Jakarta -

Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan program makan bergizi gratis (MBG) dilakukan secara nasional besok diharapkan menjadi tonggak sejarah. Hasan mengatakan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih akan hadir melakukan peninjauan secara langsung.

"Untuk mendukung kerja keras dari BGN yang telah menyiapkan program ini dengan sebaik-baiknya, besok hari sebagai penanda awal dari dijalankannya program makan bergizi gratis beberapa orang anggota kabinet juga akan hadir di beberapa titik, terutama di kawasan Jabodetabek, Karawang dan Bandung," kata Hasan dalam pernyataan pers melalui rekaman video, Minggu (5/1/2025).

Hasan berharap program ini dapat berjalan lancar pada Senin (6/1). Dia mengatakan program makan bergizi gratis penting bagi anak-anak Indonesia.

"Jadi teman-teman mungkin bisa mengikuti perjalanan mereka besok. Kami mengharapkan doa dan dukungan dari seluruh masyarakat agar program dari Presiden Prabowo ini bisa sukses, bisa berjalan dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan yang paling penting memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia untuk menyongsong masa depan kita semua," tutur dia.

Hasan Nasbi mengatakan program makan bergizi skala nasional esok hari adalah tonggak bersejarah. Dia menekankan pesan Presiden Prabowo Subianto terkait program ini.

"Ini adalah tonggak bersejarah dan sejarah pertama kalinya makan bergizi gratis yang dilakukan dengan skala yang amat besar dan dalam level nasional. Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar program tapi adalah investasi untuk masa depan Indonesia, untuk Indonesia Emas tahun 2045," ucapnya.

(lir/rfs)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) membahas rencana peningkatan porsi perbankan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Maruarar yang juga akrab disapa Ara itu memastikan dirinya sedang menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

“Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, saya ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50,” jelas Ara dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/1/2025).

Lebih rinci Ara menjelaskan, rencana peningkatan porsi perbankan itu dilakukan untuk meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220.000 unit menjadi lebih dari 300.000 unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Dengan demikian, meskipun penyaluran kuota meningkat, pemerintah tetap dapat melakukan penghematan dan tidak membebani APBN.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyatakan mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut diproyeksi optimal menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," tegas Ateh.

Ateh menyatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mengkaji lanjutan persiapan perubahan proporsi tersebut.

Jakarta -

Di tengah pemukiman yang tenang di Surabaya, ada kafe dengan specialty coffee yang patut diacungi jempol. Seduhan magicnya dipadukan dengan cheesecake.

Membuka bisnis kafe tak harus selalu di tempat yang strategis. Berada menyempil di kawasan pemukiman juga tak ada salahnya. Bukan mustahil beberapa pengunjung justru memilih suasana yang lebih tenang.

Apalagi ketika mampu menghadirkan racikan kopi dengan kualitas yang patut diacungi jempol. Di Surabaya ada kafe specialty coffee yang lokasinya berhimpitan dengan pemukiman warga lokal, namanya Volks.

Di dalam rumah yang didesain semi industrial tersebut ada deretan biji kopi yang layak dicoba. Penyuka racikan kopi dengan susu yang kuat, sayang rasanya jika melewatkan menu Magic di sini.

Baca juga: Belum Makan Seharian, Ojol Ini Terharu Dapat Nasi Bungkus Gratis

Detail Informasi
Nama Tempat Makan	Völks
Alamat	Jalan Muhammad Haji Thamrin No.34, Surabaya
Instagram	@volkscoffeeid
Jam Operasional	Setiap hari, 08.00 - 21.00 WIB
Estimasi Harga	Rp 50.000/orang
Tipe Kuliner	Specialty Coffee
Fasilitas	Area parkir Toilet WiFi Makan di Tempat Bawa Pulang dll

Volks menawarkan suasana nyaman tanpa bising lalu lalang suara kendaraan yang mengganggu. Foto: detikcom/Diah Afrilian

Lokasi 'nyempil' di perumahan

Jika merujuk pada bahasa Jerman, Völks memiliki arti 'rakyat' atau mengacu juga pada sebuah komunitas. Rasanya istilah tersebut memang cocok untuk kafe yang lokasinya tak persis berada di pinggir jalan utama di Surabaya.

Völks menempati sebuah rumah dengan gaya bangunan semi industrial dengan sentuhan beberapa peralatan vintage di sudutnya. Ketika memasuki kafe ini rasanya hangat, nyaman, dan lebih tenang berkat lokasinya yang agak 'rumahan'.

Untuk menuju Völks, dari arah Jalan Darmo pertama-tama memasuki ruas Jalan Dokter Soetomo terlebih dahulu. Kemudian berbelok ke kanan setelah sekitar 350 meter menempuh ruas Jalan Muhammad Haji Thamrin. Völks berada di rumah nomor 34.

Pilihan kopi lokal hingga internasional

Pilihan kopinya beragam, ada yang lokal maupun impor. Foto: detikcom/Diah Afrilian

Ketika memasuki Völks, tim detikfood melihat tiga stoples kaca. Di antaranya menampung beberapa biji kopi lokal dari Gunung Arjuno Malang dan Megasari Ijen, Jawa Timur.

Selain kopi lokal, beberapa kopi impor yang didatangkan seperti dari Kabatunda Uganda, Thailand, hingga Costa Rica.

Pilihan kopi tersebut tersedia untuk pemesanan menu manual brew. Sementara untuk menu racikan kopi berbasis espresso menggunakan perpaduan biji kopi dari Bali, Flores, dan Aceh.

Seduhan magic dan cappucino yang menyegarkan

Seduhan magic dan cappucinonya menggunakan campuran biji kopi Bali, Flores, dan Aceh. Foto: detikcom/Diah Afrilian

Memilih untuk mencicipi racikan berbasis espressonya, ada dua menu yang kami pesan. Cappucino dan magic kami pilih untuk mencecap rasa espresso yang lebih kuat.

Harga per cangkir kopinya Rp 30.000an, tergantung jenis sajian dan campuran yang ingin ditambahkan ke dalam cangkir. Pada cangkir berisi cappucino, espressonya terasa lebih lembut dan berpadu tanpa memberikan rasa dominan yang signifikan.

Namun ketika menyeruput cangkir berisi magic, karakter espresso-nya tercecap kuat. Pada sesapannya terasa karakter brown sugary dan semburat kayumanis yang akan memenuhi mulut.

Perpaduan antara biji kopi robusta dan arabika pada espresso juga meninggalkan rasa asam pada ujung lidah. Namun jejak rasa yang ditinggalkan cukup bersih atau clean.

Pastry enak jadi pelengkap

Sebagai teman minum kopi ada Burnt Cheese Cake untuk pelengkapnya. Foto: detikcom/Diah Afrilian

Sementara menyeruput kopi yang segar di sini tak perlu khawatir tak ada pendamping yang cocok. Salah satu yang patut dicoba adalah Burnt Cheese Cake.

Harga pastry dan kue pendampingnya sendiri dibanderol Rp 30.000 - Rp 50.000. Untuk menyajikan menu pelengkap yang dipastikan kelezatannya Völks bekerja sama dengan SHU Artisan, produsen sourdough, kue, dan kue kering.

Saat disajikan, Burnt Cheese Cake diberi crumble di bagian bawah. Tekstur cheesecakenya sendiri padat dan lembut dengan rasa cream cheese yang kuat tetapi tidak menjadi dominan.

Sesuai dengan namanya, 'burnt', di bagian atasnya ada permukaan kue yang dipanggang dan ditorch hingga kecokelatan. Saat disuap bersamaan, antara adonan cheese cake, crumble, dan permukaannya yang agak gosong memiliki perpaduan tekstur yang baik.

Renyah dan lembut serta rasanya yang asin khas keju cocok dipadukan bersama secangkir magic. Setelah dibasuh dengan kopi, membuat mulut terasa bersih tidak meninggalkan jejak berlemak pada rongga mulut seperti menyantap kue yang terlalu berlebih kandungan lemaknya.

Ingin tempat makan atau produk Anda direview oleh detikfood? Kirim email ke foodreview@detik.com.

(dfl/adr)

Jakarta -

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyambut baik usulan pembangunan rumah berbasis komunitas. Menurutnya usulan ini cocok dengan konsep gotong royong yang pemerintah usung untuk pembangunan rumah.

Usulan pembangunan rumah berbasis komunitas itu disampaikan oleh Lembaga Pengkajian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan Indonesia (LP P3I) atau lebih dikenal dengan nama The Housing and Urban Development (HUD) Institute Indonesia.

"Untuk itu bagaimana kalau entitas struktur negara di tingkat bawah seperti Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dapat difungsikan menjadi kelompok ekonomi masyarakat termasuk untuk pembangunan rumah berbasis komunitas. Hal ini sesuai dengan konsep gotong royong," kata Wamen PKP Fahri Hamzah dalam rapat bersama Anggota HUD Institute di Jakarta, seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (4/1/2025).

Kehadiran RT dan RW pada setiap wilayah dapat difungsikan sebagai pendamping dalam pembangunan atau perbaikan rumah yang layak huni, lengkap dengan sanitasi dan pengelolaan sampahnya.

"Terutama di desa yang sudah banyak yang mempunyai rumah namun belum layak huni karena tidak dilengkapi sanitasi. Untuk itu peningkatan rumah menjadi layak huni yang sehat di desa-desa menjadi bagian dari Program Tiga Juta Rumah," ujar Fahri.

Fahri menegaskan Kementerian PKP selalu terbuka dengan berbagai usulan terkait penyediaan hunian layak bagi rakyat.

"Ujungnya kita akan susun aturannya yang komprehensif, supaya ini bisa menjadi inovasi dari Presiden Prabowo kepada rakyat bahwa jalan untuk mendapatkan hunian layak terbuka," ujarnya.

Lalu, Dewan Pakar HUD Encep R. Marsadi mengatakan, perumahan berbasis komunitas digagas dan lahir dengan memperhatikan betapa besarnya peran masyarakat dalam penyediaan hunian.

"Bahkan bisa disebut rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat sebagai penyumbang terbesar dalam penyediaan perumahan nasional, yakni sekitar 82,68 persen menurut data BPS 2022. Jika dibandingkan dengan perumahan yang dibangun swasta sebesar 10-17 persen dan yang dibangun pemerintah sebesar 5-10 persen," jelas Encep.

Namun dengan angka persentase yang besar tersebut, menurutnya terdapat banyak rumah yang belum memenuhi ktiteria rumah yang layak, seperti didirikan di kawasan ilegal maupun kawasan kumuh dan tidak dilengkapi dengan sanitasi.

"Maka dari itu dibutukannya upaya pendampingan kepada masyarakat dari pemerintah," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Encep perumahan berbasis komunitas sudah ada yang berjalan dan berhasil diterapkan. Salah satunya adalah Perumahan Komunitas Penggembala Kerbau Rawa di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.

"Konsepnya lahan disediakan oleh masyarakat yang tergabung dalam komunitas dan desa, pembangunannya dibantu pemerintah lewat program BSPS," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad membuat desain penataan kawasan dan hunian layak.

Hal ini disampaikannya ketika melakukan pertemuan dengan Ansar Ahmad di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Jelas Fahri, bila desain penataan kawasan dan hunian telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri, maka pemerintah pusat bisa memberikan bantuan terkait investasi.

"Dari Pemprov bisa siapkan desain visualisasinya, sehingga kita Pemerintah Pusat bisa membantu termasuk untuk investasi pendanaannya. Mungkin Pemprov bisa gelar sayembara desainnya, sehingga nanti Kepri bisa dijadikan contoh penataan desa pesisir," kata Fahri, dikutip dari keterangan resmi.

Menurut Fahri, Kepri merupakan daerah yang strategis karena dekat dengan Singapura, sehingga berpotensi menjadi kawasan investasi global.

"Untuk itu selain renovasi dan pembangunan rumah juga perlu ada tata kelola kawasan pesisir pantai sehingga mampu menarik minat investor," lanjut Fahri.

Sementara Ansar Ahmad mengatakan, selain kawasan pesisir, Kepri juga saat ini menghadapi permasalahan kurangnya hunian layak di kawasan perkotaan.

Pasalnya, semakin banyak pendatang dari berbagai daerah yang tinggal di Kepri.

"Untuk itu sebelumnya kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terobosan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penghapusan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk MBR, dan percepatan proses perizinan PBG menjadi 10 hari, mudah-mudahan jadi stimulus baru untuk pembangunan rumah MBR," tutur Ansar Ahmad.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah disebut bakal mencari strategi untuk memenuhi kebutuhan susu sapi yang menjadi salah satu bagian pendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1/2025) pekan depan.

Menurut Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, strategi pemenuhan kebutuhan susu sapi itu bakal didiskusikan dulu di internal pemerintah.

"Itu nanti strateginya (memenuhi kebutuhan susu sapi) kita diskusikan dulu," ujar Budi usia menghadiri rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (3/1/2024) sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2025).

Budi Arie menyampaikan, pihaknya sudah mengonfirmasi kepada jajaran koperasi susu terkait kemampuan penyediaan susu sapi untuk makan bergizi gratis.

Dari laporan yang ada, koperasi susu disebut mampu menyediakan 1,3 juta liter susu sapi per hari.

Namun, menurut Budi kemampuan itu masih jauh dengan kebutuhan seluruh penerima program makan bergizi gratis.

"Jadi 1,3 juta liter per hari. Kalau katakan satu orang minum susu 200 ml atau 0,5 liter, itu berarti kemampuan koperasi baru (untuk) 6,5 juta penerima makan bergizi gratis. Jadi perlu ada peningkatan kapasitas," jelas Budi.

"Kita sudah komunikasi dengan Pak Kepala BGN, bahwa koperasi siap sekitar 1,3 juta liter. Terutama Jawa Timur ya. Jawa Timur sudah menghitung itu semua susu se-Jawa Timur dipakai untuk program MBG cukup. Cuma kan provinsi lain enggak," katanya.

Budi Arie melanjutkan, terkait ketersediaan susu untuk MBG merupakan ranah Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara itu Kemenkop membantu untuk ketersediaan pasokan bahan pangan, termasuk untuk susu.

Dalam penjelasannya, Budi Arie juga mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto agar bahan baku MBG disuplai dari desa.

"Jadi kita tadi arahan Bapak Presiden, makan siang bergizi itu melalui kerja sama dengan koperasi, BUMDES, itu seharusnya sepatutnya bahan bakunya dari desa," ujar Budi Arie usai mengikuti rapat sebagaimana dilansir pada Sabtu (4/1/2024).

"Jadi arahan Presiden ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah bahan bakunya bukan impor," tegasnya.

Untuk mendukung arahan itu, pemerintah telah mendata ada 1.923 koperasi yang siap membantu menyediakan bahan untuk MBG.

Koperasi tersebut tersebar di 29 provinsi. Selain itu ada dukungan dari BUMDes.

"Misalnya koperasi peternak telur, membantu penyediaan telur. Selain itu ada koperasi sayur, beras, koperasi ikan, dan sebagainya," ungkap Budi.

"Termasuk desa. Desa juga BUMDes sudah menyiapkan semuanya," katanya.

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis bakal dimulai pada Senin pekan depan.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Dedek Prayudi mengatakan, pelaksanaan kick off MBG itu nantinya bakal melibatkan sekitar 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang akan menyediakan 3.000-3.500 porsi makanan per hari.

Sehingga jika dihitung ada 3,2 - 3,3 juta penerima manfaat MBG ketika program pertama kali dimulai pada 2025.

"2025 selesai, kita target berkembang terus (penerima menjadi) 15-20 juta," dalam acara Sapa Indonesia Pagi yang disiarkan YouTube Kompas TV, Jumat (27/12/2024).

Sementara itu, sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan impor 200.000 ekor sapi perah pada 2025.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Kementan, Agung Suganda, menyebutkan bahwa target tersebut merupakan bagian dari impor sekitar 1,2 juta ekor sapi perah hingga 2029

“Target kami pada tahun 2025 nanti kami harapkan 200.000 (sapi perah) itu akan masuk ke Indonesia,” kata Agung usai focus group discussion (FGD) percepatan peningkatan produksi susu dan daging sapi di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2024).

IDXChannel- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memberikan sejumlah arahan yang mencakup tiga prioritas utama untuk BTN (BBTN) terkait strategi bisnisnya ke depan.

Pertama, mengenai membangun kepercayaan, kedua memberikan solusi, dan ketiga mengenai ekosistem. Terkait kepercayaan, Erick berpesan kalau ingin BTN melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan, dan BTN dianggap telah melakukan langkah konkrit dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan.

Sementara itu, terkait solusi, Erick mengapresiasi langkah BTN sebagai Bank yang menjadi penyedia solusi bagi masyarakat dengan lebih dulu membangun persepsi dan menarik engagement dari masyarakat.

Erick menilai, banyak bank yang hanya menjual produknya, dan belum tentu memberikan solusi, selain itu masyarakat juga tidak mudah mempercayai produk atau layanan bank terlebih dengan maraknya informasi khususnya dari media sosial.

"Namun, BTN sudah mulai membangun persepsi, atau engagement, perubahan logo dan outletnya bisa membuahkan tidak hanya kepercayaan tapi juga engagement brand,” kata Erick di Jakarta Jumat (4/1/2025).

Erick juga memberikan sejumlah tips bagi BTN, khususnya mengenai ekosistem yang sedang digiatkan BTN karena BTN ingin membangun ekosistem menyediakan solusi untuk perumahan dan isinya.

Dia meminta BTN menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tentunya memerlukan pengelolaan gaji, namun juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

“Pak Nixon bisa bekerja sama dengan bank-bank daerah, seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up, sebagai Bank kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading tapi juga menjadi agregator,” kata Erick.

Selain dengan Bank Daerah, Erick juga mendorong BTN untuk mempererat kolaborasinya dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan, dan juga bekerja sama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan Bandara.

“Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem, kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” kata Erick.

(kunthifahmar sandy)

Gresik -

Nasib nahas menimpa balita perempuan di Perumahan Patra Raya, Cluster Patra Garden, Cerme Gresik. Balita berinisial FO itu, meninggal usai tertimpa alat olahraga yang merupakan fasilitas umum (fasum) di perumahan tersebut.

Informasi yang dihimpun, peristiwa nahas itu terjadi sekitar pukul 14.00 WIB, Kamis (2/1). Saat itu korban berusia 2 tahun bersama teman sebayanya sedang bermain tanpa didampingi orang tua di area fasum perumahan.

Di lokasi tersebut, terdapat empat wahana olahraga yang terbuat dari besi. Namun yang satu dalam kondisi rusak dan hanya disangga sebatang bambu. Alat olah raga rusak itulah yang menimpa korban.

Peristiwa tersebut terekam CCTV yang berada di kawasan perumahan Patra Garden. Dalam rekaman CCTV itu, korban tertimpa alat olah raga yang terbuat dari besi itu hingga pingsan.

Mengetahui korban tertimpa alat gym itu, teman-teman korban berteriak meminta tolong hingga pihak security mendatangi lokasi. Setelah itu, korban ditolong oleh sekuriti perumahan dan dibawa ke rumahnya yang berjarak sekitar 100 meter dari TKP.

Korban lalu dibawa ke Puskesmas Cerme untuk mendapatkan pertolongan, namun kondisinya kritis dan dirujuk ke RSUD Ibnu Sina. Namun, sekitar pukul 16.30 WIB korban dinyatakan meninggal.

Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah orang tuanya di Desa Randuagung, Kebomas, Gresik untuk dimakamkan. Sekitar pukul 22.00 WIB, orang tua korban membuat laporan ke kantor polisi.

Kapolsek Cerme Iptu Andik Asworo mengatakan laporan orang tua korban sekitar pukul 22.00 WIB. Namun laporkan itu diarahkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gresik

"Laporan korban sudah kami terima. Kemudian kami mengantarkan pelapor ke SPKT Res Gresik untuk dilanjutkan ke Unit PPA, karena penanganan ditangani polres," kata Iptu Andik Asworo, Jumat (3/1/2024).

Kanit PPA Satreskrim Polres Gresik Ipda Hepi Muslih Riza membenarkan adanya laporan tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan.

"Benar sudah terima laporan, tadi orang tuanya lapor ke sini (Polres Gresik). Kita masih melakukan penyelidikan," kata Hepi singkat.

Pantauan detikJatim, meski menyebabkan seorang balita tewas, fasum olahraga tersebut masih belum diberi garis polisi. Namun hanya dibatasi dengan tali rafia.

(abq/iwd)

Jakarta, Investor.id –PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) diharapkan menjadi megabank karena telah melakukan transformasi dan menunjukan kemajuan yang dinilai luar biasa.

“Saya harap BTN tidak berpuas diri, kalau bisa BTN menjadi megabank, yang bisa memberikan solusi perumahan dan ekosistemnya, saya rasa itu akan jadi proposisi yang menarik di masyarakat, jangan lelah bertransformasi karena transformasi tidak ada ending-nya,” kata Menteri BUMN, Erick Thohir dalam siaran pers, Jumat (3/1/2025).

Pernyataan Menteri BUMN dilontarkan saat membuka Raker BTN 2025 di Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Di hadapan para peserta Raker yang terdiri atas jajaran Direksi dan Komisaris serta para BTNers, Erick menilai, transformasi yang dilakukan BTN sejak tahun 2019 terlihat banyak mencapai kemajuan.

“Progress yang luar biasa, saya hargai transformasi yang dilakukan BTN, kalau datang ke bank lain itu biasa, tapi saya percaya BTN akan mencapai kemajuan yang lebih pesat dan akan lebih mudah, karena biasanya yang besar sudah comfort, itu saya apresiasi BTN, transformasi sudah baik, jangan berpuas diri,” kata Erick.

Pada kesempatan yang sama, Erick juga memberikan sejumlah arahan yang mencakup tiga prioritas utama untuk BTN terkait strategi bisnisnya ke depan, yakni mengenai  membangun kepercayaan, memberikan solusi, dan terakhir mengenai ekosistem.

Terkait kepercayaan, Erick berpesan kalau ingin BTN melangkah lebih maju, kepercayaan dari publik harus ditingkatkan, dan BTN dianggap telah melakukan langkah konkrit dengan memperbaiki tata kelola yang baik sebagai sebuah perusahaan.

Sementara itu, terkait solusi, Erick mengapresiasi langkah BTN sebagai bank yang menjadi penyedia solusi bagi masyarakat dengan lebih dulu membangun persepsi dan menarik engagement dari masyarakat. 

Erick menilai, banyak bank yang hanya menjual produknya, dan belum tentu memberikan solusi, selain itu masyarakat juga tidak mudah mempercayai produk atau layanan bank terlebih dengan maraknya informasi khususnya dari media sosial. “Namun, BTN sudah mulai membangun persepsi, atau engagement, perubahan logo dan outlet-nya bisa membuahkan tidak hanya kepercayaan tapi juga engagement brand,” kata Erick.

Dia memberikan sejumlah tips bagi BTN, khususnya mengenai ekosistem yang sedang digiatkan BTN karena BTN ingin membangun ekosistem menyediakan solusi untuk perumahan dan isinya.

Erick meminta BTN menjajaki kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki basis nasabah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tentunya memerlukan pengelolaan gaji, namun juga membayar sekolah anak dan memiliki rumah melalui KPR.

“Pak Nixon bisa bekerja sama dengan bank-bank daerah, seperti di Solo, Banten, kita coba bisa back up, sebagai Bank kita tidak bisa berdiri sebagai menara gading tapi juga menjadi agregator,” kata Menteri BUMN.

Selain dengan BPD, Erick juga mendorong BTN untuk mempererat kolaborasinya dengan PT KAI terkait pengembangan perumahan, dan juga bekerja sama dengan InJourney, induk usaha PT Angkasa Pura, untuk penyediaan solusi perumahan bagi para pekerja di kawasan bandara.

“Jadi ekosistem bertemu dengan ekosistem, kita tidak selalu jadi front end, apakah dengan BPD, KAI atau start up, itu bisa mempercepat karena waktu tidak pernah cukup,” kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan dalam Raker 2025, BTN menetapkan visi baru untuk periode 2025-2029 yakni menjadi “Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia”, yang bermakna lebih luas dibandingkan visi jangka panjang sebelumnya yakni “To Become the Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025”. Melalui visi yang baru, BTN memiliki aspirasi untuk menjadi bank yang melayani “beyond mortgage” atau tidak hanya KPR.

“Jadi ada rumah, ada keluarga, tapi tidak cuma soal KPR. Tapi bagaimana mereka bayar listrik, bayar air, bayar sekolah juga di BTN. Setelah rumah terbentuk, kita melayani semua yang dibutuhkan oleh keluarga,” ujar Nixon.

Editor: Edo Rusyanto (edo_rusyanto@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Dukung program pembangunan 3 juta rumah, Perum Perumnas terus berperan aktif dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya, pengembangan perumahan yang konsep green living di Kabupaten Bandung.

Konsep itu sudah pula dikembangkan pada Samesta Pasadana, proyek hunian landed Perumnas yang berlokasi di Kabupaten Bandung. Pengembangan proyek Samesta Pasadana ini mendapat dukungan dari berbagai stakeholders terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Dengan program bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), Kementerian PKP turut mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan tersebut.

Untuk memastikan progres serta keberlanjutan pengembangan Samesta Pasadana, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait bersama PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin melakukan tinjauan langsung ke lokasi proyek pada Minggu (29/12/2024).

Dalam kesempatan ini, Menteri PKP menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, BUMN, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan perumahan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Saya setiap kunjungan ke perumahan mau bertemu warga karena ujung semua kebijakan itu untuk warga penghuni sebagai konsumen. Untuk itu saran saya dikumpulkan semua aspirasi warga untuk ditindaklanjuti, seperti tadi ada warga yang minta dibangunkan masjid, mulai dibangun tahun depan ya karena ini aspirasi warga," ujar Maruarar dikutip Kamis (2/1/2024).

Kunjungan Menteri Maruarar ini merupakan salah satu rangkaian dalam tinjauannya pada proyek-proyek Perumnas, setelah sebelumnya meninjau proyek Perumnas lainnya bersama Menteri BUMN Erick Thohir di Samesta Mahata Margonda Depok, Samesta Mahata Tanjung Barat Jakarta, serta aset Perumnas di Blok K Pulogebang.

Tinjauan ini juga dilaksanakan untuk memastikan kesiapan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro, menyampaikan bahwa proyek Samesta Pasadana adalah wujud inovasi Perumnas dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat modern yang ramah lingkungan.

"Kementerian BUMN melalui Perumnas berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan hunian terjangkau dan berkualitas. Proyek Samesta Pasadana hadir dengan konsep green living yang mengedepankan keseimbangan antara hunian dan lingkungan sehat serta pengembangan hunian dengan skema FLPP bagi MBR. Dukungan dari pemerintah, termasuk Kementerian PKP melalui bantuan PSU pun menjadi hal yang sangat kami apresiasi dan dapat menjadi dorongan signifikan dalam percepatan pengembangan proyek ini," ujar Budi.

Perumnas terus berkomitmen untuk mengalokasikan hunian FLPP pada setiap proyeknya, termasuk pada Samesta Pasadana yang 48% dari total hunian merupakan hunian subsidi dengan skema FLPP.

Dengan konsep green living, proyek Samesta Pasadana dirancang untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang optimal, penggunaan material ramah lingkungan, konsep drainase berwawasan lingkungan seperti kolam retensi, serta infrastruktur pendukung yang efisien. Hal ini sejalan dengan visi Perumnas dalam menghadirkan solusi perumahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dan sinergi yang baik, Perumnas optimis dapat terus berkontribusi dalam pencapaian target program 3 juta rumah pemerintah serta meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Mataram -

Real Estat Indonesia (REI) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeklaim maraknya pembangunan perumahan di lahan pertanian di Lombok Barat sudah sesuai izin pemerintah daerah. Hal itu ditegaskan Ketua REI NTB, Heri Susanto, Kamis (2/1/2025).

Menurut Heri, pernyataan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah, soal maraknya pembangunan perumahan di lahan sawah bukan barang baru di Pulau Lombok.

"Wamen sedih karena banyak lahan sawah jadi perumahan. Itu kan yang membuat tata ruang itu kan pemerintah. Sementara pengembang mengikuti aturan pemerintah," tegas Heri.

Heri mengatakan pembangunan perumahan di daerah penyangga Kota Mataram, seperti di Kecamatan Labuapi, Gunungsari, dan Kediri tidak bisa terelakkan. Karena ketiga daerah itu menjadi penyangga pengembangan Kota Mataram.

"Kalau mau buat rumah di gunung siapa yang mau? Artinya, pengembang menunggu solusi tata ruang dari pemerintah," ujar Heri.

Heri juga menanggapi soal wacana Fahri Hamzah soal pembangunan rumah susun di Kota Mataram. Dari survei yang dilakukan REI, banyak masyarakat di NTB trauma gempa 2018.

"Saya pikir itu ide bagus, tetapi harus lihat history. Lombok itu belum hilang dari ingatan orang soal gempa. Belum berani tinggal di rumah susun," ungkap Heri.

Sejauh ini, Heri berujar, semua pengembang tidak pernah berbicara permodalan kepada kredit pemilik rumah (KPR). Sebab, modal pembangunan berasal perbankan.

"Jadi ada dua masalah yang harus segera diatasi. Pertama soal waktu akad pengajuan serta meminta perbankan memberi solusi agar semua masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) layak dapat bantuan di perbankan," ujar Heri.

Selain itu, REI NTB juga mendesak pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera memutihkan pinjaman petani dan nelayan agar bisa mengajukan perumahan subsidi demi suksesi program 3 juta rumah di NTB.

"Dari 10 MBR itu ada 6 tidak memenuhi syarat pengajuan di perbankan. Ini juga menjadi masalah bagi calon KPR kita," jelas Heri.

Sebelumnya, Wamen PKP, Fahri Hamzah, mengaku sedih melihat banyak sawah di Lombok Barat mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kita ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah, tetapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat sore (27/12/2024).

(iws/gsp)

Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menyiapkan legalitas perubahan proporsi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2025.

"Kami ingin semakin banyak yang menerima rumah bersubsidi. Saya sudah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP-nya, ternyata memang program itu sangat diminati," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara di Jakarta, Kamis.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh di Jakarta.

Ara menyatakan pertemuan tersebut untuk menyiapkan legalitas dan formulasi perhitungan agar perbankan sebagai penyalur KPR FLPP siap dengan perubahan proporsi tersebut.

Jika sebelumnya komposisi anggaran FLPP dari porsi APBN dan perbankan yaitu 75:25, Menteri Ara ingin porsi dana APBN dengan perbankan diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.

Hal ini diharapkan membuat adanya penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Diharapkan dengan perubahan proporsi tersebut dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.

Untuk itu Kementerian PKP menggandeng BPKP dalam memastikan langkah rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut perlu melalui cara yang benar sesuai aturan dan prosedur negara.

Ara menyatakan, selain bertemu BPKP, juga akan melakukan pertemuan dengan perwakilan Kementerian Keuangan dalam menyiapkan perubahan proporsi KPR FLPP di tahun 2025.

"Selain itu saya juga ingin peraturan kriteria penerima rumah bersubsidi semakin detail. Hal ini bertujuan untuk menghindari salah sasaran dalam penyaluran subsidi perumahan. Harus dibuat peraturan yang tegas untuk memberikan efek jera kalau penyaluran FLPP/subsidi rumah tidak tepat sasaran," katanya.

Sementara itu, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Sebab menurutnya rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu di-review dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsuran dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK untuk suku bunga KPR," kata Ateh.

Dia mengatakan, akan melakukan pertemuan lanjutan dengan Menteri PKP usai bertemu dengan pihak perbankan untuk mereview persiapan perubahan proporsi tersebut.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025