Jakarta -

Komisi V DPR akan rapat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah. Rencananya, rapat tersebut dilakukan pada Mei mendatang alias bulan depan.

Beberapa hari lalu, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menyatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini. Dihubungi secara terpisah, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengonfirmasi sudah menerima peta jalan tersebut dan akan segera mempelajarinya.

"Ya saya lihat berkasnya ada sih. Saya tadi dikirimnya dari sekretariat, sudah nyampe, tapi kami masih pelajari dulu," kata Lasarus saat dihubungi detikcom, Sabtu (19/4/2025).

Ia mengatakan akan ada pertemuan dengan Kementerian PKP untuk membahas Program 3 Juta Rumah. Pertemuan tersebut rencananya akan dilakukan pada bulan Mei mendatang.

"Pasti ada dong, kita ada rapat. Masa persidangnya ada, mungkin lebih jelasnya di situ aja nanti. Saya lupa tanggalnya, kayaknya minggu kedua Mei sih," sebutnya.

Lasarus belum bisa memberikan bocoran mengenai peta jalan tersebut. Namun, ia mengatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah tersebut masih bersifat umum.

"Belum bisa menggambarkan secara umum. Saya lihat sih masih umum sifatnya. Tentu itu kan harus diterjemahkan lagi (saat rapat). Saya masih belum bisa komen terlalu jauh dulu. Kami perlu pelajari secara mendetail," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Ara mengatakan peta jalan Program 3 Juta Rumah telah diserahkan kepada DPR dan siap untuk disampaikan di hadapan anggota Komisi V.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025) lalu.

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilik dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Jakarta Selatan, Ira Mesra, mencurigai adanya niat jahat dari salah satu oknum dalam yayasan yang menjadi mitra dalam program nasional tersebut.

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin yang melihat fakta tersebut mengatakan, belum dibayarkannya dana sebesar Rp 975,3 juta kepada mitra dapur MBG di Kalibata bukanlah kesalahan Badan Gizi Nasional (BGN), melainkan yayasan.

Diketahui, Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN) merupakan pengelola Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang bermitra dengan dapur MBG di Kalibata.

"Ini pandangan objektif saya ya. Khusus kasus SPPG di Kalibata itu, yang trouble yayasannya. BGN sudah menunaikan kewajibannya membayar kebutuhan MBG ke yayasan sesuai ketentuan yang ada. Tapi yayasan tidak membayarkan ke mitranya," ujar Zainul lewat keterangannya, dikutip Sabtu (19/4/2025).

Lanjutnya, kerja sama antara BGN dan yayasan secara prosedur telah berjalan sesuai koridor.

Namun, yayasan diduga mengalami keterbatasan permodalan maupun infrastruktur sehingga melibatkan pihak ketiga sebagai pelaksana teknis layanan katering.

"BGN hanya bermitra dengan yayasan. Persoalan terjadi ketika yayasan gagal memenuhi kewajiban ke penyedia layanan. Ini harus jadi pembelajaran bersama," ujar Zainul.

Adanya kasus tersebut, ia menekankan pentingnya tiga pengawas di setiap SPPG, yakni ahli keuangan, manajer dapur, dan ahli gizi.

"Mereka (tiga orang pengawas) ini tiap hari berkantor di SPPG, pelaku dalam proses MBG di dapur, harusnya segera melapor ke BGN ketika misalnya terjadi penumpukan tunggakan dari Yayasan ke mitranya," ujar Zainul.

Curigai Oknum Yayasan

Pemilik dapur MBG Kalibata, Ira Mesra mencurigai adanya niat jahat dari salah satu oknum dalam yayasan yang menjadi mitra dalam program nasional tersebut.

Kecurigaan itu muncul usai Ira menjalani pemeriksaan selama sekitar sembilan jam di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (18/4/2025).

"Tadi sudah dijelaskan semua oleh Ibu Ira, ternyata memang ada niat jahat yang diduga keras itu dilakukan oleh salah satu orang di yayasan itu, yang nantinya mungkin akan segera dipanggil oleh Polres Jakarta Selatan," kata kuasa hukum Ira Mesra, Danna Harly, Jumat.

Meski belum menyebutkan secara spesifik siapa yang dimaksud, Danna menegaskan bahwa oknum tersebut berperan cukup penting baik di yayasan maupun dalam pelaksanaan program MBG Kalibata.

"Tapi yang jelas tadi pendalamannya kepada satu orang itu yang bisa dibilang aktor utamanya lah," ungkap Danna.

Pemeriksaan juga menyoroti perbedaan antara isi perjanjian kerja sama dengan pelaksanaan di lapangan.

Dalam perjanjian, disebutkan bahwa anggaran per porsi makanan MBG adalah Rp15.000. Namun dalam praktiknya, angka tersebut berubah menjadi Rp13.000.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menyebut masih ada sebanyak 27 juta keluarga di pedesaan yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Dia menuturkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto fokus untuk meningkatkan kualitas hunian dan lingkungan hidup masyarakat. Program pembangunan 3 juta rumah per tahun di desa dan kota ditargetkan dapat menyediakan 30 juta hunian dalam 10 tahun mendatang.

"Terdapat 15 juta keluarga masih menunggu secara resmi rumah yang layak huni. Sisi lain, terdapat 27 juta keluarga di pedesaan yang tinggal di RTLH," kata Hashim dalam keterangannya, Sabtu (19/4/2025).

Dia menambahkan kondisi ini mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, termasuk merumuskan kebijakan struktural yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Salah satu fokus utamanya adalah penyediaan rumah tinggal yang layak huni guna meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat fondasi pembangunan sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.

Secara terpisah, pendiri Agung Podomoro Land (APL) Trihatma Kusuma Haliman menyambut baik program pemerintah di sektor perumahan untuk menyelesaikan masalah kebutuhan hunian yang berkualitas dan terjangkau.

"Agung Podomoro ikut menjaga perekonomian Indonesia dari sektor properti, salah satunya dengan membangun dan mengembangkan segmen kelas menengah dengan harga terjangkau seperti Kota Podomoro Tenjo," katanya.

Sebelumnya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah mengunjungi kawasan Kota Podomoro Tenjo dan menyampaikan apresiasinya terhadap pembangunan hunian yang terbuka dan terjangkau bagi masyarakat kelas menengah bawah.

Kota Podomoro Tenjo menargetkan segmen menengah bawah dengan harga jual mulai Rp250 juta dan didukung dengan kualitas infrastruktur premium khas Agung Podomoro. Hingga saat ini lebih dari 6.600 unit rumah telah terjual di Kota Podomoro Tenjo.

KOMPAS.com– Ketua Umum DPP Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, menilai Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi salah satu kendala utama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengakses pembiayaanperumahan melalui perbankan.

Oleh karena itu, dia menyambut baik upaya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen dengan kredit non-lancar.

Pernyataan ini disampaikan Ari di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2025 di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat (18/4/2025).

“Banyak calon pembeli ditolak bank karena status rendah di SLIK, padahal aturan OJK tidak melarang pemberian kredit untuk debitur dengan kredit non-lancar. Kami harap ada solusi untuk masalah ini,” ujar Ari.

Selain itu, Ari mengapresiasi rencana Kementerian PKP untuk memperluas batas pendapatan MBR hingga Rp 12 juta untuk lajang dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Kebijakan ini memperluas peluang MBR dengan pendapatan Rp3 juta hingga Rp14 juta untuk memiliki rumah. Ini langkah yang sangat baik,” tambahnya.

Ia juga menegaskan pentingnya edukasi agar masyarakat tidak salah paham bahwa hanya mereka yang berpenghasilan Rp 14 juta yang bisa membeli rumah subsidi.

Himperra mengusulkan skema baru untuk kelompok berpenghasilan Rp 8 juta hingga Rp 14 juta, yang memungkinkan mereka membeli rumah komersial seharga Rp 185 juta hingga Rp 400 juta dengan insentif bunga KPR 2-3 persen di atas bunga KPR subsidi.

“Skema ini akan menarik minat milenial, dengan cicilan terjangkau, flat, dan rumah berkualitas lebih baik dari segi lokasi dan desain,” jelas Ari.

Untuk mendukung program 3 juta rumah pemerintah, Himperra membentuk sekolah guna meningkatkan keterampilan anggota dalam membangun perumahan MBR berkualitas.

Selain itu, dibentuk bidang khusus untuk menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan.

“Ini komitmen kami untuk mendukung program pembangunan rumah berkualitas sesuai visi Presiden Prabowo,” tegas Ari.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hingga 440.000 unit pada 2025, dua kali lipat dari sebelumnya, dengan bunga KPR 5 persen untuk rumah seharga Rp 175 juta.

Selain itu, tersedia kuota 100.000 unit untuk rumah komersial (Rp 400 juta) melalui mekanisme pasar.

“Kebutuhan pendanaan program ini mencapai Rp 56,6 triliun, terdiri dari SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 triliun, dan SMF Rp 7,9 triliun,” jelas Heru.

JAKARTA, investor.id – Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) menyambut baik upaya yang tengah diperjuangkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperjelas aturan kredit bagi calon konsumen yang memiliki kredit non-lancar pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Ari Tri Priyono kepada sejumlah awak media, disela-sela pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himperra 2025 yang berlangsung di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, Jumat, (18/4/2025).

Menurut Ari, selama ini SLIK masih menjadi salah satu hambatan terbesar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendapatkan akses pembiayaan perumahan lewat perbankan.

“Kenyataan di lapangan, teman-teman pengembang mendapatkan beberapa hambatan karena bank sulit menyetujui calon pembeli yang berstatus rendah di SLIK. Padahal dalam aturan OJK, tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki kredit dengan kualitas non-lancar. Kami ingin ada solusi dari masalah itu,” ujar Ari.

Pada kesempatan tersebut, Ari juga menyambut baik rencana kebijakan Kementerian PKP untuk memperluas kebijakan maksimal penghasilan MBR sebesar Rp 12 juta untuk lajang, dan Rp 14 juta untuk yang sudah menikah.

“Artinya kebijakan itu makin memperluas peluang MBR bisa mendapatkan rumah, mulai dari rentang pendapatan Rp 3 juta – Rp 14 juta. Kebijakan ini, sangat baik bahkan,” tambahnya.

Ia menjelaskan, saat ini masih terdapat informasi yang salah di masyarakat. Di sosial media disebutkan hanya masyarakat yang bergaji Rp 14 juta saja yang dapat beli rumah subsidi, pada hal informasi tersebut salah.

Terkait dukungan kebijakan itu, Himperra lanjut Ari, mengusulkan ada skema baru untuk kelompok sasaran berpenghasilan di atas Rp 8 juta - Rp14 juta.

“Sehingga masyarakat yang selama ini ingin membeli rumah di atas Rp 185 juta sampai dengan Rp 400 jutaan, bisa juga menikmati insentif bunga murah. Suku bunga KPR-nya bisa 2-3% di atas suku bunga KPR subsidi yang berlaku saat ini. Kami yakin banyak yang tertarik,” terangnya

Pihaknya yakin, konsumen milenial akan sangat tertarik, selain angsuran terjangkau, cicilan flat, dan dapat rumah komersial yang secara lokasi, desain, dan kualitas lingkungan jauh lebih baik dari rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Himperra juga sangat setuju dengan himbauan pemerintah akan pembangunan perumahan FLPP berkualitas. Hal ini diwujudkan dengan membentuk Sekolah Himperra untuk membina dan mendidik anggota meningkatkan skill agar secara kualitas dan kapasitas yg baik dalam membangun rumah MBR.

“Himperra juga secara khusus menunjuk bidang khusus yang menangani penjaminan mutu dan kualitas pembangunan rumah DPP Himperra. Ini semua dilakukan untuk mendukung penuh Program 3 Juta Rumah yang berkualitas,” paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, selain memperluas kelompok penerima subsidi sampai dengan yang berpenghasilan Rp 14 juta, pemerintah juga akan meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sampai dengan dua kali lipat, yaitu sebanyak 440 ribu unit rumah sepanjang 2025. Di samping penyediaan pendanaan rumah komersil (harga rumah Rp 400 juta) dengan kuota hingga 100 ribu unit, lewat mekanisme pasar.

“Untuk mendukung pembiayaan Program 3 Juta Rumah, pemerintah dan BI menyiapkan dukungan likuiditasnya lewat peningkatan kuota FLPP hingga 440 ribu unit (bunga KPR 5% dan harga rumah Rp 175 juta). Dengan proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp 56,6 triliun. Terdiri atas SBUM Rp 1,8 triliun, FLPP Rp 47 trilun dan SMF Rp 7,9 triliun,” tambah Heru.

Direktur Consumer BTN Hirwandi Gafar pada kesempatan tersebut mengatakan adanya penambahan kuota FLPP menjadi dua kali lipat tahun ini merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat pengembangan dan perbankan.

“BTN menyambut baik, (kenaikan kuota). Tetapi teman-teman pengembang juga harus terus meningkatkan kualitas pengembangannya, baik fisik bangunan maupun kenyamanan lingkungan. Jangan sampai peningkatan kuantitas tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas,” pungkasnya.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dikutip dari Antara, Jumat, 18 April 2025.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," kata dia.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," ungkap dia.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.
Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.


"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.

(KIE)

Jakarta -

Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Daerah Khusus Jakarta baru saja menyambut pemimpin baru yakni Iwan Hermawan. Dalam sambutannya, Iwan menyampaikan harapannya ada kolaborasi antara pemerintah yakni Pemerintah Provinsi Jakarta dengan pengembang dalam menyediakan hunian yang terjangkau mengingat angka backlog di Jakarta masih cukup tinggi.

Pernyataan tersebut disampaikan kepada awak media, sesaat setelah terpilih secara aklamasi menjadi Ketua DPD HIMPERRA Daerah Khusus Jakarta, dalam ajang Musyawarah Daerah atau Musda II DPD HIMPERRA Jakarta di Hotel RA Suites Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

"Di Jakarta ini memang tidak ada pilihan selain kita membangun ke atas (vertikal). Ada angka backlog kebutuhan hunian di Jakarta sampai 1,2 juta unit. Harapan kami sebagai pihak swasta bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jakarta, memanfaatkan lahan-lahan idle untuk kebutuhan hunian vertikal. Kami siap bekerjasama membantu pemerintah mendukung Program 3 Juta Rumah, khususnya hunian vertikal, agar bisa terealisasi dengan baik dan tepat sasaran di Jakarta," kata Iwan dalam keterangannya, dikutip Jumat (18/4/2025).

Untuk dapat mempermudah pembangunannya, pengembang berharap ada regulasi yang dapat mendukung dan mempercepat. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian PKP yang telah menaikkan batas penghasilan pasangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari yang tadinya Rp 7-8 juta, menjadi Rp 14 juta.

"Pemerintah pusat lewat Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan mengeluarkan aturan perluasan pendapatan untuk pembelian hunian subsidi sampai dengan penghasilan maksimal Rp 14 juta. Itu angin segar dan peluang bagi warga DKI Jakarta bisa membeli hunian vertikal bersubsidi. Kami ingin rumah susun milik bersubsidi di Jakarta ada lagi," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan Himperra memiliki target besar yang optimis dapat mereka capai selama 2025 ini yakni membangun 5.000 rumah subsidi.

Target ini melampaui capaian Himperrra pada 2024 lalu yang berhasil membangun 3.100 rumah. Lokasinya kebanyakan berada di kawasan penyangga Jakarta seperti Depok, Bekasi, Bogor, Tangerang, Serang bahkan sampai ke Karawang.

"Tiga bulan pertama sudah tercapai 10 persennya. Kami optimis tahun ini dari 180 perusahaan aktif anggota Himperra Jakarta, bisa memproduksi sebanyak 5.000 unit rumah subsidi. Keahliannya anggota kami memang membangun perumahan bersubsidi," ungkapnya.

Selain meningkatkan jumlah unit yang tersedia, Himperra juga melakukan inovasi dengan memberikan desain rumah yang kekinian dan dengan kualitas bangunan yang hampir setara dengan bangunan komersial.

"Infrastruktur pendukung kawasan juga sudah bagus. Jadi tinggal dan bisa memiliki rumah subsidi tetap akan merupakan kebutuhan dan kebanggaan bagi milenial ke depan," jelasnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(aqi/abr)

Jakarta -

Keberadaan peta jalan untuk Program 3 Juta Rumah masih menjadi tanda tanya. Terkait hal itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah diserahkan kepada DPR sejak awal tahun ini.

Pria yang akrab disapa Ara ini berkata bahwa ia akan dengan senang hati menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah. Namun, hal itu akan ia lakukan di depan DPR.

"Tanya deh, aku sudah kirim itu ke DPR dari awal tahun tentu kan aku jelaskan di DPR. kita harus hormati DPR dong ya," kata Ara ketika ditemui wartawan usai acara Tasyakuran BP Tapera di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Ara enggan memberi bocoran sedikit pun terkait peta jalan tersebut. Ia menegaskan, jika diminta untuk menjelaskan terkait peta jalan Program 3 Juta Rumah dirinya siap untuk melakukannya.

"Kita sudah siap kok untuk menjelaskan ya dan sudah kita kasih ke DPR," tegasnya.

Sebagai informasi, Ara sempat mengungkapkan bahwa dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah sudah ada. Ia juga siap untuk merilisnya ke publik saat rapat dengan DPR RI. Program 3 Juta Rumah, kata Ara, kegiatannya tidak hanya membangun rumah saja, tetapi juga termasuk merenovasi. Namun, ia enggan merincikan berapa jumlah rumah yang akan dibangun dan berapa jumlah rumah yang akan direnovasi.

Ketika ditanya mengenai kapan dokumen peta jalan Program 3 Juta Rumah diluncurkan, karena publik menanyakan hal tersebut, Ara mengatakan pihaknya akan merilis ketika rapat dengan DPR nanti.

"Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR (dokumen dirilis). (Kapan Pak?) tanya DPR, kapan diminta kami siap," ungkapnya kepada wartawan di Auditorium Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

Ara mengatakan, dirinya dengan senang hati akan menjelaskan peta jalan Program 3 Juta Rumah kepada DPR jika diminta. Ia juga mengungkapkan dokumen tersebut sudah ada dan siap untuk dirilis.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Jakarta -

Qatar akan membiayai pembangunan 1 juta rumah di Indonesia. Pembangunan tersebut masih termasuk dalam Program 3 Juta Rumah.

Pada awal Januari 2025, Qatar sudah menandatangani perjanjian nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU). Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo pernah mengungkapkan pembangunan 1 juta rumah dari Qatar akan dilakukan April 2025.

Kira-kira kapan groundbreaking untuk proyek tersebut?

Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pihak Qatar untuk melakukan groundbreaking setidaknya pada bulan Mei mendatang. Namun, pada bulan April ini setidaknya sudah menandatangani kontrak kerja sama agar pembangunan 1 juta rumah bisa terlaksana.

"Ya, Anda datang ke sini, buatlah SPV, buat kantor yang benar-benar di sini di Indonesia. Setelah mendapatkan kontrak, kita akan berikan apa yang Anda mau," tegas Bonny saat ditemui wartawan di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Jika sudah menandatangani kontrak untuk pembangunan, kata Bonny, pemerintah baru akan memberikan apa yang dibutuhkan Qatar untuk membangun rumah, contohnya seperti tanah yang bisa digunakan. Setelah rumah dibangun, nantinya bangunan akan dikelola oleh pemerintah.

"(Groundbreaking bulan Mei?) Kita kondisikan. Karena kan dari Januari ini, ya kan? Setelah sudah selesai, ya pemerintah mengelola. Mungkin pemerintah menunjuk Perumnas atau siapa (untuk mengelola)," katanya.

Ia mengatakan, saat ini tanah di kompleks perumahan DPR di Kalibata menjadi salah satu kandidat untuk pembangunan 1 juta rumah dari Qatar. Bonny menuturkan saat ini sedang dalam proses pelimpahan dari sekretariat DPR ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan diberikan kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"(Lokasi pembangunan) Kalibata sekarang yang bisa dikatakan 90 persen. Banyak lahan yang ada, tapi masih ditinggalin oleh masyarakat, kayak kemayoran," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(abr/abr)

Semarang -

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut mendukung Program 3 Juta Rumah melalui penyediaan tanah. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah memetakan 77 ribu hektare cadangan tanah untuk negara (CTUN) yang bisa digunakan untuk membangun perumahan.

"(Cadangan Tanah Negara untuk perumahan sudah jadi petanya?) Sudah. Totalnya ada 77 ribu hektare," ujar Nusron dalam acara 'Dialog Bersama Menteri ATR/BPN dengan Kepala Daerah di Provinsi Jawa Tengah' tentang penataan ruang, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (17/5/2025).

Ia mengatakan, hasil pendataan dan pemetaan tanah tersebut sudah bisa diperlihatkan kepada pengembang. Rencananya, Nusron akan bertemu dengan asosiasi pengembang pada Senin (21/5) mendatang.

"Bisa, besok Senin kami akan ketemu dengan asosiasi perumahan untuk menyampaikan itu (peta CTUN untuk perumahan)," ucapnya.

Di samping itu, ia mengimbau agar lahan sawah, terutama yang sudah berbentuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), tidak dialihfungsikan. Hal ini untuk menjaga ketahanan pangan yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengatakan asta cita Prabowo yang mengedepankan ketahanan pangan, hilirisasi, ketahanan energi, hingga Program 3 Juta Rumah membutuhkan lahan. Namun, pembangunan perumahan atau pabrik yang menggunakan lahan sawah akan mengurangi produksi beras.

"Lahan sawah apalagi yang sudah LP2B diubah menjadi lahan industri, lahan permukiman, maupun lahan pendidikan yang itu akan mengganggu ketahanan pangan," ucapnya.

Sebelumnya, Nusron pernah menyampaikan ada 79 ribu hektar cadangan tanah untuk negara yang bisa digunakan untuk perumahan. Tanah tersebut bisa dibeli untuk Program 3 Juta Rumah dengan harga yang terjangkau.

"Kami punya cadangan nasional tanah cadangan untuk negara yang kami bisa peruntukkan untuk perumahan itu 79.925 hektare," ujar Nusron dalam pemaparannya di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Namun, ia tidak tahu kecocokan tanah tersebut bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) maupun pengembang. Untuk itu, pihaknya akan mematangkan informasi terkait penyediaan tanah tersebut dengan menyajikan lokasi, gambar, dan peta CTUN.

Lalu, pengembang beserta pihak lainnya bisa menilai sendiri kecocokan tanah tersebut untuk perumahan. Informasi soal tanah tersebut rencananya akan tersedia pada kuartal 1-2025 mendatang.

"Sangat dinamis dan sangat terjangkau sekali bagi MBR. Q1 insyaallah. Tim sedang bekerja untuk memetakan," tuturnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/abr)

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk membangun perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam acara Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis (17/4/2025) seperti dilansir Antara.

Ia mengakui ketersediaan lahan menjadi tantangan di sektor perumahan. Namun, masalah itu tidak boleh diselesaikan dengan mengorbankan produksi pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," kata dia.

Kementerian PKP akan mencari lahan yang strategis untuk pembangunan perumahan, tapi tidak menyentuh lahan pertanian.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," ucapnya.

Ara berencana mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah ini. Ia juga akan berdiskusi dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan terbatasnya lahan perumahan di Jawa Barat karena banyak area yang masih berstatus sawah dan tidak boleh dibangun.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid juga menegaskan pentingnya sinergi pengadaan lahan untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Program tersebut meliputi ketahanan pangan, energi, makan bergizi gratis, hilirisasi industri, hingga pembangunan 3 juta rumah.

Nusron menekankan perlunya perlindungan lahan pertanian agar pembangunan pabrik atau perumahan tidak mengganggu ketahanan pangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta pengembang agar tidak melakukan alih fungsi lahan persawahan menjadi area perumahan.

Meskipun pembangunan 3 juta rumah membutuhkan alokasi lahan yang jumbo, Ara menekankan bahwa membangun rumah di kawasan sawah produktif dilarang karena bakal mengganggu ketahanan pangan nasional.

“Kita memang mau membangun rumah buat rakyat, Tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh pak persawahan dibuat perumahan ya,” tegas Ara kepada pengembang di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Dia menyebut, masalah lahan memang menjadi tantangan utama dalam pembangunan 3 juta rumah. Sejalan dengan hal itu, Ara berkomitmen untuk merumuskan sejumlah solusi bersama stakeholder terkait mengenai hal tersebut.

“Saya sebagai Menteri Perumahan tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan, nah tapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif itulah sikap kami sebagai negara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap terdapat 5.600 hektare lahan sawah yang beralih fungsi selama periode 2021 hingga 15 Februari 2025.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan alih fungsi lahan sawah seluas 5.600 hektare itu terjadi lantaran tanah tersebut belum ditetapkan menjadi Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B).

Namun demikian, pada saat yang sama Nusron menegaskan bahwa temuan alih fungsi lahan sawah itu menurun drastis seiring dengan adanya kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diteken sejak 2021.

“LSD ternyata efektif, dari tahun 2021 Sampai Februari tanggal 15 Tahun 2025 lahan yang berubah fungsi hanya 5.600 hektare, sangat signifikan,” kata Nusron dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Selasa (18/3/2025).

Sementara bila dibandingkan dengan periode sebelum pemerintah menetapkan kebijakan Lahan Sawah Dilindungi, tren alih fungsi lahan sawah per tahun dilaporkan mencapai 66.000 hektare.