Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan yang bermasalah.

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengatakan banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang yang menjual tagline bebas banjir ketika menjual unit rumahnya. Namun setelah ditempati, kondisi perumahan itu terendam banjir, bahkan ketinggian airnya hingga mencapai dua meter.

“Banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir hari ini banjirnya dua meter. Kita akan audit dari aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir,” ujarnya dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, audit pengembang perumahan perlu dilakukan untuk mencari tahu kesesuaian analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dalam pengendalian banjir.

Pihaknya akan mengevaluasi tata ruang di wilayah sebagai upaya menjaga keseimbangan daerah dan mencegah bencana alam semakin parah. Pasalnya, ruang terbuka hijau, kawasan hutan, hingga lahan sawah menjadi penyebab utama banjir di wilayah Jawa Barat. Oleh karena itu, kegiatan alih fungsi lahan di wilayah Jabar harus segera dihentikan demi menjaga keseimbangan ekosistem dan mencegah bencana lebih lanjut.

Pengamat Properti Anton Sitorus menuturkan salah satu penyebab banjir besar di Bekasi ini yakni kesalahan pada perencanaan tata kota terutama pada saluran airnya sehingga perlu dilakukan pengerukan.

Kendati demikian, dia tak menampik banyak rumah yang dibangun di atas lahan bekas sawah karena harga yang murah dan lahan semakin terbatas. Pasalnya, lahan bekas sawah dan rawa seharusnya tidak dialih fungsikan menjadi lokasi pembangunan rumah. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang tidak solid dan kualitas air yang tak bagus.

“Tanah sawah memang enggak bagus. Secara fisiknya enggak bagus, air tanahnya juga jelek kualitasnya. Lalu juga kekuatan tanahnya juga perlu dipadetinnya juga banyak. Karena lama-lama turun-turun,” katanya.

CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berpendapat banjir yang terjadi pada awal Maret ini bukan sepenuhnya salah pengembang namun terdapat tanggung jawab dari pihak pemerintah daerah hingga kementerian terkait.

Pasalnya, pengembang tidak akan bisa membangun rumah di lahan yang rawan banjir apabila pengajuan rancangannya tidak disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Kementerian. Selain itu, banjir yang terjadi terutama di Jawa Barat akibat tata pembangunan saluran air yang tidak terhubung satu sama lain.

“Pemerintah daerah, pusat, kementerian terkait, ini harus sama-sama selesaikan masalah banjir,” ucapnya.

Ketua Umum Yayasan Synergi Bangun Indonesia (YSBI) Ishak Chandra menuturkan pihaknya tak menampik masih banyak pengembang nakal yang membangun rumah di atas lahan bekas sawah dan rawa. Selain itu, juga banyak pengembang yang masih mengklaim bebas banjir padahal berada di dataran rendah dari sungai.

“Iya ada pengembang yang masih menggunakan lahan bekas sawah dan rawa bangun perumahan karena lahan terbatas. Saya kira banjir juga karena sungai dan infrastruktur air yang enggak memadai,” ujarnya kepada Bisnis.

Jakarta: Rancaekek merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung. Daerah ini berjarak 37 kilometer dari Soreang, yakni ibu kota kabupaten.

Padi merupakan salah satu produksi pangan terbesar di Rancaekek. Selain itu, ada perkebunan, hutan, perikanan, hingga peternakan.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Rancaekek, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp140 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Rancaekek

Perumahan subsidi di Rancaekek. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Rancaekek Permai 2

Perumahan ini berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat ini dibangun oleh Sentrad Naluri Kreasi. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 1.118 unit yang tersedia.

Mulai dari harga Rp150 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 22 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap genteng, dinding conblock, lantai keramik, serta pondasi pasangan batu kali.

2. Griya Pindad Asri 3

Perumahan ini berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat yang dibangun oleh Asatu Realty Asri. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 3 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp150,5 juta dengan luas bangunan 28 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap rangka baja dan genteng beton, dindingconblok plester aci, lantai keramik, serta pondasibatu kali.

3. Pesona Linggar Residence

Berlokasi di Linggar, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Agung Mulya Grup dengan jumlah unit tersedia sebanyak 45 subsidi.

Rumah mulai dari harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap genteng beton, dinding hebel/Bata ringan, lantai keramik 30x30, serta pondasi batu kali.

4. Puteraco Gading Timur Rancaekek

Berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat. Dikelola oleh Puteraco Indah dengan jumlah 68 subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp150 juta dengan luas bangunan 22 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain ataprangka baja dan genteng beton, dinding konclok diplester, diaci. Lantai keramik 30x30 dan pondasi batu kali.

5. Puteraco Gading Timur

Perumahan yang berlokasi di Jelegong, Rancaekek, Kab Bandung, Jawa Barat ini dibangun oleh Puteraco Indah ini menawarkan 11 rumah subsidi.

Rumah mulai dari Rp140 juta dengan luas bangunan 22 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan satu kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu rangka atap ringan Dan genteng beton, dinding conblok diaci, plester, cat. Lantai Putih polos 30x30, serta pondasi batu kali.(Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Bekasi -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait berencana untuk merelokasi warga Kota Bekasi yang sering kebanjiran. Tetapi, rencana itu menunggu kesediaan warga setempat.

Hal itu disampaikan saat melakukan kunjungan ke lokasi pengungsian banjir di kantor BNPB Jati Asih, Kota Bekasi, Rabu (5/3/2025). Dalam kunjungan itu dia juga didampingi oleh Wali Kota Bekasi Tri Adhianto dan Kepala BNPB Suharyanto.

Ara -sapaan Maruarar- meminta Tri Adhianto dan Suharyanto agar menanyakan kepada warga setempat Apakah bersedia untuk direlokasi. Sebab menurutnya kejadian bencana banjir ini sudah sering kali terjadi.

"Jadi tanya baik-baik. Saya rasa masyarakat disini mungkin 1-2 hari lagi boleh Pak BNPB sama Bapak Wali Kota ditanya baik-baik ya. Bagaimana ya," ucapnya seperti dikutip dari detikproperti.

Ara menegaskan untuk melakukan relokasi di Kota Bekasi memungkinkan untuk dilakukan. Sebab di wilayah Bintara masih ada lahan yang dimiliki Pemkot Bekasi untuk dijadikan hunian.

"Saya sudah berbincang dengan Bapak Wali Kota ada tempat di pasar ya Pak ya. Di pasar Bintara. Pasar Bintara tanahnya sudah ada. Punya kota ya? Punya kota. Nanti kalau cocok itu bagaimana caranya kita bangunkan ya. Supaya ada solusi," tegasnya.

Meski begitu dia menegaskan bahwa untuk melakukan relokasi tetap harus ada kemauan dari warganya. Sebab banyak warga yang sudah tinggal puluhan tahun dan memiliki ikatan batin dengan tempat tinggalnya.

"Karena itu kan memindahkan bukan hanya tempat tinggal tapi kehidupan. Dia sekolahnya, pasarnya, tempat ibadahnya. Jadi pindah semua jadi diajak tanya baik-baik," tuturnya.

"Ya kami juga siap nanti kalau dibutuhkan. Untuk menyiapkan relokasi ya Pak ya. Kami punya standar kok untuk seperti itu," tegas Ara.

Artikel ini telah tayang di detikproperti

(yum/yum)

Jakarta -

Beberapa wilayah di Bekasi lumpuh total akibat banjir yang terjadi pada Selasa (4/3/2025). Hingga hari ini, ada beberapa daerah yang airnya belum kunjung surut.

Air tidak hanya menggenang di jalanan, melainkan hingga ke permukiman warga dan tempat-tempat umum seperti pusat perbelanjaan. Salah satunya adalah kawasan elit Grand Galaxy Bekasi.

Dilansir detikNews, dalam pantauan pada Selasa lalu, ketinggian air di sana mencapai 1,2 meter. Genangan air ini berdampak pada akses utama menuju Mal Grand Galaxy Park yakni Jalan Pulo Sirih Utama. Akibatnya, jalan tersebut tidak bisa dilalui pengendara mobil dan motor.

Menurut GM Corporate Communications & Affairs ASRI, Troy Fridatama, pada saat banjir terjadi, air hanya menggenang di area jalan saja. Untuk area dalam mall atau basement semuanya aman dari jangkauan air.

"Kalau Mal Grand Galaxy Park-nya nggak, kami aman. Memang sekelilingnya banjir karena perumahannya sendiri kan banjir. Alhamdulillah mall-nya aman, tidak sampai masuk kebanjiran," ujar Troy saat dihubungi detikProperti Kamis (6/3/2025).

Namun, lumpuhnya akses menuju Mal Grand Galaxy Park berdampak pada tingkat kunjungan mall beberapa hari ini. Biasanya pada hari Senin hingga Jumat Mal Grand Galaxy Park ramai dikunjungi terutama pada bagian tenant-tenant makanan.

"(jumlah) Pengunjung pasti terdampak karena akses menuju ke mall-nya juga banjir. Dan para pengunjung kami kan juga mostly (kebanyakan) adalah orang-orang yang tinggal di sekitar situ ya. Sementara kalau rumah mereka banjir, pasti mereka fokus untuk mengurusi rumah mereka masing-masing dulu," ungkapnya.

Untuk kondisi banjir terkini di sekitar lokasi, Troy masih memantau, tetapi ia memastikan Mal Grand Galaxy Park tetap beroperasi normal.

"Secara mall kami aman, beroperasi seperti normal," imbuhnya.

Sementara itu, banjir juga menghambat akses jalan di sepanjang Jalan Boulevard Raya hingga ke perbatasan Jalan Pekayon yang merupakan salah satu akses menuju Mal Grand Galaxy Park.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan dari 12 kecamatan di Bekasi, 8 di antaranya terendam banjir. BNPB mengungkapkan rata-rata tinggi banjir di Bekasi mencapai 3 meter. Banjir ini disebabkan dari intensitas curah hujan yang tinggi sejak Minggu (2/3/2025) dan ada yang kiriman air dari Bogor.

(aqi/aqi)

Jakarta: Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah. Daerah ini terkenal sebagai kota santri, kota kretek, dan kota wisata.

Selain itu, Kudus juga memiliki kuliner khas yang beragam dan kaya rasa, seperti soto Kudus. Daerah ini juga memiliki pilihan rumah murah yang bervariasi.

Jika kamu sedang mencari tempat tinggal di Kudus, berikut ini beberapa rekomendasi rumah murah mulai dari harga Rp150 jutaan dikutip dari laman SiKumbang Kementerian PUPR.

Rekomendasi rumah di Kudus

Perumahan subsidi di Kudus. Foto: SiKumbang Kementerian PUPR

1. Demangan Residence 2

Perumahan ini berlokasi di Papringan, Kaliwungu, Kab Kudus, Jawa Tengah ini dibangun oleh Delima Mas Sun. Perumahan ini menawarkan rumah subsidi 75 unit yang tersedia.

Mulai dari harga Rp166 juta, kamu sudah bisa mendapatkan satu rumah dengan luas bangunan 36 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi teknis dari rumah ini adalah atap baja ringan dan genteng, dinding hebel, lantai keramik, serta pondasi batu kumbung.

2. Muria Utama Residence 1

Perumahan ini berlokasi di Kaliwungu, Kaliwungu, Kab Kudus, Jawa Tengah yang dibangun oleh Saka Ashta Manunggal. Perumahan ini menyediakan tipe rumah subsidi yang tersisa 2 unit.

Harga yang dibanderol untuk rumah subsidi yakni Rp166 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi, luas lahan 60 meter persegi. Rumah murah ini dilengkapi dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lain atap baja ringan genteng mantili, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali.

3. Cemara Sae 2 Residence

Berlokasi di Terban, Jekulo, Kab Kudus, Jawa Tengah. Dikelola oleh Sanghyang Gung Jagat Persada dengan jumlah unit tersedia sebanyak 29 subsidi.

Rumah mulai dari harga Rp162 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi, dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini terdiri dari atap galvalum pasir, dinding hebel plester aci cat, lantai keramik, serta pondasibatu kumbung dan sloof.

4. Kayuapu Raya

Berlokasi di Gondangmanis, Bae, Kab Kudus, Jawa Tengah. Dikelola oleh Ruyan Raya Properti dengan jumlah hanya 1 subsidi yang tersedia.

Rumah dengan harga Rp150,5 juta dengan luas bangunan 30 meter persegi serta luas lahan 60 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Spesifikasi rumah ini antara lainrangka atap baja ringan, serta penutup atap genteng multiroof. Dinding herbel, plester, aci, dan cat. Lantai keramik 40x40 dan bata kumbung putih khusus, serta pondasi 60x30x30.

5. Muria Indah 03

Perumahan yang berlokasi di Gondangmanis, Bae, Kab Kudus, Jawa Tengah ini dibangun oleh Kurnia Alam Perista Perumahan ini menawarkan hanya 1 rumah komersil.

Rumah mulai dari Rp200 juta dengan luas bangunan 29 meter persegi serta luas lahan 66 meter persegi dengan dua kamar tidur dan satu kamar mandi.

Adapun spesifikasi yang dimiliki rumah ini yaitu atap multiroof, dinding bata merah, lantai keramik 40x40, serta pondasi batu kali. (Theresia Vania Somawidjaja)

(KIE)

Jakarta -

Kuota rumah subsidi rencananya akan ditambah. Pengumuman penambahan kuota untuk rumah subsidi itu rencananya akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Istana Kepresidenan, Selasa (4/3) malam. Namun, Ara tidak merinci jumlah dan waktu pengumuman penambahan kuota rumah subsidi akan disampaikan.

"Mohon doanya karena kami diminta untuk kreatif oleh Presiden, mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit macetnya rendah," ujar Ara di lokasi.

Ara mengungkapkan, dalam penyediaan rumah subsidi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah penyalurannya harus tepat sasaran.

Untuk mengatasi hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Nah untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan BPS karena yang diminta untuk memberikan data adalah BPS. Kita juga sudah meminta data MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu nanti by name by address dari BPS, supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran," paparnya.

Selain harus tepat sasaran, pihaknya juga diminta oleh Presiden Prabowo untuk memastikan kualitas rumah subsidi bagus.

"Tentunya kita diminta untuk memastikan, jangan sampai kuotanya meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi rumah subsidi perintah Presiden Prabowo harus tetap berkualitas," tutupnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang pernah mengungkapkan akan ada penambahan kuota rumah subsidi melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) 2025 sebanyak 200.000 unit rumah atau bertambah menjadi 420.000 unit rumah.

"Kami dengar, saya minggu lalu rapat dengan Pak Rio Silaban (Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan). Pak Rio bilang sudah ditetapkan 420.000 (unit), penambahan dari 200.000 (unit). Dan akan diturunkan Rp 6 triliun dulu supaya bisa jalan nih (FLPP)," katanya dalam acara Diskusi Media 'Menyelisik Kinerja 100 Hari Kementerian PKP' di Bellezza Hotel & Suite, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025).

Meski kuota FLPP ditambah, menurut Bonny tidak semuanya akan terserap sempurna. Sebab, waktunya sudah mepet ke akhir tahun ini.

"Dan kami dari saat itu juga memberitahu kepada Pak Rio bahwa kita tinggal berapa lama lagi sampai Desember? Mau kita usahakan 500.000-600.000 (unit)? Tidak mungkin, bener gak? Waktu tinggal mepet. Dikasih 420.000 (unit), paling pengembang bisa sampai 300.000 (unit)," ungkapnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

"Bukan hanya masterplan untuk Jakarta, Bekasi pun perlu masterplan. Untuk masing-masing wilayah kota, perlu (masterplan)," ucap Yayat.

Ia pun mewanti-wanti daerah Jabodetabek untuk tidak terus-menerus melakukan pembangunan besar-besaran tanpa memerhatikan penataan sungai yang baik.

Jika tidak, menurutnya, bukan hal yang mengherankan daerah-daerah Jabodetabek ini bakal tenggelam ketika hujan besar melanda.

Untuk diketahui, pada banjir awal Maret ini, terdapat tujuh dari dua belas kecamatan di Kota Bekasi yang terdampak.

Kecamatan yang terdampak meliputi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu.

Sementara itu, lima kecamatan lainnya, yaitu Jati Sampurna, Bekasi Barat, Medan Satria, Mustika Jaya, dan Pondok Melati, tidak mengalami dampak banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui bahwa banjir tersebut melumpuhkan Kota Bekasi sehingga aktivitas masyarakat tak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Bisa dikatakan Kota Bekasi seperti lumpuh akibat banjir hari ini,” kata Tri di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi Kota, Selasa (4/3/2025).

"Karena hampir (semua) aktivitas kegiatan perkantoran hari ini tidak bisa berjalan secara normal," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

"Bukan hanya masterplan untuk Jakarta, Bekasi pun perlu masterplan. Untuk masing-masing wilayah kota, perlu (masterplan)," ucap Yayat.

Ia pun mewanti-wanti daerah Jabodetabek untuk tidak terus-menerus melakukan pembangunan besar-besaran tanpa memerhatikan penataan sungai yang baik.

Jika tidak, menurutnya, bukan hal yang mengherankan daerah-daerah Jabodetabek ini bakal tenggelam ketika hujan besar melanda.

Untuk diketahui, pada banjir awal Maret ini, terdapat tujuh dari dua belas kecamatan di Kota Bekasi yang terdampak.

Kecamatan yang terdampak meliputi Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok Gede, dan Rawa Lumbu.

Sementara itu, lima kecamatan lainnya, yaitu Jati Sampurna, Bekasi Barat, Medan Satria, Mustika Jaya, dan Pondok Melati, tidak mengalami dampak banjir.

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengakui bahwa banjir tersebut melumpuhkan Kota Bekasi sehingga aktivitas masyarakat tak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

“Bisa dikatakan Kota Bekasi seperti lumpuh akibat banjir hari ini,” kata Tri di Pondok Gede Permai, Jatiasih, Bekasi Kota, Selasa (4/3/2025).

"Karena hampir (semua) aktivitas kegiatan perkantoran hari ini tidak bisa berjalan secara normal," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat tata kota pada Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengungkapkan bahwa Kota Bekasi akan terus dihantui ancaman banjir jika tidak upaya untuk membenahi aliran sungai di daerah tersebut.

Yayat menjelaskan, banjir yang melanda Bekasi erat kaitannya dengan perubahan penataan sungai yang berubah seiring perubahan tata ruang Bekasi, dari awalnya area sawah menjadi perumahan.

"Pertama, dulu riwayatnya Bekasi itu kan merupakan wilayah hamparan areal persawahan. Dia memiliki areal yang cukup luas di dataran rendah, dan potensi air yang cukup untuk areal persawahan. Dulu dikenal sebagai lumbung padi," kata Yayat saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/3/2025).

Yayat menyampaikan, sistem pengairan atau irigasi di Bekasi sejatinya sudah cocok untuk areal persawahan.

Namun, sistem irigasi itu tidak cukup untuk menangani aliran air ketika pembangunan besar-besaran mulai terjadi akibat urbanisasi Bekasi sebagai kota penyangga Jakarta.

Area sawah yang dulu terhampar pun pelan-pelan berubah menjadi kawasan perumahan.

"Bekasi itu mulai berubah di era mulai tahun 1970-an, ketika Perumnas itu mulai banyak membangun perumahan-perumahan di sana," kata Yayat.

"Dan pasar properti di Bekasi juga sangat pesat karena apa? Karena dia dekat dengan Jakarta," ujar dia.

Sayangnya, perumahan-perumahan itu dibangun di dekat daerah aliran sungai (DAS) Sungai Cileungsi dan Cikeas.

Padahal, dua sungai itu berujung di Kali Bekasi yang terletak di jantung kota berjuluk "Kota Patriot" tersebut.

Menurut dia, hal ini mengakibatkan warga Bekasi senantiasa dihantui ancaman banjir apabila tidak ada pembenahan penataan sungai di wilayah tersebut.

"Jadi ibaratnya kalau misalnya Cikeas dan Sungai Cileungsi ini tidak diperbaiki, ditata, atau dinormalkan, maka Bekasi sampai kapan pun akan terancam," nilai Yayat.

Kondisi yang bakal menimpa Kota Bekasi akan semakin parah apabila curah hujan di sekitar wilayah tersebut, terkhusus Bogor, juga meningkat.

Penataan ruang

Berubahnya tata Kota Bekasi yang berdampak pada bencana banjir mendorong dilakukannya penataan ulang kembali terkait mitigasi bencana di Jabodetabek.

Yayat mengatakan, penting untuk setiap wilayah kota besar di Jabodetabek memiliki masterplan pengendalian banjir.

Jakarta: Pinhome Indonesia Residential Market Report 2024 & Outlook 2025 memaparkan tren pencarian rumah, pertumbuhan inventori, pengaruh kebijakan Pemerintah 2024, dan prediksi tren properti 2025 yang memberikan peluang kepemilikan rumah bagi generasi muda.

Tahun lalu sektor properti bergerak dinamis cenderung positif. Beberapa yang menjadi catatan penting adalah total inventori tumbuh +130 persen, terutama di wilayah dengan infrastruktur strategis.

Pencarian rumah tumbuh di semua segmen, dengan rumah sederhana memimpin pertumbuhan 149 persen. Suku bunga BI yang fluktuatif tidak menghalangi pertumbuhan transaksi KPR dan KPA sebesar 60 persen, dengan KPR Take Over mendominasi 63 persen.

CEO & Founder Pinhome Dayu Dara Permata mengatakan sama dengan 2024, prospek pasar properti di 2025 juga menunjukkan peluang positif, yang kemungkinan besar akan didorong oleh kebijakan-kebijakan baru.

"Kami optimis akses kepemilikan rumah dapat tetap terbuka khususnya bagi Milenial dan Gen Z - generasi yang selama ini disebut sulit memiliki rumah," jelas dia dalam keterangan tertulis, Rabu, 5 Maret 2025.

Potensi yang inklusif juga terlihat di area luar Pulau Jawa, di mana minat pembelian rumah diprediksi akan meningkat terkait konektivitas yang semakin baik. Menurut Pinhome, keselarasan antara pembangunan program 3 Juta Rumah dan permintaan rumah sederhana.

Permintaan akan rumah sederhana (di bawah Rp200 juta) di Kabupaten Tangerang melonjak khususnya di kecamatan seperti Sepatan, Pasar Kemis, dan Rajeg, yang bertumbuh 120 persen secara tahunan (2023 vs 2024).

Hal ini sejalan dengan pencanangan program 3 Juta Rumah yang juga dimulai di Kabupaten Tangerang pada November 2024.

Melihat tren ini, daerah-daerah dengan lonjakan permintaan rumah sederhana yang tinggi, seperti Bandar Lampung (593 persen), Kota Balikpapan (555 persen), Kabupaten Sukabumi (292 persen), dan Kabupaten Malang (265 persen).

"Hal ini dapat menjadi prioritas Pemerintah dalam menentukan lokasi pembangunan, sehingga distribusi dapat selaras dengan kebutuhan masyarakat," jelas dia.

(KIE)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.

Menangani tantangan kedua ini, Ara secara khusus membentuk tim kurator yang terdiri dari eselon I Kementerian PKP termasuk dirinya sendiri untuk memeriksa kualitas hunian subsidi.

"Kami diminta untuk terus memastikan, jangan nanti kuotanya (hunian MBR) meningkat tapi kualitasnya berkurang. Jadi walaupun rumah subsidi, perintah Presiden Prabowo juga harus tetap berkualitas," ujar Menteri PKP itu.

Sejauh ini, dalam temuan tim kurator hunian MBR sebenarnya sudah cukup banyak hunian MBR yang berkualitas namun memang ditemukan adanya kualitas bangunan yang kurang baik karena kelalaian pengembang hunian.

Ara mencontohkan salah satu temuannya terkait hunian subsidi yang kurang berkualitas terdapat di Bekasi, yang ternyata baru satu tahun disahkan, namun hunian tersebut sudah mengalami kendala pada bagian lantai yang tidak rata dan bergelembung.

Ada juga temuan hunian tersebut kesulitan akses setelah diterpa hujan dan mengakibatkan hunian terendam banjir.

Menurut Ara, hal-hal seperti ini harus diantisipasi dalam pembangunan hunian MBR selanjutnya di era Presiden Prabowo Subianto, sehingga nantinya masyarakat bisa merasakan secara optimal hunian layak meski disubsidi oleh pemerintah.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden bakal umumkan tambahan kuota untuk hunian MBR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Presiden RI Prabowo Subianto bakal mengumumkan secara langsung tambahan kuota penerima hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa malam, menyebutkan bahwa hal itu menjadi kelanjutan dari komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan hunian layak dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat nanti Presiden umumkan juga akan ada tambahan kuota. Karena memang rumah subsidi ini sangat diminati oleh masyarakat, banknya juga happy karena kredit pajaknya rendah," kata Maruarar.

Dalam hal penyediaan hunian MBR, sejak Kabinet Merah Putih bekerja di 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025 atau selama 130 hari Presiden Prabowo memimpin, sudah ada sebanyak 110.000 hunian MBR yang telah dikerjakan bahkan sudah dilakukan serah terima.

Maruarar menyebutkan pihaknya berupaya untuk terus meningkatkan jumlah hunian MBR yang tersedia bagi masyarakat sesuai dengan dana yang telah disiapkan pemerintah di 2024 yaitu untuk 220.000 hunian MBR.

Pria yang akrab disapa Ara itu menyatakan, sejauh ini ditemukan dua tantangan yang coba ditangani Kementerian PKP dalam penyediaan hunian MBR. Pertama adalah terkait dengan memastikan pemberian subsidi hunian MBR diterima tepat sasaran dan kedua terkait dengan kualitas hunian.

Untuk tantangan pertama, Ara menyebutkan pihaknya berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS) agar bisa memastikan data masyarakat penerima subsidi hunian MBR sesuai dengan kebutuhan.

"(Hunian) MBR itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nah itu masyarakat berpenghasilan rendah itu ditentukan nanti by name by address dari BPS. Supaya tidak ada lagi yang tidak tepat sasaran. Jadi semuanya tepat sasaran," katanya.

Sementara untuk tantangan kedua dalam penyediaan hunian MBR adalah terkait dengan hasil kualitas bangunan yang dibangun, karena menurutnya ada saja pengembang properti yang kurang teliti sehingga membuat hasil akhir hunian kurang berkualitas.