Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyebut ada 98 kota di Indonesia bermasalah, termasuk Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Masalah yang dimaksud itu antara lain penataan kawasan kumuh.

"Rata-rata kota di Indonesia bermasalah. Termasuk kota Mataram, saya lihat banyak kawasan kumuh," kata Fahri saat berkunjung ke Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Fahri meminta para pengembang di Kota Mataram harus berani melakukan penataan kota dengan ide dan gagasan yang brilian. "Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN, yang non-APBN untuk 3 juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Menata, kota Fahri, melanjutkan harus dengan ide dan gagasan yang bagus. Ide menata kota tidak bisa menggunakan ide yang begitu-begitu saja.

"Jangan terlalu sederhana. Harus ada ide di daerah minimal," katanya.

Minta Kota Tua Ampenan Ditata Ulang

Fahri juga mengkritik bangunan Kota Tua Ampenan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mulai lapuk alias rusak. Ia meminta kawasan yang menjadi ikon Kota Mataram itu harus ditata kembali.

"Kota Tua Ampenan belum ditata. Itu tambah rusak. Padahal itu heritage ya," kata Fahri Hamzah saat berkunjung ke Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, NTB, Jumat (27/12/2024).

Untuk itu, dia menantang para pengembang untuk mengajukan ide dan gagasan penataan Kota Tua Ampenan. Ia meminta para pengembang tidak mengkhawatirkan soal uang.

"Berapapun uangnya saya kasih, saya siapkan. Nggak usah khawatir soal uang, cari saya. Tapi kalau dari APBN ngejar saya, malas saya," kata pria kelahiran Pulau Sumbawa ini.

Dia menyarankan agar pemerintah daerah mulai bekerja sama dengan kontraktor untuk bersama-sama membuat desain tata kawasan kumuh di Mataram.

Selain Kota Tua Ampenan, kawasan Pulau Bungin di Kecamatan Alas, Sumbawa, juga bakal ditata. Rencana itu akan direalisasikan jika ada pengembang yang mengajukan konsep penataan kawasan Pulau Bungin.

Minta Pengembang Bangun Rumah Susun

Fahri menjelaskan data pengajuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di NTB sendiri bertambah mencapai 220.000 unit. Untuk itu, kata eks Politisi PKS ini, harus ada inovasi dalam membuat rumah yang tertata.

"Jangan hanya jual rumah seperti ini. Apalagi ngambil sawah. Bagaimana kawasan kumuh disulap jadi kawasan indah. Jangan khawatir duitnya, ini banyak. Tapi idenya ada," tegas Fahri.

Fahri pun mengkritik keras ide yang dimiliki para pengembang di Kota Mataram dan Lombok Barat. Jangan-jangan, kata Fahri, selama ini para pengembang atau kontraktor terlalu berpaku pada ide dan sistem lama.

"Saya khawatir pengembang terlalu dininabobokan oleh sistem lama, business as usual," ungkapnya.

Fahri menantang pengembang untuk membuat ide baru dengan mulai membangun konsep rumah susun. Rakyat yang tinggal di Kota Mataram bisa tinggal di rumah bersusun. Rumah susun ini bisa jadi alternatif keterbatasan lahan di Kota Mataram

"Saya minta pengembang dan pemda harus punya gagasan. Rakyat kita yang tinggal di kota harus mulai tinggal di rumah bersusun. Kalau itu kami konversikan dengan harga tanah mahal dengan membangun rumah susun lantai tiga cukup," katanya.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

MATARAM, KOMPAS.com - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah menyoroti semakin maraknya pengembang perumahan yang membangun rumah di atas lahan persawahan.

Hal itu disampaikan Fahri saat kunjungan ke salah satu perumahan di kawasan Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (27/11/2024).

"Kalau trennya rumah dibangun di atas sawah, artinya kita akan mengimpor beras tidak ada habis-habisnya. Jangan ada alasan pengadaan tanah di satu sisi, tapi di sisi lain gara-gara itu kita membangun semua rumah di atas sawah," kata Fahri.

Menurut Fahri, jika lahan persawahan terus dialihfungsikan menjadi perumahan, maka tidak akan tercapai swasembada beras.

"Artinya kita akan selanjutnya jadi pengimpor dan bisa jadi Pulau Lombok bisa menjadi salah satu penyebab impor tambah banyak," kata Fahri.

Fahri mengatakan, masyarakat perlu rumah karena semakin banyak jumlah penduduk Indonesia. Namun, pembangunan rumah bisa dilakukan dengan inovasi dan tidak membangun rumah di atas lahan persawahan.

"Harusnya janganlah ambil sawah sebagai tempat rumah. Kalau sawah kita habis, terus padi mau ditanam dimana?" kata Fahri.

Menurutnya, sawah itu adalah sistem pangan yang aman karena irigasi dan pengairan lebih menstabilkan aliran air dibandingkan dengan tanaman jagung.

Untuk itu, Fahri mendorong kepada para pengembang dan pemerintah daerah untuk punya gagasan dan berinovasi dalam membangun perumahan.

"Inovasi dalam membuat rumah harus dikembangkan. Jangan cuman jual rumah seperti ini apalagi ngambil sawah, tapi bagaimana kawasan kumuh disulap menjadi permukiman yang indah," ungkap Fahri.

Menurut Fahri, rumah susun bagi masyarakat yang tinggal di perkotaan merupakan inovasi dalam mengembangkan kawasan permukiman.

"Kalau itu kita kompensasi dengan harga tanah yang katanya mahal lalu membangun rumah susun menurut saya lantai 3 tidak perlu pakai lift cukup, mungkin ini bisa menjadi alternatif keterbatasan lahan tanah dan alternatif perbaikan tata kota," kata Fahri.

Fahri mengatakan, kementeriannya memiliki anggaran cukup besar untuk ide dan inovasi perumahan, terutama untuk penataan kawasan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah sedih melihat banyak sawah di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mulai dibangun perumahan oleh pengembang. Hal itu disinyalir akan berdampak pada swasembada beras NTB.

"Saya sedang berkeliling untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul dalam program pengadaan perumahan rakyat. Kami ingin ke depan rumah itu tambah murah. Tidak saja murah tapi memenuhi persyaratan sebagai tempat yang layak bagi seluruh masyarakat," kata Fahri saat berkunjung di Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024) sore.

Itu sebabnya, kata Fahri, Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menambah satu kementerian yaitu Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertanggung jawab menuntaskan masalah kawasan dan perumahan.

"Tanggung jawabnya bukan saja perumahannya. Tapi juga kawasan pemukimannya. Sekarang kami punya masalah di sini," tegas Waketum Partai Gelora ini.

Alumni Universitas Mataram itu mengatakan masalah inti dari perumahan adalah ketersediaan tanah atau lahan. Khusus di Pulau Lombok, banyak perumahan mulai menghabisi lahan sawah untuk memenuhi kebutuhan papan.

"Di Lombok ini gegara harga tanah dianggap mahal dan sudah beberapa perumahan yang saya datangi rata-rata menggunakan sawah. Saya tidak tahu apa yang terjadi, saya belum mendapatkan laporan. Ini sedih saya melihat," sesal Fahri.

Dia akan meminta data ke pemerintah daerah dan dinas terkait luas sawah, khususnya di Kota Mataram dan Lombok Barat, yang sudah dibangun perumahan rakyat. "Kalau trennya dibangun rumah di atas sawah. Itu artinya kita akan impor beras tidak ada habisnya," geram Fahri di hadapan para pengembang.

Menurut mantan Politikus PKS ini, pengadaan lahan untuk membangun rumah tentu akan merugikan masyarakat itu sendiri. Sebab, karena keterbatasan lahan banyak pengembang mulai menguruk sawah dijadikan perumahan.

"Jadi jangan ada alasan pengadaan tanah sulit, di satu sisi, di sisi lain gara-gara itu kita membangun rumah di atas sawah. Kalau kita membangun rumah di atas sawah ini akan merugikan kita," katanya.

Dia pun beranggapan jika situasi ini terus terjadi di Lombok, maka bukan tidak mungkin pemerintah akan terus melakukan impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. "Kalau ini terjadi terus kita akan jadi pengimpor beras. Bisa jadi Pulau Lombok menjadi penyebab impor beras tambah banyak," tandas Fahri.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Indonesia, Fahri Hamzah, menyatakan akan memberikan sanksi kepada kepala daerah yang mempersulit izin pengembangan kawasan. Hal ini disampaikan Fahri saat meninjau Perumahan Nata Alam Mavila 3 di Desa Kuranji, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (27/12/2024).

"Soal izin. Saya kira kita sedang berinisiatif memangkas izin membangun rumah. Tapi tidak berarti bahwa setiap saya melihat ada perumahan dibangun di atas sawah, saya sedih meskipun itu middle," kata Fahri.

Ia menegaskan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mempermudah perizinan dalam menata kawasan kumuh. "Kalau ada bupati atau walikota yang mempersulit izin menata kawasan, kami akan bikin perhitungan karena kita tidak punya cara lain," tegas Fahri.

Fahri menyoroti kondisi kumuh di sejumlah kawasan perkotaan, termasuk di Kota Mataram. "(Banyak) kawasan kita kumuh. Sungai rusak, pinggir pantai hancur. Tidak usah jauh-jauh, Pantai Ampenan contohnya," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri mengungkapkan bahwa terdapat 98 kota di Indonesia yang menghadapi masalah serius dalam penataan kawasan, termasuk ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram. Rata-rata kota di Indonesia bermasalah dalam menata kawasan kumuh.

Fahri meminta para pengembang di Mataram untuk berperan aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut. Pengembang harus memiliki ide dan gagasan yang brilian untuk menata kota. Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran besar, baik dari APBN maupun non-APBN, untuk pembangunan tiga juta rumah di NTB.

"Tolong pengembang. Ini termasuk anggaran yang kami keluarkan baru APBN yang non-APBN untuk tiga juta rumah ini di NTB besar sekali," tegas dia.

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

Bahlil Nyeletuk Fahri Hamzah Mau Masuk Golkar: Tadi Sudah Negosiasi

IDXChannel- Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Pemerintah Qatar dan Abu Dhabi siap untuk membiayai pembangunan sebanyak 7 juta rumah di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan Hashim saat menghadiri acara bakti sosial Kementerian PKP, membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden Prabowo bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan," ujar Hashim.

Hashim optimistis bahwa target pembangunan 15 juta rumah sepanjang 5 tahun kedepan dapat di capai dengan tambahan bantuan dari pihak asing. Sehingga program tersebut tidak hanya di biayai oleh pendanaan dari dalam negeri saja, apalagi APBN.

"Jadi dua negara ini, Qatar dan Abu Dhabi, bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim.

Selain Qatara dan Abu Dhabi, Hashim juga sempat menyebut negara China siap untuk menjadi penyandang dana mewujudkan program 3 juta rumah. Lebih lanjut, Hashim menjelaskan sejauh ini skema yang ditawarkan berbentuk investasi langsung. Harapannya dengan adanya bantuan pembiayaan ini bisa mendorong percepatan penyediaan hunian di Indonesia.

"So ada 3 penyandang dana bisa membiayai perumahan, ini inflow investment untuk perumahan, ini bisa jadi stimulus untuk ekonomi," kata Hashim (23/10).

Menurutnya, program 3 juta rumah akan menjadi katalis positif dalam pembukaan lapangan pekerjaan baru. Sebab berdasarkan data dari asosiasi properti, dalam membangun 1 unit rumah saja setidaknya diperlukan 4-5 tukang atau pekerja.

Sehingga menurutnya, program 3 juta rumah dengan rencana pembangunan 1 juta unit di perkotaan dan 2 juta unit di pedesaan akan membawa dampak yang cukup bagus bagi perekonomian daerah.

"Kawan-kawan dari REI dan Gapensi mengatakan untuk membangun 1 rumah, di desa, atau dimanapun, butuh 4-5 tukang, kita mau bangun 2 juta unit rumah di pedesaan, itu perlu 4-5 juta pekerja baru, ini pekerjaan baru," tuturnya.

(kunthi fahmar sandy)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan, Qatar dan Uni Emirat Arab (UEA) bersedia membangun tujuh juta unit rumah demi menyukseskan program 3 Juta Rumah.

Menurut pengakuan Hashim, informasi Qatar menyatakan kesediaan dalam menyukseskan program ini berasal dari adiknya, Presiden Prabowo Subianto.

Secara rinci, 5 juta rumah dibangun Qatar dan ditambah 1 juta unit rumah dari sukarelawan negara tersebut.

Sementara satu juta unit rumah dari Pemerintah Abu Dhabi ketika Hashim berkunjung ke negara tersebut.

"Jadi, dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ungkap Hashim dikutip dari siaran pers, Jumat (27/12/2024).

Hashim juga mengapresiasi kerja sama pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

Hashim yakin target membangun 15 juta unit rumah dalam lima tahun Pemerintahan Presiden Prabowo akan tercapai.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga rumah susun (rusun) di beberapa wilayah yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta, Kamis (26/12/2024).

Ara mengatakan, pembagian sembako kepada sejumlah warga rusun tersebut merupakan bagian dari kegiatan Bakti Sosial Natal 2024 dari Kementerian PKP.

"Kami dari Kementerian PKP mempunyai inisiatif agar dalam peringatan Natal jangan bermewah-mewahan. Bagaimana kalau kita dalam merayakan Natal berbagi kebaikan dengan warga yang ada di rusun," tutup Ara,

Jakarta (ANTARA) - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan Qatar dan Abu Dhabi akan membantu 7 juta unit perumahan bagi masyarakat Indonesia.

"Saya dengar sendiri dari Pak Presiden RI Prabowo Subianto bahwa Pemerintah Qatar bersedia untuk membiayai 5 juta unit perumahan. Juga ada dermawan dari Qatar secara pribadi akan bantu 1 juta unit perumahan. Saya juga berkunjung, ke Abu Dhabi dan Pemerintah Abu Dhabi menyatakan akan bantu 1 juta unit perumahan. Jadi dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan," ujar Hashim di Jakarta, Kamis.

Dia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam upaya menyediakan hunian layak bagi rakyat kecil.

Hashim yakin bahwa target membangun 15 juta unit rumah dalam 5 tahun Pemerintah Presiden Prabowo akan tercapai.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menghadiri acara Bakti Sosial Natal 2024 bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta pada Kamis (26/12).

Dalam kesempatan sama, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) membagikan bantuan sembako kepada sejumlah warga Rumah Susun (Rusun) di beberapa rusun yang menjadi tempat relokasi dari penataan kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan lainnya di Jakarta.

Ara mengatakan pembagian sembako kepada sejumlah warga rusun tersebut merupakan bagian dari kegiatan Bakti Sosial Natal 2024 dari Kementerian PKP.

"Kami dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman mempunyai inisiatif agar dalam peringatan Natal jangan bermewah-mewah. Bagaimana kalau kita dalam merayakan Natal berbagi kebaikan dengan warga yang ada di rusun," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut Ara juga berdialog dengan sejumlah warga Rusun untuk mengetahui perkembangan sejumlah warga yang direlokasi ke rusun. Dirinya juga menyampaikan pesan dari Presiden RI Prabowo Subianto agar tetap menjaga kerukunan, terutama di lingkungan Rusun yang penghuninya dari berbagai latar belakang.

"Di sini berbagai latar belakang, tetapi semuanya Indonesia. Untuk itu saya menyampaikan pesan dari Presiden kita, bapak-Ibu, hidup harus rukun ya," katanya.

Bakti Sosial Natal 2024 Kementerian PKP dilaksanakan di empat Rusun yang menjadi tempat relokasi warga kolong jembatan, kolong tol, dan kawasan tidak lainnya di Jakarta, yakni di Rusun Tegal Alur, Rusun Flamboyan, Rusun Daan Mogot, dan Rusun Rawa Buaya. Total sebanyak 2.810 bungkus sembako yang dibagikan di empat rusun dalam acara tersebut.*

REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Korem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, menyiapkan dapur sehat untuk menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak sekolah.

Menurut Danrem 091/Aji Surya Natakesuma Brigjen Anggara Sitompul, program itu dijadwalkan akan resmi diluncurkan di Kota Samarinda pada 2 Januari 2025. "Program makan bergizi gratis ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk menyukseskan," ujar Anggara di Kota Samarinda, Kamis (26/12/2024).

Saat ini, Korem 091/ASN telah memiliki satu dapur sehat di kawasan Air Putih, Jalan Suryanata, Kota Samarinda. Dapur tersebut dikelola oleh 50 orang dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk segera mengoperasikannya dalam mendukung program makan bergizi gratis.

"Kami akan memastikan titik-titik dapur yang telah ditentukan dapat melayani kebutuhan anak-anak sekolah. Kami juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang bersedia mendukung program tersebut," ujar Anggara.

Menurut dia, satu dapur sehat mampu melayani 3.000 hingga 4.000 siswa. Selain itu, semua dapur itu akan memberdayakan petani lokal di sekitar lokasi. Anggara juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program ini.

Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan agar berjalan maksimal. Anggara berharap pihak swasta turut berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan untuk program makan bergizi gratis ini. "Korem akan berupaya semaksimal mungkin agar program ini berhasil," ujarnya.

Samarinda (ANTARA) - Korem 091/Aji Surya Natakesuma, Provinsi Kalimantan Timur, menyiapkan dapur sehat untuk menunjang pelaksanaan program makan bergizi gratis.

Danrem 091/Aji Surya Natakesuma (ASN) Brigjen TNI Anggara Sitompul di Samarinda, Kamis, mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak sekolah. Program ini dijadwalkan akan resmi diluncurkan di Kota Samarinda pada tanggal 2 Januari 2025.

“Program makan bergizi gratis ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai perwakilan pemerintah pusat untuk menyukseskan. Kami akan memastikan titik-titik dapur yang telah ditentukan dapat melayani kebutuhan anak-anak sekolah,” ujar Anggara.

Saat ini Korem 091/ASN telah memiliki satu dapur sehat di kawasan Air Putih, Jalan Suryanata, Samarinda. Dapur tersebut dikelola oleh 50 orang dan bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk segera mengoperasikannya dalam mendukung program makan bergizi gratis.

“Kami juga menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang bersedia mendukung program tersebut,” katanya.

Menurut dia, satu dapur sehat mampu melayani 3.000 hingga 4.000 siswa. Selain itu, dapur-dapur ini juga akan memberdayakan petani lokal di sekitar lokasi.

Danrem juga menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program ini. Saat ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan agar berjalan maksimal.

Dia berharap pihak swasta turut berperan aktif dalam menyediakan kebutuhan untuk program makan bergizi gratis ini. "Korem akan berupaya semaksimal mungkin agar program ini berhasil," ujarnya.

Pewarta: Arumanto
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut bahwa pihaknya hanya bisa membangun rumah sejumlah 8 persen dari target 3 juta jika mengandalkan APBN Tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Ara itu saat ditemui wartawan di kediamannya, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (25/12/2024) malam, dikutip dari kanal Youtube Kompas.com.

Sebagai informasi, alokasi APBN TA 2025 Kementerian PKP sebesar Rp 5,27 triliun. Anggaran tersebut hanya bisa membangun 37.431 unit rumah.

Kemudian, alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025 yang akan disalurkan BP Tapera sebesar Rp 33,60 triliun untuk 220.000 unit.

Jika dikalkulasi seluruhnya, total rumah yang akan dibangun melalui APBN 2025 sebanyak 257.431 unit, atau setara dengan 8,58 persen dari target 3 juta rumah.

"Kalau (menjalankan fungsi) operator kan kita hanya bisa 8 persen. Tapi yang tidak terbatas itu kan sebagai regulator dan fasilitator," jelasnya.

Untuk itu, ia melakukan berbagai upaya untuk menjalankan fungsi sebagai regulator dan fasilitator untuk mengejar sisa target 3 juta rumah yang belum bisa terkaver APBN 2025.

Lanjut Ara, contoh menjalankan fungsi sebagai regulator yakni menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta percepatan izin PBG.

Terdapat pula perpanjangan kebijakan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk properti pada tahun 2025.

Lalu terkait menjalankan fungsi sebagai fasilitator, contohnya yakni koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, BUMN, Bank BTN, asosiasi pengembang perumahan, serta seluruh stakeholder perumahan.

Tujuannya menggali peluang pemanfaatan lahan-lahan idle milik negara, hingga mengkaji skema-skema baru untuk pembiayaan perumahan.

Selain itu, Ara juga mendorong perusahaan-perusahaan besar untuk ikut membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kan November kemarin sudah yang Agung Sedayu (di Tangerang). Nanti lusa 27 Desember itu di Berau (oleh PT Berau Coal Energy Tbk)," pungkasnya.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meluncurkan platform RumahQu sebagai bagian dari upaya mendukung program pembangunan 3 juta rumah.

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Haryo Bekti Martoyoedo mengatakan, RumahQu dirancang sebagai platform sinergi untuk meningkatkan efektivitas pendataan dan pengelolaan program perumahan secara nasional. Dengan digitalisasi data melalui platform ini, diharapkan program perumahan dapat dikelola lebih tepat sasaran.

Haryo mengatakan, dalam pengembangan platform RumahQu, Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai peranan penting untuk menyiapkan data dan juga mensinkronisasi data dalam proses verifikasi.

Haryo menekankan bahwa pemerintah daerah harus aktif dalam memastikan validitas data-data perumahan, sehingga implementasi program perumahan dapat berjalan optimal dan sesuai kebutuhan masyarakat.

"Karena dari data yang kami punya bisa jadi tidak semua masih valid, karena antara penyiapan data dan pengumpulan data dan kemudian pemanfaatannya ada jeda waktu yang cukup lama sehingga terjadi perubahan," kata Haryo dalam keterangan resmi, Kamis (26/12/2025).

RumahQu adalah aplikasi yang dirancang dan dikelola oleh HREIS (Housing Real Estate Information System) untuk mengelola data perumahan, kemudian mengolahnya dan menyajikan hasil analisis pada pilar kebutuhan, pasokan, permintaan, harga, dan pembiayaan.

Melalui proses agregasi data, diharapkan hasil analisis HREIS dapat menjadi rujukan data rujukan perumahan di Indonesia untuk semua pemangku kepentingan.

(NIA DEVIYANA)

JAKARTA, investor.id – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut investor asal China, Qatar, hingga Persatuan Emirat Arab (PEA) berminat untuk investasi perumahan rakyat di Indonesia. Tak tanggung-tanggung adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut mereka mau membuat 6 juta unit rumah di Indonesia.

“Tiongkok (China), dari Qatar sudah 6 juta unit tawaran, Abu Dhabi dan Emirat Arab (PEA),” beber Hashim saat berkunjung ke Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta, pada Kamis (26/12/2024).

Hashim menyatakan, pemerintah sangat optimis dalam program 3 juta rumah setiap tahun melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP). Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah pun memutuskan untuk menggandeng investor asing dalam program ini.

“Target pemerintah adalah untuk membangun 3 juta unit apartemen dan rumah setiap tahunnya,” imbuh Hashim.

Pada kesempatan sama, Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, selama 2 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 34.000 unit rumah sudah terbangun.

“Per hari ini tampilannya sudah sekitar 34.000,” sebut Ara, sapaan akrab dari Maruarar Sirait.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News