KOMPAS.com –Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) menyiapkan anggaran Rp 20 triliun dari Dana Desa untuk menyuplai bahan baku program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Menteri Desa PDT) Yandri Susanto saat menghadiri Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

"Sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, sekurang-kurangnya 20 persen dari total Dana Desa Rp 71 triliun, yaitu Rp 20 triliun, (digunakan) untuk ketahanan pangan, untuk telur, ikan, nasi, dan lain sebagainya," kata Yandri dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/1/2025).

Dalam laporan kepada Presiden Prabowo Subianto, Kemendesa PDT akan memaksimalkan peran badan usaha milik desa (BUMDes) untuk penyiapan bahan baku lewat pembentukan desa tematik. Nantinya, akan ada desa padi, desa nila, desa telur, desa jagung, dan desa lainnya.

"Jika potensinya padi, akan jadi desa padi. Hasil dari desa tematik itu akan dikumpulkan oleh BUMDes dan akan diserap sebagai bahan baku (program) Makan Bergizi Gratis," jelas Yandri.

Untuk memaksimalkan peran desa sebagai penyuplai bahan baku program MBG, Kemendesa PDT juga telah menyusun modul dan petunjuk teknis berdasarkan potensi yang dimiliki masing-masing desa.

MBG sendiri telah disalurkan ke lebih dari 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada Senin (6/1/2025).

Target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang hingga April 2025. Kemudian, ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima pada Agustus 2025.

Sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil, pemerintah berencana menambah anggaran program MBG agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana mengatakan bahwa diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

Saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun yang hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima.

Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo gaspol menggencarkan beragam program kesejahteraan rakyat.

Seolah hampir kehabisan tenggat, program penyediaan tiga juta rumah rakyat tahun ini, swasembada pangan, hilirisasi, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berkejaran Waktu untuk menunjukkan bahwa pemerintah memegang teguh komitmen dan menjalankan program yang dijanjikan.

Kabar gembira misalnya datang dari Badan Bank Tanah yang menyebutkan aset pertanahan seluas 33.115,6 hektare, yang dimilikinya saat ini, bisa digunakan untuk program tiga juta rumah dan swasembada pangan.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menyebutkan untuk program swasembada pangan, lahan paling besar milik Bank Tanah yang bisa digunakan untuk swasembada pangan berada di Lembah Napu, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, dan wilayah Kalimantan. Ada pula di Bangka Belitung. Di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terdapat lahan sebesar 1.873 hektare yang bisa digunakan untuk ketahanan pangan.

Sementara untuk perumahan rakyat untuk mewujudkan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah tahun ini, dan 15 juta rumah selama lima tahun ke depan, Bank Tanah masih memiliki lahan yang tersebar di beberapa titik Indonesia seperti di Tanjung Balai Asahan, Tapanuli, Sumatera Utara, Purwakarta, Jawa Barat serta Penajam Passer Utara (PPU), Kalimantan Timur. Bank Tanah selalu siap jika diminta untuk memfasilitasi penyediaan tanah.

Parman menyebut pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu melihat jumlah penduduk yang berminat untuk tinggal di daerah tersebut. PPU sudah menjadi lahan yang menarik dan cantik untuk investasi.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional. Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah.

Proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk.

Backlog

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun 2022, Indonesia mengalami backlog kepemilikan atas perumahan sebesar 11 juta. Sebanyak 93 persen backlog kepemilikan berasal dari MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) serta sebanyak 60 persen didominasi oleh MBR yang bekerja pada sektor informal.

Kondisi backlog atau penumpukan pekerjaan yang belum selesai tersebut kemudian semakin dipersulit dengan situasi kian banyaknya penduduk produktif Indonesia saat ini yang merupakan generasi sandwich, sebuah generasi produktif yang terpaksa harus menjadi sumber ketergantungan usia rentan atau lansia dan di saat bersamaan juga harus memberikan kehidupan layak kepada generasi muda atau anak-anak.

Situasi ini tentunya perlu segera direspons cepat oleh Pemerintah melalui Program 3 juta rumah per tahun. Program 3 jta rumah per tahun terdiri atas pembangunan dua juta rumah di perdesaan dan pembangunan satu juta apartemen di wilayah perkotaan. Pembangunan dua juta rumah di perdesaan bertujuan untuk mendukung desa sebagai sumber ketahanan pangan sekaligus desa wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat pedesaan.

Sementara itu, pembangunan satu juta apartemen per tahun di wilayah perkotaan bertujuan untuk membantu masyarakat yang bekerja di wilayah perkotaan untuk memiliki tempat tinggal dekat dengan tempat kerjanya.

Agar masyarakat kecil dapat segera merasakan program tersebut, maka Pemerintah bergerak cepat untuk mewujudkan hal itu melalui tiga strategi yakni keterbukaan publik, efisiensi, dan inovasi.

Lalu bagaimana peranan ketiga strategi tersebut dalam rangka mewujudkan Program 3 Juta Rumah per tahun bagi rakyat kecil?

Keterbukaan publik

Strategi pertama dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah per tahun adalah dengan melakukan keterbukaan publik. Kerterbukaan publik yang dimaksud untuk membuat program 3 juta rumah menjadi terbuka dan transparan dengan melibatkan pengawasan publik dan aparat hukum secara ketat.

Pelibatan tersebut dimulai dari tahapan sebelum kegiatan, awal kegiatan, pertengahan, sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan program penyelenggaraan penyediaan perumahan.

Strategi ini penting untuk diterapkan mengingat program 3 juta rumah merupakan program sangat besar yang melibatkan seluruh lini usaha, seperti untuk pembangunan dua juta rumah di pedesaan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes) dan pengembang-pengembang berskala UMKM. Adapun pembangunan 1 juta apartemen di wilayah perkotaan melibatkan para pengembang besar, baik domestik maupun internasional sampai dengan kementerian/lembaga negara lainnya.

Salah satu gebrakan untuk mewujudkan adalah dengan menyiapkan call center yang akan menerima semua informasi dan laporan terkait dugaan maupun kasus pemerasan, korupsi, penyelewengan dan pungutan liar dalam penyelenggaraan perumahan untuk masyarakat.

Gebrakan lainnya adalah dengan membuka forum diskusi publik yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan mulai dari pelaku usaha sampai dengan awak media massa guna memberikan masukan kepada pemerintahan.

Strategi keterbukaan publik bertujuan untuk melakukan pencegahan korupsi di dan pungutan liar tahap paling dini yang dapat berkontribusi pada penurunan harga rumahbagi masyarakat kecil.Pemanfaatan Rusun Pasar Rumput

Strategi berikutnya, melakukan efisiensi. Salah satu langkah yang diambil dengan melakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset-aset perumahan yang telah terbangun di era pemerintahan sebelumnya.

Pemanfaatan rumah susun (rusun) Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta, yang telah terbangun sejak tahun 2021, menjadi tahap awal dari upaya pemanfaatan tersebut. Rusun ini memiliki kapasitas sebanyak 1.984 unit hunian tipe 36 yang ada di lantai 4--25, rusun ini juga dilengkapi dengan pasar dengan 967 kios dan los 350 di lantai 1-2 serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang lengkap.

Rusun Pasar Rumput diprioritaskan bagi korban terdampak kebakaran Manggarai dan warga yang akan terdampak penataan Kawasan Sungai Ciliwung.

Kemudian masyarakat yang diprioritaskan untuk menghuni rusun tersebut adalah para guru yang belum memiliki rumah pertama, personel TNI-Polri berpangkat dan bergaji rendah, serta para ASN bergaji rendah.

Mengingat mayoritas penghuni rusun tersebut merupakan masyarakat kecil, dengan demikian pemerintah berupaya untuk menurunkan harga sewa unit Rusun Pasar Rumput. Rencananya harga sewa unit rusun tersebut akan berkisar mulai dari Rp1.250.000 per bulan sampai dengan Rp2.250.000 per bulan.

Strategi selanjutnya, melalui inovasi dengan salah satunya memanfaatkan lahan-lahan sitaan yang disita oleh aparat penegak hukum dari para koruptor. Salah satu lahan sitaan yang berpotensi untuk membantu penyediaan perumahan bagi masyarakat kecil adalah pemanfaatan lahan-lahan dengan total seluas 1.000 hektare di Banten yang disita Kejaksaan Agung dari tangan koruptor.

Pemanfaatan lahan-lahan sitaan tersebut tentunya bisa menjadi terobosan bagi penyediaan rumah bagi rakyat, terutama dalam mengurangi beban anggaran untuk pembebasan lahan karena lahan-lahan sitaan berstatus resmi milik negara. Pemanfaatan lahan sitaan untuk penyediaan rumah bagi rakyat juga dapat memberikan efek jera kepada koruptor dan memberikan peringatan keras kepada oknum yang berniat untukmelakukan tindak pidana korupsi di kemudian hari.

Inovasi pemanfaatan lahan sitaan diperlukan untuk memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemerintah. Anggaran perumahan sendiri untuk tahun 2025 sangat terbatas, yakni sebesar Rp5,07 triliun, dengan Rp1,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk kelanjutan pembangunan IKN. Pemanfaatan lahan sitaan tersebut tentunya dapat sangat membantu anggaran perumahan yang terbatas pada tahun depan.

Upaya penyediaan rumah bagi rakyat di Indonesia memang membutuhkan strategi luar biasa. Setahun tak lama.

JAKARTA, KOMPAS.com – Di tengah meningkatnya kebutuhan konsumen segmen milenial akan hunian modern, Ciputra Group meluncurkan tipe baru di CitraGarden Bintaro, Tangerang Selatan.

Tipe terbaru ini merupakan klaster Calamus yang dirancang sebagai respons terhadap tren dan kebutuhan milenial yang mengutamakan kenyamanan, lingkungan hijau dan ruang terbuka luas.

General Manager CitraGarden Bintaro Dicky Rampengan mengatakan, perubahan gaya hidup yang dinamis dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya tempat tinggal ramah lingkungan, menjadi faktor pendorong utama dalam pencarian hunian ideal.

"Klaster ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan sebelumnya. Sebanyak 700 rumah telah dibangun dan sudah serah terima pada bulan Juni dan Desember tahun 2024," ujar Dicky, dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/1/2025).

Calamus mulai diperkenalkan kepada publik saat Product Knowledge yang digelar pada hari Jumat (17/1/2025), di Marketing Gallery CitraGarden Bintaro dan dihadiri oleh lebih dari 300 Agen Properti.

Calamus dirancang dalam tipe Breynia (5x12) dalam dua lantai mencakup 3 kamar tidur, dan 3 kamar mandi.

Konsep desain yang diusung adalah Tropical Haven in Bintaro dengan harga berkisar mulai dari Rp 1 miliaran.

"Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan hunian berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar properti. Kami ingin memberikan pengalaman tinggal yang menyatu dengan alam, namun tetap menawarkan kenyamanan dan fasilitas modern," tutur Dicky.

General Manager Sales dan Marketing CitraGarden Bintaro, Michael Ade Suwanto, menambahkan untuk memastikan setiap calon pembeli dapat memiliki hunian, Ciputra menawarkan kemudahan dengan berbagai metode pembayaran.

"Kami memahami pentingnya fleksibilitas, sehingga kami menyediakan metode pembayaran yang bervariasi, baik melalui perbankan maupun cicilan bertahap," tuntas Michael.

CitraGarden Bintaro dilengkapi dengan sejumlah fasilitas seperti kolam renang, pusat kebugaran, area bermain anak, lapangan basket dan tennis.

Dikcy mengatakan, klaster baru ini dapat diakses transportasi publik yang berjarak 5 menit dari Stasiun KRL Jurangmangu, 10 menit dari Tol Jakarta-Serpong serta berjarak 20 menit dari Pondok Indah.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) butuh tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menjelaskan rencana penambahan anggaran dilakukan karena Presiden Prabowo Subianto ingin agar program Makan Bergizi segera bisa dijalankan sesuai target untuk memberi makan 82,9 juta penerima.

Menurutnya anggaran Rp 71 triliun yang ditetapkan sepanjang 2025 ini hanya cukup untuk membiayai pemberian MBG untuk 17 jutaan penerima saja, masih jauh dari target yang ditetapkan.

"Begini untuk sementara yang sudah fix itu Rp 71 triliun itu kalau tidak ada penambahan maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima saja," beber Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).

Dia mengatakan dari hitungan sementara dari Badan Gizi untuk mencapai target 82,9 juta penerima pada akhir 2025 butuh tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun.

"Kalau dari hitungan Badan Gizi kalau tambahan itu terjadi di September sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," sebut Dadan.

Soal keputusan tambah anggaran, dia bilang semua kembali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengikuti semua keputusan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) punya keinginan untuk menggapai seluruh penerima manfaat, otomatis anggaran akan bertambah, dan tadi Menteri Keuangan kelihatannya menyampaikan semua sangat tergantung kepada Presiden," pungkas Dadan.

APBD Sumbang Rp 5 Triliun

Pemerintah juga akan mendorong penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Total APBD yang siap dikucurkan mencapai Rp 5 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan seluruh sekretaris daerah (sekda) melalui saluran telekonferensi membahas dukungan daerah terhadap program MBG.

Tito mengatakan, eksekusi baru akan dimulai usai September setelah para kepala daerah baru dilantik, akan ada pergeseran anggaran dan perubahan APBD, disertai pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah-sekolah. Diperkirakan ada sekitar 2.000 SPPG.

"Kalau ditambah APBD provinsi yang PAD-nya kuat itu bisa lebih kurang hampir Rp 5 triliun, jadi lebih kurang bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah-sekolah," ujar Tito di tempat yang sama.

Menurutnya, ke depan tinggal bagaimana peran pemerintah daerah membangun SPPG tersebut dan mendorong masyarakat untuk memproduksi pangan dan ternak untuk pemenuhan suplai program. Selain itu, juga dibuka opsi agar pemerintah daerah langsung menyalurkan anggaran ke sekolah, sehingga sekolah yang mengelola.

NUSANTARA, KOMPAS.com - PT Pahala Investama Energi, pengembang perumahan subsidi Griya Rudina Asri (GRA) Balikpapan, melayangkan laporan 8 orang ke Polda Kaltim.

Kuasa hukum PT Pahala Investama Energi Ardiansyah menuturkan, ada tiga pemilik akun media sosial yang diduga melakukan pencemaran nama baik dilaporkan ke Bagian Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

Pemilik akun media sosial yang dilaporkan tersebut masing-masing Elina devi, Elina jaya14, dan Fauzi.

Mereka dilaporkan dengan delik dugaan tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Selain itu, juga dilaporkan 5 orang yang diduga melakukan fitnah ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum).

"Laporan yang disampaikan ini berupa penyebaran informasi bohong dan fitnah terhadap klien kami Pangeran Cani dan keluarganya serta perusahaan yang saat ini dikelola yang bersangkutan," ujar Ardiansyah, di Balikpapan, Jumat (17/1/2025).

Ardiansyah menjelaskan, latar belakang pelaporan ini adalah ketidakpuasan konsumen atas proses pembangunan perumahan subsidi GRA yang berjalan lambat dan tidak sesuai dengan kesepakatan.

Beberapa di antaranya menyatakan ketidakpuasannya melalui media sosial dan media konvensional dengan menyebarkan berita bohong.

“Nah dalam penulisan di akun medsos tersebut, mereka menuliskan berita bohong, hoaks dan juga fitnah yang merupakan pencemaran nama baik terhadap klien kami,” ungkap Ardiansyah.

Akibat penyebaran infomasi bohong tersebut, PT Pahala Investama Energi mengalami kerugian materil senilai Rp 1 miliar karena penjualan tersendat akibat mundurnya sejumlah konsumen yang terpengaruh berita bohong, dan kerugian immaterial secara pribadi dan keluarga pengembang.

Dia berharap laporan ini ditindaklanjuti untuk kemudian dilakukan pemanggilan terhadap para terlapor.

Dalam pelaporan ini, Ardiansyah membawa sejumlah barang bukti berupa tampilan layar beberapa media sosial, dan dokumen kerugian lainnya yang merupakan bukti akibat perbuatan para terlapor.

“Memang sampai saat ini, banyak komentar pada akun media sosial tersebut yang sudah dihapus, tapi kami sudah screen shot, dan kami sudah amankan data-data tersebut, walaupun mereka hapus,” imbuhnya.

Sementara itu, Komisaris PT Pahala Investama Energi Pangeran Cani menambahkan, sebenarnya ada sebanyak 60 akun yang diduga melakukan pencemaran nama baik, namun setelah diverifikasi tersisa 17 akun.

Terdapat lebih dari 400 komentar yang menyebarkan fitnah, bohong, dan hoaks. Ratusan komentar tersebut kemudian menyusut tinggal 50 komentar saja karena telah dihapus.

"Namun berkat bantuan keluarga dan rekan sejawat, kami berhasil melakukan screen shot tangkapan layar komentar-komentar mereka tersebut,” pungkas Cani.

BANDUNG, KOMPAS.com - Sampai akhir tahun 2024, total aset lahan Badan Bank Tanah adalah 33.115,6 hektar yang tersebar di 45 kabupaten/kota.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan aset yang dimiliki Badan Bank Tanah sebesar 194 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menjelaskan, aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan reforma agraria melalui kerja sama dengan pihak lain, seperti jual beli, sewa, hibah, serta tukar menukar.

Artinya, aset lahan Badan Bank Tanah juga bisa digunakan untuk menyukseskan program 3 juta rumah, swasembada pangan, hingga pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah.

"Badan Bank Tanah memberi jaminan kepastian hukum melalui hak di atas Hak Pengelolaan (HPL), kepastian harga, dan kecepatan proses investasi," ungkap Parman dalam media gathering Badan Bank Tanah di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/1/2025).

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menambahkan, dari total aset persediaan tanah yang dimiliki Badan Bank Tanah di 45 kabupaten/kota, sebanyak 13 kabupaten/kota telah dilakukan pemanfaatan tanah.

"Bahwa secara rasio ini sudah mencapai 28,89 persen. Pemanfaatan tanah ini meliputi untuk kepentingan umum, perkebunan, perikanan, pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pariwisata, pelabuhan hingga pusat logistik," jelas Hakiki.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo mengatakan, Badan Bank Tanah membidik penambahan aset lahan seluas 140.000 hektar pada tahun 2025.

Ada pun 120.000 hektar lahan di antaranya berasal dari pelepasan hutan.

Sementara 20.000 hektar tanah sisanya akan berasal dari tanah telantar, tanah bekas hak, tanah bekas tambang, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah pulau-pulau kecil, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang, hingga tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya.

"Ini sesuatu yang baru (aset dari tanah pelepasan kawasan hutan), kita sedang rencanakan itu dengan jajaran Kementerian Kehutanan supaya bisa tercapai," tuntas Ari.

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) akan mendukung program nasional 3 juta rumah gratis. Konsep bangunan perumahan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto mengatakan, pihaknya berencana akan memanfaatkan lahan milik Pemkot Malang sehingga tak perlu dilakukan membebaskan lahan lagi.

Namun, meski lahan yang dimiliki Pemkot Malang cukup banyak, tak ada yang luas yang bisa digunakan sebagai perumahan.

"Sebetulnya aset Pemkot banyak, cuma yang luas hampir enggak ada, kita juga harus cari," kata Dandung, Jumat (17/1/2025).

Dandung memiliki opsi rumah susun atau vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan. Hal ini juga sesuai dengan usulan DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu.

"Tapi perlu dikaji, perlu dibangun berapa unit, berapa lantai sehingga ketemu luasannya berapa," katanya.

Selain itu, bangunan vertikal juga perlu kajian soal penunjang kebutuhan fasilitas publik. Mulai dari akses jalan, drainase, taman bermain anak, air limbah dan lainnya.

"Artinya kemungkinan (bangunan vertikal) itu tetap ada, tapi perlu kajian juga," katanya.

Dandung mengaku siap dan mengusahakan semaksimal mungkin untuk mendukung program besar dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pusat," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara akan membayar cicilan rumah bagi masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem) sebesar Rp 600.000 per bulan. Artinya, mereka bisa mendapatkan rumah gratis dengan harga Rp 100 juta.

Menurut Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang, rumah yang akan diberikan berupa tipe 36 dengan luas 70 meter persegi.

Cicilan akan dibayarkan sebesar Rp 600.000 per bulan tersebut berlangsung selama 25 tahun.

Bonny membeberkan hal ini dalam Ngorbol Santai Satgas Perumahan dengan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

“Kalau Rp 600 (ribu cicilan rumah) ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Apabila hal tersebut terwujud, dia mengeklaim Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden pertama yang bisa membiayai rakyatnya.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

Sebelumnya, Bonny mengatakan, program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” tuntas Bonny.

Mataram (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman menjamin keberhasilan pembangunan rumah susun karena setiap pengajuan proyek kini harus didahului perencanaan yang matang.

"Kegagalan perencanaan di masa lalu tidak boleh kita ulang ke depan. Kita harus merencanakan sesuatu yang bermanfaat bagi rakyat," kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah saat melakukan kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Jumat.

Fahri menjelaskan program perumahan di desa-desa saat ini lebih berorientasi kepada penataan kawasan agar rumah menjadi lebih baik dan hubungan antara tetangga kian kuat.

Di perkotaan, imbuhnya, harga tanah yang mahal membuat penyediaan perumahan dan penataan kawasan lebih berfokus kepada pembangunan rumah susun. Fasilitas lift perlu diberikan kepada rumah susun yang memiliki ketinggian di atas tiga lantai.

"Uang ada cuman idenya harus kuat, jangan sembarangan bangun rumah susun yang tidak akan dihuni orang," kata Fahri.

Lebih lanjut dia memandang bila ada hunian yang gagal itu akibat perencanaan yang tidak benar, sehingga proyek hunian gagal perlu diperiksa agar mengetahui penyebab kegagalan pembangunan.

Salah satu rumah susun yang gagal ada di Kayangan, Kabupaten Lombok Timur. Rumah susun yang diperuntukkan bagi nelayan berpenghasilan rendah itu kini ditinggalkan para penghuninya karena jarak yang terlalu jauh dari pantai dan ketinggian bangunan mencapai lima lantai tanpa fasilitas lift.

Kendala lain yang dihadapi rumah susun di Lombok Timur adalah ketiadaan sumber air bersih. Aktivitas pengeboran sumur air tanah sudah dilakukan hingga tujuh kali, namun tidak membuahkan hasil, padahal rumah susun itu sudah berdiri di sana.

Fahri berpesan kepada para pemangku kepentingan untuk tidak memaksakan proyek pembangunan ataupun penataan kawasan berlandaskan kepentingan politik apalagi balas budi.

"Jangan membangun sesuatu karena politik yang di-drop dari pusat akhirnya tidak bermanfaat, rumah kosong, rusun kosong, terbengkalai, dan rusak. Uang rakyat semua itu (yang dipakai membangun). Itu harus kami kurangi (hunian tanpa perencanaan matang) ke depan," pungknya.

SEMARANG, KOMPAS.com – Warga Perumahan Dinar Indah, Semarang, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera merelokasi mereka ke kawasan yang lebih aman dari ancaman banjir.

Selama ini, berbagai upaya penanganan banjir yang dilakukan Pemkot dinilai tidak efektif.

Ketua RT 6, Fajar Ade Pramono, menjelaskan bahwa lokasi perumahan tersebut memang berada di zona rawan banjir.

Hal ini bahkan diakui oleh Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu, yang sebelumnya menyatakan bahwa kawasan itu tidak layak dijadikan perumahan.

“Relokasi menjadi solusi, karena membuat tanggul permanen pun tidak akan efektif. Bu Ita juga pernah bilang, wilayah itu zona merah, tidak cocok untuk hunian,” kata Fajar, Jumat (17/1/2024).

Fajar mewakili 27 kepala keluarga di kawasan tersebut menegaskan bahwa mereka menginginkan relokasi ke rumah tapak, bukan ke rumah susun sewa (rusunawa).

“Kami ingin di rumah tapak karena sebelumnya juga membeli rumah sekaligus tanah. Kami hanya ingin tempat yang bebas banjir. Trauma sudah cukup,” lanjutnya.

Kris, warga lainnya, menyebutkan bahwa banjir besar pada Kamis (16/1/2025) malam terjadi sangat cepat.

Saat ia membereskan peralatan di bengkel rumahnya, air naik dalam waktu setengah jam.

“Air dari atas langsung menggenang di sini. Cepat sekali, setengah jam saja sudah penuh,” ujar Kris.

Kris dan istrinya juga menyarankan agar anggaran penanganan banjir dialihkan untuk relokasi.

Mereka merasa bahwa memperbaiki tanggul berkali-kali tidak akan menyelesaikan masalah.

“Biayanya lebih baik digunakan untuk relokasi daripada memperbaiki tanggul terus-menerus. Apalagi Bu Ita juga pernah bilang wilayah ini memang tidak layak,” imbuh Kris.

Banjir di Perumahan Dinar Indah ini semakin parah setiap tahun. Bahkan, setiap dua tahun sekali terjadi banjir besar disertai lumpur.

Warga berharap Pemkot segera tanggap dan memberikan solusi nyata agar mereka tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran banjir tahunan.

SEMARANG, KOMPAS.com – Warga Perumahan Dinar Indah, Semarang, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang segera merelokasi mereka ke kawasan yang lebih aman dari ancaman banjir.

Selama ini, berbagai upaya penanganan banjir yang dilakukan Pemkot dinilai tidak efektif.

Ketua RT 6, Fajar Ade Pramono, menjelaskan bahwa lokasi perumahan tersebut memang berada di zona rawan banjir.

Hal ini bahkan diakui oleh Wali Kota Semarang, Hevearita G. Rahayu, yang sebelumnya menyatakan bahwa kawasan itu tidak layak dijadikan perumahan.

“Relokasi menjadi solusi, karena membuat tanggul permanen pun tidak akan efektif. Bu Ita juga pernah bilang, wilayah itu zona merah, tidak cocok untuk hunian,” kata Fajar, Jumat (17/1/2024).

Fajar mewakili 27 kepala keluarga di kawasan tersebut menegaskan bahwa mereka menginginkan relokasi ke rumah tapak, bukan ke rumah susun sewa (rusunawa).

“Kami ingin di rumah tapak karena sebelumnya juga membeli rumah sekaligus tanah. Kami hanya ingin tempat yang bebas banjir. Trauma sudah cukup,” lanjutnya.

Kris, warga lainnya, menyebutkan bahwa banjir besar pada Kamis (16/1/2025) malam terjadi sangat cepat.

Saat ia membereskan peralatan di bengkel rumahnya, air naik dalam waktu setengah jam.

“Air dari atas langsung menggenang di sini. Cepat sekali, setengah jam saja sudah penuh,” ujar Kris.

Kris dan istrinya juga menyarankan agar anggaran penanganan banjir dialihkan untuk relokasi.

Mereka merasa bahwa memperbaiki tanggul berkali-kali tidak akan menyelesaikan masalah.

“Biayanya lebih baik digunakan untuk relokasi daripada memperbaiki tanggul terus-menerus. Apalagi Bu Ita juga pernah bilang wilayah ini memang tidak layak,” imbuh Kris.

Banjir di Perumahan Dinar Indah ini semakin parah setiap tahun. Bahkan, setiap dua tahun sekali terjadi banjir besar disertai lumpur.

Warga berharap Pemkot segera tanggap dan memberikan solusi nyata agar mereka tidak terus-menerus terjebak dalam lingkaran banjir tahunan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Rapat Terbatas di Istana Negara membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yandri menegaskan jika pihaknya siap untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan menyiapkan anggaran Rp 20 triliun yang diambil dari Dana Desa untuk menyuplai bahan baku.

"Sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, sekurang-kurangnya 20 persen dari total Dana Desa Rp71 triliun yaitu Rp20 triliun untuk Ketahanan Pangan, untuk telur, ikan, nasinya dan lain sebagainya," kata Yandri Susanto dikutip dari siaran pers, Jumat (17/1/2025).

Yandri telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam hal penyiapan bahan baku. Pihaknya bakal maksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nantinya bakal ada Desa Padi, Desa Nila, Desa Telur Desa Jagung dan lainnya.

Untuk maksimalkan desa menjadi penyuplai bahan baku program Makan Bergizi Gratis, Kemendes PDT telah menyusun modul dan petunjuk teknis berdasarkan potensi yang dimiliki desa tersebut.

"Jika potensinya padi maka akan jadi Desa Padi, jadi hasil dari Desa Tematik itu akan dikumpulkan oleh BUMDes akan diserap sebagai bahan baku Makan Bergizi Gratis," kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

"Menteri desa fokus menyiapkan bahan baku Makan Begizi Gratis dari Dana Ketahanan Pangan Rp 16 triliun," tandas Yandri.

Pemerintah berencana menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun.

Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi target.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana perkirakan perlu tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

Saat ini, APBN mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program tersebut. Anggaran tersebut hanya cukup untuk biayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima saja.

Program MBG telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu.

Hingga April 2025, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima.