kemarin misalnya ada insiden, saya kira dibanding apa yang sudah dicapai, itu kecil sekali

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meyakini makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan makanan berkualitas, mengingat sistem pengorganisasian program itu dapat dipercaya atau diandalkan.

"Saya kira keseluruhan sistem pengorganisasian dari program ini, saya kira sangat-sangat reliable untuk menjamin kualitas dari produk dan manfaat yang diterima," kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan wartawan mengenai insiden keracunan yang dialami 40 siswa-siswi di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis (16/1). Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis.

Lebih lanjut, Gus Yahya menyampaikan insiden seperti itu memang dapat terjadi. Namun, menurutnya, dengan penguatan pengawasan dan kontrol, terutama Badan Gizi Nasional, terjadinya kejadian serupa dapat dicegah ke depannya.

"Bahwa kemarin misalnya ada insiden, saya kira dibanding apa yang sudah dicapai, itu kecil sekali. Insiden kemarin itu kan hanya melibatkan, ya mungkin beberapa, hanya 40 siswa. Dibanding capaian BGN sekarang, per hari ini tadi informasi juga dari Pak Kepala BGN sudah 800 ribu, kasus itu kecil sekali dan itu bisa dengan mudah dikoreksi," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana telah menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penanganan cepat terhadap insiden terkait makan bergizi gratis (MBG) di salah satu SD di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam rapat yang membahas percepatan dan evaluasi MBG di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1), Presiden kepada menteri-menteri dan kepala lembaga menyebut insiden semacam itu dapat terjadi.

Oleh karena itu, BGN pun menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bekerja sesuai standar prosedur operasional (SOP) yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan, yang diduga dialami anak-anak SD di Sukoharjo dalam minggu ini.

Di hadapan wartawan, Dadan kembali menekankan insiden di Sukoharjo itu murni kesalahan teknis, dan tidak ada kesengajaan. Dia menyebut tak lama setelah ada anak-anak yang menunjukkan gejala mual dan muntah-muntah, petugas SPPG setempat langsung menarik makanan yang mereka edarkan. Jumlahnya ada 2.400 porsi yang ditarik.

Sebanyak 40 anak-anak SDN Dukuh 03 Sukoharjo mual dan muntah-muntah setelah menyantap menu makan bergizi, Kamis (16/1). Menu yang diduga bermasalah saat itu ialah ayam goreng yang diyakini kurang matang.

Tak lama setelah kejadian itu, menu-menu yang diedarkan langsung ditarik, dan anak-anak tersebut mendapatkan menu baru berupa telur.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

SUMEDANG, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menargetkan semua anak di Indonesia akan menerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada akhir 2025. Kepala Negara memohon maaf kepada anak dan orang tua yang belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis sampai saat ini.

Mulanya, Prabowo mengungkapkan, banyak guru dan siswa yang mengucapkan terima kasih atas program MBG tersebut. Menurutnya, kehadiran program MBG adalah kewajibannya sebagai seorang presiden.

“Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru. Kemudian belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama,” ujar Prabowo kepada wartawan usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Selanjutnya, Prabowo menyampaikan implementasi program Makan Bergizi Gratis tidak mudah untuk diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Ia pun meminta maaf kepada pihak yang belum menerima manfaat program tersebut.

“Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima,” imbuhnya.

Prabowo menargetkan pada akhir 2025, seluruh anak Indonesia akan mendapatkan program MBG. “Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi,” ujar Kepala Negara.

Menurut Prabowo, pemerintah tidak bisa begitu saja menggelontorkan dana untuk cepat-cepat menargetkan seluruh anak-anak Indonesia menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis. Sebab, pemerintah harus memastikan terlebih dahulu anggaran yang disediakan dapat benar-benar disalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran.

“Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin. Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu,” terang dia.

Prabowo Cari Cara 

Prabowo pun menekankan akan berupaya untuk mencari cara terbaik dan tercepat agar seluruh anak Indonesia bisa merasakan program Makan Bergizi Gratis.

“Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insyaallah akhir 2025 ini berhasil. Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan,” demikian ungkap Prabowo.

Merujuk rencana awal, pemerintah hanya akan menargetkan sebanyak 17,5 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025, yang direalisasikan secara bertahap. Pemerintah baru bisa menyediakan makan bergizi kepada seluruh anak Indonesia dengan target 82,9 juta orang pada tahun 2027.

Belakangan mencuat kabar bahwa Presiden Prabowo gelisah banyak mendengar anak yang mengeluh ke orang tuanya karena belum menerima makan bergizi gratis dari pemerinta. Kegelisahan ini yang mendorong Prabowo meramu ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis yang mulanya dari Rp 71 triliun, untuk ditambah Rp 100 triliun.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan program Makan Bergizi Gratis akan tetap terlaksana selama bulan Ramadhan 2025.

"Jadi bulan Ramadhan pun kami Badan Gizi akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Dadan menjelaskan, paket makanan bergizi gratis akan tetap dibagikan kepada para murid sekolah.

Namun, makanan yang dibagikan dapat dibawa pulang untuk disantap pada saat buka puasa.

"Bagi yang di sekolah, ini pengalaman kami, kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka," ujar Dadan.

Sementara itu, paket makan bergizi gratis di lingkungan pondok pesantren akan dibagikan pada waktu berbuka puasa.

"Terkait dengan pelaksanaan di Ramadhan, di pesantren akan lebih mudah, kenapa? Karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ungkapnya.

Untuk diketahui, program makan bergizi gratis sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu dengan menyasar siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

Pada tahap awal, program makan bergizi gratis menargetkan 15 - 17,5 juta penerima manfaat.

Namun, pemerintah ingin agar jumlah penerima manfaat bisa ditingkatkan sehingga menjadi 82,9 persen pada akhir 2025.

NU bisa membantu akselerasi capaian-capaian dari program ini ke depan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meyakini keberadaan Nahdlatul Ulama (NU) akan mempercepat pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sehingga mampu dirasakan seluruh penerima manfaat.

"Keberadaan NU saya kira akan mempercepat proses pelayanan Makan Bergizi, sama seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan dengan kerja sama antar lembaga pada kegiatan ini akan berjalan secara formal dan juga lebih sistematis," kata Dadan saat memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin, usai bertemu dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya.

Diketahui, Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama yaitu Januari–April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April–Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Untuk mendukung percepatan pelaksanaan program tersebut dan mengupayakan perluasan penerima manfaatnya, Badan Gizi Nasional pun siap kolaborasi dengan PBNU dalam memastikan seluruh santri, terutama santri pesantren di bawah naungan NU, menjadi penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum PBNU Gus Yahya menyampaikan bahwa saat ini belum semua pesantren dan sekolah di bawah naungan NU yang menjadi penerima manfaat MBG, hanya pesantren yang terbilang besar atau dengan jumlah santri mencapai 3.000 orang.

"Untuk pesantren-pesantren yang besar yang jumlah santrinya lebih dari 3.000, beberapa sudah berjalan program ini dan sudah merasakan manfaatnya. Nah tapi di lingkungan NU, ada juga pesantren-pesantren kecil-kecil tapi menggerombol yang mereka harus dikoordinasikan dan sebagainya. NU nanti akan membantu mengoordinasikan pesantren-pesantren ini dan sekolah-sekolah di lingkungan NU," kata dia.

Kerja sama itu, kata Gus Yahya melanjutkan, akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, kerja sama antara PBNU dan Badan Gizi Nasional juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.

Gus Yahya berharap keikutsertaan NU bekerja sama dengan pemerintah itu dapat mempercepat pencapaian segala target dari program Makan Bergizi Gratis.

"Kita harapkan bahwa kita bisa membantu, NU bisa membantu akselerasi capaian-capaian dari program ini ke depan," ujarnya.

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pihaknya akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis selama Ramadhan mendatang.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadhan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," ujar Dadan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan wartawan mengenai skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadhan mendatang.

Sementara itu, kata Dadan melanjutkan, bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan perlaksanaan di Ramadhan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Saat ini, Dadan menyampaikan terdapat sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Target itu akan dipenuhi secara bertahap.

"Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai," ujar dia.

Badan Gizi Nasional pun menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas akses program tersebut kepada seluruh santri sekaligus mempercepat pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Kerja sama itu akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani kedua belah pihak pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, kerja sama antara PBNU dan Badan Gizi Nasional juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.*

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan pihaknya akan menyiapkan makanan yang dapat dibawa ke rumah oleh anak-anak sekolah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis selama Ramadhan mendatang.

"Kami akan memberikan makanan yang dibawa ke rumah untuk buka puasa. Jadi, bulan Ramadhan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu (Makan Bergizi Gratis) karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," ujar Dadan kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan wartawan mengenai skema pembagian Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadhan mendatang.

Sementara itu, kata Dadan melanjutkan, bagi para santri di pesantren yang menjadi penerima manfaat Makan Bergizi Gratis, mereka juga akan menerima makanan di saat berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan perlaksanaan di Ramadhan di pesantren akan lebih mudah karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ujarnya.

Saat ini, Dadan menyampaikan terdapat sekitar 30 ribu pesantren dengan 5 juta santri yang menjadi target penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Target itu akan dipenuhi secara bertahap.

"Ini akan dipenuhi secara bertahap dan kalau akselerasi percepatan yang diminta Presiden ini bisa dilaksanakan, maka tahun 2025 seluruhnya akan tercapai," ujar dia.

Badan Gizi Nasional pun menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperluas akses program tersebut kepada seluruh santri sekaligus mempercepat pelaksanaan program dari Presiden Prabowo Subianto itu.

Kerja sama itu akan segera diatur dalam nota kesepahaman (MoU) yang ditargetkan dapat ditandatangani kedua belah pihak pada kegiatan Kongres Keluarga Maslahat NU, 31 Januari mendatang.

Selain memastikan seluruh pesantren dan sekolah di bawah naungan NU menerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, kerja sama antara PBNU dan Badan Gizi Nasional juga berupaya membawa dampak program tersebut dapat menggerakkan perekonomian di lingkungan pesantren, seperti dengan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di pesantren dan memberdayakan sumber pangan milik warga di sekitar pesantren.*

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Dengan asupan gizi yang baik, kami yakin anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi unggul

Pontianak (ANTARA) - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bagi seluruh siswa di Kalimantan Barat.

"Kami ingin lebih banyak siswa yang segera merasakan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis ini. Namun, ada beberapa kendala teknis, seperti penyediaan ompreng makan berbahan stainless steel yang harus diimpor dari China di mana hal ini membuat pelaksanaan program dilakukan secara bertahap," kata Harisson di Pontianak, Senin.

Harisson menjelaskan, program ini telah disetujui oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan saat ini berlangsung di dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Ngabang, Kabupaten Landak. Di Kota Pontianak, mitra pelaksana yang ditunjuk adalah PT Borneo Catering Service, yang bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi untuk 2.961 siswa tahap pertama dan di Ngabang, mitra lokal melayani 1.079 siswa di tahap awal.

Menu makanan yang disiapkan mencakup nasi, ayam teriyaki, capcay, buah pisang, dan puding, yang telah dirancang memenuhi 35 persen kebutuhan gizi harian siswa.

"Kami optimis ke depannya lebih banyak mitra yang bergabung, karena total kebutuhan program ini mencakup sekitar 1,132 juta siswa, termasuk siswa di pesantren dan sekolah agama lainnya," kata Harisson.

Harisson menjelaskan bahwa dapur-dapur penyedia makanan dikelola oleh mitra swasta dan pemerintah provinsi. Pemerintah juga sedang menyiapkan dapur percontohan untuk memberikan panduan kepada mitra lainnya. "Kami berharap program ini menjadi model yang dapat diadopsi secara nasional," ujarnya.

Sebagai Pj Gubernur, dirinya optimisme bahwa program Makan Bergizi Gratis ini akan memberikan dampak besar bagi pembangunan sumber daya manusia di Kalimantan Barat.

"Dengan asupan gizi yang baik, kami yakin anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi unggul yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Program makan bergizi gratis ini tidak hanya menjadi langkah nyata Kalimantan Barat dalam mendukung pembangunan manusia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengikuti jejak serupa demi masa depan Indonesia yang lebih baik," kata Harisson.

Di tempat yang sama, Kepala BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menyatakan komitmennya untuk mendukung keberhasilan program ini.

"Kami telah menurunkan tim sejak tahap uji coba hingga pelaksanaan penuh untuk memastikan program berjalan sesuai standar. Pengawasan meliputi proses memasak di dapur hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah," ujar Rudy.

BPKP juga berperan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan agar program berjalan optimal. "Program ini adalah salah satu prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, sehingga pelaksanaannya harus maksimal," kata Rudy.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berlangsung selama bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M.

Ia menyebut program itu sangatlah penting dan mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari penerima manfaat.

"Jadi bulan Ramadan pun kami, Badan Gizi, akan tetap menyelenggarakan itu karena itu bagian yang penting dan bagian yang ditunggu oleh anak-anak," kata Dadan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (20/1).

Dadan menjelaskan secara singkat teknis pembagian makanan di bulan puasa nanti. Ia menyebut mereka akan tetap memberikan makanan untuk kemudian dibawa ke rumah untuk berbuka puasa.

Sementara untuk implementasi program di pondok pesantren, Dadan mengatakan makanan gratis itu akan dibagikan jelang waktu berbuka puasa.

"Nah, terkait dengan pelaksanaan di Ramadan di pesantren akan lebih mudah, kenapa? karena aktivitas masak akan seperti biasa dan akan dibagikan pada saat buka," ucapnya.

Program MBG menjadi salah satu program unggulan di pemerintahan Prabowo-Gibran. Program itu telah mulai berjalan sejak 6 Januari 2025 lalu.

BGN mendapatkan anggaran negara sebesar Rp71 triliun untuk pelaksanaan program MBG di tahun 2025.

Secara bertahap ke depannya, program itu akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia. Saat ini, MBG diselenggarakan di 26 provinsi.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf jika program itu masih belum merata. Ia mengatakan MBG merupakan program besar, sehingga tidak mudah untuk pembagian bisa merata ke seluruh rakyat.

Prabowo pun berjanji akan merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Ia berniat agar seluruh anak di Indonesia merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ujar Prabowo.

Pontianak (ANTARA) - Provinsi Kalimantan Barat, secara resmi melaksanakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai serentak di Kota Pontianak dan Kabupaten Landak, Senin.

"Hari ini, kami bersama Forkopimda, Panglima Kodam XII/Tpr, perwakilan Kapolda Kalbar, dan Kepala BPKP meninjau langsung pelaksanaan program ini di beberapa lokasi. Program ini telah disetujui oleh Badan Gizi Nasional dan dimulai di dua titik, yaitu Kota Pontianak dan Ngabang, Kabupaten Landak," kata Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson di Pontianak, Senin.

Dia menjelaskan, program ini bertujuan untuk mendukung terciptanya generasi muda yang cerdas, sehat, dan unggul sebagai persiapan menuju Indonesia Emas 2025.

Di Kota Pontianak, mitra pelaksana yang ditunjuk adalah PT Borneo Catering Service. Mereka bertanggung jawab menyediakan makanan bergizi untuk 2.961 siswa tahap pertama.

Sementara itu, di Ngabang, Kabupaten Landak, program ini melibatkan mitra lokal yang melayani 1.079 siswa di tahap awal. Sekolah yang telah menjadi lokasi pelaksanaan adalah SD Negeri 29 dan SMP Negeri 9 Pontianak.

"Program ini akan berlangsung setiap hari selama satu tahun penuh dan kemungkinan besar akan diperpanjang. Ini bukan uji coba lagi, tetapi sudah merupakan peluncuran resmi yang akan terus berlanjut, di mana target kami adalah menjangkau seluruh siswa di Kalimantan Barat, yang jumlahnya mencapai sekitar 1,132 juta siswa, termasuk siswa di pesantren dan sekolah agama lainnya," tuturnya.

Dia menambahkan, program ini dikoordinasikan oleh Satuan Pelaksana Gizi dan Berkelanjutan (SPBG) di Kalimantan Barat, yang bekerja sama dengan berbagai mitra.

Harisson optimistis bahwa jumlah mitra yang terlibat akan terus bertambah seiring dengan peningkatan kebutuhan logistik dan cakupan program.

"Ini adalah langkah nyata pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus yang siap menyongsong tantangan masa depan. Dengan memastikan asupan gizi yang baik, kami berharap anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan produktif," katanya.

Program Makan Bergizi Gratis ini menjadi salah satu upaya nyata Kalimantan Barat dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, sekaligus menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.

Di tempat yang sama, Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Jamalulael, menyatakan dukungannya terhadap program makan bergizi gratis ini.

"Kami siap memberikan dukungan penuh, baik melalui personel maupun fasilitas yang kami miliki. Kami memahami bahwa ini adalah program baru yang mungkin masih memiliki kekurangan, tetapi kami berkomitmen untuk membantu pelaksanaannya agar berjalan dengan lancar," kata Jamalulael.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, keterlibatan TNI dalam program makan bergizi gratis merupakan satu kebijakan yang ilegal.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya mengatakan, belum ada ketetapan yang mengatur mengenai keterlibatan TNI dalam kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang TNI, khususnya soal operasi militer selain perang.

"Semenjak keterlibatan, atau penerjunan militer dalam sejumlah upaya untuk melakukan pengawasan dan juga pengamanan dalam proyek strategis nasional, bahkan dalam program makan bergizi gratis, kami belum dapat dokumen yang dapat menjustifikasi keterlibatan TNI berdasarkan Undang-Undang TNI," kata Dimas di Kantor Kontras, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

"Artinya, bisa kita simpulkan bahwa tindakan untuk melibatkan TNI dalam sejumlah kebijakan negara, dalam sejumlah proyek-proyek negara, itu merupakan satu kebijakan atau satu operasi yang ilegal karena dia tidak didasari dari ketetapan yang ada di Undang-Undang TNI," ujar dia.

Dimas kemudian menjelaskan isi Undang-Undang TNI, terkhusus pada Pasal 7 ayat 3, di mana mengatur keterlibatan TNI untuk sejumlah hal.

Pasal tersebut menyebutkan TNI dapat dilibatkan dalam konteks operasi militer dan operasi militer selain perang.

Akan tetapi, menurut Dimas, dalam konteks operasi militer selain perang, perlu ada ketetapan politik dan ketetapan hukum untuk melegalkan keterlibatan TNI.

"Perlu adanya ketetapan politik dan ketetapan hukum yang dikeluarkan melalui keputusan, peraturan, atau instruksi presiden agar itu dapat menjadi justifikasi secara legal dan regulasi, agar itu dapat menjadi sebuah acuan dalam proses penerjunan militer," kata Dimas.

Ia menilai program makan bergizi gratis menunjukkan keterlibatan TNI yang paling mencolok dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dengan belum adanya aturan mengenai keterlibatan TNI, Kontras menilai ada satu upaya untuk menghidupkan kembali TNI dalam ruang-ruang kehidupan publik.

"Itu juga mengindikasikan ada satu bentuk atau upaya-upaya yang sangat-sangat sistematis untuk kemudian dapat melibatkan kembali TNI dalam kehidupan atau ruang publik. Meskipun kemudian itu pada akhirnya juga bertentangan dengan regulasi yang ada," kata Dimas.

Untuk diketahui, pemerintah melibatkan TNI untuk mendukung program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, mengungkapkan bahwa TNI turut dilibatkan untuk mengawasi dan mengevaluasi jalannya program makan bergizi gratis yang dimulai sejak 6 Januari 2025.

Adapun hal ini menjadi salah satu dari tiga aspek utama tugas TNI terkait program pemerintah tersebut.

"(Tugas TNI yang ketiga) Monitoring dan evaluasi. Personel TNI juga akan membantu memastikan program ini berjalan lancar sesuai target pemerintah," kata Kapuspen kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Selain monitoring dan evaluasi, TNI disebut juga bertugas memfasilitasi logistik dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memastikan dana untuk program makan bergizi gratis tersedia untuk semua anak-anak Indonesia.

Hal ini dikatakannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

"Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan," kata Prabowo dalam keterangannya, Senin.

Prabowo berjanji semua anak-anak bakal mendapat makan bergizi gratis (MBG) di akhir tahun 2025.

Jumlah penerima bakal ditambah secara bertahap seiring dengan rencana penambahan anggaran untuk MBG.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," kata dia.

Prabowo tidak memungkiri bahwa saat ini masih banyak anak yang belum menerima makan bergizi gratis, meski program itu sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Menurut dia, memberi makan untuk semua anak-anak tidak memungkinkan secara administrasi.

Pasalnya, ada sejumlah proses yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat.

Ia menyebutkan, proses itu kerap membutuhkan waktu yang tidak singkat, apalagi proyek ini begitu besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," ucap Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, program makan bergizi gratis sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak belum merasakan program unggulannya tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat terkait makan bergizi gratis bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan bilang, kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi makan bergizi gratis.

"Kenapa Pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo, Jumat.

Adapun demi percepatan, seluruh pihak sepakat untuk mendukung maupun mengeluarkan peraturan yang mendukung makan bergizi gratis, termasuk rencana penambahan anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, masih diperlukan sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," kata Dadan.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemkot Mataram menyatakan kesiapan untuk berbagai biaya (sharing costs) untuk menjalankan program andalan Presiden Prabowo Subianto itu di Mataram.

"Kami tentu siap untuk mendukung program strategis nasional ini, yakni program MBG. Tentunya, kami harus konsultasi dahulu ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Dan itu (konsultasi) sudah dilakukan oleh Kepala Bappeda," kata Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, saat ditemui di Kantor DPRD Mataram, Senin (20/1/2025).

Menurut Mohan, ada kemungkinan pemenuhan program MGB di Mataram melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Pemkot Mataram. Mohan mengeklaim sudah menyampaikan kemungkinan itu di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mataram.

Mohan menegaskan Pemkot Mataram siap untuk melakukan refocusing anggaran untuk menyukseskan program MBG. "(Bisa) sharing anggaran juga, ya harus ada skala prioritaslah, ini sebagai sesuatu prioritas program strategis nasional, dan tentu harus kita lakukan," imbuh Mohan.

"Kalau misalkan ada program-program yang berkaitan dengan infrastruktur, barangkali mungkin bisa kami tunda dahulu. Yang penting program (MBG) bisa berjalan lebih dulu," jelas Mohan.

Sebagai informasi, simulasi program MBG di Mataram pekan lalu mendapatkan antusias positif dari para siswa. Sebanyak 3.115 anak dari sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah kejuruan (SMK) menerima manfaat program makan bergizi gratis ini di hari pertama dengan harga Rp 10 ribu per porsi.

Pelaksanaan program MBG di Mataram dilakukan secara bertahap. Program MBG di Mataram meliputi tiga kecamatan terlebih dahulu, yakni Kecamatan Selaparang, Mataram, dan Sekarbela. Program MBG ini nantinya menyasar sekitar 70 ribu pelajar, ibu hamil, dan menyusui di Mataram.

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel

Video: Komentar Wamen Investasi dan Hilirisasi Setelah Tinjau MBG di Tangsel