IDXChannel - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Berdasarkan pantauan IDXChannel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/1/2025), terlihat Basuki Hadimuljono tiba lebih dulu. Tak lama kemudian, disusul oleh Maruarar Sirait dan kemudian AHY.

Basuki mengaku dirinya dipanggil oleh Prabowo untuk menghadiri rapat terbatas guna membahas investasi yang sedang berjalan di IKN.

"Yang saya laporkan adalah progres saat ini fisik dan lainnya juga, APBN dan juga KPBU dan investasi yang berjalan di IKN sekarang," kata Basuki kepada wartawan.

Basuki menuturkan, saat ini, pembangunan IKN saat ini menggunakan dana APBN dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Nilai KPBU mencapai Rp60 triliun.

"Kemudian groundbreaking yang kami usulkan ada sekitar Rp6,9 triliun. KPBU untuk jalan, hunian, untuk tapak, 107 tower, terus rumah tapak juga. Sudah ada proses jauh tinggal tanda tangan kontrak saja," kata dia.

(Dhera Arizona)

Jakarta -

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo membeberkan bahwa Uni Emirat Arab (UAE) akan membangun satu juta unit rumah di perkotaan. Niatan UAE itu setelah sebelumnya ada Qatar yang sudah berkomitmen untuk melakukan hal itu.

Rencananya akhir bulan ini akan ditandatangani kesepakatan kerja sama terkait pembangunan proyek hunian tersebut.

"Nanti tanggal 31 Januari insyaallah nanti disaksikan Presiden di istana, itu nanti dari Uni Emirat Arab. Berarti dari Abu Dhabi nanti 1 juta rumah," kata Hashim di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Hashim juga menuturkan, Pemerintah Qatar juga sudah menyatakan ingin membantu pembangunan 3-5 juta unit rumah dan apartemen. Dengan demikian, Qatar akan membantu membangun 4-6 juta unit rumah dan apartemen, baik di perdesaan maupun di perkotaan.

"Itu nanti Insyaallah diserahkan, Pak Prabowo sudah setuju. Berarti itu 5-7 juta itu sudah hanya dari dua negara (Qatar dan UEA)," ungkap Hashim.

Tak hanya itu, Hashim juga mengungkapkan bahwa Turki dan Singapura turut berminat untuk membangun rumah di Indonesia.Masing-masing negara akan membangun sekitar 50 ribu sampai 100 ribu unit rumah.

"Saya bisa katakan juga, dari Turki ada investor 50 ribu unit (dari) swasta. Dari Singapore ada 100 ribu. Saya kira ini cepat. Jadi cepat dalam 3 bulan kita sudah dapat komitmen untuk total 7 juta lebih (unit rumah)," bebernya.

Sebelumnya, pada Rabu (8/1/2025), Indonesia resmi menandatangani MoU dengan Qatar untuk pembangunan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dokumen kerja sama tersebut ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang mewakili pihak Indonesia, dan Sheikh Abdul Aziz Bin Abdul Rahman Hassan Al-Thani, Sekretaris Jenderal Dewan Keluarga Kerajaan sekaligus Ketua Dewan Pengawas Dana Kemanusiaan Kerajaan Qatar.

(abr/das)

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Sebelumnya, Qatar berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Ada pula investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melaporkan ke Presiden Prabowo Subianto terkait 27 tower ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah rampung. Ara menyebut tower itu siap untuk diresmikan.

"Yang pertama, kami melaporkan bahwa kami, Kementerian Perumahan, sudah menyelesaikan 27 tower di IKN dan siap untuk diresmikan. Karena tadi Bapak Presiden mengatakan beliau senangnya datang untuk meresmikan, bukan untuk groundbreaking," kata Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Selain itu, Ara juga melaporkan 10 tower lain di Jakarta yang juga telah selesai. Tidak hanya ASN, tower di Jakarta ini juga diperuntukkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang kedua, di IKN sudah juga kami selesaikan, rumah jabatan Menteri, dan itu juga siap untuk diresmikan. Nah kemudian yang ketiga, kami juga melaporkan bahwa akhir Januari ini, tiga tower di Kemayoran sudah siap untuk diresmikan, di Kemayoran, di Pademangan," ujarnya.

"Kemudian Wisma Atlet di Kemayoran. Yang keempat, tujuh tower siap diresmikan bulan April. Tadi saya menyampaikan usulan, bisa Bapak Presiden meresmikan langsung akhir April, itu sepuluh tower," lanjut Ara.

Ara menekankan arahan Prabowo terkait aturan harga sewa tower di Jakarta. Prabowo meminta harga sewa paling rendah untuk program MBR.

"Tadi juga diberikan arahan, Bapak Presiden, kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Juga diberikan, itu uang sewa yang paling murah. Kemudian baru kepada ASN, di atasnya baru yang komersial," ujarnya.

"Jadi jelas kebijakannya diminta untuk prorakyat, yang paling murah itu kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang kita angka yang paling murah. Kemudian di atasnya adalah buat ASN, dan yang paling tinggi, yang paling mahal itu adalah buat yang komersial. Tadi yang pertama soal IKN, yang kedua soal Kemayoran," imbuhnya.

(eva/azh)

Presiden Prabowo Subianto menyetujui proyek strategis nasional (PSN) perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di puluhan titik di Indonesia.

Usulan itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Dia mengatakan pemerintah akan menyediakan hunian murah untuk rakyat di atas tanah-tanah negara.

"Tadi saya sampaikan laporan dan sudah disetujui oleh beliau kami akan membuat PSN, program strategis nasional, bukan proyek. Khusus buat MBR, masyarakat berpenghasilan rendah," kata Maruarar dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/1).

Maruarar menyebut PSN ini akan mempercepat proses pembangunan hunian. Dengan demikian, tanah-tanah negara yang menganggur bisa dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan perumahan rakyat.

Pria yang akrab disapa Ara itu tak membeberkan lokasi-lokasi mana yang akan digunakan untuk PSN perumahan MBR itu.

Namun, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkap hal serupa. Adik Presiden Prabowo itu berkata ada sejumlah tanah milik Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Pertahanan yang bakal digunakan untuk membangun 3 juta rumah per tahun untuk rakyat.

Tanah-tanah itu di antaranya 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara.

"Seratus persen, 3 juta rumah itu (rumah untuk) MBR," ucap Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sejumlah pengusaha Amerika Serikat (AS) disebut tertarik membantu program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkap Senior Vice President & Regional Managing Director US-ASEAN Business Council Brian McFeeters.

Brian mengatakan mungkin para pengusaha AS tak akan berinvestasi dalam urusan pembangunan properti. Namun, mereka akan masuk melalui lini bisnis pendukung.

"Saya rasa perusahaan-perusahaan USABC mungkin tak akan berinvestasi secara langsung di sana. Tapi mereka akan memasok (kebutuhan perumahan), mereka berkata, 'Ini program yang sangat menarik,'," ujar Brian saat ditemui di Jakarta, Selasa (21/1).

Perusahaan AS, sambung Brian, kemungkinan akan banyak membantu dari sisi teknologi. Mereka akan memasok material dan peralatan elektronik untuk rumah-rumah tersebut.

Terlebih, pengusaha AS selama ini berhubungan baik dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Mereka sudah menggelar pertemuan akhir 2024 dengan presiden kedelapan RI tersebut.

Menurutnya, keputusan Prabowo untuk membawa Indonesia masuk ke BRICS pun tak mempengaruhi para investor asal Negeri Paman Sam. Brian menyebut investasi dari AS tetap akan masuk ke Indonesia.

"Mereka tak terlalu khawatir soal itu. Tak ada masalah berarti bagi mereka," ucapnya.

Prabowo mencanangkan program 3 juta rumah untuk rakyat setiap tahun. Dia menarik investasi dan bantuan dari beberapa negara untuk mewujudkan program itu.

Hingga saat ini, sudah ada komitmen investasi dari Qatar, Turki, UEA, dan Singapura. Total investasi itu akan membangun 7 juta unit hunian.

Pihak swasta Qatar bakal membangun sekitar 1 juta unit di perkotaan dengan investasi sekitar US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Di samping itu, Pemerintah Qatar berencana membangun rumah di pedesaan dan rusun di perkotaan dengan investasi US$20 miliar atau Rp327,6 triliun.

Sementara itu, Turki juga akan berinvestasi 50 ribu unit rumah. Adapun Singapura akan berinvestasi 100 ribu unit rumah.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan Program 3 Juta Rumah perlu memperhatikan pengelolaan sampah.

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran menyatakan pelaksanaan pembangunan Program 3 Juta Rumah juga perlu memperhatikan pengelolaan sampah domestik rumah tangga.

"Pelaksanaan pembangunan hunian dalam Program 3 Juta Rumah perlu perhatikan pengelolaan sampah juga. Hal itu sangat penting untuk masyarakat dan menjaga lingkungan lebih bersih," ujar Imran di Jakarta, Selasa.

Selain mampu membuat lingkungan hunian bersih dan sehat, pengelolaan sampah yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan dan membangun budaya hidup yang baik.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) harus dilengkapi dengan sarana sanitasi.

Wamen PKP mengatakan, adanya Program BSPS selama ini dinilai sudah baik namun perlu adanya tambahan dalam hal fasilitasi sarana mandi cuci dan kasus (MCK).

"Rumah yang sudah ditingkatkan kualitasnya menjadi layak huni juga harus dilengkapi dengan sarana sanitasi (MCK) dan masyarakatnya juga diedukasi agar menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Fahri berharap Pemerintah Daerah yang tersebar di 38 Provinsi, 415 Kabupaten dan 98 kota serta sekitar 8.000 kecamatan, 75.000 desa dan 20.000 lebih Kelurahan serta dukungan dari 1,2 juta RT dan RW untuk mensukseskan kegiatan Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat di daerahnya masing-masing.

Semangat tersebut, menurut dia, sangat penting untuk mengentaskan rumah rakyat tidak layak dibantu agar lebih layak huni. Fahri juga mengimbau agar rumah-rumah di pinggir sungai jangan ada pembuangan limbah ke aliran sungai. Prioritas utama Program BSPS selain program peningkatan kualitas rumah adalah MCK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) PerumahanHashim Djojohadikusumo membeberkan beberapa lokasi dibangunnya 1 juta unit hunian hasil investasi dari Qatar.

Pertama, lokasinya berada di Kalibata seluas 24 hektar yang dimiliki Pemerintah Pusat atau Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), bekas kompleks DPR RI.

Hashim membocorkan hal ini usai menghadiri pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Terus, ada lain, tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektar itu di danau Metland (Cibitung), terus 30 hektar di Kemayoran, itu dari Setneg juga," jelas Hashim.

Berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, juga dimungkinkan pembangunan rumah susun (rusun) menempel di setiap stasiun atau Transit Oriented Development (TOD).

Sebelumnya Hashim menyebutkan, Qatar menginvestasikan 16 miliar dollar AS-20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 261,9 triliun hingga Rp 327,45 triliun dalam membangun 1 juta rumah vertikal di perkotaan.

“Nilainya, misalnya dari kota, itu karena apartemen itu kurang lebih 16.000-20.000 dollar AS setiap unit, kali 1 juta, itu berarti 16-20 miliar dollar AS. Itu yang swasta,” jelas Hashim. Selain itu, Pemerintah Qatar akan menambah investasi 3 juta unit-5 juta unit rumah.

Selain itu, Pemerintah Qatar akan menambah investasi 3 juta unit-5 juta unit rumah.

“Kalau dari pemerintah, karena itu nanti ada campuran rumah-rumah di pedesaan yang harganya kurang lebih 75-1 juta, dan unit-unit di kota, kurang lebih 18.000-20.000 dollar. Sehingga, beberapa puluh billion (miliar) dollar, itu dari pemerintah-pemerintah,” tutup Hashim.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis, pada pukul 14.02 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjadi yang pertama hadir dengan mengenakan kemeja berwarna putih lengkap dengan membawa berkas berisikan perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi kami diundang untuk rapat terbatas nanti ada pak Menko Infrastruktur, Menteri PKP, menteri PU dan saya. Namun, saya belum tahu ada apa,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Basuki mengamini bahwa akan memberikan sejumlah laporan kepada Kepala Negara mengenai proses pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

“Laporan progres saat ini fisik dan lainnya juga, APBN dan juga KPBU dan investasi yang berjalan di IKN sekarang,” imbuhnya.

Tak lama berselang Basuki hadir, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait pun menyusul kemeja safari berwarna krem. Ara mengaku mendapatkan undangan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Tadi saya mendapat info dari Bapak Sekretaris Kabinet Pak Teddy soal IKN. Kami kan cukup banyak membangun perumahan ya dan juga rumah buat Menteri. Lalu, 27 tower buat ASN sudah selesai,” tuturnya.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengamini bahwa Prabowo memanggil untuk membahas mengenai pembangunan infrastruktur.

“Saya dipanggil pak Presiden tentunya mengenai infrastruktur dan pembangunan kewilayahan tapi nanti saya akan menceritakan setelah ini,” tandas AHY.

Menarik pemanggilan ini dilakukan usai Kepala Negara mengurangi anggaran untuk infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang disalurkan lewat APBN. Pemotongan terjadi saat Badan Gizi Nasional (BGN) meminta tambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi (Uki) memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tak berdampak pada kecepatan pembangunan IKN.

"Anggaran tersebut memang turun dibandingkan 2024, tapi itu bukan karena komitmennya sudah diturunkan, bukan. Karena memang ada ceiling APBN untuk pembangunan IKN itu cuman sekian puluh persen," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).

Uki menyebut APBN yang dikucurkan untuk IKN hampir mencapai limit. Sehingga, pemerintah mulai akan memfokuskan pembangunan IKN menggunakan suntikan investasi dari swasta.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) memberikan apresiasi kepada Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo yang telah banyak membantu menarik minat investor asing untuk berinvestasi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Ketua Satgas, Bapak Hashim, yang sangat membantu saya, contohnya bagaimana investor yang dari Qatar itu adalah hasil karya Bapak Hashim," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 21 Januari 2025.

Sementara itu, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan perkembangan terbaru investasi asing yang berminat mendukung Program 3 Juta Rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Selain dari Pemerintah Qatar yang telah menandatangani MoU dengan Pemerintah Indonesia pada awal Januari 2025 lalu, Hashim mengatakan selanjutnya akan diikuti dengan penandatanganan MoU dengan investor dari Uni Emirat Arab.

“Nanti tanggal 31 Januari 2025, Insya Allah, nanti disaksikan oleh Presiden di Istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan,” kata Ketua Satgas Perumahan Hashim.

Selain itu, Hashim mengatakan juga sudah ada minat investor dari Turki yang berencana membangun sekitar 50 ribu unit dan investor Singapura berencana membangun 100 ribu unit. Hashim mengungkapkan beberapa lokasi yang akan dibangun seperti di daerah Kalibata, Jakarta Selatan seluas 24 hektare.

Kemudian ada di Danau Metland (Cibitung) yang merupakan tanah milik Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare. Selanjutnya, ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 30 hektare milik Sekretariat Negara (Setneg).

“Lokasi pertama itu di Kalibata, 24 hektare, dimiliki oleh pemerintah pusat, Setneg itu bekas kompleks BPN. Terus ada tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektare di Danau Metland (Cibitung), terus ada 30 hektare di Kemayoran, itu punya Setneg juga,” ungkap Hashim.

Dalam kesempatan tersebut, Hashim juga mengklarifikasi isu kerenggangan hubungan dengan Menteri Ara yang beredar di dunia maya. "Maaf ya, itu hoaks. Bohong," kata Hashim.

Hashim menjelaskan bahwa saat itu ia diajak Ara, sapaan akrab Maruarar, untuk memberi keterangan pers mengenai penandatanganan investasi Qatar di Program 3 Juta Rumah. Namun, di saat bersamaan, ia mengatakan juga dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan investor Qatar tersebut.

(KIE)

Tapi mesti buktikan bahwa penghasilannya Rp8 juta ke bawah ya, kemudian slip gaji, dan belum punya rumah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengalokasikan hunian di gedung eks Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta Utara, kepada pekerja media massa yang masuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Hal ini disampaikan saat ia memberikan keterangan pers terkait program perumahan tersebut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

"Kita bisa alokasikan kan buat teman-teman media masuk ya," katanya.

Ia mengatakan eks Wisma Atlet Kemayoran yang saat ini sedang direnovasi akan dialokasikan sebagai hunian terjangkau bagi mereka yang memenuhi kriteria.

Menurut Maruarar, eks Wisma Atlet Kemayoran dengan total 1.400 unit hunian disiapkan dalam tiga kategori yaitu untuk kalangan komersial, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan MBR.

Maruar mengatakan hunian ini diprioritaskan untuk masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp8 juta per bulan, termasuk diantaranya wartawan yang memenuhi kriteria sebagai MBR.

Ia menjelaskan program non-komersial itu dirancang untuk memastikan alokasi tepat sasaran sesuai komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Tapi mesti buktikan bahwa penghasilannya Rp8 juta ke bawah ya, kemudian slip gaji, dan belum punya rumah. Jadi program ini bukan untuk komersial,” katanya.

Ia juga mengarahkan agar wartawan yang berminat segera menyiapkan dokumen pendukung, seperti slip gaji dan surat keterangan belum memiliki rumah, untuk mempercepat proses verifikasi.

Melalui program ini Maruarar berharap profesi wartawan yang sering kali memiliki penghasilan terbatas, dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan pemerintah terkait perumahan layak huni.

Ketika ditanya tentang penyelesaian renovasi untuk kategori rusun ASN, Maruarar optimistis pekerjaan akan selesai sesuai jadwal.

“Direktur saya yang menyelesaikan penyelesaiannya, mudah-mudahan bulan Maret sudah siap,” katanya.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — US-Asean Business Council (USABC) membahas minat investor Amerika Serikat untuk terlibat dalam program 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Senior Vice President & Regional Managing Director USABC, Brian McFeeters, mengatakan pihaknya belum mendengar program pembangunan rumah dari Pemerintah Indonesia tersebut secara detail.

Dia mengatakan, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat (AS) anggota USABC kemungkinan tidak berinvestasi secara langsung ke dalam proyek itu.

McFeeters mengatakan, bentuk keterlibatan AS kemungkinan dalam upaya memasok komponen atau barang-barang yang dibutuhkan pada proyek itu.

Selain itu, dia juga tidak menutup kemungkinan adanya perusahaan AS yang menawarkan bantuan dalam bentuk keahlian teknologi untuk mendukung program 3 juta rumah tersebut.

"Mereka dapat memasok kebutuhan terkait program itu. Contohnya, kami memiliki perusahaan yang dapat memasok pendingin udara [AC] atau komponen terkait lainnya. Saya melihat potensi keterlibatan perusahaan [AS] akan dalam bentuk tersebut, atau dalam memasok teknologi pendukung," kata McFeeters dalam acara peluncuran USABC Sector Overview Report, Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia di Jakarta pada Selasa (21/1/2025).

Sementara itu, McFeeters juga mengatakan dirinya telah mendiskusikan masuknya Indonesia ke dalam BRICS dengan perusahaan-perusahaan AS yang tergabung dalam USABC. Menurutnya, minat perusahaan-perusahaan AS untuk berinvestasi di Indonesia tidak terpengaruh dengan keputusan bergabung dalam aliansi tersebut.

"Mereka [perusahaan AS] tidak terlalu khawatir. Perusahaan melihatnya sebagai peluang untuk mendiversifikasi posisinya," katanya.

McFeeters melanjutkan, para pelaku bisnis di AS juga tidak melihat adanya dampak langsung dari bergabungnya Indonesia ke BRICS terhadap kondisi finansial perusahaan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melarang penggunaan tanah produktif seperti sawah sebagai lahan perumahan dalam program 3 juta rumah per tahun.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan pada prinsipnya, pengembang properti setuju membangun rumah di atas lahan sesuai dengan peruntukan bukan di lahan produktif seperti sawah.

Menurutnya, masih banyak lahan yang sesuai dengan peruntukan untuk membangun perumahan dengan istilah zona kuning.

"Kami mendukung lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan dan menuju swasembada pangan," ujarnya.