Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa pengembang rumah subsidi harus yang bertanggung jawab. Jangan sampai membangun rumah subsidi yang tidak berkualitas.

Hal itu disampaikan oleh Ara saat dirinya menghadiri pertemuan bersama pengembang perumahan dan Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN. Dalam pertemuan itu, Ara meminta kepada Erick dalam penyediaan lahan untuk pembangunan hunian untuk dipastikan kepastian hukumnya serta harus menguntungkan bagi negara, dunia usaha, maupun masyarakat yang akan menghuni rumah tersebut.

Jangan sampai masyarakat merasa dirugikan saat menempati rumah subisidi.

"Saya sudah diminta untuk tegas sesuai arahan Presiden Prabowo, bagaimana rumah-rumah subsidi itu harus developernya yang benar, yang tanggung jawab. Karena saya juga sudah melihat tempat-tempat yang tidak benar, yang tidak bertanggung jawab, ada banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya," ungkap Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Bagi developer atau pengembang perumahan yang tidak bertanggung jawab, kata Ara, tidak akan dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi. Sebab, meskipun yang dibangun rumah subsidi, kualitasnya tidak boleh asal-asalan.

"Dan itu saya sudah sampaikan terbuka, tidak boleh dikasih kesempatan lagi untuk membangun rumah subsidi, karena itu untuk rakyat kecil, bukan berarti rumah subsidi kemudian tidak berkualitas. Dan rakyatnya bisa jadi sedih, karena kalau rumahnya tidak bagus seperti itu, harapan mereka jadi sia-sia, dan mereka jadi kecewa," paparnya.

Ara mengatakan, pihaknya siap untuk menindaklanjuti hal tersebut bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menegakkan hukum.

"Tentu bagi pengembang-pengembang rumah subsidi yang bagus, yang bertanggung jawab, itu tidak perlu takut, dan tidak perlu ada masalah. Tapi tentu kalau yang tidak tanggung jawab, karena itu ada APBN-nya, kita tahu rumah subsidi itu ada 75% dari APBN, 25% dari perbankan. Supaya ke depannya rakyat jangan lagi dirugikan," ucap Ara.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Para pengembang perumahan bersama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berkumpul di kantor Menteri BUMN Erick Thohir. Pertemuan tersebut membahas terkait ketersediaan lahan dari BUMN untuk pembangunan rumah.

Ara mengungkapkan, dalam rapat singkat tersebut sudah dipaparkan lokasi-lokasi yang dapat dibangun hunian, baik hunian tapak maupun hunian vertikal, di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nantinya, para pengembang bisa melakukan survei sebelum dilakukan pembangunan.

"Teman-teman pengusaha akan survei, kemudian nanti dilihat mana yang bisa buat komersial, mana yang bisa buat rumah subsidi, mana yang bisa buat ke atas, mana yang bisa buat rumah landed," kata Ara di Kementerian BUMN, Senin (10/2/2025).

Dalam waktu dekat, kata Ara, lokasi tersebut sudah bisa dilakukan survei. Ia juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memastikan kepastian hukum tanah-tanah tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Kemudian juga saya minta, mohon Pak Erick, untuk kepastian hukum didampingi BPKP, supaya semua prosesnya juga benar. Kemudian juga harus saling menguntungkan, menguntungkan bagi negara, menguntungkan bagi rakyat yang nanti mengisi rumahnya, dan juga menguntungkan bagi dunia usaha," ujar Ara.

Sementara itu, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menuturkan, pertemuan antara pengembang dengan BUMN merupakan yang pertama. Pihaknya juga mengapresiasi kepada Kementerian BUMN yang sudah terbuka terkait aset-aset yang bisa digunakan untuk membangun hunian.

"Ini adalah sebuah hal yang positif bagi kami, dan kita apresiasi betul. Kalau boleh lagi adalah apa yang sudah dimulai ini, segera bisa terlaksana, terukur timeline-nya, apalagi untuk bidding-nya nanti juga bisa transparan," harapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Apersi) Junaidi Abdillah mengapresiasi langkah Kementerian PKP dan Kementerian BUMN dalam menyediakan hunian untuk masyarakat yang membutuhkan.

"Artinya saya sepakat bahwa rakyat kecil harus diperhatikan dalam memiliki rumah," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengembang Perumahan Rakyat (Himperra) Ari Tri Priyono berpendapat dengan adanya kerja sama ini, pihaknya tidak perlu lagi pusing-pusing mencari tanah untuk membangun rumah. Sebab, Kementerian BUMN sudah menawarkan aset-aset miliknya untuk dibangun hunian.

"Saya pikir belum pernah ada ya, kita dipertemukan secara langsung, BUMN membuka seluruh asetnya yang memungkinkan dibuat perumahan, tadi yang sudah Perumnas, kemudian KAI. Otw (on the way) mungkin BUMN lainnya seperti PTPN, mungkin Inhutani atau Perhutani, kemudian Sang Hyang Sri ya, beberapa yang lainnya," ungkapnya.

"Dan beliau berdua telah menyepakati, terutama Pak Erick ya, bahwa yang sudah ditawarkan nanti beliau juga sudah menunjuk ini timnya, untuk itu semua boleh dikerjasamakan dengan swasta. Saya pikir ini hal luar biasa," tambahnya.

Dengan demikian, menurutnya Program 3 Juta Rumah bukan tidak mungkin bisa tercapai.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Bandung: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak Kongres Advokat Indonesia (KAI) untuk ikut serta membela Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mendapatkan rumah subsidi yang berkualitas.

"Kalau KAI berkenan membantu konsumen, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah, yang rumahnya tidak dikerjakan dengan baik dan benar sesuai janji dari developer, saya sangat terbuka untuk bekerja sama," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Januari 2025.

Untuk itu Menteri Ara menyatakan kesiapannya jika Kongres Advokat Indonesia bersedia melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kementerian PKP, terutama untuk menjamin hak-hak MBR sebagai konsumen rumah subsidi agar mendapatkan rumah yang berkualitas.

"Kemarin saya ke beberapa titik perumahan bersubsidi di Bekasi, saya melihat ada rumah subsidi yang tidak dikerjakan dengan benar oleh developer. Ada yang banjir, ada yang retak-retak, dan sebagainya. Untuk itu kalau mau membantu saya dalam hal itu silahkan untuk MoU," ujar Menteri Ara.

Menteri PKP menegaskan, dirinya akan berusaha melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Program 3 Juta Rumah dengan mendorong kualitas rumah bersubsidi yang baik dan tepat sasaran. Hal itu dikarenakan dalam penyaluran KPR FLPP memakai APBN dengan subsidinya 75 persen itu dari APBN dan 25 persen perbankan.

Menteri Ara mengatakan, pengembang harus bertanggung jawab memperbaiki fasilitas dan sarana yang ada jika terjadi kerusakan yang mengganggu kenyamanan penghuni. "Sama sama kita kawal agar semua baik, masyarakat tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Ketua Umum DPP KAI Siti Jamaliah Lubis menyambut baik sejumlah ajakan dari para menteri yang hadir untuk bekerja sama.

"Kami sangat terbuka untuk MoU, saya jamin para advokat di KAI akan menjaga kode etik, karena jika melanggar akan kami lakukan teguran keras," ungkap dia.

(KIE)

Lebak (ANTARA) - Permukiman masyarakat adat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, dilarang difoto menggunakan drone karena setiap kampung terdapat satu rumah adat yang disebut "Imah Kokolot" yang tidak boleh diambil gambarnya.

Pelarangan tersebut sesuai dengan keputusan tokoh adat dan puun (kepala suku) di daerah itu, kata Medi, Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Senin.

Perkampungan masyarakat adat Badui di Desa Kanekes yang memiliki 68 kampung, termasuk Badui Dalam, tersebar di Kampung Cibeo, Cikawartana, dan Cikeusik.

Rumah adat itu tidak boleh difoto maupun video apalagi menggunakan pesawat drone maka semua kampung, termasuk rumah adat terkena foto.

Kami minta wisatawan tidak boleh foto udara dengan menggunakan pesawat drone

Lebak (ANTARA) - Permukiman masyarakat adat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, dilarang difoto menggunakan drone, karena sesuai keputusan tokoh adat dan puun (kepala suku) di daerah itu.

"Kami minta wisatawan tidak foto udara dengan menggunakan pesawat drone," kata Sekretaris Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Medi saat dihubungi di Rangkasbiting, Lebak, Senin.

Perkampungan masyarakat adat Badui di Desa Kanekes yang memiliki 68 kampung, termasuk Badui Dalam yang tersebar di Kampung Cibeo, Cikawartana, dan Cikeusik, kini dilarang foto menggunakan kamera drone.

Pelarangan foto menggunakan drone tersebut, kata dia, karena setiap kampung terdapat satu rumah adat yang disebut "Imah Kokolot".

Sedangkan rumah adat itu tidak boleh difoto maupun video dan jika difoto menggunakan pesawat drone maka semua kampung, termasuk rumah adat terkena foto.

Oleh karena itu pihaknya kini memperketat larangan foto dari udara sampai kawasan hak tanah ulayat adat di pemukiman Badui.

"Kami berharap wisatawan tidak melakukan foto udara menggunakan drone," katanya.

Menurut dia, wisatawan boleh foto manual di kawasan pemukiman masyarakat adat Badui. Sebab foto manual itu bisa diarahkan ke satu obyek, sehingga berbeda dengan foto menggunakan drone.

"Kami berharap pelarangan foto udara menggunakan drone dapat dipatuhi wisatawan," kata Medi.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji pimpinan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang berhasil melalui polemik.

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi," katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

"Di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tapera pada tahun lalu sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pada mulanya, Pemerintah pada Mei 2024 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tapera ini menyasar tak hanya pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran tiga persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Namun, kepesertaan wajib pada program Tapera itu menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Apalagi, pekerja dan perusahaan juga harus menanggung beban iuran untuk pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad BP Tapera khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

“Sekali lagi, selamat buat Tapera. Saya berharap Tapera makin kredibel, makin dipercaya rakyat,” ujar Maruarar Sirait.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Berapa banyak industri semen pasir, kayu, kaca, cat, baja ringan, seng, (dan lain-lainnya) yang itu bisa jadi fokus daripada BTN. Gausah kemana-mana, itu aja diurus. Saya yakin BTN akan sangat luar biasa,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk fokus bersinergi dengan industri yang menyangkut perumahan.

“Saya pesan saja Pak Nixon (Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu), besarkan BTN juga bagaimana bisa bersinergi dengan misalnya industri semen, pasir, kayu, lampu kaca, ubin, yang itu jumlahnya ratusan,” ucapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Jika BTN dapat fokus di sektor-sektor yang terkait dengan perumahan, lanjutnya, maka perusahaan ini dinilai bisa melompat dalam dua hingga tiga tahun ke depan menjadi bank yang sangat besar.

Maruarar menilai apabila BTN bisa membiayai seluruh ekosistem terkait perumahan, termasuk para pegawai di setiap industri bisa menabung di bank tersebut, maka strategi itu dianggap bagus.

“Berapa banyak industri semen pasir, kayu, kaca, cat, baja ringan, seng, (dan lain-lainnya) yang itu bisa jadi fokus daripada BTN. Gausah kemana-mana, itu aja diurus. Saya yakin BTN akan sangat luar biasa,” kata Menteri PKP

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menganggap pula bahwa BTN perlu melakukan pembiayaan di sektor-sektor pendukung perumahan.

“(Pembiayaan di industri) pabrik semen, kemudian tambang pasir, tambang silika atau baja ringan, pabrik split, dan sebagainya, akan memberikan dorongan kepada pembangunan di sektor perumahan,” ujar Misbakhun.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

Berdasarkan bank penyalur, BTN menjadi penyalur terbanyak dengan 23.313 unit dan diikuti oleh BTN Syariah sejumlah 5.529 unit. Artinya, total penyaluran BTN secara keseluruhan sebesar 28.842 unit atau 75,89 persen dari total realisasi penyaluran subsidi perumahan.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Di Gianyar (Bali) itu bisa 14 menit (mengurus PBG), di Bandung sekitar 17 menit, di Subang, Sumedang, dan sebagainya tak sampai 1 jam.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih cepat bentuk perubahan sangat radikal dari pelayanan publik.

“Di Gianyar (Bali) itu bisa 14 menit (mengurus PBG), di Bandung sekitar 17 menit, di Subang, Sumedang, dan sebagainya tak sampai 1 jam. Artinya, ini sudah era perubahan yang sangat radikal dari pelayanan publik di bidang ini,” ujarnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran Bale by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan bahwa belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya izin PBG bisa keluar di bawah 1 jam. Langkah ini yang ditujukan untuk kebaikan rakyat dinilai sangat progresif.

Di sisi lain, Menteri PKP mengingatkan para pengembang (developer) agar dapat membangun rumah secara bertanggung jawab

“Saya sudah lihat kalau rumah dibangun oleh developer yang bagus, jalannya bagus, (atap) tidak bocor, ada penghijauan, airnya bagus. Tapi, kalau yang dibangun oleh developer yang tidak bertanggung jawab, jalannya jelek, ada banjir, alang-alangnya tinggi, dan sebagainya. Saya sudah minta kepada Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan kepada perbankan, jangan pernah kasih sama developer yang tidak bertanggung jawab, karena yang mau memberikan ini bank benalu,” ujar Maruarar yang akrab dipanggil Ara itu pula.

“Saya pikir itulah kebijakan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan kita ikuti penuh di sektor perumahan,” katanya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyelesaikan PBG bagi yang belum mengurus, terutama di pedesaan. Baginya, tidak ada alasan lagi bagi rakyat tak mengurus PBG, karena persetujuan izin tersebut sudah lebih cepat diperoleh dan gratis.

“Rumah itu yang membangun paling banyak adalah rakyat sendiri, tetapi rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa PBG. Rata-rata (rumah) di desa itu tidak ada (PBG). Sekarang, kita minta ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan, istilah lama sebelum berubah menjadi PBG) karena (sekarang) gratis, sekarang cepat. Dulu bayar dan lama,” ujar Maruarar lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan, pihaknya sudah menetapkan lima lokasi yang menjadi tempat dibangunnya program 3 juta rumah milik pemerintah.

Lima lokasi itu merupakan lahan milik BUMN Perumnas.

“Kami sudah melihat ada lima lokasi yang strategis yang dimiliki BUMN di Jakarta dan sekitarnya. Lokasinya bagus-bagus dan besar-besar dan idle,” ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Senin (10/2/2025).

Sementara itu, Direktur Perumnas Budi Saddewa menyebutkan lima lokasi yang akan digunakan adalah Blok K Pulo Gebang, Stasiun Cicayur, Stasiun Jurangmangu, Rusun Klender, dan salah satu lahan di daerah Jonggol.

Budi mengaku, lahan-lahan yang dimiliki perusahaan yang dipimpinnya menjadi lahan yang paling banyak digunakan untuk membangun 3 juta rumah. Kemudian disusul oleh lahan PT KAI.

“Milik KAI ini semuanya ada di stasiun, nanti dikembangkan menjadi konsep Transit Oriented Development (TOD),” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap progres program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Maruarar menyebut, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) telah menyalurkan sebanyak 36.057 unit rumah dengan nilai Rp 4,54 triliun.

Jumlah tersebut telah disalurkan sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.

Rinciannya, 34.673 unit merupakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 1.384 unit KPR Tapera.

"Untuk KPR Tapera, itu khusus untuk pegawai negeri. Dari sisi suplai kami juga mendapat tambahan stok sebanyak 43.857 unit," kata dia dalam kunjungannya di Lovina, Kabupaten Buleleng, Bali, Selasa (28/1/2025).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan layanan perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang lebih cepat bentuk perubahan sangat radikal dari pelayanan publik.

“Di Gianyar (Bali) itu bisa 14 menit (mengurus PBG), di Bandung sekitar 17 menit, di Subang, Sumedang, dan sebagainya tak sampai 1 jam. Artinya, ini sudah era perubahan yang sangat radikal dari pelayanan publik di bidang ini,” ujarnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran Bale by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan bahwa belum pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya izin PBG bisa keluar di bawah 1 jam. Langkah ini yang ditujukan untuk kebaikan rakyat dinilai sangat progresif.

Di sisi lain, Menteri PKP mengingatkan para pengembang (developer) agar dapat membangun rumah secara bertanggung jawab

“Saya sudah lihat kalau rumah dibangun oleh developer yang bagus, jalannya bagus, (atap) tidak bocor, ada penghijauan, airnya bagus. Tapi, kalau yang dibangun oleh developer yang tidak bertanggung jawab, jalannya jelek, ada banjir, alang-alangnya tinggi, dan sebagainya. Saya sudah minta kepada Tapera (Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat) dan kepada perbankan, jangan pernah kasih sama developer yang tidak bertanggung jawab, karena yang mau memberikan ini bank benalu,” ujar Maruarar yang akrab dipanggil Ara itu pula.

“Saya pikir itulah kebijakan perumahan rakyat yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan kita ikuti penuh di sektor perumahan,” katanya.

Dia juga mengingatkan masyarakat untuk segera menyelesaikan PBG bagi yang belum mengurus, terutama di pedesaan. Baginya, tidak ada alasan lagi bagi rakyat tak mengurus PBG, karena persetujuan izin tersebut sudah lebih cepat diperoleh dan gratis.

“Rumah itu yang membangun paling banyak adalah rakyat sendiri, tetapi rakyat di desa membangun kebanyakan tanpa PBG. Rata-rata (rumah) di desa itu tidak ada (PBG). Sekarang, kita minta ada IMB (Izin Mendirikan Bangunan, istilah lama sebelum berubah menjadi PBG) karena (sekarang) gratis, sekarang cepat. Dulu bayar dan lama,” ujar Maruarar lagi.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Maruarar anggap layanan PBG yang lebih cepat perubahan sangat radikal

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berkomitmen memperjuangkan program baru bernama “Tanah Negara Bangunan Rakyat”.

“Mudah-mudahan juga kita ada beberapa program baru yang akan kami perjuangkan, namanya Tanah Negara Bangunan Rakyat,” katanya dikutip dari Antara, 10 Januari 2025.

Ara mengaku telah memperoleh arahan dari Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan aset-aset tanah yang dimiliki negara bisa dibangun oleh pengembangan (developer), kemudian bangunan tersebut bisa dijual ke masyarakat.

Nantinya, rakyat yang memiliki bangunan tersebut memperoleh sertifikat strate title, yakni hak kepemilikan atas satuan rumah susun seperti apartemen.

Menurut dia, program ini akan mendorong perumahan selain dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLLP).

“FLPP adalah program yang sudah teruji. Itu (FLPP) pada saat jamannya Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), menterinya Pak Harso (Suharso Monoarfa). Saya kalau yang bagus di jaman sebelum pemerintahan Prabowo, kalau ada yang bagus seperti ini, saya tidak akan ragu-ragu melanjutkan, bahkan membesarkan,” ujar dia.

Pihaknya disebut sudah beberapa kali rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengembang, perbankan, hingga PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) untuk formulasi baru pembiayaan di sektor perumahan.

“Selama ini, 75 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara), 25 persen dari perbankan. Kami berusaha mencari titik temu untuk supaya bisa dapat untung (dan) bagaimana rumah subsidi bisa meningkat,” ungkap Maruarar.

Beberapa lahan akan dimanfaatkan untuk mendukung program ini antara lain bersumber dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Sekretariat Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, hingga kejaksaan.

“Tentu sebagai pemerintah, kita juga ada wacana (yang akan) dimatangkan dulu, supaya nanti bisa jalan pada waktunya dengan smooth semuanya bisa jalan,” ujar Menteri PKP.

(KIE)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara menyatakan akan mengawasi kualitas pembangunan rumah subsidi.

Ara mengatakan tak segan mengganti pengembang atau developer yang tak serius membuat rumah subsidi. Menurutnya, masih banyak pengembang yang bisa membuat perumahan subsidi dengan kualitas baik.

"Saya akan cek mana developer/pengembang yang baik dan tidak, untuk memberikan peluang para pengembang yang kompeten namun belum diberi kesempatan," kata Ara dilansir Antara, di Jakarta, Senin (10/2).

Ia menegaskan pemerintah serius mengawasi pembangunan rumah bersubsidi. Hal itu karena 75 persen pembiayaan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah bersubsidi berasal dari APBN.

Dia ingin memastikan rakyat mendapatkan rumah dengan harga terjangkau. Di saat yang sama, Ara juga ingin rakyat bisa mendapatkan hunian yang layak.

"Kita akan terus dukung rumah subsidi buat rakyat ini dengan memajukan program FLPP ini. Tapi tentu tidak seperti ini, bagaimana anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik jika lingkungannya banjir dan harus ada penanganan lebih lanjut," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Ara meninjau Perumahan Grand Permata Residence di Tambun Utara, Bekasi. Perumahan bersubsidi itu dilanda banjir.

Warga perumahan itu mengadu kepada Ara soal drainase buruk. Mereka mengaku sudah meminta ke pengembang, tetapi tak digubris.

"Banjir setinggi mata kaki, saluran air yang tidak baik, kami juga meminta adanya fasilitas umum (masjid,mushola) yang memadai. Permasalahan dan pengaduan sudah dilaporkan ke pihak pengembang namun belum ada respon. Warga memohon untuk dibangun drainase dan fasum," ucap Ketua RT Asep.

Ara meminta pengembang untuk memperbaiki saluran air. Dia berjanji akan kembali lagi untuk mengecek perbaikan yang dilakukan pengembang.

"Developer sudah menyatakan akan melaksanakan pembangunan drainase kurang lebih tiga bulan selesai. Dalam satu bulan mohon dimonitoring dan dievaluasi kembali oleh Dirjen Perdesaan dan Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko," ucap politikus Partai Gerindra itu.