JAKARTA, KOMPAS.com - Perjalanan kereta rel listrik (KRL) menuju Stasiun Manggarai mengalami gangguan akibat adanya kebakaran di area permukiman Manggarai, Jumat (20/12/2024).

Hal itu disampaikan PT KAI Commuter melalui akun X resmi mereka @commuterline, terkait adanya gangguan akibat kebakaran antara Stasiun Manggarai-Tanah Abang.

"#InfoLintas Terdapat kebakaran di area pemukiman warga antara Stasiun Manggarai - Tanah Abang. Untuk perjalanan KA saat ini menunggu aman untuk melintas," tulis informasi tersebut, dikutip Jumat.

PT KAI Commuter meminta maaf karena perjalanan penumpang terganggu. Saat ini proses pemadaman sedang dilakukan.

"Perjalanan KA Jalur Hilir Manggarai—Tanah Abang saat ini belum dapat dilalui, sehubungan masih dalam proses pemadaman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya," tulis PT KAI.

Sementara ini, Kompas.com masih berusaha menghubungi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta terkait peristiwa kebakaran tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Piyono mengusulkan pemerintah memanfaatkan dana BPJS Ketenagakerjaan untuk menyukseskan program 3 juta rumah.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra Tahun 2024 di JW. Marriot Hotel, Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Total dana kelolaan BPS Ketenagakerjaan mencapai Rp 700 triliun, dengan manfaat layanan tambahan dalam program jaminan hari tua (JHT) sebesar 20 persen atau senilai Rp 140 triliun.

Tegas Ari, terobosan regulasi diperlukan agar dana JHT bisa dimanfaatkan untuk perumahan dengan tingkat suku bunga di bawah 7 persen atau mendekati suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Mayoritas nasabah KPR kan pekerja anggota BPJS Ketenagakerjaan, sehingga peruntukan manfaat layanan tambahan untuk pembiayaan perumahan tidak salah sasaran," ujar Ari.

Usulan tersebut muncul karena program 3 juta rumah menyentuh masyarakat berpenghasilan bulanan di bawah Rp 2 juta, serta masyarakat milenial berpenghasilan di atas Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan.

Pasar tersebut dinilai masih sangat besar dengan harga rumah maksimum Rp 500 juta.

Pada kesempatan tersebut, capaian pembangunan rumah oleh sekitar 3.000 anggota Himperra di seluruh Indonesia berkisar di angka 50.000-an per tahun.

"Sekitar 34.000-an itu adalah rumah bersubsidi, sisanya komersial. Terkait dukungan program 3 juta rumah, Bapak Menteri PKP minta produksi dari anggota Himperra bisa 3 kali lipatnya, 150.000 unit per tahun. Kami tentu mendukung itu," lanjutnya.

Ada pun hingga Desember 2024, masih terdapat 45.000 stok rumah yang sudah terbangun dan masih menunggu akad kredit rumah bersubsidi melalui KPR-FLPP.

Dari jumlah stok itu, sebanyak 15.000 unit dibangun oleh pengembang anggota Himperra.

REPUBLIKA.CO.ID, HAMILTON -- Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada Rabu (18/12/2024) tentang permukiman ilegal Israel dan tindakan kekerasan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Beberapa negara anggota juga menuntut pihak-pihak terkait mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Asisten Sekretaris Jenderal PBB untuk Timur Tengah dan Asia dan Pasifik Khaled Khiari mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel terus memperluas pembangunan permukiman dekat Tepi Barat yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur.

"Di Gaza, gencatan senjata sudah lama tertunda," ujar Khiari.

Ia menegaskan hukuman kolektif yang dihadapi rakyat Palestina tidak dapat dibenarkan.

"Pengeboman tanpa henti di Gaza oleh pasukan Israel, semakin banyaknya korban sipil, penghancuran menyeluruh lingkungan Palestina dan memburuknya situasi kemanusiaan adalah hal yang mengerikan," katanya.

Khiari menyatakan sangat prihatin atas perluasan ilegal yang terus menerus oleh kalangan pemukim Israel. Ia menekankan tindakan itu memicu ketegangan dan menghalangi kemungkinan negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdampingan dan berdaulat.

"Saya tegaskan semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB," kata Khiari.

Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki sementara itu menyoroti peningkatan kasus malnutrisi akut pada anak-anak di Gaza. Dia mengatakan Gaza sekarang memiliki jumlah tertinggi di dunia menyangkut anak per kapita yang diamputasi.

"Inggris menyerukan Israel untuk menghentikan perluasan permukiman di tanah Palestina, yang ilegal menurut hukum internasional, dan untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim yang melakukan kekerasan," kata Kariuki.

Ia juga mendesak Israel agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban internasional.

"Ketidakstabilan yang berkelanjutan dan kekerasan pemukim di Tepi Barat tidak boleh ditoleransi oleh Israel, dan budaya impunitas harus diakhiri," katanya.

Dia menolak upaya pemindahan paksa warga Gaza dari atau di dalam Gaza. "Tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza. Perluasan infrastruktur militer Israel dan penghancuran bangunan sipil dan lahan pertanian di seluruh Jalur Gaza tidak dapat diterima," ujarnya.

Duta Besar Swiss untuk PBB Pascale Baeriswyl mengecam kelaparan yang dialami warga Gaza yang penggunaannya sebagai metode peperangan merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional.

Dia menuntut pihak-pihak terkait segera mewujudkan gencatan senjata. Baeriswyl juga mengutuk pernyataan pejabat Israel yang mengumumkan rencana memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyoroti veto berulang kali yang digunakan Amerika Serikat pada resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan.

Menurut Nebenzia, tindakan AS itu mengandung alasan untuk memastikan operasi militer Israel dapat berlanjut di Gaza, sehingga nyawa para sandera terus terancam.

Sambil menyebut tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai ilegal, dia mengatakan tindakan itu juga melanggar resolusi-resolusi terkait yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

"Kami khususnya prihatin dengan pernyataan yang dibuat pejabat Israel tentang perubahan demografi Gaza secara paksa untuk menjajah kembali Jalur Gaza," katanya.

Wakil Dubes China Geng Shuang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan semua opsi yang ada pada mereka dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Gaza.

Ia juga mendesak negara-negara untuk tidak lagi menghalangi tindakan Dewan, mengacu pada AS. Geng menuntut Israel segera menghentikan operasi militer di Gaza, memenuhi kewajibannya pada hukum kemanusiaan internasional, serta mencabut blokade Gaza dan pembatasan akses kemanusiaan.

Dubes AS Linda Thomas-Greenfield menyuarakan kekhawatiran tindakan Israel di Tepi Barat melemahkan kemampuan Otoritas Palestina untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina dan secara lebih luas, meredam prospek solusi dua negara.

"Kami tegaskan kembali sikap kami bahwa permukiman Israel di Tepi Barat merupakan hambatan bagi tercapainya solusi dua negara," katanya.

Permukiman ilegal Israel, katanya, tidak konsisten dengan hukum internasional dan hanya berfungsi untuk melemahkan keamanan Israel.

Dia menyoroti laporan yang mengkhawatirkan tentang jumlah warga Palestina yang gugur di Tepi Barat yang diduduki. Dia mendesak Israel untuk mengintervensi dan menghentikan mereka, lebih baik lagi, mencegah mereka sejak awal.

"Kami mendesak Israel menghentikan upaya melegalkan pos-pos terdepan di Tepi Barat, meredakan ketegangan, mengadili semua pelaku kekerasan, tidak peduli latar belakang pelaku atau korban," katanya.

Sungailiat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengentaskan pemukiman kumuh terpadu di Lingkungan Parit Pekir Sungailiat dengan membangun 40 unit rumah terpadu dalam satu kawasan

"Program pengentasan pemukiman kumuh terpadu satu kawasan dilengkapi dengan fasilitas infrastruktur seperti air minum, sanitasi dan akses jalan permukiman," kata Penjabat Bupati Bangka M Haris di Sungailiat, Kamis saat meresmikan Kawasan Semangat Menggapai Harapan "Semengah".

Program ini kata dia, sejalan dengan sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan hunian beserta prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat, untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.

M Haris mengakui pembangunan dan pengembangan permukiman khususnya pada kawasan kumuh masih menjadi tantangan tersendiri.

Kegiatan pembangunan rumah baru layak huni terpadu yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan APBD Kabupaten Bangka, merupakan implementasi dari amanat undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan oleh pemerintah pusat, daerah.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka, Asmawi Alie sebelumnya mengatakan, program tersebut tidak hanya melakukan pembangunan rumah, melainkan rehab atau perbaikan rumah yang dianggap hanya cukup di rehab.

"Tercatat kurang lebih masih 3.000 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Bangka yang tersebar di sejumlah wilayah kecamatan dengan kriteria ringan, sedang dan sekitar 1.000 unit rumah kategori berat atau benar-benar harus dilakukan pembangunan," jelas dia.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengaku jarang mengadakan rapat di hotel, terutama hotel mewah. Menjalankan pesan dari Presiden Prabowo, ia mengaku ingin berhemat.

Hal ini ia ucapkan saat menghadiri acara Rakernas Himperra 2024 bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat di JW Marriot, Jakarta.

"Pak Prabowo sudah katakan, kita harus berhemat, ya. Tidak usah pertemuan keluar uang yang tidak perlu, tidak usah rapat-rapat di hotel mewah. Kalau kementerian kami (PKP), tidak pernah rapat di hotel," kata Ara pada Kamis (19/12/2024).

Ia datang ke hotel hanya pada saat kunjungan kerja yang diundang oleh pengembang properti.

"Kami baru datang ke hotel, kalau diundang asosiasi (pengembang). Saya datang ke hotel waktu diundang REI, di Trans Park Bandung, Apersi di Pecenongan. Jadi kita ini kementeriannya hemat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ara mengingatkan pentingnya untuk bekerja secara konkret dengan hasil yang nyata.

Sejak awal menjadi Menteri PKP, ia sudah berkali-kali hadir dalam berbagai pertemuan dengan beberapa kementerian, Otorita Jasa Keuangan (OJK), Bank BTN (persero) Tbk, BP Tapera, pengembang, dan stakeholder terkait untuk membahas pengadaan rumah rakyat. Termasuk di dalamnya terkait Program 3 Juta Rumah.

Awal tahun nanti, Ara akan melihat kembali kesiapan pengembang, perbankan, hingga Tapera untuk jadi pertimbangan bagi Kementerian Keuangan.

"Supaya nanti Pak Dirjen Perbendaharaan ini bisa ambil kesimpulan. Benar nggak bahwa pengembangnya siap, banknya siap, Taperanya siap. Supaya kita membuat pertemuan-pertemuan kita dari seremonial menjadi pertemuan-pertemuan kerja yang konkret," jelas Ara.

Seperti yang diketahui, Kementerian PKP mendapat anggaran APBN tahun 2025 sebesar Rp 5,23 triliun dan kuota FLPP Rp 33,06 triliun. Jumlah rumah yang dapat terbangun dengan anggaran 2025 tersebut hanya sekitar 257.431 unit atau 8,58% dari target 3 juta per tahun.

Dengan data yang konkret sesuai di lapangan, diharapkan Kementerian Keuangan bisa mengambil keputusan dengan bijak untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

(aqi/das)

Hamilton, Kanada (ANTARA) - Para anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada Rabu (18/12) tentang permukiman ilegal Israel dan tindakan kekerasan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Beberapa negara anggota juga menuntut pihak-pihak terkait mewujudkan gencatan senjata di Jalur Gaza.

Khaled Khiari, asisten sekretaris jenderal PBB untuk Timur Tengah dan Asia dan Pasifik, mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa Israel terus memperluas pembangunan permukiman dekat Tepi Barat yang didudukinya, termasuk Yerusalem Timur.

"Di Gaza, gencatan senjata sudah lama tertunda," ujar Khiari.

Ia menegaskan bahwa hukuman kolektif yang dihadapi rakyat Palestina tidak dapat dibenarkan.

"Pengeboman tanpa henti di Gaza oleh pasukan Israel, semakin banyaknya korban sipil, penghancuran menyeluruh lingkungan Palestina dan memburuknya situasi kemanusiaan adalah hal yang mengerikan," katanya.

Khiari menyatakan sangat prihatin atas perluasan ilegal yang terus menerus oleh kalangan pemukim Israel.

Ia menekankan bahwa tindakan itu memicu ketegangan dan menghalangi kemungkinan "negara Palestina yang merdeka, demokratis, berdampingan dan berdaulat."

"Saya tegaskan bahwa semua permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki keabsahan hukum dan melanggar hukum internasional dan resolusi PBB," kata Khiari.

Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki sementara itu menyoroti "peningkatan kasus malnutrisi akut pada anak-anak" di Gaza, dan mengatakan "Gaza sekarang memiliki jumlah tertinggi di dunia menyangkut anak per kapita yang diamputasi."

"Inggris menyerukan Israel untuk menghentikan perluasan pemukiman di tanah Palestina, yang ilegal menurut hukum internasional, dan untuk meminta pertanggungjawaban para pemukim yang melakukan kekerasan," kata Kariuki.

Ia juga mendesak Israel agar berbuat lebih banyak untuk melindungi warga sipil dan mematuhi kewajiban internasional.

"Ketidakstabilan yang berkelanjutan dan kekerasan pemukim di Tepi Barat tidak boleh ditoleransi oleh Israel, dan budaya impunitas harus diakhiri," katanya.

Dia menolak upaya "pemindahan paksa warga Gaza dari atau di dalam Gaza."

"Tidak boleh ada pengurangan wilayah Jalur Gaza. Perluasan infrastruktur militer Israel dan penghancuran bangunan sipil dan lahan pertanian di seluruh Jalur Gaza tidak dapat diterima," ujarnya.

Duta Besar Swiss untuk PBB Pascale Baeriswyl mengecam kelaparan yang dialami warga Gaza "yang penggunaannya sebagai metode peperangan merupakan kejahatan perang menurut Statuta Roma dari Mahkamah Pidana Internasional."

Dia menuntut pihak-pihak terkait segera mewujudkan gencatan senjata. Baeriswyl juga mengutuk pernyataan pejabat Israel yang mengumumkan rencana untuk memperluas permukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki.

Duta Besar Rusia Vassily Nebenzia menyoroti veto berulang kali yang digunakan Amerika Serikat pada resolusi gencatan senjata di Dewan Keamanan.

Menurut Nebenzia, tindakan AS itu mengandung alasan untuk "memastikan bahwa operasi militer Israel dapat berlanjut di Gaza, sehingga nyawa para sandera terus terancam."

Sambil menyebut tindakan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki sebagai "ilegal," dia mengatakan tindakan itu juga melanggar resolusi-resolusi terkait yang telah dikeluarkan Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

"Kami khususnya prihatin dengan pernyataan yang dibuat pejabat Israel tentang perubahan demografi Gaza secara paksa untuk menjajah kembali Jalur Gaza," katanya.

Wakil Dubes China Geng Shuang mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan semua opsi "yang ada pada mereka dan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri konflik di Gaza."

Ia juga mendesak negara-negara untuk tidak lagi menghalangi tindakan Dewan -- mengacu pada AS.

Geng menuntut Israel "segera menghentikan operasi militer di Gaza, memenuhi kewajibannya pada hukum kemanusiaan internasional, serta mencabut blokade Gaza dan pembatasan akses kemanusiaan."

Dubes AS Linda Thomas-Greenfield menyuarakan kekhawatiran bahwa "tindakan Israel di Tepi Barat melemahkan kemampuan Otoritas Palestina untuk memenuhi kebutuhan rakyat Palestina, dan secara lebih luas, meredam prospek solusi dua negara."

"Kami tegaskan kembali sikap kami bahwa permukiman Israel di Tepi Barat merupakan hambatan bagi tercapainya solusi dua negara," katanya.

Permukiman ilegal Israel, katanya lagi, "tidak konsisten dengan hukum internasional dan hanya berfungsi untuk melemahkan keamanan Israel."

Dia menyoroti laporan "yang mengkhawatirkan" tentang jumlah warga Palestina yang tewas di Tepi Barat yang diduduki, dan mendesak Israel untuk "mengintervensi dan menghentikan mereka, lebih baik lagi, mencegah mereka sejak awal."

"Kami mendesak Israel untuk menghentikan upaya melegalkan pos-pos terdepan di Tepi Barat ... meredakan ketegangan ... mengadili semua pelaku kekerasan, tidak peduli latar belakang pelaku atau korban," katanya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Video bernarasi lokasi diduga tempat penyuntikan gas di Desa Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat. Dalam video tersebut terlihat sejumlah tabung gas 3 Kg berwarna hijau dan tabung gas berwarna pink.

Dalam video yang dilihat, Kamis (19/12/2024), tabung-tabung gas tersebut tergeletak di halaman rumah. Terlihat lokasi berada di permukiman yang sepi.

Disebutkan bahwa tindakan penyuntikan gas untuk mengoplos tersebut bisa merugikan masyarakat. Serta menimbulkan kerugian kepada negara.

Dikonfirmasi terkait video tersebut, Kapolsek Cileungsi Kompol Wahyu Maduransyah Putra mengatakan, pihaknya menindaklanjuti dengan cepat informasi dari informan tersebut. Anggotanya telah mengecek ke lokasi.

"Saat itu juga sudah ditindaklanjuti ke TKP (tempat kejadian perkara) bersama informan," kata Wahyu.

Namun saat di lokasi, lanjut Wahyu, didapati sudah kosong tidak ada tabung-tabung gas seperti yang ada dalam video maupun orangnya. Pengecekan tersebut juga dilakukan bersama warga sekitar.

"TKP sudah kosong, disaksikan juga dari masyarakat," pungkasnya.

Tonton juga Video: Polda Jabar Bongkar Kasus Gas Oplosan, 10 Ribu Tabung Disita

[Gambas:Video 20detik]

(rdh/dek)

Jakarta -

Sederet pengembang yang tergabung dalam Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himaperra) berkumpul di Setiabudi menghadiri acara Rakernas Himperra 2024. Mereka akan membahas kelanjutan Program 3 Juta Rumah.

Bukan hanya anggota Himperra yang hadir, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) juga hadir dalam acara yang bertajuk Dialog Kebangsaan Perumahan Rakyat: Kupas Tuntas Peluang dan Tantangan Program 3 Juta Rumah untuk Rakyat.

Dalam pantauan detikcom, Ara sampai di Hotel JW Marriot, Jakarta pukul 13.00 WIB dengan pakaian dinas berwarna coklat muda. Sementara itu, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang dijadwalkan hadir, sampai di lokasi pukul 14.30 WIB.

Ketua Umum DPP Himperra Ari Tri Priyono mengatakan tahun ini Himperra telah membangun sekitar 50 ribu rumah. Sebanyak 30 ribu rumah dengan pembiayaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sisanya adalah rumah komersial.

Ia menuturkan FLPP sangat diminati pada 2024, bahkan saat kuotanya ditambah 34 ribu, tetapi pada November sudah habis. Ia melihat sektor properti akan cerah di 2025 mengingat saat ini sudah ada Kementerian PKP yang akan fokus dalam pembangunan rumah rakyat.

"Himperra diminta tahun depan membangun 150 ribu rumah. Tiga kali lipat dari tahun ini," kata Ari dalam sambutannya.

Kemudian, Ara menuturkan saat awal-awal ia bertugas sebagai Menteri PKP, pengembang properti pertama yang diundang ke kantornya adalah Himperra.

"Asosiasi yang pertama saya undang adalah Himperra. Alasannya karena dari REI, Apersi, Himperra yang paling kecil. Kecil-kecil cabe rawit," ujarnya.

Lebih lanjut, Ara mengungkapkan rencanya untuk Program 3 Juta Rumah. Mulai Januari 2025, ia akan kembali melihat kesiapan rumah, bank, hingga Tapera.

"Bener ngga pengembangnya siap, banknya siap, Taperanya siap. Sehingga pertemuan kerja, kunjung saya komplit. Ujungnya kita mau memperlihatkan, siap atau tidak siap," tutur Ara.

Hadir pula di tempat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nigroho, dan masih banyak lagi.

(aqi/das)

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dimulai pada awal 2025.

"Saya berharap program FLPP segera bisa jalan. Ya, di awal tahun depan," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Desember 2024.

Menurutnya, adanya penyakuran KPR FLPP itu akan mampu menggerakkan ekonomi khususnya di sektor properti. Apalagi dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah seperti pembebasan biaya BPHTB.

Selain itu, ada pembebasan retribusi PBG dan percepatan penerbitan PBG dari 45 hari menjadi 10 hari tentunya akan membuat prospek rumah bersubsidi di daerah semakin meningkat.
"Industri di sektor properti itu kan banyak ada cat, ada kumen, ada pasir, ada batu, ada kaca, ada kayu. Jadi banyak sekali yang bergerak ketika properti termasuk rumah bersubsidi dibangun di seluruh Indonesia," jelas dia.

Adanya KPR FLPP juga akan membuat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah dengan angsuran ringan dan bunga tetap selama masa tenor. Selain itu, dampaknya tentunya akan membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera dan hidup layak karena tinggal di rumah yang memiliki kualitas baik.

"Multiplier efeknya banyak sekali. Jadi, dengan rumah subsidi dan KPR FLPP kita menggerakkan itu semua. Kini saatnya MBR bisa memiliki rumah bersubsidi yang layak dan harga yang terjangkau," ungkap dia.

(KIE)

KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (pemda) untuk bergotong royong dalam mendukung program 3 Juta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Republik Indonesia (RI).

Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri peresmian Rumah Susun (Rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk, serta peluncuran program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Perkotaan, yang berfokus pada fasilitasi rumah susun dan pemberdayaan ekonomi di Rusun Rancaekek, Kabupaten Bandung, Rabu (18/12/2024).

Ia menegaskan bahwa peresmian Rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk adalah bagian dari upaya pemerintah untuk merealisasikan program 3 Juta Rumah bagi MBR.

Tito juga mengimbau pemda dengan kapasitas fiskal yang besar untuk lebih aktif menyediakan hunian layak bagi warganya.

"Kami berharap gelombang ini dapat menyebar ke seluruh daerah. Oleh karena itu, kami tidak akan berhenti di sini," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (19/12/2024).

Tito juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam program ini, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sektor usaha melalui corporate social responsibility (CSR), dan masyarakat.

"Ini adalah (contoh) bentuk gotong royong kita yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia," tuturnya.

Tito juga mengajak media untuk menyebarkan informasi mengenai program tersebut agar bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain.

Ia berharap, acara tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif mendesak pemda untuk bergerak.

Tito berharap, program tersebut tidak hanya berhenti pada acara seremonial, tetapi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Kami berharap kegiatan ini akan terus berlanjut dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan," ucapnya.

Sebagai informasi, acara tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Triadi Machmudin, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar Herman Suryatman, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jabar.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan relokasi warga kolong jembatan dan kawasan kumuh ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Kecamatan Rancaekek dan Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung, merupakan hasil dari koordinasi intens antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta.

Menurut Ara, sapaan akrabnya, proyek ini telah dipersiapkan sejak dua minggu lalu, setelah melakukan survei lokasi dan memindahkan warga dari kawasan kumuh seperti bawah jembatan Pasopati dan Tamansari.

“Dua minggu lalu kita survei lokasi ini, dan juga nanti kita ke bawah Pasopati, Tamansari. Di situ sampahnya banyak dua minggu lalu berserakan, kita juga pindahkan warga yang ada di situ, ada juga di Kota Cimahi, Kota Bandung, dan Kabupaten Bandung, ada tiga,” ujar Ara saat mengunjungi dan meresmikan Rusunawa Rancaekek, Rabu (18/12).

Totalnya ada 98 kepala keluarga yang akan menempati dua lokasi Rusunawa, yakni di Rancaekek dan Selokan Jeruk.

Adapun, proses relokasi tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah setempat.

“Selama sebulan ini, Pak Mendagri pemimpin rapat di rumahnya dua kali, melalui Zoom beberapa kali, dikasih arahan koordinasi, dan saya juga mendengar kebijakan yang dilakukan hari ini membuktikan Pemda Jawa Barat dan juga tiga kota tadi, dua kota dan satu kabupaten itu bekerja dengan kolaborasi luar biasa,” tambah Ara.

Ara juga menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan di Bandung dan Jawa Barat yang telah berpartisipasi dalam program Corporate Social Responsibility (CSR), yang turut membantu dalam pembangunan Rusunawa.

Menurutnya, CSR ini menunjukkan adanya gotong royong yang solid antara pemerintah dan sektor swasta untuk kepentingan masyarakat.

“Terima kasih karena CSR dari perusahaan-perusahaan yang ada di Bandung, di Jawa Barat sudah mulai terjadi, artinya gotong royong terjadi di sini. Jadi termasuk dari Baznas juga, sangat membantu sekali,” katanya.

Lebih lanjut, Ara mengatakan fasilitas di rusunawa tersebut sangat layak huni dan manusiawi. Ia juga melihat betapa kondisi warga yang sebelumnya tinggal di bawah jembatan kini bisa menempati hunian yang lebih layak.

“Kami tadi melihat tempatnya sangat bagus, sangat manusiawi. Bayangkan ada yang dari bawah jembatan, ada yang tidak layak, sekarang bisa melihat tempat ini yang memadai,” ujar Maruarar dengan bangga.

Selain itu, untuk meningkatkan kesejahteraan warga, program pelatihan keterampilan juga akan diberikan, seperti pelatihan menenun dan menjahit.

“Bapak Menteri Sosial yang mementingkan bantuan sosial, selama satu tahun nanti itu dipersiapkan dengan pelatihan-pelatihan, seperti yang tadi kita lihat, menenun, menjahit, dan karyanya juga bagus. Tadi Pak AHY, Pak Mendagri, saya juga beli. Jadi, waktu-waktu luang ibu-ibu bisa buat sesuatu yang bermanfaat, supaya menambah penghasilannya,” ujar Ara.

Tentang kelanjutan program ini, Ara menyatakan optimisme bahwa pembangunan rusunawa akan berlanjut dan semakin diperkuat. “Insya Allah ini akan menjadi program yang juga harus diperkuat sumber penganggarannya, juga harus diyakinkan, kemudian pekerjaannya juga harus berkualitas,” tuturnya.

(Febrina Ratna)

Kabupaten Bandung (ANTARA) -