Jakarta -

Kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk di Jl Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Ratusan bangunan hingga barang-barang ludes terbakar api.

Namun ada satu musala di RT 01 RW 04 dengan sejumlah barang di dalam yang masih utuh. Musala itu berdiri hanya beberapa meter dari titik awal mula api menyebar.

Musala itu hanya dipisahkan gang sempit dengan lokasi awal kebakaran yang kini dipasang garis polisi. Seorang warga bernama Sucipto Yowono (64) mengatakan musala yang diberi nama Al-Hasanah itu masih berdiri di tengah semua bangunan ludes dibakar api.

Bagian yang terbakar di musala itu hanya pintu, jendela, dan atap, sedangkan bagian dalamnya masih utuh. Dia mengaku terkejut saat pertama kali melihat itu.

"Yang masih utuh sound system, AC habis enam unit atas-bawah. Terus Alquran juga masih utuh sama lemarinya, tuh kelihatan. Malah nggak kecium sama sekali sama api," kata Sucipto di lokasi, Selasa (21/1/2025).

Kebakaran di Jl Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, ada musala dan Al-Qur'an di dalamnya yang aman. 21 Januari 2025. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

"Secara tidak langsung memang namanya tempat ibadah pasti dilindungi, alhamdulillah," sambung dia.

Sucipto menganggap hal itu sebagai mukjizat yang ditunjukkan di tengah bencana. Sedangkan api berkobar sangat besar saat kebakaran itu berlangsung.

"Padahal api begitu besarnya menjilat tiang sampai hangus. Tapi Al-Qur'an alhamdulillah, sedikit pun nggak ada yang kena. Atasnya itu hampir kebakar, tapi lemari utuh itu. Sebelah lemari ada kaca, kacanya jendela itu hancur semua. Ya Allah itu kebesaran Allah," ungkapnya.

Sucipto Yowono (Taufiq Syarifudin/detikcom)

Mengetahui musala itu masih berdiri, Sucipto dan sejumlah warga lain bakal menggunakannya untuk tempat pengungsian sementara. Dia juga mengaku bersyukur masih ada musala yang bisa buat berteduh.

"Senang banget masih ada tempat perlindungan. Saya berencana nginep di musala aja. Karena kalau di luar kepanasan, kehujanan," kata dia.

Kebakaran di Jl Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, ada musala dan Al-Qur'an di dalamnya yang aman. 21 Januari 2025. (Taufiq Syarifudin/detikcom)

Seperti diketahui, insiden kebakaran terjadi pukul 00.35 WIB. Sebanyak 543 rumah di RW 04 Kelurahan Kebon Kosong hangus dilalap api.

Kini warga mengungsi di Polres Metro Jakarta Pusat. Sedangkan sebagian sedang tidur di tenda yang didirikan di Jl Kemayoran Gempol.

(dnu/dnu)

Bisnis.com, JAKARTA — US-Asean Business Council (USABC) membahas minat investor Amerika Serikat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Senior Vice President & Regional Managing Director USABC, Brian McFeeters, mengatakan pihaknya belum mendengar program pembangunan rumah dari Pemerintah Indonesia tersebut secara detail.

Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) anggota USABC kemungkinan tidak berinvestasi secara langsung ke dalam proyek itu.

McFeeters mengatakan, bentuk keterlibatan AS kemungkinan dalam upaya memasok komponen atau barang-barang yang dibutuhkan pada proyek itu.

Selain itu, dia juga tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan AS yang menawarkan bantuan dalam bentuk keahlian teknologi untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Mereka dapat memasok kebutuhan terkait program itu. Contohnya, kami memiliki perusahaan yang dapat memasok pendingin udara [AC] atau komponen terkait lainnya. Saya melihat potensi keterlibatan perusahaan [AS] akan dalam bentuk tersebut, atau dalam memasok teknologi pendukung," kata McFeeters dalam acara peluncuran USABC Sector Overview Report, Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia di Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, McFeeters juga mengatakan dirinya telah mendiskusikan masuknya Indonesia ke dalam BRICS dengan perusahaan-perusahaan AS yang tergabung dalam USABC. Menurutnya, minat perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia tidak terpengaruh dengan keputusan bergabung dalam aliansi tersebut.

"Mereka [perusahaan AS] tidak terlalu khawatir. Perusahaan melihatnya sebagai peluang untuk mendiversifikasi posisinya," katanya.

McFeeters melanjutkan, para pelaku bisnis di AS juga tidak melihat adanya dampak langsung dari bergabungnya Indonesia ke BRICS terhadap kondisi finansial perusahaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan dalam program 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pada prinsipnya, pengembang properti setuju membangun rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan bukan di lahan produktif seperti sawah.

Menurutnya, masih banyak lahan yang sesuai dengan peruntukan untuk membangun perumahan dengan istilah zona kuning.

"Kami mendukung lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dan menuju swasembada pangan," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

"Pelaksanaan pembangunan hunian dalam Program 3 Juta Rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih," ujar Imran di Jakarta, Selasa.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni. Fahri juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

… menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penerbitan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semakin cepat merupakan bentuk reformasi birokrasi pelayanan publik.

"Jadi ini luar biasa. Kita bisa menjalankan itu, menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menyatakan bahwa pengurusan PBG yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 45 hari kini dipangkas menjadi hanya 10 hari.

Percepatan ini, kata dia, telah diuji di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Tangerang, dan Sumedang. Di Jakarta, proses penerbitan PBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 17 menit, sementara di Tangerang dan Sumedang membutuhkan waktu sekitar 1 jam.

Dia menilai percepatan ini merupakan bukti nyata reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi, ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam lane publik," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Maruarar turut mengumumkan biaya PBG, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG nol persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu nol persen, nol rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi nol persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi nol persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan nol persen alias gratis.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya nol persen, kemudian PBG-nya nol persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Peninjauan kembali penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang sudah dimulai dapat segera dilanjutkan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono untuk meninjau ulang para pengusaha yang lambat dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Karena yang ground breaking banyak, tetapi yang membangun sedikit. Tadi saya diskusikan, Pak Basuki juga setuju, di review yang sudah ground breaking pengusaha yang memang sudah ground breaking tapi memang mungkin tidak jadi membangun, tidak cepat membangun, supaya itu bisa ditanya baik-baik apakah mau lanjut atau tidak," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menilai peninjauan kembali penting dilakukan untuk memastikan bahwa proyek yang sudah dimulai dapat segera dilanjutkan.

Langkah ini bertujuan agar waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara produktif, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi tidak usah menunggu misalnya diberikan kesempatan 1,5 tahun, tapi ditanya saja satu-satu di review, supaya ada suatu gerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo, supaya langkah-langkahnya juga swasta itu diutamakan untuk bisa menjalankan melakukan investasi di IKN. Terutama bagi yang serius," kata Maruarar.

Dia menambahkan bahwa pengusaha yang tidak menunjukkan keseriusan dalam membangun IKN harus dimintai kepastian apakah ingin melanjutkan atau tidak.

Apabila tidak menunjukkan keseriusan, pemerintah akan memberikan kesempatan tersebut kepada pihak lain yang lebih serius.

"Saya rasa itu harus dikasih deadline-nya waktunya kapan, kalau enggak ada ya sudah, berarti diberikan kesempatan kepada yang lain. Kalau tidak digituin nanti jadinya lama, sementara arahan Presiden Prabowo harus ada deadline-nya. Selesai itu," pungkas dia.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Qatar turut mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Negara di Timur Tengah itu berkomitmen membangun satu juta rumah di Indonesia.

Komitmen Qatar tersebut bahkan telah disepakati lewat MoU Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit yang ditandatangani Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dan pihak Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1).

Berikut fakta-fakta rumah yang akan dibangun Qatar di Indonesia:

Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Tak hanya dari pihak swasta, pemerintah Qatar juga akan berinvestasi rumah di pedesaan dan rusun di perkotaan.

Total investasi yang bakal masuk bisa mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp327,6 triliun.

Hashim mengatakan ada sejumlah daerah yang akan menjadi lokasi perumahan yang dibangun Qatar.

Beberapa lokasi di antaranya 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara. Tanah-tanah itu milik Kementerian Sekretariat Negara.

"Hasil diskusi Pak Prabowo, nanti bila dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun. Itu namanya TOD, transit oriented development," ucap Hashim.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 1 juta rumah yang akan dibangun Qatar diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Hal itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok menengah ke bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengatakan proyek ini akan menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk dimanfaatkan sebagai kawasan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ujar Maruarar.

Sementara itu, Erick membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.Rumah-rumah itu katanya tetap akan diperjualbelikan.

Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen menyukseskan program 3 juta rumah dengan keterbukaan data base serta bersinergi dengan kementerian terkait lainnya.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN telah bersinergi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam penyediaan lahan-lahan yang berpotensi untuk dibangun hunian transit oriented development (TOD) atau perumahan terintegrasi dengan transportasi umum.

"Untuk perumahan, kemarin kita sudah membuka database kita, mana potensi-potensi lahan yang dimiliki kereta api bisa dibangun TOD, itu banyak sekali. Sudah ada enam sampai delapan percontohan, formulanya sudah ada," ujar Erick di Jakarta, Selasa.

Ia menyampaikan, Kementerian BUMN dan BUMN fokus terhadap pembangunan TOD untuk mendukung program 3 juta rumah.

Dalam setiap titik TOD, rata-rata bisa dibangun 800-1.000 unit rumah dengan konsep hunian vertikal. Dari jumlah tersebut, 60 persen diperuntukkan bagi rumah non subsidi dan 40 persen rumah subsidi.

Untuk dapat mewujudkan 3 juta rumah tersebut, lanjut Erick, diperlukan perbaikan database dari developer dan notaris. Menurut Erick, hal ini bertujuan agar kasus developer dan notaris nakal, tidak terulang lagi khususnya terhadap rumah-rumah bersubsidi.

"Kami menjaga jangan sampai uang pemerintah yang digelontorkan, salah sasaran. Uang rakyat yang 40 persen dipotong dari gajinya, tetapi setelah selesai menyicil, sertitikatnya tidak ada, bahkan yang paling mengenaskan rumahnya belum jadi," katanya.

Erick juga mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) BTN untuk melakukan perbaikan tata kelola perusahaan atau good corporate governence-nya juga harus diperbaiki. Sebab, BTN telah mengayomi hampir 82 persen dari perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Dengan demikian, diperlukan regulasi yang juga berpihak pada rakyat kecil tetapi skema pembiayaan yang berkelanjutan juga sangat penting

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan regulasi prorakyat dan skema pembiayaan berkelanjutan menjadi aspek penting untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Dengan demikian, diperlukan regulasi yang juga berpihak pada rakyat kecil tetapi skema pembiayaan yang berkelanjutan juga sangat penting," ujar AHY di Jakarta, Selasa.

Program 3 Juta Rumah merupakan sebuah proyek atau program yang luar biasa yakni 3 Juta Rumah di seluruh Indonesia, baik di desa maupun di kota. Dengan perencanaan yang baik pertama, harus diketahui lahannya dimana saja kemudian dipetakan, harus disesuaikan dengan tata ruang wilayah yang juga harus responsif terhadap kebutuhan perumahan yang dibangun secara masif di seluruh Indonesia.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki rumah, dan juga lebih banyak lagi masyarakat yang menghuni rumah tidak layak huni. Program 3 Juta Rumah merupakan semangat Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan dan juga kebutuhan akan rumah.

"Kalau pangan jelas, kita ingin mencapai swasembada pangan. Tapi juga papan, rumah, hunian, ini juga sangat mendasar. Jadi kalau kita ingin lihat keluarga kita, anak-anak kita, generasi penuh kita, hidupnya baik dan berkualitas dimulai dari perumahannya juga. Kawasannya yang sehat, yang terjangkau juga harganya. Inilah kami, terutama kementerian di bidang perumahan dan kawasan permukiman terus mencari alternatif atau solusi pembiayaan yang juga baik dan bisa akhirnya mewujudkan program pembangunan 3 juta rumah di seluruh Indonesia," kata AHY.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Uni Emirat Arab (UEA), Turki dan Singapura siap membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Rencana penandatanganan komitmen untuk 1 juta rumah dari UEA tersebut sudah disetujui oleh Presiden Prabowo dan akan dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta.

Selain UEA, Hashim juga menyampaikan bahwa Turki dan Singapura siap berinvestasi untuk membantu pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

Ketua Satgas Perumahan itu mengatakan bahwa komitmen yang dari Qatar untuk hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sudah ditandatangani yakni 1 juta unit hunian dan itu nantinya berupa apartemen.

Selanjutnya dari pemerintah Qatar juga sudah menyatakan secara resmi siap membantu 3-5 juta hunian.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto tampak ingin memastikan program makan bergizi gratis berjalan lancar, setidaknya pada tahun pertama implementasinya. Bahkan, anggaran sejumlah kementerian hingga pemerintah daerah digeser untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono mengakui anggaran infrastruktur terpaksa 'dipangkas' untuk membiayai program makan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Dedek Prayudi juga tidak menampik bahwa terjadi pemangkasan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara demi program MBG.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto juga mengungkapkan desa akan menyuplai hingga Rp20 triliun untuk membantu program MBG. Tak hanya itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan sebanyak Rp2,3 triliun hingga Rp2,5 triliun dana daerah siap membantu program MBG pada tahun ini.

Prabowo sendiri memang menyatakan menjanjikan bahwa pada akhir 2025 semua anak Indonesia akan mendapatkan manfaat dari program MBG. Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku bahwa pemerintah memiliki dana untuk menyokong program tersebut.

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," imbuhnya kepada wartawan di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

Sebagai catatan, APBN 2025 mengalokasikan anggaran sebesar Rp71 triliun untuk program MBG. Masalahnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengungkapkan program tersebut membutuhkan anggaran hingga Rp100 triliun apabila ingin mencapai target cakupan penerima 82,9 juta anak.

Kritik

Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan Prabowo bahwa realisasi target pembangunan bukan hanya dilihat dari kesuksesan program makan bergizi gratis.

Yusuf menyarankan agar program MBG dilaksanakan secara bertahap. Setiap akhir tahapan, sambungnya, dilakukan evaluasi.

Oleh sebab itu, dia mengkritisi rencana Prabowo yang langsung ingin memperluas cakupan penerima program MBG pada tahun ini di tengah keterbatasan anggaran pemerintah. Padahal, penerapan MBG belum sampai satu bulan.

"Apakah menu yang diberikan telah memenuhi unsur gizi yang ditetapkan dan juga bagaimana rencana pemerintah dalam misalnya melibatkan UMKM. Hal ini kemudian yang perlu dievaluasi sebelum memutuskan, apakah target penerima program ini akan ditambah," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (20/1/2025).

Apalagi, tambahnya, banyak pembangunan yang membutuhkan anggaran belanja pemerintah yang tidak sedikit. Yusuf menggarisbawahi bahwa MBG hanya satu dari sekian banyak program pembangunan dari pemerintah.

"Mencapai target pembangunan itu tidak hanya dari program makan bergizi gratis saja, tetapi juga dari program lain," jelasnya.

Sejalan, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam meyakini pembangunan infrastruktur akan melambat usai anggarannya dipotong untuk membiayai program MBG.

Pemerintah sendiri beralasan ingin memberi jatah lebih kepada swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Namun, Piter merasa alasan tersebut kurang dapat diterima.

Dia mengakui bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas. Masalahnya, sambung Piter, swasta juga memiliki keterbatasan karena kebijakan likuiditas yang masih sangat ketat.

"Kalau pemerintahan Prabowo kemudian mengembalikan pembangunan infrastruktur kepada swasta, kita tidak bisa berharap pembangunan infrastruktur akan seperti pada masa Jokowi. Pembangunan infrastruktur kan melambat," ujar Piter kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025).

Dia mendorong agar program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dan makan bergizi gratis seharusnya tidak ditunda karena keterbatasan fiskal. Menurutnya, semua harus menjadi prioritas.

Piter menekankan bahwa pemerintah harus mencari jalan untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan.

Hanya saja, terobosan-terobosan tersebut seharusnya bukan dengan geser-menggeser alokasi anggaran. Menurutnya, perlu ada pembaruan yang lebih mendasar.

"Tidak mungkin pemerintahan Prabowo membawa perubahan kalau cara-cara yang digunakan di bidang fiskal masih sama saja dengan pemerintahan Jokowi," tutup Piter.

Bisnis.com, MAJALENGKA - Pemerintah Kabupaten Majalengka menggandeng badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai mitra pengelola melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Penjabat (Pj) Bupati Majalengka Dedi Supandi menjelaskan 82 titik SPPG telah disiapkan untuk mendukung implementasi program ini. BUMDes diberi tanggung jawab penting dalam membangun dapur sehat, merekrut tenaga juru masak, serta memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk kebutuhan program.

"Kerja sama ini menjadi langkah strategis agar program MBG tidak hanya memberikan makanan sehat, tetapi juga memberdayakan masyarakat desa melalui BUMDes," kata Dedi, Selasa (21/1/2025).

Dedi menambahkan, program MBG difokuskan untuk menyediakan makanan sehat bagi siswa dari semua jenjang pendidikan.

Dengan anggaran sebesar Rp5 miliar yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta dukungan dari sumber pendanaan lainnya, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan melalui asupan gizi yang baik.

Dedi mengatakan, pelaksanaan program MBG akan berjalan hingga akhir Januari 2025, dengan evaluasi menyeluruh untuk menentukan keberlanjutannya.

Selain itu, Pemkab juga menerapkan model distribusi makanan yang disesuaikan, terutama untuk sekolah dengan jumlah siswa yang besar, guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan

"Dengan pendekatan ini, kami ingin memastikan seluruh siswa menerima makanan bergizi tanpa hambatan distribusi," tambah Dedi.

MBG mulai digulirkan di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Senin (20/1/2025). Program yang bertujuan meningkatkan gizi siswa serta mendorong pola hidup sehat di lingkungan sekolah ini menyasar 8.048 anak sekolah.

Jakarta: Kawasan Parung sejak lama dikenal sebagai lokasi hunian potensial bagi masyarakat di Selatan Jakarta. Hal ini tak terlepas dari lokasinya yang strategis karena berada di antara wilayah Bogor dan Depok, serta menawarkan akses yang mudah.

Kawasan Parung sejatinya juga menjadi pilihan utama bagi mereka yang menginginkan suasana hunian yang nyaman juga asri. Dan yang lebih prospektif lagi, harga properti di kawasan ini masih relatif terjangkau dibandingkan dengan kawasan urban lainnya di Jabodetabek.

Berbagai keunggulan inilah yang menginspirasi Sakatama Development melalui anak usahanya PT Megah Anugerah Sakatama, salah satu pengembang properti mengembangkan perumahan di kawasan Parung bertajuk Aura Home.

Perumahan seluas 3,7 hektar ini menawarkan kemudahan akses ke berbagai fasilitas publik, seperti pusat perbelanjaan, rumah sakit, pusat pendidikan, berbagai retail modern serta pasar tradisional, serta aksesibilitasnya yang mudah.

Direktur Utama Sakatama Development Henry Firtanto mengatakan konsep pengembangan akan mengedepankan kenyamanan yang diimplementasikan dengan konsep hunian modern dan keselarasan dengan alam.

"Konsep ini lantas dikolaborasikan dengan desain bangunan modern resort yang menawarkan perpaduan antara estetika modern, kenyamanan, dan keharmonisan dengan lingkungan," kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Januari 2025.

Menurut Henry, saat ini Parung merupakan salah satu kawasan sunrise property yang pembangunannya terus berkembang. Selain aksesibilitas yang sangat baik, kawasan ini juga dikelilingi berbagai fasilitas modern yang lengkap.

"Karena itu, kami sangat optimis Aura Home akan menjadi jawaban bagi masyarakat yang mencari hunian nyaman dengan akses strategis di kawasan Parung, Bogor,” ujar dia.


Henry menjelaskan setiap rumah mengusung konsep efisiensi bangunan optimal yang diterjemahkan dengan memaksimalkan penggunaan ruangan, meminimalkan penggunaan energi listrik, dan menciptakan ambience yang nyaman.

Sebagai contoh, penggunaan jendela besar dan bukaan yang optimal untuk memaksimalkan cahaya matahari guna menjaga kualitas udara tetap baik di dalam rumah.

General Manager Project Aura Home Masykur mengungkapkan perumahan ini memiliki tiga pilihan rumah dengan desain berbeda, seperti tipe 6 Standard (LB76 M2/LT72 M2), 6 Plus (LB88 M2/LT90 M2) serta 7 (LB116 M2/LT105 M2). Sementara, harga yang ditawarkan mulai dari Rp990 juta.

Sementara itu, Komisaris PT Megah Anugerah Sakatama Andhika Fajri menjelaskan pemilihan tipe-tipe rumah telah melalui serangkaian riset yang dilakukan tim Independent Surveyor, khususnya terkait kebutuhan ideal dari target pasar para home seeker di kawasan Parung dan kawasan sekitar.

Rumah Tipe 6 Standard sangat ideal untuk keluarga muda yang menginginkan hunian nyaman dengan harga terjangkau. Sementara, Tipe 6 Plus menjadi pilihan tepat bagi keluarga yang membutuhkan ruang lebih luas untuk mengakomodir berbagai aktivitas.

Adapun, Tipe 7 sangat cocok untuk keluarga besar yang menginginkan hunian mewah dengan ruangan maksimal. Saat ini show unit untuk ketiga tipe rumah tersebut telah tersedia dan dapat dikunjungi setiap harinya.

“Dalam kondisi aktual, Parung merupakan kawasan hunian potensial dengan berbagai keunggulan. Selain pembangunan infrastruktur yang terus melesat, juga didukung ekonomi yang bertumbuh sehingga berdampak positif pada permintaan hunian dan pertumbuhan harga yang terus meningkat,” jelas Andhika.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengentaskan masalah stunting di Indonesia.

"Banyak sekali manfaatnya (MBG) mulai dengan bagaimana kita mengentaskan stunting," kata Wamendag di sela meninjau pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di SLB Negeri 5 Jakarta, Selasa.

Menurut Wamendag, program MBG memiliki banyak manfaat, salah satunya dalam membantu pengentasan stunting dengan memberikan asupan gizi yang tepat kepada anak-anak di berbagai sekolah.

Program ini tidak hanya fokus pada perbaikan gizi, tetapi juga bertujuan menjaga kesehatan sumber daya manusia, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan asupan gizi yang cukup, anak-anak diharapkan dapat lebih produktif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan.

"Lalu kemudian dampaknya tentunya ke produktivitas mereka dalam keseharian mereka. Jadi ketika asupan gizi itu sudah cukup tentunya mereka bisa lebih produktif dan lebih maksimal dalam berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia," ujarnya.

Wamendag juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan program MBG berjalan lancar, dengan antusiasme tinggi dari siswa SD hingga SMP yang menerima manfaat dari program tersebut, salah satunya di SLB Negeri 5 Jakarta.

"Jadi, alhamdulillah hari ini sangat lancar kita keliling mulai dari SD hingga SMP. Dan teman-teman anak-anaknya sangat antusiasme untuk mendapatkan makanannya," ucap Wamendag.

Ia menuturkan bahwa setiap hari, menu makanan yang disajikan berbeda, namun tetap memperhatikan komponen gizi yang seimbang, sesuai dengan angka kecukupan gizi yang telah ditentukan.

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa setiap anak mendapatkan makanan bergizi yang mendukung pertumbuhan mereka, baik secara fisik maupun kognitif.

"Ternyata menunya setiap hari berbeda tapi tentunya dengan mempertimbangkan juga bagaimana komponen gizinya. Jadi semua itu angka kecukupan gizi dan semua itu sudah diatur dalam setiap takaran," kata Wamendag.

Di sisi lain, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menargetkan prevalensi stunting sebesar 14,2 persen di akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

"Di dalam RPJMN itu kita tuliskan per tahun ya, dan untuk dasarnya di tahun 2025 ini 18,8 persen, tetapi nanti di akhir RPJMN itu menjadi 14,2 persen. Dalam rentang lima tahun, nanti kita akan bagi kira-kira dalam satu tahun itu bisa (turun) 1,5 hingga 2 persen, sehingga nanti dari 18,8 persen, turun menjadi 14,2 persen," kata Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Amich Alhumami di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/1).

Menurut Amich, salah satu strategi yang tepat dalam menurunkan prevalensi stunting tersebut yakni melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Salah satunya dengan investasi melalui Makan Bergizi Gratis itu karena yang disasar adalah kelompok ibu hamil, target yang kaitannya langsung dengan pencegahan, dan penurunan stunting itu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," kata Amich.