Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama para pejabat eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik bekerja keras dalam memperjuangkan perumahan untuk rakyat Indonesia.

“Saya bekerja keras bersama Eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

"Saya rasa rakyat harus dimudahkan," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik sebanyak delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PKP di Jakarta, Senin (20/1).

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Pelantikan para Pejabat Tinggi Madya tersebut disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choirul

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Polisi Aziz Andriansyah

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan SKB tersebut memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama para pejabat eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik bekerja keras dalam memperjuangkan perumahan untuk rakyat Indonesia.

“Saya bekerja keras bersama Eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

"Saya rasa rakyat harus dimudahkan," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik sebanyak delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PKP di Jakarta, Senin (20/1).

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Pelantikan para Pejabat Tinggi Madya tersebut disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choirul

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Polisi Aziz Andriansyah

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan SKB tersebut memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama para pejabat eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik bekerja keras dalam memperjuangkan perumahan untuk rakyat Indonesia.

“Saya bekerja keras bersama Eselon I Kementerian PKP yang baru dilantik untuk membuat rakyat gembira dan bahagia,” ujar Maruarar atau disapa Ara di Jakarta, Senin.

Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto adalah presiden yang prorakyat dengan memberikan berbagai kemudahan mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), mempercepat waktu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sekaligus membebaskan biayanya, serta sejumlah kebijakan-kebijakan lainnya yang memudahkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

"Saya rasa rakyat harus dimudahkan," kata Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik sebanyak delapan Pejabat Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PKP di Jakarta, Senin (20/1).

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Pelantikan para Pejabat Tinggi Madya tersebut disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choirul

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Brigjen Polisi Aziz Andriansyah

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PKP Budi Permana.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian PKP, serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU), membantu masyarakat kecil.

Maruarar mengatakan SKB tersebut memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ketika membangun rumah, tidak perlu membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Selain itu, pemerintah juga memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melantik delapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP). Pelantikan berlangsung pada pukul 13.30 WIB di Ruang pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Pelantikan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Mereka yang dilantik yakni diamanatkan jabatan sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan dan mendukung Program 3 Juta Rumah.

"Demi Allah saya bersumpah akan setia dan taat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segara peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," ujarnya sembari diikuti oleh para calon Pejabat Tinggi Madya.

Para pejabat yang dilantik kemudian melaksanakan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy.

Pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP) Didyk Choirul.
2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur.
3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran.
4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati.
5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Aziz Andriansyah.
6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman.
7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP Tasdiyanto.
8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP Budi Permana.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara melantik delapan Pejabat Tinggi Madya Kementerian PKP di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta, Senin (20/1/2025).

“Saya doakan, semua bisa bekerja keras, bekerja baik,” ungkap Ara dalam sambutannya pada pelantikannya tersebut.

Mereka yang dilantik akan menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal serta Staf Ahli yang akan menjalankan berbagai program dan kebijakan di sektor perumahan guna mendukung Program 3 Juta Rumah bagi masyarakat.

Para pejabat yang dilantik kemudian melaksanakan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan yang disaksikan langsung oleh dua orang saksi yakni saksi I Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Saksi II Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy.

Para pejabat yang dilantik kemudian bersama-sama membacakan Pakta Integritas yang dipimpin oleh Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum serta penandatanganan pakta integritas disaksikan oleh Ara.

Berikut daftar pejabat yang dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/TPA Tahun 2025 tanggal 17 Januari 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian PKP:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Sekjen PKP), Didyk Choirul, S.Sos, M.Si

2. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP, Ir Fitrah Nur, M.Si.

3. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd.

4. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Dr. Sri Haryati, S.Pi, M. Si

5. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP, Brigjen Pol. Dr. Aziz Andriansyah, S.H, S.I.K., M.Hum.

6. Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, S.H., M.H.

7. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri dan Lingkungan Kementerian PKP, Dr. Tasdiyanto, S.P, M.Si

8. Staf Ahli Bidang Sistem Pembiayaan, Pencegahan Korupsi dan Pemberdayaan Masayarakat Kementerian PKP, Budi Permana

Beberapa waktu lalu sempat ramai di media sosial terkait video Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengajak salaman Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Dinarasikan Hashim enggan bersalaman dengan Ara karena gesturnya yang langsung mundur.

Video tersebut kemudian viral dan banyak menimbulkan spekulasi terkait hubungan keduanya.

Saat dikonfirmasim, Hashim menuturkan bahwa narasi dirinya enggan bersalaman dengan Ara adalah hoaks atau kabar tidak benar. Ia mengatakan hubungan antara dirinya dengan Ara juga baik-baik saja dan masih kompak.

"Itu maaf ya, itu hoax. Hoaks. Orang Inggris yang standar ngomongnya hoax. Bohong," katanya saat ditemui wartawan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Hashim kemudian menjelaskan, kala itu dirinya diajak oleh Ara untuk bertemu awak media untuk konferensi pers. Namun di saat yang bersamaan, dirinya juga dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berbicara dengan investor Qatar yang ingin menandatangani MoU soal kerja sama pembangunan satu juta rumah di perkotaan.

"Waktu itu Pak Ara ajak saya bersama ketemu dengan ibu dan media di Istana. Saya pas bersamaan dipanggil Pak Prabowo untuk bicara dengan investor dari Qatar. So, waktu itu instruksi dari presiden lebih lebih (tinggi), so itu," katanya.

Ara pun menimpali jawaban Hashim dan mengatakan "Habis itu balik konferensi pers lagi. Nah berarti yang mengadu domba tidak berhasil, itu saja," tuturnya.

Hashim memastikan hubungan keduanya tetap kompak bersama. "Kompak, cipika-cipiki," tuturnya sembari tertawa dan merangkul Ara.

Video: Hashim Cerita Prabowo Beberapa Kali Mau Disogok, Tapi Menolak

Video: Hashim Cerita Prabowo Beberapa Kali Mau Disogok, Tapi Menolak

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan rumah mobile untuk korban bencana alam. Rumah mobile itu tersebar di sejumlah titik daerah rawan bencana.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah mengatakan program rumah mobile ini dicanangkan karena banyak bencana alam di Indonesia. Fahri mencontohkan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang membuat warga harus meninggalkan rumahnya.

"Kita ada stok rumah apa yang mobile kalau tidak salah itu sekitar 5.000 unit yang tersebar di beberapa titik di pos penyiapan," kata Wamen PKP Fahri Hamzah di kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Dia mengatakan pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bisa digunakan saat terjadi bencana alam. Jumlah rumah mobile itu bakal ditambah.

"Kami sudah berkoordinasi juga dengan BNPB manakala ada keperluan itu bisa segera dimobilisasikan ke lokasi bencana, dan kami juga menyiapkan stoknya untuk tahun-tahun yang akan datang dalam APBN kami sudah cantumkan juga," jelas dia.

Dia mengatakan dirinya dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf membahas implementasi data tunggal nasional. Data tunggal itu bakal dimutakhirkan agar bantuan dari pemerintah tepat sasaran.

"Dan tadi juga kita mendiskusikan jika nanti datanya semakin online up to date ya. Ada hal usul ada hak sanggah ya, yang menyebabkan data keadaan perumahan rakyat itu semakin real time maka bantuan yang bisa disiapkan oleh pemerintah juga bisa semakin cepat dan semakin real time juga, dan ke arah sanalah kita sekarang ini bergerak," ucap dia.

JAKARTA, investor.id – Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan perkembangan terbaru investasi asing yang berminat mendukung program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu Hashim saat menyaksikan pelantikan eselon satu di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Selasa (20/1/2025). Dia mengatakan, saat ini pemerintah RI sudah menandatangani dengan Qatar untuk membangun 1 juta rumah di Indonesia berupa apartemen.

Dari pemerintah Qatar sudah menyatakan resmi 3-5 juta rumah dan apartemen. Sehingga dari Qatar ada sekitar 4-6 juta unit penghunian MBR.

“Nanti tanggal 31 Januari, insyaallah, nanti disaksikan oleh Presiden di istana nanti dari Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, itu nanti 1 juta perumahan. Berarti itu 5-7 juta hanya dari dua negara,” kata Hashim.

Selain itu, Hashim mengatakan dari investor dari Turki juga berencana membangun 50 ribuan unit dan investor Singapura berencana membangun 100 ribu unit. Hashim menilai pemerintah Indonesia telah bergerak cepat, terlihat dalam 3 bulan terakhir sudah berkomitmen membangun 7 juta lebih rumah.

Lebih detail Hashim mengungkapkan beberapa lokasi yang akan dibangun seperti di daerah Kalibata, Jakarta Selatan seluas 24 hektare. Kemudian ada di Danau Metland (Cibitung) yang merupakan tanah milik Kementerian Pertahanan seluas 41 hektare. Selanjutnya, ada di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat, seluas 30 hektare milik Sekretariat Negara (Setneg).

“Lokasi pertama itu di Kalibata, 24 hektare, dimiliki oleh pemerintah pusat, Setneg itu bekas kompleks BPN. Terus ada tanah milik Kementerian Pertahanan, 41 hektare di Danau Metland (Cibitung), terus ada 30 hektare di Kemayoran, itu punya Setneg juga,” jelas Hashim.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo membantah kabar dirinya berseteru dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buntut video viral dirinya yang menolak bersalaman dengan Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta.

Hashim menyebut kabar yang beredar di media sosial itu salah. Dia berkata situasi yang terjadi tak seperti yang dinarasikan di media sosial.

"Maaf ya itu hoaks," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Hashim menjelaskan saat itu Maruarar mengajaknya jumpa pers. Namun, dia tak bisa memenuhi permintaan itu karena dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hashim pun tak ikut jumpa pers. Akhirnya, Maruarar menghadapi awak media massa tanpa kehadiran Hashim.

"Saya dipanggil Pak Prabowo, bicara dengan investor dari Qatar. Ya instruksi presiden lebih penting ya. Orang cipika-cipiki sama beliau (Maruarar) kok," ujarnya.

Maruarar pun membantah kabar miring tersebut. Dia tertawa saat mendengar isu dirinya ribut dengan adik Presiden Prabowo tersebut.

"Habis itu konferensi pers lagi. Berarti yang adu domba enggak berhasil," ujar Maruarar.

Sebelumnya, viral di media sosial video Hashim Djojohadikusumo menolak bersalaman dengan Maruarar Sirait. Video itu dikaitkan dengan keretakan hubungan dua orang tersebut.

Dalam video itu, Hashim sedang berbincang dengan sejumlah pejabat. Lalu Maruarar tampak menyambangi Hashim dan terlihat seperti menjulurkan tangan. Namun, Hashim terlihat tak menyambut salaman itu. Dia menarik tangannya saat merespons uluran tangan Maruarar.

Setelah itu, Maruarar kembali ke depan hadapan wartawan. Dia pun menggelar jumpa pers.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkap akan ada sejumlah investasi asing di sektor perumahan yang akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat.

Adik Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan investasi baru tersebut menyusul komitmen dari Qatar yang sebelumnya sudah masuk. Menurutnya, Prabowo telah menyetujui rencana investasi-investasi baru.

"Nanti tanggal 31 Januari insyaallah, nanti disaksikan Presiden di istana, itu nanti dari Uni Emirat Arab. Berarti dari Abu Dhabi nanti 1 juta rumah," kata Hashim di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (20/1).

Hashim mengatakan Turki juga berencana berinvestasi 50 ribu unit rumah. Begitu pula Singapura yang akan berinvestasi 100 ribu unit rumah.

"Saya kira ini cepat, ini cepat dalam tiga bulan. Kita sudah dapat komitmen untuk 7 juta lebih," ujarnya.

Dia juga menjelaskan dua jenis investasi perumahan dari Qatar. Investasi dari pihak swasta Qatar sebanyak 1 juta unit apartemen dengan nilai sekitar US$16 miliar sampai US$20 miliar atau Rp262 triliun sampai Rp327,6 triliun (asumsi Rp16.378 per dollar AS).

Sementara itu investasi dari Pemerintah Qatar berupa rumah di pedesaan dan rusun di perkotaan. Total investasi yang bakal masuk bisa mencapai US$20 miliar atau Rp327,6 triliun.

Dalam kesempatan itu, Hashim juga mengungkap sejumlah lokasi yang menjadi calon lokasi proyek-proyek perumahan tersebut. Ada 24 hektare di Kalibata, Jakarta Selatan; 41 hektare di Metland Cibitung, Kabupaten Bekasi; dan 30 hektare di Kemayoran, Jakarta Utara. Tanah-tanah itu milik Kementerian Sekretariat Negara.

"Hasil diskusi Pak Prabowo, nanti bila dimungkinkan setiap stasiun kereta api di Indonesia, terutama di kota-kota besar, itu harus ada rumah susun. Itu namanya TOD, transit oriented development," ucap Hashim.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerima komitmen investasi perumahan dari anggota Kerajaan Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/1).

Al Thani bakal membangun 1 juta unit rumah. Pemerintah bakal menyediakan tanah untuk proyek pembangunan tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bakal melantik pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rumah susun (rusun) pada akhir bulan Januari 2025.

"Kami laporkan kepada Ketua Satgas Perumahan bahwa nanti akhir bulan Januari Kementerian PKP berencana melaksanakan pelantikan seluruh pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV di rusun pada tanggal 30 Januari 2025 pukul 14.00 WIB," ujar Maruarar Sirait di Jakarta, Senin.

Ia berharap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo dapat kembali hadir dalam pelantikan para pejabat eselon II, eselon III dan eselon IV tersebut.

"Kami mohon kehadiran Ketua Satgas Perumahan untuk ikut hadir menyaksikan pelantikan tersebut,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pelantikan pejabat tinggi Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta merupakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto agar kementerian lebih dekat dengan masyarakat, khususnya pengusaha UMKM.

"Ini mungkin yang pertama kali pelantikan pejabat eselon kementerian (disaksikan) bersama-sama dengan seluruh pengusaha UMKM. Khususnya simbolnya adalah Pasar Tanah Abang sebagai salah satu ikon, pasar, rumah, tempat komunitas tempat kita bercengkerama, tempat kita berinteraksi, tempat teman-teman (pengusaha UMKM) mengharapkan dan berjuang demi keuangan keluarga di rumah," kata Maman.

Presiden Prabowo Subianto mengamanahkan kepada Kementerian UMKM untuk harus lebih dekat dengan pengusaha UMKM dan menunjukkan bentuk afirmatif aksi konkret kepada mereka.

Keberadaan Kementerian UMKM di Pasar Tanah Abang sebagai bentuk awal bahwa Kementerian UMKM ke depan wajib dan mendukung lebih dekat berdampingan dengan pengusaha-pengusaha UMKM.

UMKM memegang peran strategis dalam perekonomian Indonesia, di mana UMKM menyerap kurang lebih sekitar 97 persen tenaga kerja dan memiliki ketahanan yang luar biasa.

Saat berbagai krisis melanda, UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Video dengan narasi Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo enggan bersalaman dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait viral di media sosial. Hashim pun buka suara terkait hal itu.

"Itu maaf ya, itu hoaks. Hoaks. Orang Inggris yang standar ngomongnya hoaks. Bohong," katanya saat ditemui wartawan di Pendopo Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Dalam video viral itu dinarasikan Hashim enggan bersalaman dengan Ara karena gesturnya yang langsung mundur. Hashim memastikan hubungannya dengan Ara baik-baik saja dan masih kompak.

Hashim menjelaskan momen itu terjadi ketika dirinya diajak oleh Ara bertemu awak media untuk konferensi pers. Namun di saat yang bersamaan, dia juga dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk berbicara dengan investor Qatar yang ingin menandatangani MoU soal kerja sama pembangunan satu juta rumah di perkotaan.

"Waktu itu Pak Ara ajak saya bersama ketemu dengan ibu dan media di Istana. Saya pas bersamaan dipanggil Pak Prabowo untuk bicara dengan investor dari Qatar. So, waktu itu instruksi dari presiden lebih lebih (tinggi), so itu," katanya.

Ara pun menimpali jawaban Hashim dan mengatakan, "Habis itu balik konferensi pers lagi. Nah berarti yang mengadu domba tidak berhasil, itu saja," tuturnya.

Hashim memastikan hubungan keduanya tetap kompak bersama. "Kompak, cipika-cipiki," tuturnya sembari tertawa dan merangkul Ara.