan rumah subsidi untuk guru.

"Ya, tanggal 20 Maret ini, pekan depan saya mau datang ke kantor beliau ya," kata Maruarar Sirait di Jakarta, Jumat (14/3).

Nantinya rumah subsidi untuk guru akan berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Kita memang mempersiapkan rumah subsidi, FLPP, 20 ribu rumah untuk guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, itu menjadi prioritas," kata Maruarar Sirait.

Program ini merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar memiliki rumah.

Pihaknya belum menentukan wilayah yang akan diprioritaskan untuk membangun rumah subsidi guru.

"Justru itu lagi bandingkan dengan datanya. Kan yang paling tahu itu kan beliau (Mendikdasmen) kan? Justru saya membutuhkan itu di mana tempatnya, by name, by address. Ini ujungnya data juga, supaya tepat sasaran," kata Maruarar Sirait.

Pemerintah mewacanakan akan membangun 20.000 rumah subsidi bagi para guru untuk memastikan lokasi mengajar mereka tak jauh dari tempat tinggal, sehingga guru bisa lebih fokus mengajar murid-muridnya.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujar Mendikdasmen Abdul Mu’ti pada Jumat (7/3).