JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menunjukkan perannya dalam menyukseskan Program Pemerintah 3 Juta Rumah.

Sebagai salah satu bank pelaksana utama untuk skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), BRI menargetkan penyaluran pembiayaan untuk 17.701 unit rumah subsidi pada tahun 2025.

Program 3 Juta Rumah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum memiliki tempat tinggal. Program ini mencakup pembangunan rumah di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, guna mengurangi ketimpangan akses terhadap perumahan yang layak.

Sebagai bagian dari kontribusinya, BRI menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebesar Rp2,92 triliun melalui skema FLPP dan Tapera pada 2025. Langkah ini diharapkan mampu memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk memiliki hunian pertama dengan angsuran yang terjangkau.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani menegaskan bahwa langkah ini merupakan wujud nyata dukungan BRI terhadap agenda pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

?BRI percaya bahwa program ini adalah langkah strategis untuk memberikan hunian yang layak sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dukungan BRI sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia untuk menciptakan pembangunan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,? ujarnya.

BRI berkomitmen untuk terus memperkuat perannya dalam mendukung pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inisiatif ini mencerminkan dedikasi BRI dalam mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata di seluruh penjuru negeri, serta selaras dengan Asta Cita Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menapaki 100 hari kerja, khususnya Asta Cita ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Kementerian BUMN RI pun berupaya mempercepat implementasi Asta Cita tersebut. Menteri BUMN RI Erick Thohir menyebut, pihaknya telah melakukan berbagai inisiasi untuk mempercepat program prioritas nasional, Erick menekankan untuk mewujudkan Asta Cita tersebut diperlukan kolaborasi yang efektif dan efisien melalui berbagai pihak.

Jakarta (ANTARA) - Kunjungan program unggulan pemerintah (government flagship program visit) terkait program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu agenda dalam penyelenggaraan Mandiri Investment Forum (MIF) 2025.

Terdapat sejumlah rangkaian dalam Mandiri Investment Forum 2025 yang kali ini bertemakan “Nourishing Future Growth”, yaitu Site Visit pada 10 Februari, Macro Day Conference pada 11 Februari, serta Corporate Day pada 12-14 Februari.

“Kami akan membawa investor berkunjung untuk melihat kegiatan operasional dapur umum untuk program makan siang bergizi. Selain itu, kami juga akan berkunjung ke program 3 juta rumah murah,” ucap Direktur Mandiri Sekuritas Silva Halim di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kedua program tersebut diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor pangan, konsumsi, retail, infrastruktur, dan lainnya.

Dengan timing pelaksanaan MIF 2025 di awal periode pemerintahan baru yang memiliki program-program strategis yang menarik, ia optimis bahwa hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan pasar modal dan investasi di Indonesia.

“Hadirnya pemerintahan baru dan juga fundamental ekonomi yang kuat akan membawa angin segar bagi para investor yang berminat berinvestasi di Indonesia,” kata Silva.

Selain kunjungan ke program-program unggulan pemerintah, MIF 2025 juga memiliki dua Site Visit track lain yang dapat dipilih oleh para investor yang hadir, yakni consumer and retail visit track dan digital infrastructure visit track.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan bahwa penyelenggaraan Mandiri Investment Forum merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan investasi di Indonesia.

Apalagi, kini kompetisi antarnegara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin tinggi dalam mendapatkan aliran modal asing.

“Ini menjadi salah satu komitmen Bank Mandiri untuk selalu berperan serta berkontribusi mendukung program pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi amat erat kaitannya dengan kinerja investasi sebagai faktor pendukung dan mesin penggerak ekonomi, terutama investasi dari luar negeri.

“Jadi di saat memang kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tentu saja kita menginginkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi,” kata Andry.

Ia menuturkan bahwa hingga Selasa pagi, sudah terdapat 14 ribu peserta yang mendaftar untuk mengikuti gelaran MIF 2024 secara daring, mengingat undangan luring hanya terbatas bagi 750 peserta.

“Jadi, kami masih ada sekitar 3 minggu kurang lebih ya, mungkin akan touch (menyentuh) di atas 20 ribu peserta online,” imbuhnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah pamerkan program 3 juta rumah dan makan bergizi di MIF 2025

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan agar PT Perum Perumnas membangun perumahan bertingkat alih-alih rumah tapak. Menurutnya, pemetaan bangunan harus akurat lantaran ketersediaan tanah terbatas di Indonesia.

Tanah yang terbatas itu terdapat lahan produktif seperti pertanian dan kawasan hutan yang dilindungan. Apalagi, ada kawasan industri yang meningkat selaras dengan dorongan investasi.

"Selalu saya tekankan ke Perumnas kita jangan terjebak landed house lagi karena ingat 70 persen wilayah Indonesia itu laut, kita hanya 30 persen darat," dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Tak terbatas di perkotaan, ia juga mengatakan sudah ada business model di Perumnas, sehingga membangun perumahan di kawasan lainnya berupa bangunan bertingkat.

"Jangan terpikir gara-gara ini titiknya di sebuah tempat yang mungkin tidak diperkotakan kita tidak bangun yang namanya tentu perumahan yang bertingkat," katanya.

Selain itu, Erick juga menekankan agar perumahan bertingkat harus memiliki infrastruktur dan utilitas yang memadai. Mulai dari jalan, listrik, hingga air harus tersambung ke perumahan tingkat tersebut. Hal itu dipastikan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah.

Erick mengaku beberapa kali melihat di daerah, perumahan yang dibangun oleh Perumnas tidak dibukakan akses jalan. Ia tak ingin hal itu terulang kembali.

"Semua penugasan harus transparan, dan komitmen dari masing-masing yang menugaskan juga harus tertera black and white kapan jalannya ditembuskan kapan tentu kita support listrik dan lain-lain. Jadi benar-benar good corporate governance-nya kita jaga, bukan hanya bangun-bangun hanya visual hanya penampakan, nggak mau, itu yang kita tentu perbaiki dari Perumnas," tutur Erick.

Kemudian, Erick juga mendorong Program 3 Juta Rumah dengan pengadaan perumahan berbasis transit oriented development (TOD). Salah satunya dengan membangun perumahan dekat bandara untuk mengakomodasi pekerja di tempat tersebut.

Menurutnya, hal tersebut dapat meningkatkan percaya diri masyarakat untuk memiliki rumah dengan akses mumpuni ke transportasi publik. Ia mencontohkan pembangunan perumahan bisa di kawasan Batuceper ataupun hunian di antara pusat kota dengan bandara lainnya.

"Kita juga tadi bisa bangunkan fasilitas perumahan yang lebih dekat dari airport, juga mengurangi beban transportasi mereka. Ini ekosistem yang kita harus dukung, antar perumahan dan transportasi ini menjadi sebuah kesatuan solusi," imbuhnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta -

Kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk di Jl Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Ratusan bangunan hingga barang-barang ludes terbakar api.

Namun ada satu musala di RT 01 RW 04 dengan sejumlah barang di dalam yang masih utuh. Musala itu berdiri hanya beberapa meter dari titik awal mula api menyebar.

Musala itu hanya dipisahkan gang sempit dengan lokasi awal kebakaran yang kini dipasang garis polisi. Seorang warga bernama Sucipto Yowono (64) mengatakan musala yang diberi nama Al-Hasanah itu masih berdiri di tengah semua bangunan ludes dibakar api.

Bagian yang terbakar di musala itu hanya pintu, jendela, dan atap, sedangkan bagian dalamnya masih utuh. Dia mengaku terkejut saat pertama kali melihat itu.

"Yang masih utuh sound system, AC habis enam unit atas-bawah. Terus Alquran juga masih utuh sama lemarinya, tuh kelihatan. Malah nggak kecium sama sekali sama api," kata Sucipto di lokasi, Selasa (21/1/2025).

Kebakaran di Jl Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, ada musala dan Al-Qur'an di dalamnya yang aman. 21 Januari 2025. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

"Secara tidak langsung memang namanya tempat ibadah pasti dilindungi, alhamdulillah," sambung dia.

Sucipto menganggap hal itu sebagai mukjizat yang ditunjukkan di tengah bencana. Sedangkan api berkobar sangat besar saat kebakaran itu berlangsung.

"Padahal api begitu besarnya menjilat tiang sampai hangus. Tapi Al-Qur'an alhamdulillah, sedikit pun nggak ada yang kena. Atasnya itu hampir kebakar, tapi lemari utuh itu. Sebelah lemari ada kaca, kacanya jendela itu hancur semua. Ya Allah itu kebesaran Allah," ungkapnya.

Sucipto Yowono (Taufiq Syarifudin/detikcom)

Mengetahui musala itu masih berdiri, Sucipto dan sejumlah warga lain bakal menggunakannya untuk tempat pengungsian sementara. Dia juga mengaku bersyukur masih ada musala yang bisa buat berteduh.

"Senang banget masih ada tempat perlindungan. Saya berencana nginep di musala aja. Karena kalau di luar kepanasan, kehujanan," kata dia.

Kebakaran di Jl Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, ada musala dan Al-Qur'an di dalamnya yang aman. 21 Januari 2025. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

Seperti diketahui, insiden kebakaran terjadi pukul 00.35 WIB. Sebanyak 543 rumah di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong hangus dilalap api.

Kini warga mengungsi di Polres Metro Jakarta Pusat. Sedangkan sebagian sedang tidur di tenda yang didirikan di Jl Kemayoran Gempol.

(dnu/dnu)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran Rp 48,8 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur selama lima tahun ke depan.

Persetujuan ini diambil dalam rapat yang diikuti oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo.

"Tadi Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan dan menegaskan bahwa sudah di-approve anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN itu Rp 48,8 triliun untuk lima tahun ke depan," kata AHY seusai rapat di Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2025).

AHY menuturkan, pengalokasian anggaran menegaskan komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Adapun pada saat ini, pembangunan IKN tahap pertama periode 2022-2024 kawasan inti pusat pemerintah (KIPP) sudah selesai.

Ada sejumlah proyek infrastruktur yang sudah selesai 100 persen, ada pula yang masih berlanjut.

"Jadi perlu diketahui bahwa sesuai arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, pembangunan IKN ini akan kita lanjutkan, tentu mengikuti timeline dan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya," kata AHY.

Setelah mengelokasikan dana, pemerintah akan mengawal ketat pembangunan, utamanya agar mampu selesai tepat waktu.

Di sisi lain, AHY juga akan kembali meninjau pembangunan IKN seiring dengan permintaan Presiden Prabowo agar IKN mampu menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.

Ibu kota politik ini memungkinkan pembangunan di IKN meliputi fasilitas lembaga legislatif dan yudikatif.

"Kita akan lakukan review kembali ada penyesuaian di sana-sini secara teknis, dan pada saatnya nanti kita sudah bisa melanjutkan pembangunan, dan mudah-mudahan bisa mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan nanti," kata AHY.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengumumkan bahwa pemerintah akan membebaskan biaya urus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung yang dulunya IMB), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk pembelian rumah. Relaksasi ini diberikan khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Hal itu disampaikan Ara usai mengikuti ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/1/2025). Ara menegaskan bahwa Prabowo meminta Kementerian PKP untuk membuat kebijakan yang bisa langsung dirasakan rakyat kecil.

"Presiden minta diumumkan sekarang. Pertama sesuai arahan Presiden Pak Prabowo kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkrit yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," terangnya.

Ara menjelaskan, pihaknya telah bekerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri yang akan membuat Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB itu sudah ditindaklanjuti oleh 180 Kepala Daerah untuk membuat peraturan kepala daerah.

Perkada tersebut salah satunya membuat Aturan agar PGB Rp 0 khusus untuk MBR. PBG sendiri merupakan perubahan dari IMB, yang proses pengurusannya lebih cepat dari 45 hari menjadi 10 hari.

"Kedua bagaimana BPHT, biasanya itu 5%. Atas arahan Presiden menjadi 0%. Jadi tidak bayar, gratis dan itu buat rakyat kecil," tambahnya.

Ketiga, lanjut Ara, pemerintah membebaskan pengenaan PPN untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan itu. Dulu nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0, PBG-nya 0," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Desember 2024 pemerintah sudah memberikan sedikit informasi mengenai penghapusan retribusi PBG dan BPHTB untuk MBR. Namun saat itu prosesnya masih Dalam pembuatan aturan.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa aturan tersebut mulai berlaku pada Januari 2025. Lalu Aturan tersebut diturunkan ke dalam Perkada yang ditargetkan selesai pada Desember 2024.

"Dalam waktu satu bulan Perkada selesai. (Desember) selesai. (Dilaksanakan?) Langsung," kata Tito di Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/11/2024).

Tito melanjutkan, jika aturan ini sudah berlaku maka akan terus diterapkan hingga ada aturan baru yang mencabutnya.

"Untuk SKB ini berlaku jadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Perkada, berlaku terus sampai nanti ada pencabutan. Maka tadi saya sampaikan kepada teman-teman daerah, hati-hati. BPHTB, pembebasan BPTB dan PBG hanya untuk program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah," tuturnya.

(das/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap rencana pemerintah meninjau ulang kinerja investor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Hal ini menyusul temuan lambatnya proses pembangunan proyek swasta di sana.

Pria yang akrab disapa Ara ini menjelaskan, saat ini banyak groundbreaking proyek sudah dilakukan di IKN, namun proyek yang diteruskan pembangunannya sedikit. Oleh karena itu pemerintah akan menanyakan komitmen swasta yang berinvestasi di IKN.

"Tadi kita diskusi panjang soal bagaimana peranan swasta di IKN. Karena yang groundbreaking banyak tapi yang membangun sedikit. Tadi saya sudah diskusikan, Pak Bas (Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono) juga setuju, direview yang sudah groundbreaking," katanya usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

"Pengusaha yang memang sudah groundbreaking tapi mungkin tidak jadi atau tidak cepat membangun supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak. Nanti akan diberikan kepada yang memang serius mau membangun. Sehingga kesempatan itu juga jadi produktif waktunya," tambah dia.

Menurutnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah memberikan arahan agar swasta harus diutamakan untuk membangun IKN. Dengan catatan harus ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi para investor demi mengebut pembangunan di IKN.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya dikasih kesempatan 1,5 tahun tapi ditanya saja satu-satu direview supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Pak Prabowo supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN, terutama yang serius," imbuhnya.

Jika tidak menyanggupi maka proyek tersebut akan diberikan ke investor lain yang mumpuni. Ara menilai hal itu diperlukan sesuai arahan Prabowo.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline waktunya kapan. Kalau nggak ada ya sudah berarti diberikan kesempatan ke yang lain. Kalau nggak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada waktu deadlinenya," tutupnya.

(acd/acd)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan bahwa Wisma Atlet Kemayoran, Pademangan, Jakarta Utara bakal dialih fungsikan menjadi rumah susun atau rusun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, kata Ara, menekankan bahwa alih fungsi ini bakal berlaku dan ASN mulai dapat menempati rumah susun tersebut pada April 2025.

Ara melanjutkan instansinya telah menyiapkan tiga tower Wisma Atlet Kemayoran menjadi rusun yang tak hanya untuk ASN, tetapi juga diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Rp8 juta per bulan.

“Baru tiga tower yang kami bicarakan. Kalau tiga tower itu April selesai, itu paling lama ya,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Lebih lanjut, Ara mengatakan instansinya telah berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi karena kedudukan Wisma Atlet saat ini berada di bawah naungan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

Sekadar informasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun wisma atlet sebanyak 10 tower yang terdiri dari tiga tower di Blok C-2 seluas 135.000 meter persegi dan tujuh tower di Blok D-10 seluas 333.700 meter persegi di kawasan Kemayoran.

Pembangunan wisma atlet di Kemayoran sudah dimulai sejak tanggal 17 Maret 2016 lalu, dengan nilai kontrak sekitar Rp3,7 Triliun yang dilaksanakan tahun 2016-2017. Kawasan Kemayoran Blok C-2 dan Blok D-10 merupakan aset milik negara atas nama Kementerian Sekretariat Negara.

Blok C-2 dibangun tiga tower dengan jumlah total 1.932 unit dan Blok D-10 dibangun tujuh tower dengan jumlah total 5.494 unit. Rusun yang dibangun ini merupakan tipe 36 dengan fasilitas dua kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan tempat cuci jemur.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa telah terdapat sejumlah lokasi sebagai lahan pembangunan 1 juta rumah hasil investasi dari Qatar.

Maruarar membenarkan bahwa wilayah di Kalibata seluas 24 hektare yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks perumahan DPR RI menjadi salah satunya.

“Dari Setneg itu saya sudah sampaikan kepada Kementerian Sekretaris Negara, arahan dari Bapak Presiden di Kemayoran, di sekitar GBK dan di Kalibata, khususnya bekas perumahan DPR,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/1/2025).

Kemudian, Ara melanjutkan bahwa Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir juga membuka pintu bagi investor Qatar untuk dapat memfungsikan lahan milik perusahaan pelat merah sebagai lokasi proyek 1 juta rumah rakyat.

“Dari BUMN, saya sudah sampaikan sama Pak Erick langsung tolong disiapkan 1 dari Kereta Api, 2 dari Perumnas, 3 dari PTB, PTB. Kemudian dari Pak Nusron juga, Pa Nusron sudah sangat lengkap, sudah menyiapkan data-datanya, ada berapa ribu hektare itu, ada berapa titik, sudah dikasih datanya. Jadi tinggal kita rapat kordinasi,” imbuhnya.

Termasuk, Ara mengatakan telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar tanah-tanah sitaan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga menjadi lokasi pembangunan dan juga kejaksaan yang selama ini telah banyak menyita hunian di daerah Banten.

“Itu kan nanti masuk ke Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah, supaya nanti sesuai arahan Presiden kan ini kerjasamanya G to G, Government to Government. Jadi mereka bawa uang dan kita menyiapkan lahannya,” pungkas Ara.

Denpasar -

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mendorong percepatan layanan persetujuan bangunan gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan PBG secara gratis itu bertujuan untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Mahendra saat mengunjungi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Badung di Puspem Badung dan MPP Gianyar di Blahbatuh, Gianyar, pada Selasa (21/1/2025). Ia menegaskan proses penerbitan PBG bagi MBR maksimal sepuluh hari kerja setelah dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

"Pemprov Bali mendukung penuh program ini dan kami akan terus berupaya memperbaiki layanan serta mempercepat fasilitasi warga yang benar-benar membutuhkan izin PBG," ujar Mahendra dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Selasa.

Pada kesempatan itu, Mahendra memuji layanan MPP Badung yang menurutnya cepat dan inovatif. Ia pun sempat menyimak langsung simulasi dari input data hingga penerbitan PBG yang memerlukan waktu kurang dari 20 menit saat dokumen sudah lengkap.

"Ke depannya, kami akan terus mendorong percepatan layanan PBG bagi MBR sehingga lebih banyak masyarakat yang bisa terlayani," ujarnya.

Kepala DPMPTSP Badung, I Made Agus Aryawan, mengungkapkan terdapat sekitar 30 instansi layanan publik di MPP Badung. Termasuk imigrasi, pajak, BPJS, BNN, Taspen, hingga perwakilan Bapenda Provinsi Bali. Ia juga menggunakan Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk mempercepat proses pelayanan.

Setelah dari Badung, Mahendra Jaya bertolak ke MPP Gianyar. Dalam kunjungan tersebut, ia mengapresiasi fasilitas seperti ruang bermain bagi anak-anak yang dinilai dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat.

"Ini inovasi yang bagus, sehingga masyarakat bisa mengantre dengan tenang dan nyaman," ungkap Mahendra.

Terkait proses permohonan PBG, Mahendra berharap dapat dipercepat demi menghindari penumpukan antrean. "Apalagi saat ini kita menggunakan aplikasi SIMBG. Masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaannya, sehingga harus ada petugas yang siap dan sigap melayani," imbuhnya.

Pj Bupati Gianyar, I Dewa Tagel Wirasa, akan terus berupaya mempercepat penerbitan PBG meskipun masih terdapat kendala pada proses perizinan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Menurutnya, dengan penggunaan template dokumen, petugas kini hanya perlu mengubah nama dan alamat pemohon sehingga proses penerbitan dapat dipercepat menjadi sekitar 120 menit.

"Bahkan, dari proses mengunduh aplikasi hingga pembuatan e-mail baru, kami siap membantu masyarakat," ujar Tagel.

(iws/iws)

REPUBLIKA.CO.ID, BATAM – PT Makmur Elok Graha (MEG) melalui Artha Graha Peduli (AGP) menggelar program makan bergizi gratis di Posyandu Sijantung sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya asupan gizi bagi anak-anak. Program ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan anak yang optimal demi menciptakan generasi unggul penerus masa depan bangsa.

Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dari Posyandu dan PAUD setempat yang menerima makanan bergizi seimbang untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Program ini tidak hanya membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak-anak tetapi juga memperbaiki asupan energi harian mereka.

Selain pemberian makanan bergizi, tim medis dari Arthakes turut memberikan edukasi tentang pola makan sehat bagi anak-anak. Dalam sesi ini, orang tua diberikan pemahaman mengenai pentingnya gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak. Setelah itu, dilakukan pengukuran berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) guna memantau status gizi anak secara langsung.

Perwakilan PT MEG, Fuad Hidayatullah, menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung kesehatan anak-anak.

"Anak-anak adalah generasi penerus yang harus mendapatkan perhatian khusus, terutama dalam hal kesehatan. Melalui program ini, kami ingin memberikan kontribusi nyata bagi tumbuh kembang anak-anak di wilayah ini. Kami percaya bahwa anak-anak yang sehat dan cerdas adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih baik," ujar Fuad, Senin (20/1/2024).

Antusiasme tinggi terlihat dari para peserta, baik anak-anak maupun orang tua. Salah satu orang tua peserta, Ibu Yana, mengungkapkan apresiasinya terhadap kegiatan ini.

"Kami sangat bersyukur dengan adanya program ini. Anak-anak tidak hanya mendapatkan makanan bergizi, tetapi juga belajar tentang pentingnya pola makan sehat. Semoga kegiatan seperti ini dapat terus berlanjut," kata Yana.

Program makan bergizi gratis ini merupakan komitmen PT Makmur Elok Graha dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Rempang. Diharapkan kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan kuat di masa depan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan 27 tower untuk ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah rampung. Ia sudah melaporkan ke Otoritas IKN untuk dilakukan serah terima.

"Kita akan bangun lagi 20 tower lagi ya? Karena yang 27 sudah siap dan sudah selesai, saya sudah kasih tau sama Pak Basuki (Hadimuljono) untuk bisa diserahkan terimakan karena kami sudah selesaikan," kata Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Basuki pun mengungkap hal yang sama. Ia menyebut tower ASN akan selesai hingga Maret.

"Sampai dengan Maret akan selesai ya," ujarnya.

Terkait pemindahan ASN, Basuki belum mengetahui pasti. Ia meyerahkan sepenuhnya ke Menpan-RB.

"Itu yang memutuskan nanti kan Bu Menteri PAN-RB," ujarnya.

"Tapi kami dari infrastrukturnya, prasarananya, insyaallah sudah bisa kami siapkan," lanjutnya.

Sebelumnya, Basuki pernah menjelaskan awalnya para ASN direncanakan bisa pindah ke IKN pada Januari 2025. Namun, rencana tersebut diundur setelah Lebaran tahun depan.

"Sebenarnya kan mulai Januari (ASN pindah ke IKN), cuma Maret kan Lebaran. Ada Lebaran mungkin dihitung itu," sebut Basuki ketika ditanya terkait waktu ASN pindah ke IKN di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024), seperti dikutip dari detikFinance.

Basuki mengatakan pembangunan ekosistem pemerintahan eksekutif di IKN, mulai dari istana hingga kantor kementerian, ditargetkan rampung pada bulan ini. Hanya saja, dia melanjutkan, kemungkinan akan ada sedikit penyesuaian karena jumlah kementerian era Presiden Prabowo Subianto bertambah.

Sementara itu, pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif di IKN baru akan dimulai pada 2025. Basuki memperkirakan butuh waktu dua tahun untuk menyelesaikan pembangunannya.

(eva/taa)