KOMPAS.com - Sebagai program baru dengan cakupan begitu luas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus menerus mendapatkan evaluasi dan perbaikan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengungkapkan, program MBG bisa menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia.

Namun, tantangan tentu akan terus ada, salah satunya terkait menu yang terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Menurutnya, berbagai kritik dan masukan patut menjadi perhatian demi kesempurnaan program MBG yang sejatinya sangat bagus.

Terkait hal itu, senator dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu mengatakan, menu harus ditangani dengan pendekatan kreatif dan inklusif.

“Persoalan menu ini perlu melibatkan anak-anak, orangtua, dan komunitas pendidikan, serta memperkaya variasi dan rasa menu. Setidaknya ada enam langkah yang bisa ditempuh terkait persoalan menu MBG,” katanya dalam siaran pers, Selasa (21/1/2025).

Pertama, menyajikan menu yang lebih variatif dan inovatif. Menurutnya, menu yang lebih menarik secara visual dan rasa dapat meningkatkan minat anak-anak.

Dia mencontohkan, makanan berbentuk lucu, seperti bento, atau menambahkan saus alami yang kaya rasa dapat menjadi pilihan.

“Inspirasi dapat diambil dari praktik Shokuiku di Jepang, di mana anak-anak diajak menikmati cita rasa makanan alami yang disajikan dengan segar,” jelasnya.

Kedua, melibatkan anak dalam proses pemilihan menu. Fahira menyebutkan, pelibatan bisa dilakukan lewat survei rutin untuk mengetahui preferensi anak.

Hal tersebut dapat membantu menyusun menu MBG yang lebih disukai tanpa mengorbankan kandungan gizinya.

Senator Jakarta itu menyebutkan, partisipasi anak akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap makanan yang disajikan.

Ketiga, edukasi gizi melalui pendekatan kreatif. Salah satu kunci keberhasilan program makan bergizi gratis adalah membangun pemahaman mendalam di kalangan anak-anak tentang pentingnya asupan gizi seimbang.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kreatif dan interaktif yang mampu menarik perhatian anak-anak misalnya melalui permainan, video interaktif, maupun lomba memasak sehat.

Fahira menilai, pendekatan itu akan membuat anak-anak memahami, mengapresiasi, dan menerapkan kebiasaan makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, kreativitas dalam penyajian sayur dan buah. Fahira mengatakan, kreativitas perlu dilakukan karena ada kecenderungan anak-anak, terutama usia SD, enggan memakan sayur.

“Untuk menyiasati ini, sayuran dapat diolah menjadi makanan favorit mereka, seperti bakso sayur atau nugget berbahan dasar sayuran,” ujarnya.

Dengan demikian, anak-anak dapat menikmati makanan sehat dengan sajian yang menyenangkan.

Kelima, menciptakan suasana makan yang menyenangkan. Fahira menyebutkan, suasana makan yang menyenangkan sangat penting untuk membantu menciptakan hubungan positif antara anak dan makanan.

Salah satu caranya adalah mengiringi waktu makan dengan cerita inspiratif. Misalnya, guru dapat menceritakan kisah tentang kekuatan dan kepintaran tokoh-tokoh yang terbiasa makan sehat.

“Dengan cara ini, anak-anak tidak hanya makan, tetapi juga mendapatkan inspirasi yang memotivasi mereka untuk mencoba dan menyukai makanan sehat.

Keenam, melibatkan orangtua dan guru. Fahira mengatakna, keterlibatan orangtua dan guru sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya mengikuti program MBG, tetapi juga memahami manfaatnya.

“Ini karena MBG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga orangtua dan sekolah agar menjadi gerakan bersama,” jelas perempuan yang juga aktivis perlindungan anak itu.

KOMPAS.com - Sebagai program baru dengan cakupan begitu luas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terus menerus mendapatkan evaluasi dan perbaikan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris mengungkapkan, program MBG bisa menjadi langkah besar dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak Indonesia.

Namun, tantangan tentu akan terus ada, salah satunya terkait menu yang terus menjadi perbincangan hangat di masyarakat.

Menurutnya, berbagai kritik dan masukan patut menjadi perhatian demi kesempurnaan program MBG yang sejatinya sangat bagus.

Terkait hal itu, senator dari daerah pemilihan (dapil) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) itu mengatakan, menu harus ditangani dengan pendekatan kreatif dan inklusif.

“Persoalan menu ini perlu melibatkan anak-anak, orangtua, dan komunitas pendidikan, serta memperkaya variasi dan rasa menu. Setidaknya ada enam langkah yang bisa ditempuh terkait persoalan menu MBG,” katanya dalam siaran pers, Selasa (21/1/2025).

Pertama, menyajikan menu yang lebih variatif dan inovatif. Menurutnya, menu yang lebih menarik secara visual dan rasa dapat meningkatkan minat anak-anak.

Dia mencontohkan, makanan berbentuk lucu, seperti bento, atau menambahkan saus alami yang kaya rasa dapat menjadi pilihan.

“Inspirasi dapat diambil dari praktik Shokuiku di Jepang, di mana anak-anak diajak menikmati cita rasa makanan alami yang disajikan dengan segar,” jelasnya.

Kedua, melibatkan anak dalam proses pemilihan menu. Fahira menyebutkan, pelibatan bisa dilakukan lewat survei rutin untuk mengetahui preferensi anak.

Hal tersebut dapat membantu menyusun menu MBG yang lebih disukai tanpa mengorbankan kandungan gizinya.

Senator Jakarta itu menyebutkan, partisipasi anak akan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap makanan yang disajikan.

Ketiga, edukasi gizi melalui pendekatan kreatif. Salah satu kunci keberhasilan program makan bergizi gratis adalah membangun pemahaman mendalam di kalangan anak-anak tentang pentingnya asupan gizi seimbang.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kreatif dan interaktif yang mampu menarik perhatian anak-anak misalnya melalui permainan, video interaktif, maupun lomba memasak sehat.

Fahira menilai, pendekatan itu akan membuat anak-anak memahami, mengapresiasi, dan menerapkan kebiasaan makan sehat dalam kehidupan sehari-hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tempat jasa penyedia makanan yang merupakan dapur makan bergizi gratis di Jalan Kramat Aris, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur terbakar.

"Betul, nanti Februari kita sudah dapat job (makan bergizi gratis) Jadi kita nih perapihan semuanya, perapihan gas, tidak tahunya malah seperti ini. Tadi saya kontrol langsung saya tidak kemana-mana," kata pemilik tempat, Jarwo (47), saat ditemui di lokasi, Selasa (21/1/2025).

Kebakaran ini diduga disebabkan korsleting yang berasal dari lantai tiga tempat istirahat karyawan.

“Tadi ada korslet betulin kabel, karena kami kan lagi pembetulan kabel, nah jam 17.00 WIB itu karyawan kan turun istirahat jadi korslet, itu tadi antara kabel itu ada percikan bagian paling atas sendiri,” ujar dia.

Jarwo memastikan, peristiwa kebakaran itu tidak akan menganggu proses persiapan makan bergizi gratis.

"Tidak pengaruh, hanya atas saja. Karena lantai 2, lantai 3 itu beton semua. Jadi itu sebenarnya yang kebakar adalah tempat istirahat Teman-teman karyawan. Tapi di atas ada sistem kendali untuk sistem manajemen," ucap Jarwo.

Jarwo sudah berusaha memadamkan api menggunakan apar yang dimiliki. Namun, api cepat membesar dan dia langsung menghubungi Damkar untuk meminta bantuan pemadaman.

"Ada 13 apar kami punya tidak cukup, akhirnya telepon Damkar untuk padamkan api,” kata Jarwo.

Sementara itu, Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jaktim Abdul Wahid mengaku menerima laporan kebakaran ini pukul 17.32 WIB.

Kemudian, petugas mendatangi lokasi pukul 17.40 WIB. Api baru bisa dipadamkan sekitar pukul 18.36 WIB.

"Setelah dicek kebakaran hanya di lantai 3 enggak terbakar total, ada beberapa peralatan masak yang terbakar. Dugaan sementara kalau melihat dari perjalanan asap dan api dugaan dari korslet, baik AC atau peralatan masak. Kita lakukan penyelidikan untuk memastikan dugaan penyebab kebakaran," ungkap Wahid.

Wahid memastikan tidak ada korban dalam kebakaran ini.

"Informasi awal saat operasi pemadaman enggak ada info, pas kita lakukan proses pemadaman ada dua yang terjebak di atas mungkin karyawan yang melakukan upaya pemadaman jadi kita temukan, selamat, sudah dievakuasi," ujar Wahid.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut Uni Emirat Arab (UEA) dan sejumlah negara lain berminat menanamkan investasi pada bidang perumahan di Indonesia.

Ia mengatakan Qatar yang lebih dulu telah menanam investasi dan berniat membangun sekitar satu jutaan rumah di Indonesia bukanlah satu-satunya negara.

"Qatar bukan satu-satunya negara yang berminat investasi di Indonesia, di bidang perumahan, ada lagi Uni Emirat Arab, ada juga beberapa negara lainnya," kata Ara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/1).

Ara mengatakan kini mereka tengah mengonsolidasikan diri dalam menyiapkan lahan hingga aturan untuk itu.

Ia menyebut negara calon investor itu akan mengawali langkahnya dengan melakukan survei pasar dan lahan.

"Tentu namanya orang invest kan ada tahapannya, investornya dia akan melihat market Indonesia yang ya semua tahu sangat besar, sangat besar sekali market Indonesia," ujarnya.

Ara mengatakan jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah juga sangatlah tinggi.

Ia pun menyatakan akan mempersiapkan hal itu dengan baik sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Qatar sebelumnya berkomitmen membangun jutaan rumah di Indonesia. Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Sementara untuk investasi dari Pemerintah Qatar mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun. Investasi ini akan digunakan untuk membangun perumahan di perkotaan dan pedesaan.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun lewat investasi Qatar itu bukan rumah gratis.

Hashim mengatakan rumah-rumah itu tetap akan diperjualbelikan. Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1) kemarin.

Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengumumkan biaya persetujuan bangunan gedung (PBG), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Maruarar saat jumpa pers selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG 0 persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu 0 persen, 0 rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi 0 persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi 0 persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan 0 persen alias gratis.

“"ni waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya 0 persen, kemudian PBG-nya 0 persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

"Jadi, ini jelas kebijakan yang prorakyat, terutama rakyat kecil," ucap dia.

Dalam kesempatan terpisah, Mendagri Tito Karnavian menyatakan pemerintah daerah diminta segera memberlakukan kebijakan PBG 0 persen. Batas waktunya, Tito menyebut sampai akhir Januari 2025.

Tito menjelaskan kebijakan itu, yang perlu ditindaklanjuti dengan perkada, bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk memiliki hunian yang layak sekaligus mendukung upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Dia juga melanjutkan kebijakan itu tak akan berpengaruh kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Dia mencontohkan Kota Tangerang mengalami pengurangan PAD sebesar Rp9,9 miliar dari total PAD Rp2,9 triliun.

"Nggak seberapa. Di daerah lain, silakan melakukan exercise. Tapi ini sekali lagi, untuk rakyat yang kurang mampu," kata Mendagri minggu lalu (14/1).

Terkait itu, Menteri Perumahan juga angkat bicara.

Maruarar menilai pemerintah daerah punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyat, dan memudahkan kehidupan mereka terutama yang berpenghasilan rendah.

"Masa PAD ngambil-nya dari masyarakat berpenghasilan rendah. Justru (mereka) harusnya dibantu," kata Maruarar saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan hari ini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Nah, makanan kita itu adalah makanan budaya Indonesia. Dan budaya Indonesia juga bukan hanya tradisional, banyak yang kontemporer

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) mengatakan edukasi yang diberikan melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan dapat menjadikan anak sebagai agen perubahan di keluarga, agar keluarga dapat memilih makanan bergizi dan memenuhi kebutuhan nutrisi.

Staf Ahli BGN Ikeu Tanziha mengatakan di Jakarta, Selasa, MBG merupakan upaya dalam mempromosikan kesadaran memilih makanan bergizi, seperti yang disoroti oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebagai tema Hari Gizi Nasional ke-65.

Ikeu menyebutkan menu dalam Program MBG disajikan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) oleh Kemenkes.

"Jadi kalau untuk sarapan, itu sekitar 20 sampai 25 persen. Jadi AKG dalam satu kali. Dan itu berbeda-beda. Jadi ada untuk balita, untuk anak usia sekolah. Anak usia sekolah juga berbeda-beda. SD, SMP, SMA, termasuk PAUD. Kemudian untuk ibu hamil juga berbeda," ucapnya.

Dia menyebutkan setiap makan diharapkan guru menerangkan tentang menu MBG yang disajikan, agar anak paham tentang makanan yang bergizi. Dengan edukasi demikian, kata dia, anak dapat mengubah perilaku makannya dan membawa kebiasaan tersebut ke rumah sehingga anggota keluarga lain mengikuti.

Ikeu juga berharap adanya transisi dalam pola konsumsi, mengubah cara pandang anak terhadap makanan Indonesia, dari yang awalnya makan makanan kebarat-baratan menjadi memakan makanan lokal.

Ikeu menuturkan kebiasaan menyebut makanan Indonesia sebagai makanan tradisional membuat anak-anak tidak mau mengonsumsi pangan lokal.

"Nah, makanan kita itu adalah makanan budaya Indonesia. Dan budaya Indonesia juga bukan hanya tradisional, banyak yang kontemporer. Banyak yang kontemporer, yang kekinian," katanya.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan saat ini tantangan dalam pola konsumsi berubah. Dahulu masalahnya adalah makanan yang sulit, katanya, dan sekarang masalahnya adalah pilihan yang terlalu banyak.

Maria menyoroti tiga masalah nutrisi yang ada di Indonesia, yakni nutrisi yang kurang, defisiensi mikronutrien, dan kelebihan berat badan, termasuk obesitas. Oleh karena itu, katanya, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang memilih makanan yang bergizi untuk dikonsumsi guna menangani isu-isu tersebut.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menegaskan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah berjalan merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Program MBG digelar secara bertahap sampai akhir 2025.

Oleh karena itu, Gibran turun langsung ke Pulogebang, Jakarta Timur, Selasa (21/1/2025), untuk meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis di dua sekolah. Gibran mengunjungi SDN Pulogebang 06 dan SMA Negeri 11 Jakarta.

Wapres dalam siaran resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden di Jakarta, Selasa menekankan, memberikan akses makanan bergizi bukan hanya soal memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga investasi masa depan. Sebab, generasi sehat adalah fondasi bangsa yang kuat.

Dalam kesempatan yang sama, Gibran juga menekankan program Makan Bergizi Gratis merupakan upaya pemerintah untuk memastikan anak-anak, khususnya anak-anak yang punya masalah kesehatan, untuk menerima asupan gizi seimbang. Oleh karena itu, ia berharap, program Makan Bergizi Gratis dapat segera diperluas.

Sehingga ada lebih banyak anak-anak, ibu hamil, balita, dan ibu menyusui yang menerima manfaat dari program tersebut. Wapres Gibran juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau dan memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif dan tepat sasaran.

Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, mulai efektif berjalan pada 6 Januari 2025. Hari pertama MBG digelar, ada 190 SPPG yang beroperasi memasok makan bergizi untuk sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional merespon kritik dari seorang siswa SD tentang rasa menu yang disajikan dalam Makan Bergizi Gratis (MBG), dan menyebutkan bahwa SPPG masih menyesuaikan dengan program tersebut, seperti terkait memasak makanan dalam volume banyak.

"Yang di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu kan memang sudah diajarkan, ya. Jadi, mereka itu sebenarnya sudah melakukan uji coba. Tapi, yang namanya langsung membuat 3 ribu begitu, ada kemungkinan mereka itu juga dalam membuat resep, misalnya tidak terbiasa dengan yang banyak," kata Staf Ahli BGN Ikeu Tanziha ketika ditemui di Jakarta, Selasa.

Ikeu mencontohkan, ada kemungkinan para petugas tidak terbiasa memasak dalam volume besar, sehingga kekurangan garam dan rasanya menjadi hambar. Selain itu, katanya, ada penyesuaian dengan dengan pola kerja yang baru juga menjadi salah satu faktor, misalnya ahli gizi yang harus bekerja sejak pukul 01 dini hari untuk memastikan semua makanan yang disajikan sesuai prosedur.

"Tapi, namanya juga baru dua pekan pertama, ya. Memang di dua pekan pertama itu seperti yang Warungkiara yang di Sukabumi. Yang di Sukabumi itu memang kata ahli gizinya, dua pekan pertama itu memang berat, berat sekali," kata dia menambahkan.

Terkait harapan sejumlah anak agar menu dibuat sedikit kebarat-baratan guna menambah nafsu makan, Ikeu menjelaskan bahwa MBG bukan sekedar memberikan makanan, namun juga sebagai bentuk edukasi tentang makan makanan yang benar.

"Jadi kalau kita mau, ya, kasih aja. Seperti ayam kentaki-kentakian, misalnya gitu kan.Terus, kasih nugget. Itu akan lebih bagi anak akan sangat memuaskan mereka, gitu. Tapi kan bukan itu yang diinginkan," katanya.

Dia menyebutkan bahwa dalam MBG, diajarkan untuk membiasakan diri mengurangi makan berpenyedap. Ikeu menambahkan, jika meminta makanan yang kebarat-baratan dengan kandungan penyedap yang tinggi, hal tersebut karena pola asuhnya yang salah.

"Biasanya lidahnya sudah terbentuk rasa sedap, gitu kan. Itu pasti ada anak bilang itu tidak enak, itu mungkin karena lidahnya sudah lidah banyak penyedap," kata dia mencontohkan.

Sebelumnya, diberitakan di media massa tentang seorang siswa yang mengkritik rasa menu MBG yang tidak enak.*

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menganggarkan Rp 12,2 miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.

Namun, anggaran tersebut masih mengalami kekurangan sekitar Rp 7,5 miliar.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, menjelaskan bahwa seharusnya pemerintah daerah mengalokasikan Rp 19,7 miliar untuk program ini.

Angka tersebut mengacu pada besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikalikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, pagu untuk MBG hanya tersedia sebesar Rp 12,2 miliar.

"Masih kurang sekitar Rp 7,5 miliar,” ungkap Putro saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Selasa (21/1/2025).

Dipenuhi dalam APBD Perubahan 2025

KOMPAS.COM/RASYID RIDHO Badan Gizi Nasional (BGN) resmi meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin (6/1/2025) dengan fokus pada anak sekolah di tahap awal.

Putro menambahkan, kekurangan anggaran tersebut kemungkinan akan dipenuhi dalam APBD Perubahan 2025.

Proses ini akan dilakukan melalui kajian pendapatan serta keberadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dari Tahun Anggaran 2024.

"Kami formulasikan dan akan memenuhi pagu anggaran makan bergizi gratis yang telah ditetapkan," jelasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Gunungkidul sempat tertunda.

Hal ini disebabkan adanya proses perbaikan minor pada Dapur Sehat yang akan digunakan untuk menyediakan makanan tersebut.

"Untuk saat ini, kami masih melakukan persiapan. Memang dapur kami belum bisa dioperasikan karena masih ada pembenahan minor," ujar Komandan Kodim 0730 Letkol Inf Roni Hermawan, Selasa (14/1/2025).

Dengan adanya anggaran yang masih kurang dan proses perbaikan dapur, pelaksanaan program ini diharapkan dapat segera terealisasi demi meningkatkan gizi masyarakat di Gunungkidul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) sedang mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) di tiga wilayah Papua.

Kepala BGN Dadan Hidayana menjelaskan, terdapat tiga provinsi di Papua yang saat ini belum terjangkau program MBG, yakni Papua, Papua Tengah, serta Papua Pegunungan.

“Ya, sejauh ini dari enam provinsi Papua, tiga provinsi sudah melaksanakan. Yang tiga dalam persiapan, jadi semuanya akan tercapai lah. Tapi untuk percepatan ini sedang kita lakukan dan mudah-mudahan tidak lama lagi semua provinsi sudah melaksanakan program makan,” ujar Dadan usai rapat kerja di Gedung DPD RI, Selasa (21/1/2025).

Dadan menerangkan, persiapan dilakukan dengan mendata jumlah penerima manfaat mulai dari pelajar, ibu hamil, hingga balita.

Menurut Dadan, pendataan dilakukan secara langsung di lapangan dan tidak menggunakan sistem pembukaan pendaftaran untuk memastikan program tetap sasaran.

“Kami yang mendata langsung di lokasi masing-masing. Berapa ibu hamil, berapa ibu menyusui, dan berapa anak balita. Karena untuk data ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita tidak bisa menggunakan data tahun sebelumnya,” kata Dadan.

Diberitakan sebelumnya, program makan bergizi gratis sudah dimulai pemerintah pada 6 Januari 2025.

Namun, pada akhir pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak yang belum merasakan program unggulannya tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hidayana usai rapat terkait makan bergizi gratis bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan bilang, kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi makan bergizi gratis.

"Kenapa Pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo, Jumat.

Adapun demi percepatan, seluruh pihak sepakat untuk mendukung maupun mengeluarkan peraturan yang mendukung makan bergizi gratis, termasuk rencana penambahan anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, masih diperlukan sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," kata Dadan.

Jakarta (ANTARA) - Kunjungan program unggulan pemerintah (government flagship program visit) terkait program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi salah satu agenda dalam penyelenggaraan Mandiri Investment Forum (MIF) 2025.

Terdapat sejumlah rangkaian dalam Mandiri Investment Forum 2025 yang kali ini bertemakan “Nourishing Future Growth”, yaitu Site Visit pada 10 Februari, Macro Day Conference pada 11 Februari, serta Corporate Day pada 12-14 Februari.

“Kami akan membawa investor berkunjung untuk melihat kegiatan operasional dapur umum untuk program makan siang bergizi. Selain itu, kami juga akan berkunjung ke program 3 juta rumah murah,” ucap Direktur Mandiri Sekuritas Silva Halim di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa kedua program tersebut diharapkan dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor pangan, konsumsi, retail, infrastruktur, dan lainnya.

Dengan timing pelaksanaan MIF 2025 di awal periode pemerintahan baru yang memiliki program-program strategis yang menarik, ia optimis bahwa hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan pasar modal dan investasi di Indonesia.

“Hadirnya pemerintahan baru dan juga fundamental ekonomi yang kuat akan membawa angin segar bagi para investor yang berminat berinvestasi di Indonesia,” kata Silva.

Selain kunjungan ke program-program unggulan pemerintah, MIF 2025 juga memiliki dua Site Visit track lain yang dapat dipilih oleh para investor yang hadir, yakni consumer and retail visit track dan digital infrastructure visit track.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyatakan bahwa penyelenggaraan Mandiri Investment Forum merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui peningkatan pertumbuhan investasi di Indonesia.

Apalagi, kini kompetisi antarnegara-negara di kawasan Asia Tenggara semakin tinggi dalam mendapatkan aliran modal asing.

“Ini menjadi salah satu komitmen Bank Mandiri untuk selalu berperan serta berkontribusi mendukung program pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto terutama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

Ia menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi amat erat kaitannya dengan kinerja investasi sebagai faktor pendukung dan mesin penggerak ekonomi, terutama investasi dari luar negeri.

“Jadi di saat memang kita menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tentu saja kita menginginkan pertumbuhan investasi yang lebih tinggi,” kata Andry.

Ia menuturkan bahwa hingga Selasa pagi, sudah terdapat 14 ribu peserta yang mendaftar untuk mengikuti gelaran MIF 2024 secara daring, mengingat undangan luring hanya terbatas bagi 750 peserta.

“Jadi, kami masih ada sekitar 3 minggu kurang lebih ya, mungkin akan touch (menyentuh) di atas 20 ribu peserta online,” imbuhnya.

Program (MBG) ini akan tetap berjalan, tapi pastikan bahwa pelaksanaan program itu benar-benar bisa mengatasi objektif awalnya, which is eradicating stunting.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Jahen Fachrul Rezki menekankan pentingnya untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengandung protein tinggi guna mencapai target pengurangan tengkes (stunting) secara optimal.

Hal itu merupakan bagian dari laporan bertajuk Sector Overview Report on Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia yang dirilis oleh US-ASEAN Business Council (USABC) bekerja sama dengan LPEM UI.

"Program (MBG) ini akan tetap berjalan, tapi pastikan bahwa pelaksanaan program itu benar-benar bisa mengatasi objektif awalnya, which is eradicating stunting," kata Jahen dalam acara Peluncuran USABC Sector Overview Report on Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia, di Jakarta, Selasa.

Jahen mengungkapkan bahwa meskipun program MBG telah berjalan untuk mengurangi prevalensi stunting, beberapa target menengah terkait intervensi spesifik perlu dioptimalkan.

Dalam laporan tersebut, program MBG harus memastikan kandungan protein dalam makanan yang diberikan, terutama dari sumber hewani.

Penggunaan Pangan Olahan Berkebutuhan Medis Khusus (PKMK) atau Food for Special Medical Purposes (FSMP) diperlukan untuk anak-anak stunting.

Laporan Sector Overview Report on “Navigating Opportunities: Nurturing Dynamic Economic Policies in Indonesia” memberikan empat rekomendasi utama untuk memastikan efektivitas program MBG.

Pertama, Program MBG harus memberikan makanan dengan rasio protein tinggi, khususnya dari sumber hewani. Ini mencakup pengobatan berbasis protein untuk anak-anak stunting di bawah kategori PKMK atau FSMP.

Kedua, Program ini perlu menyasar anak balita hingga usia 10 tahun serta ibu hamil. Setelah masalah mendasar terkait stunting diatasi, cakupan program dapat diperluas untuk kelompok lain.

Ketiga, Pemerintah harus mengembangkan mekanisme yang jelas untuk melibatkan sektor swasta dalam mendukung pembiayaan, rantai pasok, dan pelaksanaan program MBG.

"Mekanisme dari partisipasi swasta dan juga sektor lainnya karena kita tahu tadi pemerintah kan akan punya keterbatasan in terms of financing, supply chain dan sebagainya. Jadi harusnya pemerintah juga berkolaborasi dengan semua pihak agar program ini bisa berjalan secara maksimal," katanya pula.

Keempat, mekanisme pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu memberantas stunting.

Adapun sebagai upaya lain pemenuhan gizi masyarakat, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengupayakan penerapan nutri-grade atau klasifikasi pangan dan minuman berdasarkan kandungan gula dan lemak jenuh, agar publik dapat lebih cerdas dalam memilih makanan bergizi untuk dikonsumsi.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes Maria Endang Sumiwi, di Jakarta, Selasa, mengatakan saat ini pihaknya masih mengadakan dialog bersama para penyedia produk makanan dan minuman untuk menentukan sistematika penerapannya.

Namun sementara belum ada kebijakan itu, pihaknya berupaya memperluas edukasi publik tentang pemilihan makanan yang sehat.

Maria mencontohkan praktik terbaik dalam pemberian makanan bergizi dengan pangan lokal oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HTS), Kalimantan Selatan (Kalsel), Cheri Bayuni Budjang, perlu direplikasi di daerah lain.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025