pkp

Misbakhun wacanakan likuiditas yang hanya bergulir di sektor perumahan

Apabila likuiditas dapat dikhususkan di sektor perumahan, pertumbuhan delapan persen itu bukan sebuah utopia, bukan sebuah mimpi, tapi sebuah cita-cita Presiden yang bisa diwujudkan dalam kerja-kerja riil dan secara sektoral,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mewacanakan likuiditas yang hanya bergulir secara khusus di sektor perumahan dan klaster.

“Kalau kita bisa membangun klaster secara khusus yang menyediakan likuiditas secara khusus untuk sektor perumahan, sehingga likuiditas itu bergulir hanya di sektor perumahan saja dan di klaster secara khusus, saya yakin ini akan menjadi sebuah dorongan mesin pertumbuhan, dimana Pak Presiden ingin pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen,” ungkapnya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

Menurut dia, salah satu permasalahan serius yang sedang dihadapi sektor perumahan adalah persoalan likuiditas.

Saat ini, likuiditas di makroprudensial ada di Bank Indonesia (BI) yang diberikan peran pertumbuhan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.

Peran pertumbuhan dari BI bisa diimplementasikan untuk memberikan daya dukung terhadap program pemerintah terkait prioritas pembangunan saat ini, yaitu sektor perumahan yang sedang sangat serius digarap, lalu hilirisasi di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba), sektor pertanian, dan sektor perikanan.

Nantinya, lanjut dia, BI akan diminta untuk mewujudkan dukungan secara konkret dan riil dalam bentuk insentif likuiditas di sektor perumahan.

Misbakhun menganggap sektor perumahan dan hilirisasi akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi menjadi delapan persen yang memberikan dorongan terhadap sektor fiskal lima persen dan sektor moneter di kisaran 2-3 persen.

“Apabila likuiditas dapat dikhususkan di sektor perumahan, pertumbuhan delapan persen itu bukan sebuah utopia, bukan sebuah mimpi, tapi sebuah cita-cita Presiden yang bisa diwujudkan dalam kerja-kerja riil dan secara sektoral," katanya.

Itu bisa diterjemahkan dalam sebuah program yang riil dan konkrit, tinggal bagaimana mengkonsolidasikan sebuah kebijakan itu dalam sebuah orkestrasi yang besar, tambahnya

"Tugas saya di DPR adalah memastikan bahwa apa yang menjadi keinginan Presiden itu diwujudkan oleh para lembaga-lembaga negara, kementerian-kementerian negara yang memberikan daya dukung terhadap program ini,” ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memuji pimpinan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho yang berhasil melalui polemik.

“Setelah saya menjadi menteri, saya agak pesimis karena dalam Tapera polemik di publiknya tinggi. Tapi, saya percaya dalam situasi polemik atau pro-kontra yang tinggi," katanya dalam konferensi pers acara PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terkait peluncuran BALE by BTN, dikutip di Jakarta, Senin.

"Di situ lah kualitas leadership seseorang akan dilihat. Saya bisa sampaikan paling tidak tiga bulan ini saya lihat Pak Heru dan jajaran bisa kerja keras, dengan kerja transparan, bisa membalikkan persepsi polemik tadi,” tambahnya.

Seperti diketahui, Tapera pada tahun lalu sempat menjadi polemik di tengah masyarakat.

Pada mulanya, Pemerintah pada Mei 2024 mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Kepesertaan Tapera ini menyasar tak hanya pegawai negeri sipil (PNS), tetapi juga pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), TNI-Polri, sampai pekerja mandiri. Beban iuran tiga persen untuk program tersebut akan ditanggung bersama oleh pekerja dan perusahaan.

Namun, kepesertaan wajib pada program Tapera itu menuai protes luas dari kalangan pekerja dan pengusaha karena dinilai memberatkan. Apalagi, pekerja dan perusahaan juga harus menanggung beban iuran untuk pajak penghasilan, jaminan kesehatan, dan jaminan ketenagakerjaan.

“Jadi respek Pak Heru, bagi saya ini sangat penting saya katakan ini karena ada di institusi polemik yang tinggi, kemudian bisa jadi sangat bermanfaat saya rasa bukan kerjaan kaleng-kaleng,” kata dia.

Sejak pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 hingga 5 Februari 2025, tercatat realisasi penyaluran subsidi perumahan sebanyak 93.484 unit.

Jumlah tersebut terdiri dari 37.955 rumah realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), 1.384 rumah realisasi akad BP Tapera khusus Aparatur Sipil Negara (ASN), 23.413 rumah sedang dalam persetujuan akad kredit, serta 8.717 rumah telah akad kredit.

Selain itu, terdapat pula 11.783 rumah telah selesai dibangun tapi belum akad serta 10.232 rumah dalam proses pembangunan.

“Sekali lagi, selamat buat Tapera. Saya berharap Tapera makin kredibel, makin dipercaya rakyat,” ujar Maruarar Sirait.