Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berlangsung selama bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M.

Lantas, apa menunya?

Dadan mengungkapkan, selama Ramadan, penerima akan mendapatkan bingkisan makanan yang bisa dibawa pulang dan dinikmati saat berbuka.

"Kan bisa berupa bingkisan," ujar Dadan di Gedung Transmedia, Selasa (21/1).

Ia juga memastikan mutu makanan akan tetap terjaga. Terkait menu, misalnya, bingkisan berisi buah jeruk dan susu.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menjelaskan untuk implementasi program di pondok pesantren, makanan gratis itu akan dibagikan jelang waktu berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah, kenapa? karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ucapnya.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Per Jumat (17/1) siang, program ini telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Secara bertahap, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (21/1/2025) siang.

Berdasarkan pantauan Bisnis, pada pukul 14.02 Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjadi yang pertama hadir dengan mengenakan kemeja berwarna putih lengkap dengan membawa berkas berisikan perkembangan pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Jadi kami diundang untuk rapat terbatas nanti ada pak Menko Infrastruktur, Menteri PKP, menteri PU dan saya. Namun, saya belum tahu ada apa,” ujarnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Basuki mengamini bahwa akan memberikan sejumlah laporan kepada Kepala Negara mengenai proses pembangunan Ibu Kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

“Laporan progres saat ini fisik dan lainnya juga, APBN dan juga KPBU dan investasi yang berjalan di IKN sekarang,” imbuhnya.

Tak lama berselang Basuki hadir, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait pun menyusul kemeja safari berwarna krem. Ara mengaku mendapatkan undangan dari Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Tadi saya mendapat info dari Bapak Sekretaris Kabinet Pak Teddy soal IKN. Kami kan cukup banyak membangun perumahan ya dan juga rumah buat Menteri. Lalu, 27 tower buat ASN sudah selesai,” tuturnya.

Selanjutnya, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga mengamini bahwa Prabowo memanggil untuk membahas mengenai pembangunan infrastruktur.

“Saya dipanggil pak Presiden tentunya mengenai infrastruktur dan pembangunan kewilayahan tapi nanti saya akan menceritakan setelah ini,” tandas AHY.

Menarik pemanggilan ini dilakukan usai Kepala Negara mengurangi anggaran untuk infrastruktur termasuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang disalurkan lewat APBN. Pemotongan terjadi saat Badan Gizi Nasional (BGN) meminta tambahan dana untuk program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp100 triliun.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Dedek Prayudi (Uki) memastikan bahwa pemangkasan anggaran itu tak berdampak pada kecepatan pembangunan IKN.

"Anggaran tersebut memang turun dibandingkan 2024, tapi itu bukan karena komitmennya sudah diturunkan, bukan. Karena memang ada ceiling APBN untuk pembangunan IKN itu cuman sekian puluh persen," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).

Uki menyebut APBN yang dikucurkan untuk IKN hampir mencapai limit. Sehingga, pemerintah mulai akan memfokuskan pembangunan IKN menggunakan suntikan investasi dari swasta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa calon mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya bisa mendaftar melalui laman web resmi BGN, yakni mitra.bgn.go.id.

Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa (21/1/2025), dikutip dari ANTARA.

"Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional," tambah Dadan.

Sebagai informasi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri telah berlangsung di berbagai wilayah Indonesia sejak 6 Januari 2025.

Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak pelaku usaha katering, pemerintah daerah, atau komunitas lokal untuk berpartisipasi sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pemilik atau pengusaha katering di beberapa daerah dilaporkan menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau dari BGN.

Di Semarang, belasan pengusaha katering di Kota Semarang, Jawa Tengah hampir menjadi korban penipuan bermodus tawaran kerja sama program MBG.

Diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025), para pengusaha katering tersebut mendapat tawaran bekerja sama untuk program MBG dengan nominal Rp 100 juta-Rp 500 juta.

Kemudian, satu pengusaha di Kota Batu, Malang, Jawa Timur, jadi korban penipuan MBG lantaran menerima pesanan makanan fiktif untuk kebutuhan MBG dari orang yang mengaku pekerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batu. Korban alami kerugian hingga Rp 3 juta.

Selanjutnya, sejumlah pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur menjadi korban penipuan dengan kerugian mencapai Rp 72 juta. Mereka ditipu dengan harus menyetorkan uang muka agar bisa menjadi pemasok bagi MBG. Uang itu dijanjikan akan dikembalikan saat program tersebut berjalan. Namun, uang tersebut tidak dikembalikan.

… menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penerbitan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semakin cepat merupakan bentuk reformasi birokrasi pelayanan publik.

"Jadi ini luar biasa. Kita bisa menjalankan itu, menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menyatakan bahwa pengurusan PBG yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 45 hari kini dipangkas menjadi hanya 10 hari.

Percepatan ini, kata dia, telah diuji di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Tangerang, dan Sumedang. Di Jakarta, proses penerbitan PBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 17 menit, sementara di Tangerang dan Sumedang membutuhkan waktu sekitar 1 jam.

Dia menilai percepatan ini merupakan bukti nyata reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi, ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam lane publik," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Maruarar turut mengumumkan biaya PBG, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG nol persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu nol persen, nol rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi nol persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi nol persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan nol persen alias gratis.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya nol persen, kemudian PBG-nya nol persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Qatar turut mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Negara di Timur Tengah itu berkomitmen membangun satu juta rumah di Indonesia.

Komitmen Qatar tersebut bahkan telah disepakati lewat MoU Pengembangan Proyek Hunian 1 Juta Unit yang ditandatangani Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait dan pihak Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1).

Berikut fakta-fakta rumah yang akan dibangun Qatar di Indonesia:

Pihak swasta Qatar bakal membangun 1 juta rumah di perkotaan dengan nilai investasi US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Hal tersebut disampaikan Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo.

Tak hanya dari pihak swasta, pemerintah Qatar juga akan berinvestasi rumah di pedesaan dan rusun di perkotaan.

Total investasi yang bakal masuk bisa mencapai US$20 miliar atau sekitar Rp327,6 triliun.

Hashim mengatakan ada sejumlah daerah yang akan menjadi lokasi perumahan yang dibangun Qatar.

Beberapa lokasi di antaranya 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara. Tanah-tanah itu milik Kementerian Sekretariat Negara.

"Hasil diskusi Pak Prabowo, nanti bila dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun. Itu namanya TOD, transit oriented development," ucap Hashim.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan 1 juta rumah yang akan dibangun Qatar diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).Hal itu sesuai dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan 3 juta rumah untuk kelompok menengah ke bawah.

"Jadi bukan rumah kelas atas ya, rumah rakyat. Nah, tentu diperlukan lahan. Kita terbuka, apakah dengan konsep TOD (transit oriented development) di samping-samping kereta api," kata Erick di The Energy Building, Jakarta, Kamis (9/1).

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait mengatakan proyek ini akan menggunakan lahan yang dimiliki negara untuk dimanfaatkan sebagai kawasan hunian untuk masyarakat menengah ke bawah.

"Seusai arahan presiden bahwa Ini kerja sama antarpemerintah. Kemudian tugas kami kita jadi tim yang solid kita menyiapkan lahan yang dimiliki negara. Pak Erick akan siapkan dari KAI, Perumnas, kemudian dari Kemensetneg ada di Kemayoran dan sekitar Senayan. Kemudian dari Kemenkeu dari DJKN ada di Kalibata," ujar Maruarar.

Sementara itu, Erick membuka peluang rumah-rumah itu dibangun di tanah milik BUMN. Menurut Erick, Kementerian BUMN memiliki sejumlah lahan yang siap dipakai untuk perumahan.

"Mungkin tanah BUMN yang memang lokasinya sudah di tengah kota, tetapi kurang feasible untuk industri sendiri atau bisnis sendiri, ya kita bisa manfaatkan," ujarnya.

Hashim Djojohadikusumo memastikan perumahan yang akan dibangun dari investasi Qatar bukanlah rumah gratis.Rumah-rumah itu katanya tetap akan diperjualbelikan.

Namun, bank-bank milik negara bakal dilibatkan dalam proses penjualan.

"Bukan, bukan rumah gratis. Nanti orang harus membayar. Itu di kota itu nanti kerja sama dengan perbankan, BTN, BRI," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Sementara itu, untuk rumah-rumah yang akan dibangun di pedesaan akan ada skema berbeda. Pemerintah akan menjamin cicilan rumah-rumah itu dengan APBN.

Menurut Hashim, pemerintah menyediakan sekitar Rp18 triliun. Setiap orang akan mendapatkan jaminan cicilan Rp600 ribu per bulan.

"Kalau di pedesaan, itu nanti cicilannya ada, nanti cicilannya dijamin oleh pemerintah. Itu beda," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kantor Kepresidenan, Philips Vermonte memberikan tanggapan terkait dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ciledug, Tangerang, yang menuai tanggapan beragam warganet di media sosial.

Philips, usai meninjau Program MBG di SLB Negeri 5, Jakarta Barat, Selasa, menegaskan bahwa program ini sepenuhnya dikelola oleh Badan Gizi Nasional (MBG) dengan sistem dan prosedur yang ketat.

"Saya nggak bisa mengomentari apa yang ada di media sosial sementara ini, karena yang jelas kami fokus apa yang dijalankan oleh pemerintah, apa yang jalankan oleh Badan Gizi Nasional. Kami memiliki sistem dan prosedur yang jelas," ujarnya saat dimintai konfirmasi.

Ia menekankan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap informasi yang beredar di luar jalur resmi.

"Dulu pernah muncul ada janji-janji dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, itu masyarakat diharapkan juga muncul awareness-nya bahwa program ini hanya dikelola oleh Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai bukti berupa tangkapan layar terkait dugaan pungli yang beredar di media sosial, Philips menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus menjalankan program yang sudah direncanakan.

Menurutnya, mengelola program sebesar ini membutuhkan perhatian dan energi penuh dari seluruh pihak yang terlibat.

"Hal-hal yang terkait dengan media sosial mudah-mudahan masyarakat menjadi semakin dewasa untuk melihat berita dan informasi," katanya.

Philips juga mengingatkan bahwa semua informasi resmi terkait dapur gizi dan pelaksanaan program MBG hanya dapat diakses melalui saluran resmi BGN.

Ia meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan program ini demi keuntungan pribadi.

Dugaan pungli di salah satu SD di Ciledug, Tangerang, terkait program MBG muncul di sejumlah platform media sosial pada pekan lalu. Orang tua diminta membayar Rp10 ribu untuk membeli tempat makan, sendok, dan garpu.

Salah satunya diunggahan melalui akun X @bacottetangga_ yang menyebut uang tersebut dikumpulkan paling lambat 15 Januari 2025. Program MBG dijadwalkan diterima siswa sekali per bulan dengan wadah makan berwarna khusus sesuai jenjang kelas.

Pewarta: Andi Firdaus, Fathur Rahman
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana mengingatkan kepada seluruh pihak, pendaftaran mitra BGN dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dilakukan melalui laman resmi mitra.bgn.go.id. Selain mekanisme itu, dipastikan pendaftaran menjadi mitra tidak melalui jalur resmi.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Dengan demikian, kata dia, apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari BGN. "Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional," kata Dadan.

Hal tersebut dia sampaikan sekaligus untuk menanggapi pertanyaan sejumlah anggota Komite III DPD terkait dengan kemunculan oknum yang menawarkan masyarakat menjadi mitra, bahkan dengan meminta bayaran. Dadan menegaskan, menjadi mitra program MBG gratis.

Masyarakat atau pihak yang berminat untuk menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis dapat mendaftarkan diri secara daring di laman resmi BGN, yakni mitra.bgn.go.id. Untuk langkah berikutnya, masyarakat perlu membuat akun menggunakan e-mail masing-masing. Setelah akun berhasil dibuat, masyarakat dapat login kembali menggunakan e-mail yang telah terdaftar itu.

Berikutnya, mereka mengisi formulir pendaftaran, sesuai bidang kerja sama yang ditargetkan. Terdapat sejumlah data diri yang harus diisi, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan tipe instansi. Lalu, calon mitra dapat mengunggah dokumen pendukung, seperti profil usaha hingga proposal kerja sama.

Setelah semua data terisi dengan lengkap dan benar, langkah berikutnya adalah pengajuan pendaftaran sebagai mitra. Kemudian, BGN akan melakukan verifikasi.

Nantinya, setelah mendapatkan persetujuan resmi menjadi mitra BGN dalam program MBG, mitra terkait dapat memilih titik pelayanan. Informasi mengenai pendaftaran mitra dalam program MBG itu pun telah diunggah oleh BGN di akun Instagram resminya bernama pengguna badangizinasional.ri.

Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengingatkan kepada seluruh pihak bahwa pendaftaran mitra BGN dalam implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya dilakukan melalui laman web mitra.bgn.go.id.

"Kami buka pendaftaran (mitra program Makan Bergizi Gratis) hanya lewat BGN.go.id, tidak melalui yang lain," kata Dadan dalam Rapat Kerja bersama Komite III DPD RI di Jakarta, Selasa.

Dengan demikian, kata dia melanjutkan apabila terdapat pihak yang mendatangi langsung masyarakat untuk menawarkan menjadi mitra, mereka bukan perwakilan dari Badan Gizi Nasional.

"Jadi kalau ada pihak-pihak yang datang ke lokasi menawarkan, itu pasti bukan dari Badan Gizi Nasional," kata Dadan.

Hal tersebut dia sampaikan sekaligus untuk menanggapi pertanyaan sejumlah anggota Komite III DPD terkait dengan kemunculan oknum yang menawarkan masyarakat menjadi mitra, bahkan dengan meminta bayaran.

Sebagai informasi, masyarakat atau pihak yang berminat untuk menjadi mitra program Makan Bergizi Gratis dapat mendaftarkan diri secara daring di laman resmi BGN, yakni mitra.bgn.go.id. Untuk langkah berikutnya, masyarakat perlu membuat akun menggunakan e-mail masing-masing. Setelah akun berhasil dibuat, masyarakat dapat login kembali menggunakan e-mail yang telah terdaftar itu.

Berikutnya, mereka mengisi formulir pendaftaran, sesuai bidang kerja sama yang ditargetkan. Terdapat sejumlah data diri yang harus diisi, seperti nama, alamat email, nomor telepon, dan tipe instansi. Lalu, calon mitra dapat mengunggah dokumen pendukung, seperti profil usaha hingga proposal kerja sama.

Setelah semua data terisi dengan lengkap dan benar, langkah berikutnya adalah pengajuan pendaftaran sebagai mitra. Kemudian, Badan Gizi Nasional akan melakukan verifikasi.

Nantinya, setelah mendapatkan persetujuan resmi menjadi mitra BGN dalam program MBG, mitra terkait dapat memilih titik pelayanan. Informasi mengenai pendaftaran mitra dalam program Makan Bergizi Gratis itu pun telah diunggah oleh Badan Gizi Nasional di akun Instagram resminya bernama pengguna badangizinasional.ri.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2025

Bengkayang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) hingga saat ini masih menunggu arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami juga masih menunggu dimana lokasi yang mau dipilih karena diverifikasi dan validasi oleh tim Badan Gizi Nasional," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang, Heru Pujiono di Bengkayang, Selasa.

Namun kata Heru, dari pihak dinas dan juga sekolah pada prinsipnya sudah siap menerima manfaat ini. Hanya saja masih, pihaknya masih menunggu informasi lanjutan dari Badan Gizi Nasional untuk pelaksanaan di Bengkayang.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harisson menyatakan, di Provinsi Kalimantan Barat, secara resmi melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai serentak di Kota Pontianak dan Kabupaten Landak pada Senin (20/1).

"Program ini telah disetujui oleh Badan Gizi Nasional dan dimulai di dua titik, yaitu Kota Pontianak dan Ngabang, Kabupaten Landak," kata.

Harisson menjelaskan, program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya generasi muda yang cerdas, sehat, dan unggul sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2025.

Di Kota Pontianak, mitra pelaksana yang ditunjuk adalah PT Borneo Catering Service. Mereka bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi untuk 2.961 siswa tahap pertama.

Sementara itu, di Ngabang, Kabupaten Landak, program ini melibatkan mitra lokal yang melayani 1.079 siswa di tahap awal. Sekolah yang telah menjadi lokasi pelaksanaan adalah SD Negeri 29 dan SMP Negeri 9 Pontianak.

"Program ini akan berlangsung setiap hari selama satu tahun penuh dan kemungkinan besar akan diperpanjang. Ini bukan uji coba lagi, tetapi sudah merupakan peluncuran resmi yang akan terus berlanjut, di mana target kami adalah menjangkau seluruh siswa di Kalimantan Barat, yang jumlahnya mencapai sekitar 1,132 juta siswa, termasuk siswa di pesantren dan sekolah agama lainnya," ujarnya.

Dia menambahkan, program ini dikoordinasikan oleh Satuan Pelaksana Gizi dan Berkelanjutan (SPBG) di Kalimantan Barat, yang bekerja sama dengan berbagai mitra.

Harisson optimistis bahwa jumlah mitra yang terlibat akan terus bertambah seiring dengan peningkatan kebutuhan logistik dan cakupan program.

"Ini adalah langkah nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus yang siap menyongsong tantangan masa depan. Dengan memastikan asupan gizi yang baik, kami berharap anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan produktif," katanya.

BANYUMAS, KOMPAS.com - Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BBPTUHPT) Baturraden mengumumkan kesiapan mereka untuk memenuhi kebutuhan susu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banyumas.

Kepala BBPTUHPT Baturraden, Dani Kusworo, menjelaskan bahwa pihaknya mampu memproduksi sekitar 6.000 liter susu sapi murni setiap hari.

"Bisa saja mengcover kebutuhan susu untuk program MBG di Banyumas. Dengan kemasan 100 ml atau 110 ml bisa menghasilkan 60.000 botol," kata Dani usai acara Forum Konsultasi Publik di BBPTUHPT Baturraden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (21/1/2025).

Dani juga menambahkan bahwa balai besar di bawah Kementerian Pertanian ini tidak menutup kemungkinan untuk memasok susu ke daerah lain di sekitarnya.

"Beberapa daerah lain juga sudah kontak kami. Nanti misal ada kelebihan stok bisa kirim ke luar juga," ujarnya.

Untuk mendukung program MBG, BBPTUHPT saat ini sedang mendatangkan kemasan dan mesin pengolahan susu UHT.

Sebelumnya, mereka hanya memproduksi susu pasteurisasi.

"Kami menginginkan bukan susu pasteurisasi tapi susu UHT. Susu UHT lebih awet, di luar bisa berbulan-bulan, kalau pasteurisasi harus di freezer. Kami target Februari sudah ada mesin UHT sehingga siap membantu MBG di Banyumas," kata Dani.

Sejak beberapa bulan lalu, pihaknya juga telah melakukan uji coba susu produksinya kepada para siswa SD dan MI di Kecamatan Banyumas.

"Kemarin uji coba yang sudah kami lakukan di Kecamatan Banyumas sangat berhasil," ujar Dani.

Dengan langkah ini, BBPTUHPT Baturraden menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak di Kabupaten Banyumas.

BANGKA, KOMPAS.com - Program makan bergizi gratis (MBG) di Kepulauan Bangka Belitung hingga kini belum terealisasi.

Panitia pengadaan masih menunggu peralatan dapur dari kontraktor pusat.

"Kita sifatnya koordinatif, nanti ada satuan pelaksana yang saat ini masih menunggu peralatan dapurnya," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Sugito seusai rapat di kantor gubernur, Senin (20/1/2025).

Sugito menjelaskan, peralatan masak disuplai dari pusat oleh Badan Gizi Nasional.

"Belum bisa memastikan tanggalnya, karena semua didropping dari Badan Gizi Nasional, tentunya nanti diusahakan secepatnya," jelas Sugito.

Pemda berharap, makan bergizi gratis tak hanya pemberian makanan, tetapi bisa memberikan multiflier efek terhadap pertumbuhan ekonomi di semua level.

"Bisa dihitung berapa kebutuhan sayur atau bahan yang bisa dipenuhi oleh petani lokal, dan berapa ton bahan yang didatangkan dari luar pulau," ujar pejabat dari Kemendes itu.

Rica Wulandari selaku Kepala Satuan Pemenuhan Layanan Gizi Pangkalpinang mengatakan bahwa, saat ini sudah ada dapur pelayanan yang berlokasi di Kampung Melayu, Gerunggang.

Namun, tim yang juga sudah bentuk terkendala peralatan yang belum tersedia serta validasi kebutuhan karyawan.

Selain itu, perlengkapan kantor, dan perlengkapan pendukung (exhaust, timbangan digital) juga belum tersedia.

"Pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Pangkalpinang berjumlah 51 orang, dengan rincian Kepala SPPG 1 orang, Wakil Kepala SPPG 1 orang, 3 pengawas, 46 orang tim dapur," ungkap Rica.

Meskipun belum memulai program MBG secara resmi, pemda akhir tahun lalu telah melaksanakan beberapa kali simulasi di sekolah.

Program makan bergizi gratis (MBG) telah berjalan selama dua minggu. Program ini ditujukan kepada sejumlah pelajar di wilayah Indonesia. Salah satunya penerima manfaat makan bergizi gratis hari ini ialah siswa SLB Negeri 5, Slipi, Jakarta.

Di mana hari ini, sebanyak 197 porsi makanan bergizi gratis dibagikan kepada siswa SD, SMP, SMA SLB Negeri 5. Hadirnya program ini disambut baik oleh siswa dan juga para guru, tak terkecuali ialah orang tua siswa.

Wali Murid SMP kelas 9, Sri menyambut baik program makan bergizi gratis ini. Hal ini lantaran ia tidak perlu lagi menyiapkan makan bagi anaknya di sekolah.

"Senang sih, karena kita udah nggak menyiapkan menu dari rumah lagi. Kemudian juga mengurangi pengeluaran kita," katanya kepada detikcom.

Hanya saja, ia meminta porsi yang ada pada program MBG untuk para siswa SLB ini ditambah. Pasalnya, porsi yang ada saat ini kata Sri tidak banyak.

"Paling porsinya ditambahi, karena sekarang itu sedikit. Soalnya anak berkebutuhan khusus itu makannya banyak. Di rumah itu biasanya 2 piring habis," katanya.

Wali murid kelas 7, Lasmi juga menyambut baik adanya program MBG ini. Hal ini lantaran ia tidak lagi perlu memikirkan bekal apa yang akan diberikan untuk anaknya.

"Bagus, karena sekarang kita nggak bingung menyiapkan apa ya menu bekal besok. Karena sudah dapat makan dari sekolah. Paling tinggal menyiapkan buat istirahat keduanya," katanya.

Adapun ketika ditanya terkait tidak adanya menu susu dalam program makan bergizi gratis ini, Lasmi tidak terlalu mempersoalkanya. Hal ini lantaran ada sebagian siswa yang alergi dengan susu sapi.

"Karena ada yang alergi juga kan ya. Jadi mungkin nanti dicarikan penggantinya," katanya.