Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melakukan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Kami ajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk tidak dikenakan PPN dalam pengembangan rumah tidak layak huni, sehingga bisa ditindaklanjuti dan lebih optimal menjawab kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni," kata Andra di Serang, Banten, Kamis.

Ia mengatakan Pemprov Banten telah menyelesaikan pembangunan dua unit rumah layak huni di Desa Cokop Sulanjana, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang.

"Kondisi kedua rumah tersebut sebelumnya dilaporkan memprihatinkan, kini telah di bangun kembali menggunakan struktur Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan pola modular," katanya.

Menurutnya, pola ini dinilai efisien dan cepat dalam proses pembangunan. Masing-masing rumah dibangun dengan anggaran senilai Rp75 juta per unit, termasuk PPN.

“Dua keluarga ini mendapatkan bantuan rumah layak huni dengan pola modular. Pola ini akan kita jadikan program ke depan untuk menunjang target nasional program 3 juta rumah yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Andra juga menyampaikan pesan khusus kepada penerima bantuan untuk tetap menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.

"Tadi saya sampaikan ke keluarga penerima bantuan, meskipun berasal dari keluarga kurang mampu, kita tetap wajib hidup bersih. Rumahnya sekarang sudah layak, maka jagalah agar tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Andra menegaskan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini menjadi bagian dari agenda prioritas Pemprov Banten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat, terutama bagi keluarga prasejahtera.

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa pembangunan pabrik, industri, dan perumahan tidak boleh mengorbankan lahan sawah.

Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan ketahanan pangan.

“Programnya Pak Prabowo ini paling prioritas kan ketahanan pangan, kedua itu ketahanan energi, ketiga itu MBG, keempat hilirisasi, dan kelima 3 juta rumah. Pangan butuh lahan, perumahan butuh lahan, hilirisasi pasti bangun pabrik dan butuh lahan kan?” ungkap Nusron di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan 35 kepala daerah di Jateng, pada Kamis (17/4/2025).

Nusron menegaskan bahwa pembangunan pabrik maupun perumahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan lahan sawah, agar tidak mengganggu program ketahanan pangan.

“Bagaimana kelima program sama-sama jalan, tapi tidak saling mengganggu satu sama lain. Kalau nanti perumahan atau hilirisasi makan sawah, akan terganggu sawahnya berkurang, berasnya berkurang. Kan nanti minus (produksi beras),” lanjutnya.

Ia menekankan pentingnya peran lahan sawah dalam produksi pangan, karena kekurangan pangan dapat memicu keributan di masyarakat.

“(Tidak boleh) Menonjol di satu titik tapi minus di titik yang lain, apalagi kalau minusnya itu pangan. Orang itu bisa perang, bisa berantem karena pangan. Kan gitu, Pak? Nah, karena itu ini tidak boleh terjadi. Jangan diganggu gugat demi ketahanan pasar,” tegas Nusron.

Sebagai solusi, Nusron mendorong pembangunan industri dan perumahan dengan membuat gedung vertikal, sehingga tidak menghabiskan banyak lahan sawah produktif.

Ia mencatat bahwa bangunan vertikal pada perkantoran sudah banyak diterapkan, namun perumahan vertikal masih jarang ditemui.

“Kalau kantor vertikal kan sudah mulai biasa. Dulu kan tidak ada kantor vertikal, tapi sekolah vertikal sudah mulai. Tinggal perumahan vertikal yang belum, terutama di kawasan pedesaan,” tandasnya.

Sebelumnya, Nusron juga menyoroti alih fungsi lahan seluas 1.284 hektar yang terjadi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2024.

Ia menekankan besarnya lahan sawah yang dikonversi untuk kegiatan lain, yang berstatus Lahan Baku Sawah (LBS) atau Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

“Terbukti selama tahun lalu dari tahun 2024 di Jawa Tengah ini yang mengajukan perubahan konversi lahan sawah ke dalam kepentingan yang lain ada 1.284 hektar. Tadi sudah kami petakan. Demak berapa? Brebes berapa? Ini semua kami sampaikan semua,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sosok konglomerat sekaligus pemilik raksasa properti nasional Agung Sedayu Group (ASG) yakni Sugianto Kusuma atau Aguan kerap turun gunung menggarap proyek dukungan program 3 juta rumah.

Terbaru, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia miliknya berkomitmen mendukung pendanaan renovasi sebanyak 2.000 rumah.

“Dalam bentuk komitmen CSR 500 (unit) merenovasi di Jawa Barat, 500 (unit) di Jawa Tengah, 500 (unit) di Banten dan Jakarta 500 (unit) yaitu digarap Pak Aguan dari Buddha Tzu Chi, dan itu renovasi ya jadi 2.000 totalnya,” kata Maruarar di Wisma Mandiri II, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Membenarkan hal itu, Aguan mengaku menyiapkan anggaran di sekitar Rp30 juta hingga Rp50 juta untu proses renovasi 2.000 rumah tersebut.

Apabila diakumulasi, maka total anggaran yang diguyurkan Aguan lewat Yayasan Buddha Tzu Chi mencapai Rp60 miliar hingga Rp100 miliar.

“Kan saya kan sudah bilangin, budget kita kan Rp30 juta sampai Rp50 juta. Lihat keadaan rumahnya itu aja, coba dihitung aja 2.000 rumah dikali berapa, gitu aja,” tegasnya.

Selain itu, Aguan juga berkomitmen membangun sebanyak 750 unit rumah rakyat lewat Agung Sedayu Group. Di mana, pada tahap pertama dirinya telah merealisasikan pembangunan sebanyak 250 unit rumah di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang.

Aguan menjelaskan, proyek yang telah dilakukan groundbreaking pada akhir tahun lalu itu kini telah rampung tahap penyiapan lahan dan siap mulai dilakukan pembangunan.

“Sudah pengurukan tanah, itu sudah selesai. Sekarang lagi pembangunan,” kata Aguan di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Selain itu, dia juga berencana melanjutkan pembangunan sebanyak 500 unit rumah rakyat di wilayah Kalimantan Selatan. Dia menegaskan, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu rumah antara Rp100 juta hingga 150 juta.

“Sekitar Rp100 juta sampai Rp150 juta ya [per unit], kira-kira segitu,” tuturnya.

Dengan demikian, bila dikalkulasikan total anggaran yang bakal diguyurkan Aguan mendukung pembangunan 750 unit rumah di Tangerang dan Kalimantan Selatan mencapai Rp75 miliar hingga Rp112,5 miliar.

KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah mentransfer dana dengan lancar ke yayasan yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta.

Namun, meskipun dana hampir Rp 1 miliar sudah diterima, mitra MBG di Kalibata mengaku belum dibayar.

"Program ini kan memang sensitif dan harus ekstra kontrol ketat, karena soal makanan. Saya sudah check ke Pak Dadan," ujar Irma, dikutip dari Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

"Kalau soal pembayaran BGN ke yayasan lancar, bahkan BGN memodali pembelanjaan seminggu ke depan tiap bulan," kata dia lagi.

Apa Alasan Yayasan Tidak Membayar Mitra MBG di Kalibata?

Namun, setelah dikonfirmasi lebih lanjut ke pihak yayasan, Irma menemukan bahwa alasan yang disampaikan oleh yayasan terkait belum dibayarnya mitra adalah karena kuitansi pembelian bahan makanan yang tidak lengkap.

Pihak yayasan mengklaim telah melakukan verifikasi ulang terhadap mitra yang menjalankan program MBG.

Meski demikian, Irma berpendapat bahwa alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk tidak membayar mitra yang sudah bekerja.

"Tapi kan enggak bisa juga alasan seperti itu digunakan untuk tidak membayar pihak katering karena anggaran yang belum dibayar ke katering, tetapi sudah dibayar BGN, sudah selesai," jelas Irma.

Irma menambahkan bahwa Komisi IX DPR akan meminta klarifikasi lebih lanjut dari BGN mengenai masalah ini.

DPR juga mendesak agar ada perbaikan dalam tata kelola distribusi serta pembayaran agar kwejadian serupa tidak merugikan pihak yang terlibat, terutama anak-anak.

"Satu lagi, syarat penggunaan kemitraan yayasan bukan PT atau CV dicurigai hanya bagian untuk cari cuan (agar pengusaha bikin yayasan agar bisa berpartisipasi) dan ada hengki pengki dengan notaris-notaris dalam pembuatan yayasan. Hal seperti ini harus diminimalkan agar tidak ada yang berpikir negatif terhadap program ini," tambah Irma.

Mitra MBG Tanggung Kerugian Hampir Rp 1 Miliar

Kasus ini muncul setelah laporan dari Ira Mesra, mitra dapur MBG di Kalibata, yang mengungkapkan dugaan penggelapan dana MBG oleh Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) di Jakarta Selatan.

Dana operasional dapur MBG, senilai Rp 386.500.000 yang sudah diterima oleh yayasan dari BGN, diduga tidak disalurkan kepada mitra.

Ira telah memasak lebih dari 65.000 porsi makanan, tetapi belum menerima pembayaran sama sekali.

"Untuk laporan polisi sudah kita serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Laporan ditujukan ke yayasan, dan ada perorangan. Masalahnya dari yayasan ini," ujar kuasa hukum Ira, Danna Harly.

Menurut Harly, Yayasan MBN mengklaim bahwa Ira masih memiliki utang sekitar Rp 45 juta, dengan alasan ada invoice yang belum dipertanggungjawabkan.

Namun, Harly membantah klaim tersebut, karena semua biaya operasional telah ditanggung sendiri oleh Ira.

Total kerugian yang ditanggung oleh Ira dari dua tahap pelaksanaan program MBG ini diperkirakan mencapai hampir Rp 1 miliar, yaitu sebesar Rp 975.375.000.

"Sejauh ini total kerugian dari Ibu Ira itu adalah Rp 975.375.000, baru dua tahap. Makanya kita sekarang coba ngomong ke masyarakat supaya pemerintah aware," kata Harly.

"Baru dua tahap saja sudah seperti ini, berarti sudah harus ada pembenahan dalam pelaksanaan MBG supaya ke depan tidak lagi seperti ini," ujarnya lagi.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ternyata Ini Alasan Yayasan Tak Bayar Mitra MBG di Kalibata Hampir Rp 1 Miliar, padahal Uang Sudah di Tangan".

Kudus (ANTARA) - Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kini memiliki tiga dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ada tambahan dua dapur dan mulai beroperasi untuk menyalurkan paket menu makan bergizi terhadap ribuan pelajar di Kabupaten Kudus.

"Dua dapur MBG yang baru tersebut, yakni di Kecamatan Jekulo dan Kota sehingga menambah jumlah sasaran menjadi 9.081 siswa yang dilayani tiga dapur MBG," kata Komandan Kodim (Dandim) 0722/Kudus Letkol Inf Hermawan Setya Budi ditemui usai halal bi halal anggota Kodim 0722/Kudus di Sidji Cafe Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Kamis.

Sebelumnya, kata dia, satu dapur MBG, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ponpes Nashrul Ummah Kudus hanya melayani 3.263 siswa, kini ada tambahan dua dapur jumlahnya semakin bertambah.

Jika dapur MBG di Kecamatan Mejobo beroperasi mulai Januari 2025, maka dua MBG tambahan mulai beroperasi pekan ini.

Adapun total sekolah yang dilayani yang tersebar di tiga kecamatan berjumlah 45 sekolah.

Rinciannya, untuk Kecamatan Mejobo terdapat 16 sekolah tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMA/SMK dengan jumlah sasaran 2.942 orang.

Sementara SPPG Dapur BGN Mitra Mandiri Yayasan Ponpes Al Chalimi yang ada di Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, melayani 14 sekolah dari tingkat KB hingga SMP/MTs dengan sasaran 3.109 siswa. Sedangkan SPPG BGN Mitra Jepangpakis, Kecamatan Jati, melayani 15 sekolah dari TK hingga SMA dengan sasaran 2.967 siswa.

Ia memastikan semua dapur MBG yang ada di Kabupaten Kudus dibayar lunas, sehingga tidak ada tunggakan.

"Kami mengimbau masyarakat jika ada pihak yang menawarkan kerja sama terkait MBG silakan menghubungi kami untuk memastikan kebenaran informasinya, guna menghindari kemungkinan adanya penipuan," ujarnya.

Untuk menu makan yang disajikan dari ketiga dapur MBG tersebut, berbeda-beda karena ada yang menyajikan lauk ayam, ikan fillet atau potongan, dan ikan asam manis. Sedangkan buah-buahan yang disajikan juga berbeda-beda karena ada yang semangka, pisang, dan pepaya.*

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Qatar dikabarkan akan membantu realisasi Program 3 Juta Rumah dengan membangun 1 juta rumah. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo bulan lalu mengungkapkan pembangunannya akan dilaksanakan pada April 2025.

"Ini akan segera dimulai bulan April setelah lebaran. Investor dari Qatar bawa modal bangun 1 juta apartemen. Ini satu pengusaha dengan kawan-kawannya dari Qatar bawa modal untuk bangun 1 juta apartemen. Kurang lebih nilainya US$ 18-20 miliar. Nanti akan dibawa lagi dari pemerintah Qatar 3-5 apartemen dan rumah di pedesaan," kata Hashim yang datang sebagai Utusan Khusus Presiden di Bidang Iklim dan Energi dalam acara CNBC Economic Outlook 2025, seperti yang dikutip Rabu (26/2/2025) lalu.

Terpisah, menurut Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan lokasi pertama pembangunan 1 juta rumah oleh Qatar akan berada di Kalibata, Jakarta Selatan dengan jumlah rumah yang dibangun rencananya 20.000 unit.

Lantas, apakah saat ini program tersebut telah berjalan sesuai target?

Menteri PKP, Maruarar Sirait (Ara) mengatakan dirinya telah bertemu dengan beberapa investor, salah satunya Ooredoo Qatar. Perusahaan ini sudah berinvestasi di Indonesia di bidang telekomunikasi yakni dengan PT Indosat Tbk.

"Kita kan sudah sampaikan data-data kita, kemarin saya bertemu dengan Ooredoo, grup besar yang sudah investasi di sini di bidang telekomunikasi. Kenapa saya pilih (Ooredoo) dari sekian banyak pilihan karena dia sudah pernah (investasi di Indonesia)," kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Dalam pertemuan tersebut pihaknya telah melakukan penjajakan dan menyampaikan data-data terkait Program 3 Juta Rumah. Ia merasa Ooredoo cocok sebagai calon investor karena mereka sudah pernah berinvestasi di perusahaan di Indonesia, bahkan hingga saat ini.

"Saya mesti milih mana yang efektif. Bagi saya yang efektif yang sudah pernah ada di sini investasi dan sekarang masih investasi di sini. Kenapa? Jadi dia sudah mengerti kultur, struktur daripada bisnis di Indonesia. Nah, jadi kita bikin one-on-one meeting. Dari dia dua, dari saya tiga. Kita jelaskan satu setengah jam," jelas Ara.

Ada pun, mengenai kejelasan waktu groundbreaking, Ara tidak menjelaskan rinci. Ia hanya menyebutkan telah melakukan beberapa pertemuan dengan investor potensial di Qatar.

Melihat catatan detikcom, Ara beserta tim sempat mengadakan one-on-one meeting bersama Hilal Mohammed HK Al Khulaifi di Qatar pada Minggu (13/4) lalu. Ara menawarkan sejumlah lahan yang berada di lokasi strategis yang bisa dimanfaatkan oleh investor asal Qatar tersebut.

"Kami menawarkan beberapa lahan strategis untuk perumahan pada investor dari Qatar," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Senin (14/4/2025).

Selain itu, Ara meminta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho untuk mempresentasikan tentang tawaran kerja sama investasi. Kerja sama tersebut melalui dukungan demand and supply perumahan.

"Skema kerja sama melalui public private partnership (PPP) dalam pembangunan perumahan sangat penting dan dukungan dari Qatar sangat dibutuhkan," katanya.

Ia juga sempat menyebutkan akan bertemu dengan CEO Standard Chartered, investor asal Qatar sesampainya di Doha pada saat itu. Pihaknya akan membahas mengenai Program 3 Juta Rumah.

"Rencananya pada pukul 16.00 waktu setempat kami akan bertemu CEO Standard Chartered guna berdiskusi tentang program perumahan di Indonesia," katanya seperti yang dikutip detikcom dari keterangan tertulis, Minggu (13/4/2025).

Selain menemui investor, Ara menyampaikan dalam kunjungan itu ia turut membahas mengenai perumahan untuk tenaga migran dengan kedutaan besar di sana.

"Mensosialisasikan perumahan bagi tenaga migran karena kita alokasikan buat tenaga migran 20 ribu (rumah)," ujarnya.

Kemudian, Ara akan mengirimkan pihaknya ke Hong Kong dan Malaysia untuk melakukan sosialisasi terkait hal ini agar tenaga kerja migran bisa memiliki rumah.

"Saya ada minta, nanti staff saya datang ke Hong Kong, ke Malaysia untuk mensosialisasikan itu. Supaya apa? Nanti tenaga migran kita seperti guru, petani, menggunakan uangnya itu diedukasi buat investasi, jangan untuk hal yang konsumtif," ungkapnya.

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Video: Maruarar Bakal Bertemu Sri Mulyani, Bahas Anggaran 3 Juta Rumah

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang membangun 250 rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sejak November 2024 lalu. Rumah tersebut berdiri di tanah pemberian dari Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) dan PT Bumi Samboro Sukses seluas 2,5 hektare.

Sementara itu, untuk pembangunannya, Konglomerat Sugianto Kusuma atau yang biasa disapa Aguan ikut serta dalam pembiayaan dan pembangunannya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Rumah hasil kerja sama pemerintah dan pihak swasta ini akan diberikan secara gratis kepada MBR yang terpilih.

Setelah 5 bulan pengerjaan, bagaimana progres pembangunannya?

Pendiri Agung Sedayu Group, Aguan, menyampaikan proses pengerukan telah selesai dilakukan. Saat ini pembangunan rumah masih berlangsung.

"Sudah pengurukan, lagi pembangunan," kata Aguan di Kantor Kementerian PKP, Gedung Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Pemilik PIK 2 ini menyampaikan anggaran yang disiapkan untuk membangun rumah gratis ini lebih dari Rp 100 juta per unit.

"Yang bangun lebih (anggarannya), yang bangun itu sekitar Rp 100-200 juta. Kira-kira segitu, yang bangun beda dong (anggarannya dengan renovasi rumah)," sebut Aguan kepada awak media.

Dalam kesempatan ini, Ara menanyakan apakah pihak Aguan sudah siap untuk menentukan tanggal perampungan proyek tersebut. Ara dan Aguan langsung sepakat pembangunan 250 gratis rumah di Kabupaten Tangerang bisa selesai pada 28 Oktober 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda.

"Pas Sumpah Pemuda ya, Deal ya pak Aguan ya, 28 Oktober," tutur Ara ke Aguan sembari berjabatan tangan.

Lebih lanjut, Ara menyampaikan mengenai usulan Aguan soal penyaluran 250 rumah gratis. Aguan mengusulkan jika rumah gratis tersebut bisa diberikan kepada MBR yang saat ini aktif bekerja, tetapi belum mampu memiliki rumah yang layak.

"Nanti baginya bagaimana, Pak Aguan tadi idenya bagus, misalnya nanti di Tangerang, bisa nggak 250 dibagi buat 10 komunitas (profesi) guru-guru, perawat, TNI yang berpangkat rendah, Polri-Polri yang berpangkat rendah," jelas Ara.

Groundbreaking rumah gratis Menteri PKP Maruarar Sirait dan Aguan/Almadinah-detikcom Foto: Groundbreaking rumah gratis Menteri PKP Maruarar Sirait dan Aguan/Almadinah-detikcom

Ada pun terkait spesifikasi rumah, berdasarkan catatan detikcom, rumah tersebut dibangun tipe 36 di atas luas lahan 60 m2 atau 6x10 meter. Isi rumah terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang keluarga, dan dapur.

Selain itu, akan ada area untuk parkir 1 mobil dan 1 motor. Desain rumahnya tampak memiliki bergaya minimalis serta bernuansa warna abu-abu. Rumah akan dibuat desain yang inklusif dan hijau atau ramah lingkungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Akses keluar masuk perumahan akan menggunakan one gate system. Adapun fasilitas umum yang bakal dibangun di rumah ini antara lain taman, masjid, lapangan serbaguna, dan sekolah.

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Video Pemerintah Berencana Bangun Rumah Subsidi untuk Guru

Militer Israel mengeklaim mengalami malfungsi usai salah menjatuhkan bom ke sebuah permukiman warganya sendiri di dekat perbatasan Jalur Gaza Palestina.

Insiden itu terjadi di dekat kibbutz Nir Yithzak yang berdekatan dengan Gaza selatan pada Selasa (15/4) malam.

Dalam sebuah pernyataan, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengaku telah mengalami kesalahan teknis karena menjatuhkan bom saat sedang dalam perjalanan ke Jalur Gaza.

"Beberapa waktu yang lalu, sebuah amunisi jatuh dari jet tempur yang sedang dalam perjalanan menuju misi di Jalur Gaza. Amunisi itu mendarat di sebuah wilayah terbuka dekat Nir Yitzhak karena kesalahan teknis," demikian pernyataan IDF, seperti dikutip CNN.

IDF tidak memberi tahu bom tipe apa yang jatuh di permukiman Zionis tersebut.

Menurut IDF, tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Seorang juru bicara Nir Yitzhak mengatakan bom militer jatuh di sebuah area pertanian.

Warga setempat saat ini sedang berhubungan dengan pejabat militer dan mengharapkan penyelidikan menyeluruh atas insiden itu.

Berdasarkan catatan Biro Pusat Statistik Israel, Nir Yitzhak memiliki populasi sekitar 550 orang.

Permukiman ini menjadi salah satu desa yang terkena serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Insiden kesalahan teknis semacam ini sangat langka, namun pernah terjadi sebelumnya.

Pada Mei lalu, sebuah jet tempur Israel juga keliru menjatuhkan bom ke komunitas Yated yang bersebelahan dengan Nir Yitzhak.

Amunisi itu tidak meledak dan langsung diamankan oleh pasukan Israel.

Satu bulan kemudian, tank Israel juga menembak target yang salah hingga merusak pagar perbatasan.

Israel berencana menyerang Jalur Gaza Palestina tetapi bom malah jatuh ke permukiman warganya sendiri di dekat kibbutz Nir Yitzhak pada Selasa (15/4) malam waktu setempat.

Insiden itu bermula saat pasukan Israel sedang dalam perjalanan ke Jalur Gaza dengan membawa amunisi. Bom tersebut lalu jatuh di wilayah terbuka dekat Nir Yitzhak.

Dalam pernyataan resmi, pasukan pertahanan Israel (IDF) menyebut peristiwa itu terjadi karena "kesalahan teknis," demikian dikutip CNN.

IDF tak memberi rincian lebih lanjut soal tipe bom yang jatuh di wilayah Israel. Mereka mengeklaim sejauh ini tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Salah satu juru bicara Nir Yitzhak mengatakan bom militer jatuh di sebuah area pertanian.

Warga setempat saat ini sedang berhubungan dengan pejabat militer dan mengharapkan penyelidikan menyeluruh atas insiden itu.

Berdasarkan catatan Biro Pusat Statistik Israel, Nir Yitzhak punya populasi sekitar 550 orang. Desa ini jadi salah satu yang terkena serangan dadakan Hamas pada Oktober 2023.

Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada Mei 2024. Ketika itu, jet tempur Israel menjatuhkan bom ke komunitas Yated di sebelah Nit Yitzhak. Bom tak meledak dan langsung ditangani pasukan.

Satu bulan setelah itu, tank Israel juga menembak target yang salah hingga merusak pagar perbatasan.

Sejak Israel mengumumkan agresi pada Oktober 2023, setiap hari mereka menggempur habis-habisan Gaza.

Imbas serangan mereka, lebih dari 50.000 orang di Palestina meninggal, ratusan ribu rumah hancur, fasilitas sipil luluh lantak, dan jutaan orang terpaksa menjadi pengungsi.

Israel dan Hamas sempat sepakat gencatan senjata pada November lalu dan Januari 2025. Namun, di tengah kesepakatan itu pasukan Zionis terus menggempur wilayah di Palestina.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Fraksi Nasdem, Irma Suryani Chaniago, mengatakan, dirinya sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana terkait alasan mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Jakarta, tidak dibayar hampir Rp 1 miliar sehingga dapurnya berhenti beroperasi.

Irma menjelaskan, berdasarkan pengakuan Dadan, sebenarnya BGN melakukan pembayaran ke masing-masing yayasan secara lancar.

Bahkan, kebutuhan untuk seminggu ke depannya pun sudah dimodali oleh BGN kepada yayasan.

"Program ini kan memang sensitif dan harus ekstra kontrol ketat, karena soal makanan. Saya sudah check ke Pak Dadan. Kalau soal pembayaran BGN ke yayasan lancar, bahkan BGN memodali pembelanjaan seminggu ke depan tiap bulan," ujar Irma kepada Kompas.com, Kamis (17/4/2025).

Irma memaparkan, setelah dicek ulang ke pihak yayasan, mereka beralasan kuitansi pembelian bahan makanan dari mitra tidak lengkap.

Walhasil, kata Irma, pihak yayasan melakukan verifikasi ulang terhadap mitra yang menjalankan MBG.

Namun, Irma berpandangan, alasan itu tidak bisa dijadikan dasar untuk tidak membayar mitra yang sudah menjalankan program MBG.

Apalagi, uangnya sebenarnya sudah ditransfer oleh BGN kepada yayasan.

"Tapi kan enggak bisa juga alasan seperti itu digunakan untuk tidak membayar pihak katering karena anggaran yang belum dibayar ke katering, tetapi sudah dibayar BGN, sudah selesai," jelasnya.

Irma pun mengatakan, Komisi IX DPR akan meminta klarifikasi kepada BGN buntut kejadian ini.

Dia mendesak BGN segera melakukan perbaikan tata kelola distribusi dan pembayaran yang baik agar peristiwa seperti ini tidak merugikan anak-anak ke depannya.

"Satu lagi, syarat penggunaan kemitraan yayasan bukan PT atau CV dicurigai hanya bagian untuk cari cuan (agar pengusaha bikin yayasan agar bisa berpartisipasi) dan ada hengki pengki dengan notaris-notaris dalam pembuatan yayasan. Hal seperti ini harus diminimalisir agar tidak ada yang berpikir negatif terhadap program ini," imbuh Irma.

Sebelumnya diberitakan, dana Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga senilai hampir Rp 1 miliar digelapkan oleh sebuah yayasan di Jakarta Selatan.

Kasus ini terkuak dari laporan mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ira Mesra.

Dilansir dari Tribun Jakarta, Ira Mesra melaporkan yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA – Bos Agung Sedayu Group yakni Sugianto Kusuma atau Aguan mengungkap progres terbaru pembangunan 250 unit rumah di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang yang menjadi dukungan terhadap program 3 juta rumah.

Aguan menjelaskan, proyek yang telah dilakukan groundbreaking pada akhir tahun lalu itu kini telah rampung tahap penyiapan lahan dan siap mulai dilakukan pembangunan.

“Sudah pengurukan tanah, itu sudah selesai. Sekarang lagi pembangunan,” kata Aguan di Wisma Mandiri 2, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Lebih lanjut, Aguan mengungkapkan bahwa 250 unit rumah itu dibangun menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Agung Sedayu Group. Aguan merinci, anggaran yang dibutuhkan untuk membangun satu rumah antara Rp100 juta hingga 150 juta.

“Sekitar Rp100 juta sampai Rp150 juta ya [per unit], kira-kira segitu,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan Aguan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberi sinyal bahwa proyek dukungan 3 juta rumah dari Agung Sedayu Group itu diharapkan dapat rampung pada 28 Oktober 2025.

“Kalau bisa Pak Aguan boleh usul tanggal, 28 Oktober ya pas Sumpah Pemuda,” tambahnya.

Sebagai informasi, groundbreaking 250 unit rumah yang dibangun oleh Agung Sedayu Group itu dilakukan pada 1 November 2025.

Berdasarkan catatan Bisnis, Aguan menyebut total anggaran yang disiapkannya untuk mendukung pembangunan itu mencapai Rp60 miliar.

“Perusahaan kan memang kita ada siapkan dana CSR-nya, jadi untuk ini semua dananya sekitar Rp60 miliar, kita siapkan ada sisihkan dari CSR itu,” ujar Aguan di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) dalam acara Groundbreaking Pembangunan Rumah Susun Gratis bagi MBR di Desa Sukawali, Tangerang, Banten, Jumat (1/11/2024).

250 unit rumah tersebut akan dibangun di lahan seluas 250 hektare (ha). Nantinya, tiap unit rumah bakal memiliki luas 60 meter persegi.

Adapun, sejumlah fasilitas yang bakal tersedia mulai dari masjid, lapangan serbaguna, hingga pusat pendidikan.

Medan (ANTARA) - Ratusan warga Desa Mardingding hadiri sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) Rabu, 16 April 2025. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperluas implementasi program Makan Bergizi Gratis menuju Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat.

Sosialisasi bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini dilaksanakan di Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket, Sumatera Utara. Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh 300-an peserta yang merupakan warga setempat.

Acara sosialisasi program MBG dihadiri oleh Anggota Komisi IX DPR RI Delia Pratiwi, Camat Tiganderket Kab. Karo Sumatera Utara Terbit Singarimbun, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional Dedi Suprijadi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Delia Pratiwi, bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi progam Makan Bergizi Gratis di Sumatera Utara. Program MBG menyasarkan bayi usia 1 sampai 2 tahun, anak-anak dan ibu hamil untuk mengurangi rasio angka gizi buruk di Sumatera Utara.

“Hadirnya program ini akan membantu mengurangi angka gizi buruk, mencukupi gizi anak-anak, mencukupi gizi ibu hamil, dan membantu menanggulangi stunting,” tutur Delia Pratiwi.

Selain itu program MBG juga akan membatu sektor perekonomian lokal di mana dapur MBG membeli bahan masakan dari pengusaha lokal atau dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Dengan melibatkan perekonomian warga setempat, program MBG akan membuka lapangan kerja baru karena dapur untuk MBG membutuhkan tenaga kerja yang tidak sedikit.

Dedi Suprijadi, Tenaga Ahli Badan Gizi Nasional, mengatakan bahwa untuk mencapai Indonesia Emas 2045 program MBG ini manjadi langkah untuk mengembangkan individu yang berkualitas.

“Individu dengan gizi yang terpenuhi akan memberikan kesehatan dan memicu potensi individu untuk lebih berkembang. Dengan individu yang berkembang ini tentu akan membantu Indonesia untuk lebih bersaing di kancah global di masa mendatang,” imbuh Dedi Suprijadi.

Sementara itu Terbit Singarimbun selaku Camat Selesai menanggapi progam ini dengan baik. Ia menambahkan untuk mengajak para peserta sosialisasi program MBG untuk turut membantu agar program ini bisa berjalan dengan baik.

Untuk mengurangi angka gizi buruk dan meningkatkan angka kesehatan melalui program MBG. Ia menjelaskan akan ada perubahan positif terjadi jika program ini berjalan dengan baik seperti rasio kekurangan gizi yang berkurang, sektor perekonomian yang meningkat, dan terbukanya lapangan kerja baru.