Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

"Kami laporkan kepada Ketua Satgas Perumahan bahwa nanti akhir bulan Januari Kementerian PKP berencana melaksanakan pelantikan seluruh pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rusun pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 14.00 WIB," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Ia berharap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dapat kembali hadir dalam pelantikan para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV tersebut.

"Kami mohon kehadiran Ketua Satgas Perumahan untuk ikut hadir menyaksikan pelantikan tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pelantikan pejabat tinggi Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pengusaha UMKM.

"Ini mungkin yang pertama kali pelantikan pejabat eselon kementerian (disaksikan) bersama-sama dengan seluruh pengusaha UMKM. Khususnya simbolnya adalah Pasar Tanah Abang sebagai salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas tempat kita bercengkerama, tempat kita berinteraksi, tempat teman-teman (pengusaha UMKM) mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah," kata Maman.

Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada Kementerian UMKM untuk harus lebih dekat dengan pengusaha UMKM dan menunjukkan bentuk afirmatif aksi konkret kepada mereka.

Keberadaan Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan mendukung lebih dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM.

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM menyerap kurang lebih sekitar 97 persen tenaga kerja dan memiliki ketahanan yang luar biasa.

Saat berbagai krisis melanda, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

"Kami laporkan kepada Ketua Satgas Perumahan bahwa nanti akhir bulan Januari Kementerian PKP berencana melaksanakan pelantikan seluruh pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rusun pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 14.00 WIB," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Ia berharap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dapat kembali hadir dalam pelantikan para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV tersebut.

"Kami mohon kehadiran Ketua Satgas Perumahan untuk ikut hadir menyaksikan pelantikan tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pelantikan pejabat tinggi Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pengusaha UMKM.

"Ini mungkin yang pertama kali pelantikan pejabat eselon kementerian (disaksikan) bersama-sama dengan seluruh pengusaha UMKM. Khususnya simbolnya adalah Pasar Tanah Abang sebagai salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas tempat kita bercengkerama, tempat kita berinteraksi, tempat teman-teman (pengusaha UMKM) mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah," kata Maman.

Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada Kementerian UMKM untuk harus lebih dekat dengan pengusaha UMKM dan menunjukkan bentuk afirmatif aksi konkret kepada mereka.

Keberadaan Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan mendukung lebih dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM.

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM menyerap kurang lebih sekitar 97 persen tenaga kerja dan memiliki ketahanan yang luar biasa.

Saat berbagai krisis melanda, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menyiapkan dana sebesar Rp 459 juta untuk membantu Program Makan Bergizi Gratis yang digagas pemerintah pusat.

"Sebagai contoh, misalnya di Jakarta, kami sudah laporkan juga, bahwasannya kalau memang ada penugasan, Jakarta itu siap untuk ikut peran kontribusi dalam hal penganggaran," ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi saat diwawancarai di Balai Kota Jakarta, Senin (20/1/2025).

Tahun ini, Pemprov Jakarta ditargetkan bisa membangun 153 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Pembekalan Serikat Pekerja (SPPG).

Jika pembangunan satu SPPG membutuhkan dana sekitar Rp 3 juta, maka Pemprov Jakarta bersedia membantunya.

"Kurang lebih hanya perlu sekian rupiah atau Rp 3 juta, berarti kami siap dengan anggaran Rp 459 juta untuk bersama-sama men-support program MBG itu," pungkas Teguh.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) tidak wajib membantu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 5 triliun.

"Tidak wajib, tapi sangat sesuai, sangat tergantung kepada kapasitas fiskal di daerah," ucap Bima di Balai Kota Jakarta.

Bima mengungkapkan, tidak diwajibkannya Pemda memberikan bantuan anggaran makan bergizi gratis karena kondisi di setiap daerah berbeda-beda.

"Ada daerah yang kapasitas fiskalnya itu kuat. Artinya, transfer dari pusatnya lebih kecil daripada pendapatan daerah. Tapi, ada yang lemah. Nah, untuk yang lemah ini tentu tidak suatu kewajiban atau keharusan," tambah Bima.

Jakarta: Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim dikutip dari Antara, Senin, 20 Januari 2025.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD. "Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Ketua Satgas mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

(KIE)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Ketua Umum Masyarakat Pesantren, KH Hafidz Taftazani menyoroti pentingnya pemanfaatan dana zakat untuk mendukung kesejahteraan umat, khususnya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia pun mengusulkan agar dana zakat digunakan untuk menyediakan makanan bergizi khusus bagi santri yang sedang belajar di pesantren.

Menurut dia, santri yang tengah belajar di pesantren itu sudah pasti Muslim. Di samping itu, banyak juga pesantren gratis untuk yatim dan dhuafa. Karena itu, menurut dia, sangat pas jika dana zakat digunakan untuk program MBG di pesantren.

"Orang yang pergi ke pesantren untuk mencari ilmu termasuk fi sabilillah, apalagi jika pesantrennya banyak dhuafa itu sangat pas di sana," ujar Kiai Hafidz kepada Republika, Senin (20/1/2025).

Menurut dia, pemerintah juga bisa memanfaatkan dana zakat untuk program makan bergizi gratis bagi anak-anak yang belajar di sekolah umum yang berada di bawah naungan pesantren.

Dia menjelaskan, penggunaan zakat untuk kelompok ini sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam. Ia menjelaskan, anak-anak sekolah dan santri di bawah naungan pendidikan Islam dapat dikategorikan sebagai fisabilillah, yakni kelompok yang berhak menerima zakat.

Hal ini berdasarkan dalil Alquran dan hadis, dimana Rasulullah SAW bersabda:

منخرجفىطلبالعلموهوفىسبيلاللهحتىيرجع

Artinya: “Siapa yang keluar menuntut ilmu, maka ia berjihad di jalan Allah, sampai ia kembali.” (HR Tirmidzi)

"Bahwa orang yang menuntut ilmu berada di jalan Allah (fisabilillah) hingga mereka kembali. Jadi, menggunakan dana zakat untuk mendukung pendidikan mereka adalah langkah yang benar dan sangat dianjurkan,” kata Kiai Hafidz.

Kiai Hafidz juga mengkritik pandangan yang menyatakan bahwa dana zakat tidak boleh digunakan untuk kebutuhan seperti makan anak sekolah atau santri. Ia menilai pandangan tersebut perlu diluruskan agar dana zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih luas demi kesejahteraan umat.

Dia pun mengingatkan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang bagi kemajuan bangsa.

"Dengan memastikan bahwa anak-anak sekolah dan santri mendapatkan asupan gizi yang cukup, mereka dapat belajar dengan lebih baik dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat di masa depan," jelas Kiai Hafidz.

Kota Bogor (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"Kita kerja sama yang nanti dilanjutkan PKS (perjanjian kerja sama) untuk supporting program ini. Di kita itu khusus ibu hamil dan balita di luar PAUD," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji saat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin.

Keduanya kemudian meninjau pemberian makanan bergizi untuk kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Posyandu Kenari, Kelurahan Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, yang letaknya tak jauh dari SPPG Tanah Sareal.

Makan bergizi diberikan kepada 14 ibu hamil, 89 ibu menyusui, dan 231 anak balita yang tergabung dalam Posyandu Kenari.

Wihaji menjelaskan Kemendukbangga berbagi tugas dengan kementerian lain dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Ini untuk memastikan bahwa MBG bukan untuk anak sekolah saja. Tetapi juga untuk ibu hamil, menyusui dan anak balita," sebutnya.

Wihaji mengungkapkan, dalam pelaksanaan MBG untuk posyandu ini berbeda dengan program yang sama bagi anak sekolah. Karena, untuk anak sekolah pemberian MBG cukup mudah bisa dilakukan di sekolah, sedangkan untuk posyandu cukup pelik karena pertemuan di posyandu hanya sekali dalam satu bulan sementara makan gratis diberikan sehari sekali.

Kemendukbangga bekerja sama dengan pihak BGN dalam menyediakan menu, sementara untuk daftar penerima dan distribusinya akan dilakukan Kemendukbangga.

"Oleh karena itu tim pendamping kita nanti yang akan mendata siapa penerimanya," ujarnya.

Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan MBG untuk posyandu ini merupakan edukasi bagaimana keluarga bisa memenuhi gizi untuk keluarga. Stok gizi nasional sebenarnya sudah tersedia, namun seringkali edukasi pemenuhan gizi keluarga belum terpenuhi karena berbagai alasan.

"Untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita kami tidak membuat infrastruktur baru. Kami memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, yaitu ada posyandu, kemudian ada bidan desa, ada puskesmas," kata Dadan.

Kota Bogor (ANTARA) - Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN bersama Badan Gizi Nasional (BGN) mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.

"Kita kerja sama yang nanti dilanjutkan PKS (perjanjian kerja sama) untuk supporting program ini. Di kita itu khusus ibu hamil dan balita di luar PAUD," kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji saat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana mengunjungi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat, Senin.

Keduanya kemudian meninjau pemberian makanan bergizi untuk kalangan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Posyandu Kenari, Kelurahan Kedungbadak, Tanah Sareal, Kota Bogor, yang letaknya tak jauh dari SPPG Tanah Sareal.

Makan bergizi diberikan kepada 14 ibu hamil, 89 ibu menyusui, dan 231 anak balita yang tergabung dalam Posyandu Kenari.

Wihaji menjelaskan Kemendukbangga berbagi tugas dengan kementerian lain dalam menjalankan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

"Ini untuk memastikan bahwa MBG bukan untuk anak sekolah saja. Tetapi juga untuk ibu hamil, menyusui dan anak balita," sebutnya.

Wihaji mengungkapkan, dalam pelaksanaan MBG untuk posyandu ini berbeda dengan program yang sama bagi anak sekolah. Karena, untuk anak sekolah pemberian MBG cukup mudah bisa dilakukan di sekolah, sedangkan untuk posyandu cukup pelik karena pertemuan di posyandu hanya sekali dalam satu bulan sementara makan gratis diberikan sehari sekali.

Kemendukbangga bekerja sama dengan pihak BGN dalam menyediakan menu, sementara untuk daftar penerima dan distribusinya akan dilakukan Kemendukbangga.

"Oleh karena itu tim pendamping kita nanti yang akan mendata siapa penerimanya," ujarnya.

Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan MBG untuk posyandu ini merupakan edukasi bagaimana keluarga bisa memenuhi gizi untuk keluarga. Stok gizi nasional sebenarnya sudah tersedia, namun seringkali edukasi pemenuhan gizi keluarga belum terpenuhi karena berbagai alasan.

"Untuk ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita kami tidak membuat infrastruktur baru. Kami memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, yaitu ada posyandu, kemudian ada bidan desa, ada puskesmas," kata Dadan.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Qatar menginvestasikan 16 miliar dollar AS-20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 261,9 triliun hingga Rp 327,45 triliun dalam membangun 1 juta rumah vertikal di perkotaan.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan hal ini usai seremoni pelantikan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Nilainya, misalnya dari kota, itu karena apartemen itu kurang lebih 16.000-20.000 dolar AS setiap unit, kali 1 juta, itu berarti 16-20 miliar dolar AS. Itu yang swasta,” jelas Hashim.

Selain itu, Pemerintah Qatar akan menambah investasi 3 juta unit-5 juta unit rumah.

“Kalau dari pemerintah, karena itu nanti ada campuran rumah-rumah di pedesaan yang harganya kurang lebih 75-1 juta, dan unit-unit di kota, kurang lebih 18.000-20.000 dolar. Sehingga, beberapa puluh billion (miliar) dolar, itu dari pemerintah-pemerintah,” tambahnya.

Sebelumnya, Qatar telah resmi menyatakan komitmennya ikut membangun 1 juta rumah di Indonesia, Rabu (8/1/2205).

Komitmen tersebut tertuang dalam Memorandum of Understading (MoU) atau penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan setiap stasiun Kereta Api di Indonesia, terutama di kota-kota besar harus ada rumah susun berkonsep transit oriented development atau TOD.

"Saya berdiskusi dengan Pak Presiden RI Prabowo Subianto, nanti bila mampu dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun," ujar Hashim di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan demikian rumah susun tersebut mengusung konsep TOD.

"Itu namanya TOD, transit oriented development," katanya.

Sebagai informasi, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, stasiun-stasiun kereta api di kawasan Jabodetabek dapat dibangun apartemen transit oriented development (TOD) yang akan terkoneksi dengan stasiun-stasiun tersebut.

Menurut dia, di Stasiun Manggarai kemungkinan bisa dibangun apartemen TOD dengan jumlah lantai sekitar 20 atau 40 lantai. Pembangunan apartemen TOD yang terkoneksi dengan stasiun kereta api di wilayah Jabodetabek bukanlah program baru.

Transit Oriented Development (TOD) dapat menjadi solusi terhadap permasalahan urbanisasi yang pesat.

Dengan semakin terintegrasi transportasi di Jabodetabek, membuka peluang untuk membangun perumahan berorientasi transit, sehingga terbentuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

Fenomena urban sprawl di beberapa kota besar Indonesia menyebabkan adanya perkembangan permukiman penduduk yang sebagian penduduknya memiliki beberapa aktivitas di kota.

Hal ini tentunya akan menambah permasalahan mobilitas di kota seperti meningkatnya kemacetan, terlebih jika kota tidak menyediakan fasilitas transportasi umum yang berdampak pada ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi dalam melakukan perpindahan atau mobilitas.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya penerapan konsep Transit Oriented Development (TOD) guna mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mewujudkan optimalisasi penggunaan transportasi umum.

TOD merupakan konsep pengembangan ataupun pembangunan kota dengan memaksimalkan penggunaan lahan yang terintegrasi serta mempromosikan penggunaan angkutan umum massal berbasis rel dan gaya hidup sehat, seperti berjalan kaki dan bersepeda.