Manado (ANTARA) - Wakil Menteri dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto mengatakan dana untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Banyak teman-teman kepala daerah bertanya perlu nggak dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD," sebut Wamendagri Bima Arya di Manado, Kamis.

Di awal, kata dia, diarahkan untuk dititip dalam biaya tidak terduga, akan tetapi Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas dan jelas bahwa program makan bergizi tersebut terpusat.

"Program pusat, semua dari APBN, nggak boleh dialokasikan APBD," katanya.

Apabila disiapkan dalam APBD, kata dia, maka anggaran tersebut dapat dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur sekolah seperti kelas, toilet dan lainnya.

"Wali Kota Surabaya mengalokasikan dana sebesar Rp1 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis, tapi kemudian diarahkan untuk membangun sarana dan prasarana sekolah," ujarnya.

Wamendagri menambahkan, tugas kepala daerah adalah memastikan terjadinya ekosistem yang menimbulkan efek menguntungkan untuk pelaku ekonomi daerah.

"Supliernya dihubungkan dengan dapur, itu tugas pemda," katanya.

Karena itu, Wamendagri kembali berharap dukungan penuh pemerintah daerah untuk mengawal program 'Makan Bergizi Gratis' tersebut.

"Visi besar, anggaran besar kalau di daerah tidak solid, tidak jadi ini barang pak. Jadi kita paham kenapa retret kemarin. Kalau berjalan sendiri-sendiri tidak akan nyambung," ujarnya.

Dia berharap, perlu dikoordinasikan bersama, dikawal bersama dan kolaborasi bersama terkait program Asta Cita, 17 program prioritas, serta delapan program hasil terbaik cepat.

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

...Anak-anak Papua harus bisa berdaya, selama untuk ekonomi di Papua, saya siap berkorban, karena motto saya itu melihat, mendengar dalam hati, membangun dalam kasih, dan kami sudah berkunjung ke sekolah-sekolah, mereka ternyata tidak menolak

Wamena (ANTARA) - Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diterima oleh seluruh masyarakat di Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, utamanya oleh para siswa.

"Di sini, kami turun karena ada persoalan penolakan Makan Bergizi Gratis. Kami sudah turun ke Timika, Nabire, Jayapura, semuanya punya semangat luar biasa. Dua provinsi, Papua Pegunungan dan Papua Tengah semua sudah menerima, dengan adanya kami dengar isu-isu penolakan ini, maka kami serahkan yayasan di sekolah masing-masing untuk mengelola MBG," katanya dalam sosialisasi MBG di Kantor Bupati Jayawijaya, Wamena, Papua Pegunungan, Kamis.

Ia menegaskan, setelah berkunjung untuk sosialisasi di tiga provinsi, yakni Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, rata-rata anak sekolah justru senang diberikan MBG, mengingat berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), rata-rata anak-anak Indonesia berangkat ke sekolah tanpa sarapan.

"Anak-anak Papua harus bisa berdaya, selama untuk ekonomi di Papua, saya siap berkorban, karena motto saya itu melihat, mendengar dalam hati, membangun dalam kasih, dan kami sudah berkunjung ke sekolah-sekolah, mereka ternyata tidak menolak," ujar dia.

Ia mengemukakan, program MBG akan membuat seluruh masyarakat sibuk bekerja sehingga akan menciptakan kedaulatan ekonomi.

"Semua masyarakat akhirnya sibuk, itu inti otonomi khusus, dan kalau menyangkut masalah sekolah itu jelas, untuk kedaulatan negara, mengawal kedaulatan ekonomi untuk semua masyarakat Wamena," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Lenis juga menandatangani pernyataan sikap, di mana seluruh masyarakat Provinsi Papua Pegunungan menyatakan tiga poin terkait program Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Gratis.

Pertama, yakni menerima dan mendukung program Presiden RI Prabowo Subianto terkait Makan Bergizi Gratis untuk seluruh anak Indonesia. Kedua, pengelolaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dipercayakan kepada yayasan, gereja, dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA).

Kemudian, yang ketiga yakni pemerintah bertanggung jawab memberikan sekolah gratis dan kepala dinas bertugas mengambil data sekolah.

Sebelumnya, pada 17 Februari 2025, diketahui para pelajar melakukan demonstrasi di depan Kantor Bupati Jayawijaya karena menolak program MBG dan lebih memilih pendidikan gratis.

Lenis Kogoya juga telah menegaskan, program MBG dan pendidikan gratis ke depan akan terus berjalan berdampingan untuk mewujudkan generasi masa depan yang lebih baik.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Lingkungan Hidup memasang papan peringatan pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di 3 lokasi kawasan Sentul-Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diduga melanggar aturan lingkungan.

Adapun lokasi tersebut berupa kawasan perumahan dan tempat wisata di kawasan Gunung Geulis antara lain Summarecon Bogor, Golf Gunung Geulis, dan Rainbow Hills Golf.

Selain tiga lokasi tersebut, juga akan dipasang papan peringatan di lokasi lainnya seperti PT Sentul City Tbk, Rainbow Hills Golf, PT Pinus Foresta Indonesia, PT Kurnia Puncak Wisata, CV Mega Karya Nugraha, PT Jelajah Handal Lintasan, dan PT Farm Nature & Rainbow Add.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintahan di era Presiden Prabowo Subianto ingin membenahi segala aspek untuk mewujudkan clear and clean government.

“Mulai perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan, itu menjadi something (sesuatu),” ujarnya dilansir Antara, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, kawasan yang diberi papan peringatan tersebut menjadi fokus karena Gunung Geulis merupakan hulu Sungai Cikeas dan Puncak merupakan hulu Sungai Ciliwung. Langkah tersebut dilakukan untuk menegakkan hukum serta memastikan keberlanjutan ekosistem.

Kawasan Bogor memiliki peran strategis sebagai daerah resapan air dan penyangga ekosistem bagi wilayah Jabodetabek.

Maraknya alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak sesuai aturan menyebabkan kerusakan ekosistem yang serius berpotensi memicu bencana seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

“Kalau di sini jadi rumah semua, kalau di sini sungainya rusak. Lingkungannya rusak, ya, di sininya habislah, karena kan ini hulu, gunungnya di sini. Nah ini yang mesti dibenahi,” katanya.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menuturkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan penegakan aturan tanpa pandang bulu sehingga pihaknya melakukan langkah-langkah evaluasi terkait penggunaan lanskap.

“Langkah-langkah secara sistematis dan struktural untuk mengembalikan fungsi DAS (daerah aliran sungai) hulu menjadi sangat penting,” katanya.

Kawasan yang dipasang papan peringatan diminta memperbaiki kondisi lingkungan yang berada di hulu DAS Kali Bekasi.

Deputi Bidang Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan menambahkan sembilan lokasi tersebut disegel dan tidak boleh beroperasi akan menunggu hasil kajian dari ahli sekitar dua pekan ke depan. Hasil kajian tersebut juga akan menyatakan seberapa besar lokasi tersebut berkontribusi pada kerusakan lingkungan.

“Apakah hanya melengkapi izin, atau melengkapi fasilitas, sarana prasarana, atau mungkin paling parah pembongkaran, itu ahli yang menentukan,” ucapnya.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp 710,5 miliar untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari sampai 12 Maret 2025. Dari dana tersebut tercatat sudah ada 2 juta orang yang menjadi penerima MBG.

“Sampai dengan tanggal 12 Maret 2025 pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar dan telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta (KiTa) Edisi Maret 2025 di Kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (13/3/2025).

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 171 triliun untuk 82,9 juta penerima. Pada awalnya pemerintah menyiapkan alokasi sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG. Lalu seiring dengan peningkatan target penerima maka alokasi ini ditingkatkan Rp 100 triliun sehingga menjadi Rp 171 triliun. Kategori peserta yang telah menerima manfaat dari Program MBG terdiri dari siswa-siswi SD, SMP, SMA, SLB, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

“Kebutuhan alokasi anggaran yang kita antisipasi akan menjadi Rp 171 triliun. Ini akan disiapkan dan kami terus melakukan pemantauan atas realisasi anggaran, realisasi pelaksanaan program MBG,” terang dia.

Adapun jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi 726 unit yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari Rp 82,9 juta target penerima makan bergizi gratis.

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan pihaknya mengelola anggaran sebesar Rp 70,7 triliun selama tahun 2025 ini. Pemerintah akan menambah cakupan penerima program dari 15 juta penerima menjadi 82,9 juta penerima sehingga dibutuhkan tambahan anggaran dalam jumlah besar.

Dari perhitungan yang dilakukan BGN, diperlukan anggaran sebesar Rp 25 triliun per bulan mulai September 2025. Untuk itu, pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk makan bergizi gratis.

“Jadi per bulannya kita akan butuh kurang lebih Rp 25 triliun kalau penerima manfaat ditambah. Jadi tergantung nanti apakah dimulai September, atau dimulai November, atau dimulai Oktober, atau dimulai Desember,” tutur Dadan.

Penambahan jumlah penerima program MBG akan dilakukan secara gradual. Penambahan anggaran akan dilakukan selaras dengan kesiapan dari sumber daya manusia dan infrastruktur. Penerima MBG akan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia.

“Kita lihat apakah infrastrukturnya siap. Kalau infrastruktur dan SDM siap, maka otomatis segera anggaran akan kita minta untuk penambahannya,” kata dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Tidak menutup kemungkinan BPOM juga bisa berkolaborasi dengan Wisconsin DATCP

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjalin kerja sama dengan Wisconsin DATCP untuk mengeksplorasi peluang kerja sama dalam mendukung pencapaian target gizi nasional dengan MBG, salah satunya mencakup penggunaan produk susu dan bahan susu.

Adapun Departemen Agrikultur, Perdagangan, dan Pelindungan Konsumen (DATCP) adalah lembaga Amerika Serikat yang memiliki fokus pada pengembangan industri pertanian, kepentingan konsumen, serta perlindungan lingkungan.

Selain itu, kolaborasi itu melibatkan US Dairy Export Council (USDEC), organisasi nirlaba yang berkomitmen untuk mempromosikan produk susu Amerika Serikat.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, Kepala BPOM Taruna Ikrar MBG bertujuan untuk memberikan makanan bergizi dan sehat kepada anak-anak usia sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, oleh karena itu pihaknya mendukung penuh program itu.

Menurut Taruna, program ini membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan banyak pihak, termasuk pelaku usaha di bidang pangan.

"Tidak menutup kemungkinan BPOM juga bisa berkolaborasi dengan Wisconsin DATCP," katanya.

Meskipun susu menjadi salah satu komponen penting dalam Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Program MBG, katanya, namun pemberian susu dalam menu MBG tidak bersifat wajib.

Dia menyebutkan pentingnya pencantuman Informasi Nilai Gizi pada kemasan susu, sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

Hal itu bertujuan agar masyarakat lebih memahami kandungan gizi dari produk susu yang mereka konsumsi, sekaligus mendukung upaya meningkatkan pola makan yang sehat.

Sejumlah potensi kolaborasi yang bisa dijalin antara BPOM, Wisconsin DATCP, dan USDEC, salah satunya adalah upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konsumsi produk susu sebagai bagian dari pola makan seimbang dan bergizi di Indonesia.

Namun demikian, katanya, kolaborasi tak terbatas hanya pada susu dan produk olahannya, melainkan juga saran dan masukan lainnya mengingat sehatnya anak-anak di Amerika Serikat.

Sekretaris Wisconsin Department of Agriculture, Trade, and Consumer Protection (Wisconsin DATCP) Randy Romanski mengatakan, pihaknya terbuka untuk menjalin perjanjian bilateral dengan Indonesia guna meningkatkan program MBG.

“Wisconsin memiliki lebih banyak peternakan sapi perah dibanding negara bagian lain,” kata Randy.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 12 Maret 2025.

“Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

Jumlah penerima manfaat program itu sebanyak 2.053.248 orang dengan rincian pra SD (Sekolah Dasar) 111.127, SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) 912.023, SMP/ MTs (Madrasah Tsanawiyah) 578.465, dan SMA/MA (Madrasah Aliyah)/SMK 424.145 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 10.681, SLB (Sekolah Luar Biasa) 4.548, balita 7.811, ibu hamil 1.835, dan ibu menyusui 2.613 penerima.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi sebanyak hingga sejauh ini 246 SPPG.

Sebelumnya, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun ini sebesar Rp71 triliun dengan target sasaran 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar cakupan penerima manfaat diperluas secara maksimal pada 2025, sehingga targetnya meningkat menjadi 82,9 juta penerima.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Penambahan anggaran itu bakal menyerap dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Prabowo.

Pada akhir Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran program MBG senilai Rp100 triliun. Menurut dia, program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, lanjut Luhut, keberhasilan program ini harus didukung bersama.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Per 12 Maret, Pemerintah gelontorkan Rp710,5 miliar untuk MBG

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru mencapai Rp 710,5 miliar.

Angka tersebut setara dengan 0,41 persen dari total pagu anggaran program MBG yang ditetapkan sebesar Rp 171 triliun untuk tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 yang berlangsung di kantornya, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025).

"Sampai dengan 12 Maret 2025, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa dana tersebut telah disalurkan kepada 2.053.248 orang, dari total target penerima manfaat yang ditetapkan sebanyak 82,9 juta orang.

Penerima manfaat program MBG terdiri dari berbagai kelompok, antara lain 111.127 anak sekolah pra-SD, 912.023 anak SD/MI, 578.465 anak SMP/MTS, 424.145 anak SMA/MA/SMK, 10.681 anak di pondok pesantren, dan 4.548 anak sekolah luar biasa.

Selain itu, realisasi anggaran juga telah menjangkau 7.811 anak balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Pada saat ini telah tercatat jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG, yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG dengan target penerima manfaat sebanyak 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Namun, seiring dengan perkembangan program, alokasi anggaran tersebut ditingkatkan menjadi Rp 171 triliun dan jangkauan penerima manfaat diperluas menjadi 82,9 juta orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025 baru mencapai Rp 710,5 miliar.

Angka tersebut setara dengan 0,41 persen dari total pagu anggaran program MBG yang ditetapkan sebesar Rp 171 triliun untuk tahun 2025.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa 2025 yang berlangsung di kantornya, Jakarta, pada Kamis (13/3/2025).

"Sampai dengan 12 Maret 2025, pencairan anggaran telah mencapai Rp 710,5 miliar," ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa dana tersebut telah disalurkan kepada 2.053.248 orang, dari total target penerima manfaat yang ditetapkan sebanyak 82,9 juta orang.

Penerima manfaat program MBG terdiri dari berbagai kelompok, antara lain 111.127 anak sekolah pra-SD, 912.023 anak SD/MI, 578.465 anak SMP/MTS, 424.145 anak SMA/MA/SMK, 10.681 anak di pondok pesantren, dan 4.548 anak sekolah luar biasa.

Selain itu, realisasi anggaran juga telah menjangkau 7.811 anak balita, 1.835 ibu hamil, dan 2.613 ibu menyusui.

"Pada saat ini telah tercatat jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang telah beroperasi sebanyak 726 SPPG, yang dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan sehingga nantinya bisa menjangkau keseluruhan dari 82,9 juta target penerima Makan Bergizi Gratis," tuturnya.

Sebagai informasi tambahan, pemerintah awalnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG dengan target penerima manfaat sebanyak 15,5 juta anak sekolah serta 2,4 juta ibu hamil, menyusui, dan anak balita.

Namun, seiring dengan perkembangan program, alokasi anggaran tersebut ditingkatkan menjadi Rp 171 triliun dan jangkauan penerima manfaat diperluas menjadi 82,9 juta orang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bertemu dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pertemuan tersebut akan membahas lebih lanjut mengenai bangunan di daerah aliran sungai (DAS).

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, pertemuan itu rencananya akan dilakukan pada Senin (17/3) depan. Pertemuan dikabarkan akan dilakukan di kantor Kementerian PU.

"Nah kita ingin tetapkan daerah aliran sungai itu ada berapa meter ke samping yang harus terbebas dari rumah. Dan kemudian nanti kita tanamin pohon dengan khas tertentu sehingga menjadi indah," kata Dedi kepada wartawan di Kantor PKP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Selain bangunan di dekat DAS, pihaknya bersama Kementerian PKP akan mencari solusi terkait area persawahan yang sudah dipakai menjadi perumahan. Hal ini agar ke depan tidak ada kejadian banjir akibat alih fungsi lahan.

"Kemudian untuk di daerah yang dulu adalah area persawahan, di tengahnya sudah kandung ada perumahan, harus dicari solusi gimana ke depan tidak banjir lagi. Nanti Pak Menteri punya formula tentang itu," bebernya.

Dedi mengungkapkan, pihaknya dengan kementerian terkait juga akan merumuskan cara agar tidak ada lagi pembuangan limbah rumah tangga ke sungai.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian PKP baru saja bertemu dengan pejabat pemerintah Jawa Barat. Pertemuan tersebut membahas sejumlah hal di bidang perumahan, salah satunya terkait penegakan hukum untuk bangunan di area 'hijau'.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan ke depan tidak ada lagi bangunan berupa villa maupun rumah di daerah yang dekat aliran sungai, persawahan, hingga hutan. Sebab, hal itu memicu terjadinya banjir akibat tidak ada resapan air.

"Dan itu harus ditegaskan, jadi memang penegakan hukum kita sepakat sama Pak Dedi harus ditegakkan," katanya kepada wartawan di kantornya.

Sementara itu, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengeluarkan peraturan gubernur untuk mengatur soal bangunan di beberapa area, seperti DAS, persawahan, maupun perhutanan. Lalu, Menteri PKP juga akan mengeluarkan aturan menteri terkait hal tersebut.

Pemerintah Resmikan Rusunawa Rancaekek sebagai Bagian dari Program PPKS

Pemerintah Resmikan Rusunawa Rancaekek sebagai Bagian dari Program PPKS

KOMPAS.com – Pemerintah telah mencairkan anggaran Rp 710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025.

Program ini telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat.

"Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025), seperti dilansir Antara.

Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 2.053.248 orang dengan rincian sebagai berikut:

-Pra-SD: 111.127 penerima
-SD/Madrasah Ibtidaiyah: 912.023 penerima
-SMP/Madrasah Tsanawiyah: 578.465 penerima
-SMA/Madrasah Aliyah/SMK: 424.145 penerima
-Pondok pesantren: 10.681 penerima
-Sekolah Luar Biasa (SLB): 4.548 penerima
-Balita: 7.811 penerima
-Ibu hamil: 1.835 penerima
-Ibu menyusui: 2.613 penerima

Saat ini, sebanyak 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi untuk mendukung program ini.

Anggaran Ditambah, Target Penerima Diperluas

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk program MBG tahun ini dengan target 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan cakupan penerima pada 2025 menjadi 82,9 juta orang.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Dana tambahan akan diambil dari hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Presiden.

Pada akhir Januari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan persetujuan tambahan anggaran Rp100 triliun untuk program MBG.

Menurutnya, program ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan pendanaan besar.

Permintaan Audit Berkala

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program MBG diaudit setiap kuartal agar pelaksanaannya lebih transparan dan efektif.

"Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan," ujar Luhut.

Ia menegaskan, dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan anggaran Rp171 triliun, program ini harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan hasil maksimal.

KOMPAS.com – Pemerintah telah mencairkan anggaran Rp 710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 12 Maret 2025.

Program ini telah menjangkau lebih dari 2 juta penerima manfaat.

"Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis (13/3/2025), seperti dilansir Antara.

Hingga saat ini, jumlah penerima manfaat program MBG mencapai 2.053.248 orang dengan rincian sebagai berikut:

-Pra-SD: 111.127 penerima
-SD/Madrasah Ibtidaiyah: 912.023 penerima
-SMP/Madrasah Tsanawiyah: 578.465 penerima
-SMA/Madrasah Aliyah/SMK: 424.145 penerima
-Pondok pesantren: 10.681 penerima
-Sekolah Luar Biasa (SLB): 4.548 penerima
-Balita: 7.811 penerima
-Ibu hamil: 1.835 penerima
-Ibu menyusui: 2.613 penerima

Saat ini, sebanyak 246 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum telah beroperasi untuk mendukung program ini.

Anggaran Ditambah, Target Penerima Diperluas

Sebelumnya, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk program MBG tahun ini dengan target 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan cakupan penerima pada 2025 menjadi 82,9 juta orang.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Dana tambahan akan diambil dari hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Presiden.

Pada akhir Januari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengisyaratkan persetujuan tambahan anggaran Rp100 triliun untuk program MBG.

Menurutnya, program ini merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan pendanaan besar.

Permintaan Audit Berkala

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program MBG diaudit setiap kuartal agar pelaksanaannya lebih transparan dan efektif.

"Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan," ujar Luhut.

Ia menegaskan, dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan anggaran Rp171 triliun, program ini harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan hasil maksimal.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (13/3/2025).

Ia mengatakan pihaknya akan segera meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan BGN sebagai tindak lanjut dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam implementasi program MBG tersebut.

KOMPAS.com/RULLY RAMLI Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman

Kementrans berencana untuk membuat satuan pelayanan program makan bergizi gratis yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.

Ia menuturkan pengembangan SPPG yang dilengkapi rumah makan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat agar tidak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk mendukung program MBG.

"Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi dengan Kementrans dalam program MBG serta gagasan kementerian tersebut untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

Ia menyampaikan pihaknya menargetkan untuk membangun 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia yang berperan sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai penggerak satuan pelayanan.

"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," ujarnya.