Jakarta (ANTARA) - Setiap tanggal 25 Januari diperingati Hari Gizi dan Pangan Nasional (HGN) dan untuk peringatan tahun 2025 ini, Kementerian Kesehatan mengusung tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat".

Ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen saat dihubungi di Jakarta, Jumat, mengatakan peringatan Hari Gizi Nasional 2025 menjadi momentum meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gizi seimbang serta konsumsi pangan bergizi dalam mendukung kualitas hidup.

Untuk mengolah bahan pangan, Tan menyarankan untuk menghindari pengolahan dengan cara menggoreng karena dapat merusak kandungan omega 3.

Misalnya ikan, lebih baik dimasak dengan cara dibuat pepes, pangek, asam padeh, arsik, naniura (sashimi dari Tapanuli), bakar bungkus daun, kuah ikan asam, kapurung, gulai, pindang, kari, singang, otak-otak, dan tekwan.

Sejauh ini masih banyak orang yang salah kaprah mengenai makanan bergizi, misal, ada yang bilang susu formula lebih superior dari ASI, bahkan, ada seliweran di media sosial menyebut ASI buat orang miskin sedangkan orang berpunya pakai susu formula.

"Anggapan tersebut tentu salah, ASI terbaik," kata Tan Shot Yen.

Jakarta: PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah.

Apa sih bata interlock presisi itu?

Bata interlock presisi merupakan hasil penelitian terapan dengan mekanisme kerja yang saling mengunci antar balok seperti sistem lego. Penggunaan bata interlock presisi memberikan banyak keuntungan dalam pembangunan rumah dibandingkan material konvensional.

Hal itu karena lebih efisien dalam penggunaan material, lebih mudah dalam pengaplikasian yang membuat durasi pembangunan lebih cepat, serta telah dinyatakan ramah gempa.

Selain bata interlock presisi, SIG juga mendorong aplikasi beton inovatif berbasis semen hijau, seperti beton dekoratif, dan paving block berpori sebagai solusi kawasan tergenang.

Hadirnya material bahan bangunan ramah lingkungan yang bisa mempercepat konstruksi rumah tersebut, diharapkan menjadi solusi konkret untuk mendukung Pemerintah menghadirkan sarana infrastruktur dan hunian yang layak bagi masyarakat.

Semangat ini sejalan dengan arahan Kementerian BUMN untuk menghadirkan solusi perumahan yang terjangkau dan berkelanjutan.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa kapasitas Kementerian BUMN sebagai support systemkementerian-kementerian teknis, siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo.

"Dalam 100 hari kerja pemerintahan, perusahaan BUMN terkait akan mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Erick dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 Januari 2025.

Solusi pembangunan rumah MBR

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG, sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan.

Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah, mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, 24 Januari 2025.

Fahri Hamzah berpendapat bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan.

Fahri Hamzah menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun.

Dirinya menyebutkan, bahwa bersama beberapa lembaga pemerintah, Kementerian PKP tengah mengidentifikasi dan menyepakati data kemiskinan, termasuk dalam parameter kepemilikan rumah.

Menurutnya, saat ini terdapat sekitar 30 - 40 juta rumah keluarga dengan berbagai permasalahan. Di pedesaan, banyak orang punya rumah tapi tidak layak karena tidak teratur/rapi, kurang sanitasi, dan dihuni terlalu banyak orang dalam satu rumah. Sedangkan di kota, rumah bertumpuk tak teratur dan menjadi sumber polusi yang masif.

“Pemerintah melalui Kementerian PKP akan mendorong system side ekonomi kita supaya pembangunan rumah tidak terlalu memikirkan pasar. Pemerintah akan menjamin dan mengkonsolidasi dukungan yang dibutuhkan termasuk pembiayaan dan ketersediaan tanah dan berbagai skema dan perizinan yang dipermudah.

Pemerintah juga akan membantu untuk ketersediaan bahan bangunan, termasuk bata interlockpresisi, tidak hanya untuk rumah tapak tapi juga hunian vertikal. SIG harus terus fokus pada peluang blue ocean untuk mendukung proyek Pemerintah, perkuat ekosistemnya, karena solusi ini adalah masa depan pembangunan rumah kita di Indonesia.

Direktur Utama SIG Donny Arsal menyampaikan terima kasih atas dukungan Wakil Menteri PKP, Satgas Perumahan Republik Indonesia, para pemangku kepentingan, serta para pelaku usaha pengembang perumahan yang turut serta dalam kunjungan.

SIG meyakini, berkumpulnya para pemangku kepentingan di bidang perumahan ini didasari oleh kesamaan visi untuk menghadirkan hunian yang ramah lingkungan, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat di seluruh Indonesia.

Setelah memperkenalkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Agustus lalu, SIG juga menghadirkan Rumah Contoh Bata Interlock Presisi tipe 36 dan tipe 57 di Bambu Apus, Jakarta Timur.

”Untuk mendukung Pemerintah memenuhi target pembangunan 3 juta rumah per tahun, dibutuhkan kolaborasi seluruh pihak dan tentunya inovasi teknologi. Bata interlock presisi merupakan teknologi yang mengubah metode pembangunan rumah menjadi lebih mudah, cepat dan efisien, dengan kualitas konstruksi yang kokoh dan tampilan yang modern, sehingga memberikan nilai tambah bagi pengembang dan pemilik rumah,” ujar Donny Arsal.

(KIE)

KOMPAS.com -Hari Gizi Nasional (HGN) yang diperingati setiap tanggal 25 Januari menjadi momentum penting bagi masyarakat Indonesia untuk lebih sadar dalam memilih dan mengonsumsi makanan sehat yang bergizi.

Menurut ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen, peringatan ini seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran kolektif tentang pentingnya asupan gizi yang seimbang.

“Makanan sehat itu semakin dekat dengan bentuk aslinya,” ujar Tan Shot Yen, seperti ditulis oleh Antara, Jumat (24/1/2025).

Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya memilih bahan makanan yang alami dan tidak banyak melalui proses pengolahan yang dapat mengurangi kandungan gizi penting.

Tan Shot Yen juga menekankan bahwa dalam mengolah bahan pangan, masyarakat sebaiknya menghindari teknik pengolahan seperti menggoreng yang dapat merusak kandungan omega 3 yang sangat bermanfaat bagi tubuh.

Sebagai alternatif, ia menyarankan sejumlah cara pengolahan yang lebih sehat, seperti membuat ikan menjadi pepes, pangek, asam padeh, arsik, atau bahkan nasi ikan Tapanuli yang dikenal dengan nama naniura.

Beberapa hidangan lainnya yang juga direkomendasikan adalah bakar bungkus daun, kuah ikan asam, kapurung, gulai, pindang, kari, singang, otak-otak, dan tekwan.

Lebih lanjut, Tan Shot Yen menyesalkan adanya kesalahpahaman yang masih berkembang di masyarakat terkait konsep makanan bergizi.

“Selama 80 tahun kita merdeka, istilah makanan bergizi ini masih banyak simpang siurnya, mulai dari bayi hingga lansia. Sufor (susu formula) dianggap lebih superior dari ASI. Bahkan ada seliweran di media sosial yang menyebut ASI itu buat orang miskin, orang punya uang pakai sufor,” ungkapnya.

Peringatan Hari Gizi Nasional 2025 yang diusung oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengangkat tema “Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat.”

Tema ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang cerdas dan sehat, serta sebagai langkah preventif terhadap penyakit tidak menular yang seringkali timbul akibat pola makan yang buruk dalam keluarga.

Hari Gizi Nasional merupakan momen yang sangat penting untuk mengingatkan kita akan pentingnya konsumsi makanan bergizi yang tepat, terutama dalam mencegah masalah kesehatan seperti stunting dan malnutrisi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

JAKARTA - Dalam rangka melaksanakan 100 Hari Kerja Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran , Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bersinergi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Berkat kolaborasi ini, berbagai kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor UMKM, serta meningkatkan kualitas dan keamanan produk konsumsi. Semua kebijakan tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional .

"Kapasitas Kementerian BUMN sebagai support system kementerian-kementerian teknis siap berkomitmen dan mendukung penuh seluruh program yang telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi, BUMN siap berkolaborasi dengan intensif dengan berbagai kementerian, badan, dan lembaga dalam mewujudkan program untuk pemulihan dan peningkatan ekonomi nasional," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir di Jakarta, Rabu (22/1).

1. Pemerataan Ekonomi & Pemberantasan Kemiskinan dalam Akselerasi Pembangunan 3 Juta Rumah

Dalam 100 hari kerja pemerintahan, Menteri BUMN bersama Menteri PKP, telah mempercepat pembangunan proyek infrastruktur utama, termasuk rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kementerian BUMN bersama Perumnas berhasil membangun dan menyediakan hunian layak, nyaman, dan terjangkau yang berkonsep Transit Oriented Development (TOD), yang berlokasi di beberapa wilayah strategis.

Di antaranya, Samesta Mahata Margonda yang menyediakan 940 Unit dan satu-satunya hunian yang menyatu dengan Stasiun KRL Pondok Cina. Lalu, Samesta Mahata Serpong yang menyiapkan 1.861 Unit dan terintegrasi dengan Stasiun Rawabuntu. Samesta Mahata Tanjung Barat yang membangun 1.216 Unit hunian yang juga menempel dengan Stasiun Tanjung Barat, serta Samesta Parayasa yang merupakan satu?satunya hunian memiliki konsep TOD Landed, dan tergabung dengan Stasiun Lumpang Parayasa.

Bahkan, Kementerian BUMN melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk juga menyediakan pembiayaan terjangkau dengan merancang skema kredit pemilikan rumah (KPR) dengan tenor hingga 30 tahun.

2. Penguatan Ekonomi dalam Pengembangan Industri Kreatif dan Penguatan UMKM.

Dalam merealisasikan komitmen terhadap Asta Cita, khususnya dalam bidang Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meluncurkan sinergi program untuk mendorong kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif di Indonesia.

Langkah strategis ini diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menciptakan lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat di berbagai daerah.

Program ini melibatkan seluruh BUMN yang tergabung di "Rumah BUMN" sebagai mitra strategi dalam pelatihan, pendampingan, dan fasilitasi bagi pelaku usaha mikro hingga kreator lokal. Dengan memanfaatkan jaringan dan sumber daya BUMN, inisiatif ini dirancang untuk memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kapasitas pelaku UMKM, sehingga mereka memiliki daya saing lebih berkompetisi di pasar domestik maupun global.

Selain itu, Menteri BUMN bersama-sama dengan Menteri UMKM melalui Bank Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN) melakukan akselerasi dalam Program Penghapusan Piutang Macet UMKM. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan baru bagi pelaku UMKM untuk bangkit dan melanjutkan usaha mereka yang terdampak berbagai tantangan ekonomi.

3. Peningkatan Daya Saing dan Kualitas UMKM di Pasar Global melalui Pengawasan Produk Konsumsi Melalui Sertfikasi Produk

Menteri BUMN menggandeng Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan kerjasama strategis dalam peningkatan daya saing dan kualitas UMKM melalui program Sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM).

Kolaborasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan dan sertifikasi produk, khususnya produk?produk yang diproduksi oleh UMKM, sehingga UMKM dapat meningkatkan daya saing di pasar Global.

Dalam kerjasama ini BPOM memberikan pendampingan kepada UMKM dalam proses sertifikasi produk dan pengawasan produk yang diproduksi oleh pelaku UMKM, khususnya yang berhubungan dengan kesehatan, pangan, dan kosmetik.

Kementerian BUMN juga melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan PNM bersama-sama memberikan dukungan penuh terhadap program sertifikasi produk BPOM melalui program pembiayaan dan pendampingan serta edukasi kepada pelaku UMKM yang ingin mengikuti proses sertifikasi produk BPOM.

Bank Rakyat Indonesia menyediakan pembiayaan bagi pelaku UMKM yang akan melakukan proses Sertifikasi Produk BPOM, Pegadaian menyediakan pembiayaan mikro untuk pelaku UMKM, serta PNM membantu UMKM dalam akses pembiayaan dan pelatihan.

Program pembiayaan ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas produk mereka serta memenuhi standar yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi BPOM.

4. Transformasi dan Kolaborasi Antar-Instansi

Keberhasilan 100 hari kerja ini juga mencerminkan sinergi antar-instansi yang semakin solid. Perusahaan-perusahaan BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak pembangunan infrastruktur, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM dan memastikan kualitas produk yang beredar melalui BPOM.

Keberhasilan sinergi dan kolaborasi ini menjadi pendorong untuk langkah berikutnya. Menteri BUMN bersama Menteri PKP, Menteri UMKM, dan BPOM akan melanjutkan komitmen demi memperluas jangkauan program-program yang telah dilaksanakan, dengan fokus pada pencapaian yang lebih besar dan pemberdayaan masyarakat yang lebih merata di seluruh Indonesia.

PADANG - Komitmen kuat PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) dalam mendukung perwujudan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, ditunjukkan melalui kehadiran produk bata interlock presisi sebagai solusi untuk mengejar target pembangunan 3 juta rumah.

Menindaklanjuti koordinasi Kementerian BUMN dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengunjungi fasilitas produksi bata interlock presisi SIG yang dioperasikan oleh anak usaha SIG, yaitu PT Semen Padang di Indarung, Padang, 24 Januari 2025.

Kunjungan Wamen PKP diterima langsung oleh Direktur Utama SIG Donny Arsal, Direktur Operasi SIG Reni Wulandari, Direktur Supply Chain SIG Yosviandri beserta jajaran manajemen SIG, dan Direktur Utama PT Semen Padang Indrieffouny Indra beserta jajaran manajemen PT Semen Padang.

Sebagai perusahaan BUMN yang bergerak dalam industri bahan bangunan, SIG mendorong penggunaan bata interlock presisi yang merupakan produk turunan semen hijau SIG, sebagai solusi untuk menjawab tantangan pembangunan rumah MBR, yaitu waktu pembangunan, biaya pembangunan, dan kualitas bahan bangunan.

Fahri Hamzah menyatakan bahwa solusi yang dihadirkan SIG adalah langkah terobosan dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat sebagai salah satu langkah mengatasi kemiskinan. Fahri menuturkan bahwa Kementerian PKP berfokus untuk membantu mengatasi kemiskinan dan gap ekonomi, salah satunya melalui pembangunan perumahan yang masif di seluruh Indonesia yaitu program 3 juta rumah setahun.

Padang: Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di tanah air.

"Harus ada pembangunan rumah yang masif di seluruh Indonesia," kata Wamen PKP RI Fahri Hamzah dikutip dari Antara, Jumat, 24 Januari 2025.

Fahri Hamzah mengatakan program pembangunan tiga juta rumah per tahun merupakan bukti kehadiran negara dalam menyikapi ketimpangan yang mencolok antara segelintir orang kaya, dan banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. Rencananya pada Februari 2025 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial dan beberapa lembaga terkait akan menyepakati data tunggal terkait kemiskinan.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut mengingat data kemiskinan yang selama ini masih simpang siur, atau tidak akurat terutama saat pemerintah membutuhkan pendataan seperti rencana pembangunan tiga juta rumah.

Secara pribadi, Fahri mengaku memegang data dari Bank Dunia dan BPS tentang konsumsi kalori per kapita per hari. Dari data yang dikantonginya, terdapat sekitar 10 persen warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan perhatian khusus.

"Bahkan di antara 10 persen itu ada yang masuk kategori miskin absolut yang artinya mereka hidup dengan uang Rp10 ribu per hari," ujar dia.

Wamen PKP mengatakan program tiga juta rumah tersebut menyasar masyarakat miskin di antaranya kelompok masyarakat yang tidak memiliki rumah sama sekali atau memiliki rumah namun tidak layak huni.

(KIE)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan syarat kredit pemilikan rumah (KPR) untuk warga miskin, demi program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk mendukung pembiayaan sektor perumahan. Salah satunya adalah kualitas KPR yang cukup dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran alias satu pilar saja.

"Lebih longgar dibandingkan kredit lainnya, di mana bank menilai dengan tiga pilar, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan kemampuan membayar," tegasnya dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK I 2025 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (24/1).

Kelonggaran ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Di lain sisi, wasit industri jasa keuangan itu menyiapkan kanal pengaduan khusus bagi pejuang KPR. Pengaduan dapat dilakukan melalui kontak 157.

"Untuk menampung pengaduan jika terdapat kendala dalam proses pengajuan kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)," ucap bos OJK itu.

"OJK bersama stakeholder terkait membahas dukungan likuiditas bagi pembiayaan bagi program 3 juta rumah untuk lebih besar lagi, mengingat besarnya kebutuhan dana yang dibutuhkan untuk program itu," tambahnya.

Kebijakan OJK lain yang mendukung program 3 juta rumah, yakni pencabutan larangan pemberian kredit pengadaan atau pengolahan tanah. Aturan tersebut dicabut sejak 1 Januari 2023 lalu untuk mendukung pendanaan pengembang perumahan.

Kredit pemilikan rumah kini juga dapat dikenakan bobot risiko yang rendah.

"Dan ditetapkan secara granular dalam perhitungan aset tertimbang menurut risiko," tutup Mahendra.

Harus ada pembangunan rumah yang masif di seluruh Indonesia

Padang (ANTARA) - Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengatakan pembangunan rumah secara masif merupakan salah satu solusi untuk mengatasi persoalan ketimpangan di tanah air.

"Harus ada pembangunan rumah yang masif di seluruh Indonesia," kata Wamen PKP RI Fahri Hamzah di Padang, Jumat.

Fahri Hamzah mengatakan program pembangunan tiga juta rumah per tahun merupakan bukti kehadiran negara dalam menyikapi ketimpangan yang mencolok antara segelintir orang kaya, dan banyaknya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Saat ini Kementerian PKP sedang mengidentifikasi dan menyepakati data untuk merealisasikan program tiga juta rumah setiap tahunnya. Rencananya pada Februari 2025 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial dan beberapa lembaga terkait akan menyepakati data tunggal terkait kemiskinan.

Koordinasi antarkementerian dan lembaga tersebut mengingat data kemiskinan yang selama ini masih simpang siur, atau tidak akurat terutama saat pemerintah membutuhkan pendataan seperti rencana pembangunan tiga juta rumah.

Secara pribadi, Fahri mengaku memegang data dari Bank Dunia dan BPS tentang konsumsi kalori per kapita per hari. Dari data yang dikantonginya, terdapat sekitar 10 persen warga Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan membutuhkan perhatian khusus.

"Bahkan di antara 10 persen itu ada yang masuk kategori miskin absolut yang artinya mereka hidup dengan uang Rp10 ribu per hari," sebut eks Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 tersebut.

Wamen PKP mengatakan program tiga juta rumah tersebut menyasar masyarakat miskin di antaranya kelompok masyarakat yang tidak memiliki rumah sama sekali atau memiliki rumah namun tidak layak huni.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Selama 80 tahun kita merdeka, istilah makanan bergizi ini masih banyak simpang siurnya, mulai dari bayi hingga lansia

Jakarta (ANTARA) - Ahli gizi masyarakat Tan Shot Yen mengatakan peringatan Hari Gizi Nasional 2025 hendaknya menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi.

"Makanan sehat itu semakin dekat dengan bentuk aslinya," kata Tan Shot Yen saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Untuk mengolah bahan pangan, pihaknya menyarankan untuk menghindari pengolahan dengan cara menggoreng karena dapat merusak kandungan omega 3.

"Misalnya ikan bisa dibuat pepes, pangek, asam padeh, arsik, naniura (sashimi dari Tapanuli), bakar bungkus daun, kuah ikan asam, kapurung, gulai, pindang, kari, singang, otak-otak, dan tekwan," katanya.

Pihaknya menyayangkan masih banyak yang salah kaprah mengenai makanan bergizi.

"Selama 80 tahun kita merdeka, istilah makanan bergizi ini masih banyak simpang siurnya, mulai dari bayi hingga lansia. Sufor (susu formula) dianggap lebih superior dari ASI. Bahkan ada seliweran di media sosial yang menyebut ASI itu buat orang miskin, orang punya uang pakai sufor," kata Tan Shot Yen.

Setiap tanggal 25 Januari Indonesia memperingati Hari Gizi dan Pangan Nasional (HGN) sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang serta konsumsi pangan yang bergizi dalam mendukung kualitas hidup yang lebih baik.

Hari Gizi Nasional bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asupan gizi yang cukup untuk mencegah stunting, malnutrisi, dan berbagai masalah kesehatan lainnya.

Pada peringatan tahun 2025 ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengangkat tema "Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat".

Tema ini menegaskan urgensi pola makan sehat dan bergizi untuk mendukung tumbuh kembang generasi muda yang cerdas dan sehat, sekaligus menjadi langkah preventif terhadap penyakit tidak menular yang kerap timbul akibat pola makan yang kurang baik dari lingkup terdekat, yaitu keluarga.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan, upaya penyaluran Bantuan Langsung Tunai atau BLT Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) akan fokus pada kelompok rentan seperti lansia tunggal, lansia miskin, dan kelompok disabilitas.

“Untuk lansia, terutama lansia tunggal dan lansia miskin, serta kelompok disabilitas, itu tetap akan menjadi prioritas Kemensos,” jelas Agus di Kemensos Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Kemensos juga telah menjalankan program intervensi berupa bantuan makanan bagi lansia berusia di atas 75 tahun dan kelompok disabilitas.

Bantuan ini berupa makanan bergizi gratis dua kali sehari.

“Saat ini, bantuan makan gratis baru menjangkau sekitar 100.000 lansia dan 33.000 disabilitas," ujar dia.

"Meski masih terbatas, kami akan terus melaksanakannya untuk memenuhi kebutuhan mereka,” lanjutnya.

Agus juga menjelaskan bahwa untuk program BLT secara keseluruhan, pembahasannya akan diserahkan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Ini sedang dibahas atas perintah Presiden untuk program-program bantuan sosial buat rakyat miskin supaya tepat sasaran,” tutupnya.

Dia bilang, agar penyaluran BLT tepat sasaran, Kemensos rencananya akan membahas pengetatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Hal ini dilakukan guna memastikan program bantuan sosial lebih tepat sasaran, sesuai arahan Presiden.

“Perintah Bapak Presiden, kita diminta bersinergi, berkolaborasi agar kemiskinan ekstrem pada tahun ini bisa diselesaikan,” ujar Agus.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa rencana pengetatan ini masih dalam tahap pembahasan.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengumumkan rencana program khusus untuk menciptakan ekosistem bagi masyarakat miskin agar dapat meningkatkan kelas ekonomi mereka dan terhindar dari kemiskinan lagi.

Hal ini disampaikan oleh Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko setelah menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada Senin (11/11/2024).

"Tadi kami menyepakati berdua bagaimana mencapai angka graduasi tertentu, tapi jangan cuma setelah graduasi, lepas dari status miskinnya, tapi segera disediakan komunitas ekosistem bisnis orang mantan miskin ini," ujar Budiman.

"Kami menyepakati buat program bersama, tadi menyepakati, jadi pengentasan kemiskinan itu adalah penanggulangan seperti Bansos, BLT, untuk mereka-mereka yang ada di garis miskin atau miskin ekstrem. Itu memang kerjaan yang sangat spesifik khas dari Mensos," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap asal mula usulan tambahan anggaran senilai Rp100 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengakui bahwa pihaknya mengusulkan adanya tambahan anggaran Rp100 triliun untuk mendukung program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dadan bercerita, usulan tambahan dana Rp100 triliun itu bermula saat Presiden Prabowo melayangkan pertanyaan kepada BGN. Orang nomor satu di RI itu, kata Dadan, ingin mempercepat program Makan Bergizi Gratis untuk bisa menjangkau penerima manfaat.

“Pak Presiden [Prabowo] ingin ada percepatan [MBG] dan ditanya kalau dilakukan mulai September perlu uang berapa? Kami menjawab Rp100 triliun. Jadi BGN menjawab sesuai pertanyaan kalau keinginan Presiden dilaksanakan,” kata Dadan kepadaBisnis, Kamis (23/1/2025).

Meski begitu, Dadan mengeklaim bahwa anggaran senilai Rp71 triliun yang telah digelontorkan dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk program MBG cukup hingga akhir tahun.

“Iya, betul [anggaran Rp71 triliun cukup sampai akhir 2025],” ungkapnya.

Dia merincikan dari anggaran senilai Rp71 triliun itu akan digunakan secara bertahap. Pada Januari—April 2025, BGN menargetkan untuk melayani 3 juta penerima manfaat melalui 937 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kemudian, BGN akan melayani 6 juta penerima manfaat MBG pada April—Agustus. Lalu, pada akhir Agustus—Desember 2025 bakal melayani 15–17,5 juta penerima manfaat MBG melalui 5.000 SPPG.

Sebelumnya, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai penambahan anggaran program MBG justru akan membuat negara menjadi lebih banyak berutang dan menjadi beban tersendiri bagi pemerintah.

Di samping itu, program unggulan Presiden Prabowo ini bisa memicu melebarnya defisit APBN.Menurut dia, solusi dari program MBG yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah penambahan anggaran.

“Untuk makan bergizi gratis ini, solusinya bukan menambah anggaran. Karena anggaran Rp71 triliun sebenarnya sudah sangat besar,” kata Bhima kepadaBisnis, Selasa (21/1/2025).

Bhima menilai bahwa program MBG semestinya jangan mengambil porsi terlalu besar, lantaran masih ada kebutuhan prioritas lain yang tidak kalah penting. Misalnya, untuk mendorong hilirisasi, belanja pendidikan, belanja kesehatan, hingga infrastruktur pendukung sektor pertanian.

“MBG ini jangan sampai mengambil porsi yang terlalu besar, sehingga menjadi beban bagi defisit APBN,” ujarnya.

Bhima juga menyebut jika anggaran MBG terus dipaksa maka akan berdampak pada penambahan utang negara.

“Implikasi MBG ini kalau dipaksakan terhadap beban dari defisit APBN, konsekuensinya akan menambah utang, dan 2025 beban bunga utang menjadi salah satu yang cukup mahal. Dan ini akan mendorong APBN untuk berutang, untuk nutup utang lagi. Jadi MBG akan jadi beban, bukan mendorong produktivitas di level masyarakat,” ujarnya.

Untuk itu, menurutnya, semestinya sejak awal pemerintah memfokuskan program MBG berdasarkan wilayah dan individu.

Semestinya, imbuh dia, pemerintah memfokuskan pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk menghemat anggaran yang terbatas.

Pemerintah juga dinilai perlu menyasar penerima manfaat secara perorangan. Misalnya, jika program MBG menyasar sekolah di perkotaan, maka pemerintah hanya perlu memberikan subsidi untuk kalangan miskin.

“Jadi untuk yang anaknya orang kaya dikenakan iuran. Nah, yang miskin digratiskan. Itu bisa menghemat anggaran,” pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya memperjuangkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terlibat langsung dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Jawa Timur, Rabu (22/1/2025) mengatakan pihaknya bersama DPRD menyiapkan anggaran sekitar Rp1,1 triliun untuk mendukung program tersebut dan berharap, anggaran ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi UMKM Surabaya.

"Yang saya harapkan adalah ketika kita memberikan bantuan Rp1,1 triliun, saya berharap yang bergerak juga UMKM Kota Surabaya. Karena apa ini menggerakkan ekonomi, jadi bukan lagi pengusaha-pengusaha besar tapi itu untuk UMKM-UMKM," katanya.

Ia menjelaskan, sebelumnya banyak UMKM di bidang makanan dan minuman yang terlibat dalam program permakanan lansia. Namun, karena kebijakan baru dari pemerintah pusat, program tersebut kemudian dialihkan.

"Jadi saya berharap anggaran Rp1,1 triliun untuk program makan bergizi ini bisa dikerjakan oleh UMKM Surabaya, sehingga ekonomi masyarakat bergerak," katanya.

Pemkot memastikan UMKM Surabaya bisa terdaftar di Badan Gizi Nasional (BGN) agar dapat terlibat dalam pelaksanaan program MBG. Hal ini dilakukan agar manfaat program tidak dirasakan oleh pihak luar, melainkan oleh UMKM setempat.

"Saat BGN menentukan siapa yang memasak, kami akan mendaftarkan UMKM Surabaya. Jadi jangan sampai program MBG di Surabaya justru melibatkan UMKM dari luar daerah," katanya.

Melalui program MBG, Eri berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM Surabaya sekaligus mendukung visi nasional dalam mengurangi kemiskinan. Menurutnya, pemberdayaan UMKM merupakan salah satu langkah konkret yang sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Presiden juga memiliki delapan program prioritas, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan. Nah, untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan menggerakkan UMKM-UMKM yang ada di masing-masing wilayah," tuturnya.

Terkait keluhan beberapa UMKM yang mengelola kantin sekolah akibat sepinya pelanggan karena program MBG, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan pihaknya akan mengevaluasi situasi tersebut.

"Kami akan mengecek kantin-kantin sekolah, apakah benar dikelola UMKM atau oleh pihak tertentu yang bukan bagian dari UMKM. Jika memang UMKM, kami akan mengupayakan mereka menjadi bagian dari penyedia makanan di program ini," ujarnya.