Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp710,5 miliar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) per 12 Maret 2025.

“Sampai dengan 12 Maret, pencairan anggaran telah mencapai Rp710,5 miliar, dan sesuai laporan ini telah menjangkau penerima manfaat sebanyak lebih dari 2 juta orang,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.

Jumlah penerima manfaat program itu sebanyak 2.053.248 orang dengan rincian pra SD (Sekolah Dasar) 111.127, SD/MI (Madrasah Ibtidaiyah) 912.023, SMP/ MTs (Madrasah Tsanawiyah) 578.465, dan SMA/MA (Madrasah Aliyah)/SMK 424.145 penerima.

Kemudian, ponpes (pondok pesantren) 10.681, SLB (Sekolah Luar Biasa) 4.548, balita 7.811, ibu hamil 1.835, dan ibu menyusui 2.613 penerima.

Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG (dapur umum) yang telah beroperasi sebanyak hingga sejauh ini 246 SPPG.

Sebelumnya, alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis yang disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun ini sebesar Rp71 triliun dengan target sasaran 17,9 juta penerima manfaat.

Namun, Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar cakupan penerima manfaat diperluas secara maksimal pada 2025, sehingga targetnya meningkat menjadi 82,9 juta penerima.

Dengan peningkatan target ini, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp171 triliun.

Penambahan anggaran itu bakal menyerap dana hasil efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang telah diinstruksikan Prabowo.

Pada akhir Januari lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran program MBG senilai Rp100 triliun. Menurut dia, program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) diaudit tiap kuartal atau tiga bulan sekali.

“Kami sudah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Kami sepakat untuk diaudit tiap kuartal, sehingga dengan begitu kita tahu apa yang kurang dan segala macam. Karena butuh waktu untuk perbaikan,” kata Luhut.

Dengan target 82,9 juta penerima manfaat dan pengelolaan anggaran Rp171 triliun, lanjut Luhut, keberhasilan program ini harus didukung bersama.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, WAMENA — Program Makan Bergizi Gartsi di Provinsi Papua Pegunungan segera digelar. Badan Gizi Nasional menetapkan harga menu sehat yang sesuai dengan standar pemenuhan gizi di provinsi itu senilai Rp35.000 per porsi.

Kepala Kelompok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Badan Gizi Nasional Wahyu Adi Pratama mengatakan bahwa harga menu sehat senilai Rp35.000 tersebut dengan mempertimbangkan harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawiaya yang merupakan pintu masuk ke Papua Pegunungan.

“Tentu dengan harga seperti itu diupayakan penerima manfaat dari MBG [makan bergizi gratis] bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” ujar Wahyu dilansir dari Antara, Kamis (13/3/2025).

Sejauh ini, dia menuturkan Badan Gizi Nasional (BGN) telah melakukan sosialisasi kepada sekolah di berbagai tingkatan.

Selain pelajar, katanya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyasar kelompok penerima seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di Papua Pegunungan. Namun, untuk tahap pelaksanaan pertama, akan diberikan kepada kelompok pelajar.

Pada tahap pertama, katanya, diberikan kepada pelajar di YPPGI Anigou, SD YPPK Honelama, dan SD YPK Bethlehem Bhayangkara.

“Kami dari awal penyelauran memfokuskan di Distrik Wamena sebanyak jumlah 20 sekolah dengan jumlah siswa sekitar 15.000 sesuai data Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawiaya,” kata Wahyu.

Jarak antara dapur SPPG dengan sekolah rata-rata berada dalam radius 1,5—2 kilometer. Setiap dapur nantinya akan mengelola sekitar 11 sekolah untuk menyuplai kebutuhan makanan sehat.

Bupati Jayawiaya Athenius Murib menjelaskan pihaknya mendukung penuh Program MBG di daerahnya sebagai bagian dari program nasional Presiden Praboiowo Subianto.

“Kami prinsipnya mendukung penuh kegiatan ini karena dapat meningkatkan gizi anak-anak kita,” katanya.

Sementara itu, Dandim 1702/Jayawijaya Letkol Arh. Reza Ch. A Mamoribo menyatakan pihaknya sudah melakukan pengecekan langsung ke dua dapur yang di Distrik Wamena Kota.

"Dua dapur ini yang akan menyuplai makanan bergizi kepada penerima manfaat yakni siswa sekolah mulai dari TK, SMP dan sampai dengan tingkat SMA/SMK yang sudah didata oleh Staf Teritotial Kodim 1702/ Jayawijaya," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Teka-teki program sarapan gratis untuk siswa sekolah oleh Pemprov Jakarta akhirnya resmi dibatalkan oleh Gubernur Pramono Anung.

Pembatalan tersebut disampaikan langsung oleh Pram, sapaan akrabnya, setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Rabu sore (12/3/2025).

"[Program] Apa yang akan kami lakukan di Jakarta, yang pertama sarapan pagi yang dulu pernah kita gagas, nanti akan diubah programnya menjadi apa dan apa," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Pram mengatakan Pemprov Jakarta akan mengalihkan anggaran program sarapan gratis untuk renovasi kantin sekolah. Selain itu, anggaran yang sudah disiapkan juga bakal digunakan untuk peningkatan jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Menurutnya, program revitalisasi kantin sekolah langkah ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh BGN.

Selain itu, sebagian anggaran akan digunakan untuk memperbesar kapasitas penerima KJP. Pramono menyebut bahwa program ini tengah menjadi perhatian serius di Jakarta

"Dari 520 ribu, kami telah memutuskan dengan pengalihan ini menjadi 705 ribu KJP yang akan diterima oleh masyarakat," ucapnya.

Tak hanya KJP, anggaran sarapan gratis juga akan dialihkan untuk KJMU yang sempat terhambat. Pramono menegaskan bahwa pihaknya akan meningkatkan jumlah penerima KJMU dari 15 ribu menjadi 20 ribu mahasiswa.

Namun demikian, Pramono tidak merinci lebih lanjut besaran anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing program tersebut.

Semetara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengapresiasi langkah Pemprov Jakarta dalam merenovasi kantin sekolah. Dia menyebut bahwa kantin tersebut nantinya akan menjadi bagian dari program MBG dan akan berfungsi sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"[SPPG] baik untuk melayani sekolah itu sendiri maupun sekolah sekitarnya," jelas Dadan.

Keputusan ini disebut sebagai bentuk sinergi antara Pemprov Jakarta dan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

"Saya kira ini sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," pungkasnya.

Sarapan Gratis Bukan Rivalitas MBG

Sebelumnya, Pramono Anung mengatakan pihaknya bakal memberdayakan kantin-kantin UMKM dalam program Sarapan Gratis.

Sebagai informasi, pasangan Pramono-Rano Karno (Si Doel) mengusung program sarapan gratis sebagai salah satu janji kampanye pada Pilkada Jakarta 2024.

"Termasuk untuk makanan sarapan pagi. Di sekolah-sekolah, saya akan mendayagunakan kantin-kantin UMKM setempat untuk yang menyiapkan," kata Pramono di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Sabtu (1/2/2025).

Adapun, Pramono mengaku bahwa dalam program sarapan tidak akan menggunakan vendor besar. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan UMKM setempat.

"Bukan vendor besar. Bukan vendor besar," jelas Pramono.

Rencana Pramono-Rano Karno menyiapkan sarapan gratis sempat menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk pemerintahan Prabowo Subianto. Pasalnya, program sarapan gratis memang mirip dengan program unggulan Prabowo, yakni MBG.

Untuk menyamakan persepsi, Pramono lantaran mengundang Kepala BGN Dadan Hindrayana untuk bertemu di Balai Kota Jakarta. Pramono menegaskan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk meluruskan pemahaman terkait program tersebut, bukan sebagai bentuk persaingan dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Enggak ada sama sekali keinginan untuk menyaingi Rivalitas, enggak ada. Yang ada adalah bagaimana Jakarta ingin membuat pelajarnya, siswanya lebih nyaman ketika mereka bersekolah," ujar Pramono ketika ditemui di sekitar kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (12/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa jika memungkinkan, program Sarapan Gratis akan tetap dijalankan meskipun terdapat program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat.

Namun, jika tidak, pemerintah akan fokus pada perbaikan infrastruktur kantin sekolah, mengingat tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai.

"Dan kalau itu bisa kami lakukan perbaikan terutama bagi sekolah-sekolah yang daerah, mohon maaf, daerah yang kurang beruntung, kumuh dan sebagainya. Ini pasti akan memberikan dampak yang lebih baik," pungkasnya.

TARUMAJAYA, iNewsBekasi.id - Pengembang Summarecon Crown Gading (SCG) di Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi memadukan kota modern dan alam melalui konsep 'all in one city' sebagai komitmen membangun kawasan terpadu dengan nilai keberlanjutan.

“Keselarasan yang utuh dari aspek kehidupan dalam satu hunian yang tertata, itulah kunci sebuah kawasan ideal,” kata Executive Director PT Summarecon Agung Tbk Magdalena Juliati dalam keterangan tertulis yang diterima iNewsBekasi.id, Kamis (13/3/2025).

Ia mengatakan sebagai pengembang yang telah sukses mendapatkan kepercayaan di bidang properti selama 50 tahun, Summarecon meyakini komitmen dan inovasi menjadi kata kunci dalam mengembangkan kawasan terpadu.

Menurut dia, pilar utama keberhasilan membangun kawasan baru bernilai tinggi melalui penciptaan sepenuh hati atas rancangan kota adalah perencanaan matang yang dipadukan dengan kemampuan menghidupkan kawasan.

Melalui visi itu, SCG terus menunjukkan kemajuan pengembangan yang signifikan dengan tetap menerapkan inovasi berkelanjutan, mengadaptasi setiap dinamika perubahan kebutuhan akan hunian dan sebuah kawasan terpadu.

Kawasan pengembangan kedelapan perusahaan ini perlahan tumbuh dan menjadikannya sebagai kawasan terbaru, gemerlap, dinamis dan bernilai tinggi sekaligus mengedepankan nilai keberlanjutan yang menjadikan SCG sebagai 'New Kelapa Gading'.

“Kami memiliki semua syarat sebagai sebuah kawasan hunian ideal. Mulai dari kemudahan aksesibilitas kawasan utara hingga timur Jakarta yang kian terbuka hingga beragam potensi menjadikan salah satu emerging development paling diburu oleh para pencari properti,” ucapnya.

Didesain pemenang penghargaan desainer kota Sibarani Sofyan sekaligus Ketua Terpilih Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia 2022-2025 serta didukung infrastruktur kualitas tinggi dan perencanaan masa depan yang baik, kawasan ini diyakini menjadi kota perwujudan sinergi modernitas dan alam.

Komitmen perusahaan menghadirkan kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan dalam kawasan yang nyaman dan ramah lingkungan terwujud melalui kehadiran ruang terbuka hijau yang luas dan rindang dengan pepohonan.

Dilengkapi lajur khusus sepeda, jalan lingkungan yang mencapai 40 meter dan penggunaan teknologi ramah lingkungan yang merupakan upaya nyata kontribusi pengurangan karbon.

Kehadiran pusat kota seluas 20 hektare dengan desain kota terintegrasi yang dinamis dan berwawasan lingkungan serta dilengkapi dengan area pejalan kaki sebagai akses berbagai fasilitas yang akan hadir, sekaligus menjadikan SCG sebagai kawasan ramah bagi pejalan kaki.

Kawasan ini juga memiliki sistem tata air mandiri dengan keberadaan danau sebagai resapan air, pusat pengolahan air limbah rumah tangga hingga pembuatan saluran tepi bagi warga sekitar.

“Ini yang menjadi keunikan dari Summarecon Crown Gading. Kawasan berskala kota yang dirancang dengan tingkat kepadatan rendah untuk menjaga kenyamanan warga penghuni namun dengan fasilitas paling lengkap sebagai kota terpadu,” ungkapnya.

Sehingga, kata dia, hal itu sangat sejalan dengan visi pendiri Summarecon, Soetjipto Nagaria, bahwa sebuah kawasan kota terpadu harus menekankan pada tiga kata kunci yakni aman, nyaman dan lengkap.

Editor : Abdullah M Surjaya

Wamena (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menetapkan harga Makan Bergizi Gratis atau MBG per porsi di Papua Pegunungan kurang lebih sebesar Rp35.000.

Nilai atau angka MBG per porsi tersebut diungkapkan Pengurus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional (SPPG-BGN) Provinsi Papua Pegunungan saat menggelar pertemuan dengan Bupati Jayawijaya Athenius Murib.

Kepala Kelompok SPPG-BGN Provinsi Papua Pegunungan Wahyu Adi Pratama di Wamena, Kamis, mengatakan dengan melihat harga satuan bahan pokok di Wamena, Kabupaten Jayawijaya sebagai pintu masuk ke Papua Pegunungan, maka diputuskan harga MBG per porsi Rp35.000.

“Tentu dengan harga seperti ini diupayakan penerima manfaat dari MBG ini bisa memperoleh makanan berkualitas dan sehat,” katanya.

Ia mengatakan pihaknya sejauh ini telah melakukan sosialisasi terkait program MBG ini kepada kepala sekolah dari 20 sekolah, baik PAUD-SMA/SMK yang ditargetkan pada proses awal penyaluran MBG.

“Kami di awal penyaluran memfokuskan di Distrik Wamena dengan jumlah sekolah 20 dengan jumlah siswa kurang lebih 15.000 sesuai data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya,” ujarnya.

Dia menjelaskan sasaran pemberian MBG selanjutnya, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita di Papua Pegunungan, namun pertama diluncurkan hanya kepada pelajar.

“Penyaluran pertama nanti kami berikan kepada YPPGI Anigou, SD YPPK Honelama sampai SD YPK Betlehem Bhayangkara,” katanya.

Dia menambahkan pada proses di lapangan, sekolah-sekolah yang menerima manfaat MBG diambil radius jaraknya 1,5-2 kilometer dari dapur MBG.

“Radius 1,5-2 kilometer, maka pada awal penerapan MBG diperoleh satu dapurnya menangani 11 sekolah, dan satunya lagi sembilan sekolah,” ujarnya.

Kebutuhan sayur mayur untuk program MBG setiap harinya sekitarn 700 kilogram (7.000 orang) dengan besaran anggaran kurang lebih Rp7 juta, sementara beras untuk 15.000 orang itu setiap harinya dibutuhkan kurang lebih 1,5 ton.

Sementara itu, Bupati Jayawijaya Athenius Murib mendukung penuh program MBG di daerah tersebut dengan memperhatikan hal-hal dasar, sehingga tidak menjadi masalah.

“Kami prinsipnya mendukung penuh kegiatan ini, karena bermanfaat dalam meningkatkan gizi anak-anak kita ke depan,” katanya.

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

AMBON, KOMPAS.com - Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, belum menjalankan Makan Bergizi Gratis (MBG) lantaran minim sumber daya manusia (SDM).

Dari 11 kota dan kabupaten di Maluku, Seram Bagian Timur adalah salah satu yang belum menjalankan program pemerintah pusat tersebut.

Kendalanya belum tersedia sumber daya manusia yang cukup.

“Kendalanya sampai saat ini berkaitan dengan SDM Badan Gizi Nasional yang masih sedikit,” kata Kepala Satuan Penanganan Pemenuhan Gizi Kota Ambon, Imran Wally Rahakbau kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Menurutnya, untuk melayani MBG di satu kabupaten, dibutuhkan tenaga di badan gizi yang cukup. Apalagi, banyak wilayah di SBT yang terpisah oleh pulau-pulau kecil.

SDM yang cukup dapat mengontrol kualitas dan membuat program berjalan dengan baik.

Namun, hingga kini anak-anak di SBT belum bisa menikmati program pemerintah itu.

Kabupaten lain yang juga senasib yakni Kabupaten Kepulauan Aru dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT).

Sedangkan kabupaten yang sudah menggelar MBG yakni Kota Ambon, Kota Tual, Maluku Tengah, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya, Seram Bagian Barat, dan Buru Selatan.

Menurut Imran, pihaknya tengah mengusahakan dan berkoordinasi agar program ini bisa berjalan secara bertahap.

“Proses penyaluran MBG dilaksanakan bertahap, di SBT sendiri sampai saat ini belum berjalan. Kita berdoa saja semoga dalam waktu dekat dapat menjangkau semua siswa,” terang Imran.

Untuk mempercepat proses MBG, pihaknya kini tengah melakukan perekrutan tenaga di badan gizi.

Harapannya, akan ada tenaga yang mumpuni bisa menjalankan program dengan baik.

“Sekarang sedang direkrut, lewat program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia,” jelasnya.

Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) merupakan program perekrutan dari Badan Gizi Nasional.

Mereka ini nantinya akan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia untuk menjalankan visi misi Indonesia Emas.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama Wakil Bupati Zaeni Miftah melakukan monitoring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengunjungi dapur sehat dan sejumlah sekolah di Kebumen.

Kunjungan ini dilaksanakan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.

Bupati Lilis Nuryani didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo, Sekretaris Daerah Edi Rianto, dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau SPPG yang dikelola Yayasan Saka Tunggal di Jalan Mayjen Soetoyo Kebumen.

Dalam tinjauan tersebut, Wakil Bupati Zaeni Miftah mengimbau siswa dan guru untuk tidak ragu melaporkan kepada pemerintah daerah jika menemukan makanan yang basi atau tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya minta kepada siswa atau guru untuk tidak ragu dan tidak takut menyampaikan kepada kami bila ada temuan makanan yang basi, atau kurang matang, dan sebagainya. Sampaikan saja, karena ini bisa jadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG semakin baik," ujar Zaeni dalam keterangan resminya pada Kamis (13/3/2025).

Selama kunjungan ke dapur MBG, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen memeriksa langsung proses pembuatan makanan bergizi, termasuk kualitas bahan, peralatan, tempat memasak, dan kebersihan.

Setelah itu, mereka juga mengecek pendistribusian MBG di tiga sekolah, yaitu SDN 1 Kebumen, SMPN 1 Kebumen, dan SMAN 1 Kebumen.

"Alhamdulillah berjalan lancar, pertama kita lihat SPPG-nya dapurnya, tadi cukup bersih, makananya fresh, buahnya masih segar, peralatannya juga sudah memadai, dikerjakan secara profesional," kata Bupati Lilis.

Ia juga menambahkan bahwa dari hasil wawancara dengan siswa, mereka mengaku menikmati makanan yang disajikan.

"Demikian juga tadi saya nanya anak-anak sekolah bagaimana masakannya selama dapat MBG, katanya enak, habis terus. Ya alhamdulillah sampai saat ini proses pelaksanaannya berjalan lancar," tambahnya.

Berbeda dengan pelaksanaan MBG biasanya, pada bulan Ramadhan, siswa diberikan makanan kering untuk dibawa pulang, seperti roti, biskuit, wafer coklat, susu, telur rebus, dan buah-buahan. "Jadi berhubung bulan puasa, itu makanan yang dibawa jenisnya makanan kering, untuk dibawa pulang, sehingga sampai rumah tidak basi," jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pelaksanaan MBG dengan memberikan pengawasan.

Ia berharap tidak ada pengurangan takaran gizi dan program ini bisa terlaksana dengan baik sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. "Pada prinsipnya kita siap mengawal dan mendukung program ini agar berjalan sukses tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Kebumen telah berjalan sejak Februari 2025, dengan saat ini terdapat tiga dapur sehat yang beroperasi di Kebumen, Gombong, dan Klirong.

Setiap dapur mampu memproduksi 3.000 porsi makanan, namun Kebumen masih membutuhkan 20-26 dapur sehat tambahan untuk memenuhi kebutuhan semua sekolah.

KEBUMEN, KOMPAS.com - Bupati Kebumen Lilis Nuryani bersama Wakil Bupati Zaeni Miftah melakukan monitoring pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengunjungi dapur sehat dan sejumlah sekolah di Kebumen.

Kunjungan ini dilaksanakan untuk memastikan kualitas makanan yang disajikan kepada siswa.

Bupati Lilis Nuryani didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo, Sekretaris Daerah Edi Rianto, dan beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meninjau SPPG yang dikelola Yayasan Saka Tunggal di Jalan Mayjen Soetoyo Kebumen.

Dalam tinjauan tersebut, Wakil Bupati Zaeni Miftah mengimbau siswa dan guru untuk tidak ragu melaporkan kepada pemerintah daerah jika menemukan makanan yang basi atau tidak memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

"Saya minta kepada siswa atau guru untuk tidak ragu dan tidak takut menyampaikan kepada kami bila ada temuan makanan yang basi, atau kurang matang, dan sebagainya. Sampaikan saja, karena ini bisa jadi bahan evaluasi agar pelaksanaan MBG semakin baik," ujar Zaeni dalam keterangan resminya pada Kamis (13/3/2025).

Selama kunjungan ke dapur MBG, Bupati dan Wakil Bupati Kebumen memeriksa langsung proses pembuatan makanan bergizi, termasuk kualitas bahan, peralatan, tempat memasak, dan kebersihan.

Setelah itu, mereka juga mengecek pendistribusian MBG di tiga sekolah, yaitu SDN 1 Kebumen, SMPN 1 Kebumen, dan SMAN 1 Kebumen.

"Alhamdulillah berjalan lancar, pertama kita lihat SPPG-nya dapurnya, tadi cukup bersih, makananya fresh, buahnya masih segar, peralatannya juga sudah memadai, dikerjakan secara profesional," kata Bupati Lilis.

Ia juga menambahkan bahwa dari hasil wawancara dengan siswa, mereka mengaku menikmati makanan yang disajikan.

"Demikian juga tadi saya nanya anak-anak sekolah bagaimana masakannya selama dapat MBG, katanya enak, habis terus. Ya alhamdulillah sampai saat ini proses pelaksanaannya berjalan lancar," tambahnya.

Berbeda dengan pelaksanaan MBG biasanya, pada bulan Ramadhan, siswa diberikan makanan kering untuk dibawa pulang, seperti roti, biskuit, wafer coklat, susu, telur rebus, dan buah-buahan. "Jadi berhubung bulan puasa, itu makanan yang dibawa jenisnya makanan kering, untuk dibawa pulang, sehingga sampai rumah tidak basi," jelasnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen Endi Sulistiyo juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengawal pelaksanaan MBG dengan memberikan pengawasan.

Ia berharap tidak ada pengurangan takaran gizi dan program ini bisa terlaksana dengan baik sesuai standar yang ditetapkan oleh BGN. "Pada prinsipnya kita siap mengawal dan mendukung program ini agar berjalan sukses tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan," jelasnya.

Program Makan Bergizi Gratis di Kebumen telah berjalan sejak Februari 2025, dengan saat ini terdapat tiga dapur sehat yang beroperasi di Kebumen, Gombong, dan Klirong.

Setiap dapur mampu memproduksi 3.000 porsi makanan, namun Kebumen masih membutuhkan 20-26 dapur sehat tambahan untuk memenuhi kebutuhan semua sekolah.

Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi SPPG yang menjadi mitra BGN dalam mensukseskan program MBG di daerah 3T itu kemarin (12/3).

Untuk mencapai ke Desa Koa, kata dia, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan dari Kota Kupang. Selain itu harus melintasi jalur atau jalan yang belum sempurna serta Sungai Noelmina yang lebarnya mencapai kurang lebih dua kilometer.

Dapur satelit itu nantinya, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan bergizi gratis untuk kemudian bisa diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kami yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan Program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya Program MBG di daerah itu.

Sekda Timor Tengah Selatan (TTS) Seperius Edison Sipa juga mengakui bahwa tantangan di kabupaten itu untuk penyelenggaraan MBG memang sangat berat karena memang akses infrastrukturnya kurang sempurna.

"Apalagi kalau musim hujan, jika hujan di hulu pasti banjir akan sampai di sini. Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu

Kupang (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan dibutuhkan dapur satelit di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang sulit dijangkau, agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah 3T bisa tetap berjalan.

"Untuk SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang ada di Desa Koa, ini akan melayani beberapa sekolah di desa-desa di kecamatan ini. Kalau yang desanya di seberang sungai bisa dibuatkan dapur satelit," kata Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan di Kupang, Kamis.

Hal ini disampaikan usai meninjau lokasi SPPG yang menjadi mitra BGN dalam mensukseskan program MBG di daerah 3T itu kemarin (12/3).

Untuk mencapai ke Desa Koa, kata dia, butuh waktu sekitar empat jam perjalanan dari Kota Kupang. Selain itu harus melintasi jalur atau jalan yang belum sempurna serta Sungai Noelmina yang lebarnya mencapai kurang lebih dua kilometer.

Dapur satelit itu nantinya, lanjut dia, bisa dimanfaatkan untuk memasak makanan bergizi gratis untuk kemudian bisa diberikan kepada anak-anak di desa tersebut.

Tigor yakin walaupun kondisi infrastrukturnya masih belum memadai, namun pelaksanaan MBG di desa tersebut nantinya bisa dijalankan. "Kami yakin bisa dijalankan," ujar dia.

Hal ini karena antusias masyarakat yang sangat tinggi dengan Program MBG tersebut, lalu kemauan dari seluruh masyarakat di desa tersebut untuk membantu terlaksananya Program MBG di daerah itu.

Sekda Timor Tengah Selatan (TTS) Seperius Edison Sipa juga mengakui bahwa tantangan di kabupaten itu untuk penyelenggaraan MBG memang sangat berat karena memang akses infrastrukturnya kurang sempurna.

"Apalagi kalau musim hujan, jika hujan di hulu pasti banjir akan sampai di sini. Jadi langkah dapur satelit untuk membantu desa-desa di seberang sungai bisa sangat membantu," ujar dia.

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jadi nanti kalian akan mendapatkan nasi, sayur, telur atau ikan, dan buah-buahan

Wamena, Papua (ANTARA) - Sekitar 700-an pelajar Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Betlehem, Wamena, Provinsi Papua Pegunungan, menyambut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang aman, sehat, dan bergizi.

Sekitar pukul 10.30 WIT para siswa berhamburan lari keluar menyambut mobil rombongan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), dan Badan Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua yang akan menyosialisasikan Program MBG.

"Adik-adik, kalau nanti dikasih Makan Bergizi Gratis harus segera dihabiskan, ya. Kalau saya bilang Makan Bergizi Gratis aman, sehat, bergizi, semua ulangi, ya!" ujar Tenaga Ahli Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Niken Gandini saat memasuki halaman SD YPK, Wamena, pada Kamis.

Seluruh siswa pun ramai meneriakkan Makan Bergizi Gratis aman, sehat dan bergizi. Niken juga menyebutkan menu-menu apa saja yang dapat dikonsumsi oleh para siswa.

"Jadi nanti kalian akan mendapatkan nasi, sayur, telur atau ikan, dan buah-buahan," ucapnya.

Pada kesempatan tersebut, Staf Khusus (Stafsus) Menteri Pertahanan (Menhan) Lenis Kogoya juga menyapa para siswa. Kehadirannya membuat para siswa tersebut saling berebut menyalami Letkol Tituler tersebut.

"Adik-adik ini jam 12 siang biasanya lapar, toh? Kalau kakak suruh kau masak keluar sama-sama untuk makan bergizi mau kah tidak?" tanya dia.

Serentak seluruh siswa pun menjawab, "Mau!"

Lenis juga berpesan agar mama-mama saling berkolaborasi untuk memasak makanan bergizi gratis, sehingga keluarga dan anak-anak mendapatkan edukasi yang benar tentang pola makan seimbang.

Sementara itu Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Papua Junus Simangunsong yang juga hadir berpesan jika MBG sudah dibagikan, maka harus dihabiskan agar menjadi amunisi untuk belajar dengan baik supaya kelak menjadi generasi penerus yang hebat.

"Adik-adik kalau dikasih makan, nanti belajar yang baik ya, harus belajar membaca, karena nanti menjadi generasi penerus bangsa yang hebat," ujar Junus.

Berdasarkan data dari BGN, sekitar 60 persen siswa di Indonesia tercatat sudah sarapan pagi, namun sebagian besar belum memenuhi nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan harian mereka.

Tujuan utama dari Program MBG yakni memberikan makan bergizi seimbang sesuai kebutuhan anak, dengan komposisi yang harus lengkap mulai dari karbohidrat yang bisa disesuaikan dengan kearifan lokal di tiap daerah (misalnya sagu di Papua).

BGN juga menegaskan tidak memaksakan setiap wilayah harus memasak menu-menu yang sama, tetapi harus memenuhi standar gizi yang sesuai usia hingga kebutuhan. Oleh karena itu di setiap Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) masing-masing akan diisi oleh ahli gizi.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) dan Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG) di 154 kawasan transmigrasi.

"Anggaran pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ditanggung oleh BGN, sementara tenaga kerja yang mengelola satuan pelayanan tersebut bisa dari transmigran dan bahan bakunya dari hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain milik transmigran," kata Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman Suryanagara di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pihaknya akan segera meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan BGN sebagai tindak lanjut dari kesepakatan untuk bekerja sama dalam implementasi program MBG tersebut.

Kementrans berencana untuk membuat satuan pelayanan program makan bergizi gratis yang dilengkapi dengan rumah makan di kawasan transmigrasi.

"Kementerian Transmigrasi ingin mempelajari tentang konsep SPPG, terkait apa saja yang bisa dilakukan, karena rencananya program transmigrasi akan membuat satuan pelayanan di kawasan transmigrasi," ujar Iftitah.

Ia menuturkan pengembangan SPPG yang dilengkapi rumah makan tersebut diharapkan bisa membantu masyarakat agar tidak sekadar dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk mendukung program MBG.

"Jadi, masyarakat nanti tidak hanya dapat memanfaatkan bahan mentah, tapi juga makanan yang telah diolah untuk menunjang makan bergizi seimbang," ucapnya.

Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi dengan Kementrans dalam program MBG serta gagasan kementerian tersebut untuk membangun Kawasan Ekonomi Transmigrasi Terintegrasi.

Ia menyampaikan pihaknya menargetkan untuk membangun 1.542 unit SPPG di seluruh Indonesia yang berperan sebagai dapur umum tempat produksi makanan bergizi, dengan mengoptimalkan masyarakat lokal sebagai penggerak satuan pelayanan.

"Jika Kementerian Transmigrasi ingin membangun satuan pelayanan, silakan sediakan lahan. Pembangunan dan pengawasan dapat diserahkan ke BGN. Sebelum proses pembangunan, kami akan menurunkan tim yang mengecek kesiapannya," ujarnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025