Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan rencana jangka panjang pemerintah untuk membangun rumah susun bagi korban kebakaran di Kelurahan Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat.

Dalam rapat koordinasi yang digelar di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Kamis, Fahri menjelaskan bahwa kawasan yang terbakar seluas sekitar 30 hektare dapat menjadi lokasi untuk pembangunan rumah susun.

"Kebetulan sebenarnya tanah itu lebih kurang 30 hektare, tadi dikonfirmasi ulang itu, kawasan yang bisa dikerjasamakan dengan jaminan bahwa mereka yang terdata sebagai pemilik di tempat yang sementara. Dalam jangka panjang tentu akan menjadi bagian dari pembangunan rumah susun," ujar Fahri Hamzah.

Fahri menekankan bahwa rencana pembangunan ini bertujuan untuk memberikan kepastian tempat tinggal yang layak bagi para korban kebakaran.

Ia memastikan bahwa hanya mereka yang sudah terdata sebagai penghuni sebelumnya yang akan menjadi penerima manfaat dari pembangunan rumah susun tersebut.

"Kami ingin memastikan bahwa yang tinggal di situ adalah mereka yang memang sudah ada di tempat itu sebelumnya, bukan orang lain yang tidak terdaftar," kata Fahri.

Meskipun rencana jangka panjang ini sudah dipersiapkan, Fahri menegaskan bahwa prioritas saat ini adalah memindahkan para korban ke tempat yang lebih layak, yaitu rumah singgah sementara atau rusun, untuk menghilangkan status pengungsian mereka.

"Tapi yang sekarang ini, yang kita mesti selesaikan dulu adalah supaya status pengungsinya hilang, pindahlah ke rumah singgah itu," kata dia.

Dengan rencana ini, pemerintah berharap dapat memberikan solusi permanen bagi warga yang terdampak kebakaran sekaligus mengatasi masalah perumahan di wilayah tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah akan merelokasi para korban kebakaran yang terjadi di Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta, untuk sementara waktu sebagai upaya jangka pendek.

"Kita bahas bagaimana untuk memberikan tempat tinggal, minimal tempat tinggal sementara, tadi diusulkan mengenai posisinya rumah singgah itu bagi para korban terdampak," ujar Pratikno.

Pratikno menjelaskan berdasarkan laporan yang diterimanya sebanyak 197 bangunan terbakar, mengakibatkan 594 kepala keluarga dan 1.520 jiwa terdampak.

Para korban kebakaran saat ini sebagian besar berada di pengungsian, yaitu di Sekolah Dasar Negeri Kebun 09 dan beberapa lahan kosong yang dibangun untuk tenda.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berjanji menyampaikan usulan pemindahan korban kebakaran Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat ke rumah susun (rusun) kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (PKP) Maruarar Sirait.

Hal itu dikatakan JK usai mengunjungi korban kebakaran Kebon Kosong di posko pengungsian, Rabu (11/12/2024).

"Tadi yang diharapkan perumahan, nanti tentu Menteri Perumahan akan turun dan kami serahkan (usulkan) diganti dengan rusun," kata JK di lokasi.

JK berpendapat, rumah susun lebih aman dibandingkan rumah semipermanen padat penduduk yang sering terjadi korsleting.

"Hampir semua kebakaran itu penyebabnya korsleting yang tidak teratur. Kalau rusun itu bersih, risiko kebakaran kecil," ucapnya.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu mengatakan, jika wacana pemindahan korban kebakaran Kebon Kosong ke rusun ini terealisasi, dibutuhkan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Sosial (Kemensos).

"PMI akan selalu membantu," tegas JK.

Adapun dalam kunjungannya ini, JK memberikan sejumlah bantuan sandang untuk para korban kebakaran.

Bantuan tersebut yakni, popok bayi, perlengkapan mandi mulai dari shampo, sabun, handuk, dan deterjen bertuliskan family kit Palang Merah Indonesia. Kemudian ada sarung dan tas yang berisikan alat tulis untuk anak-anak.

Sebelumnya diberitakan, kebakaran melanda permukiman semipermanen padat penduduk di Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/12/2024). BPBD mencatat, data sementara korban kebakaran mencapai 1.800 jiwa dari 600 Kepala Keluarga (KK).

"Data kebakaran dari RT 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 dari RW 05," tutur Kepala BPBD Provinsi Jakarta Isnawa Adji dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).

Isnawa mengatakan, korban kebakaran telah mendapat bantuan logistik dari Dinas Sosial dan BPBD Provinsi Jakarta.

"Ada makan pagi dan malam dari Dinas Sosial. Makan siang dari PMI, toilet portabel, tenda pleton dari Dinas Sosial dan BPBD," ujarnya.

BPBD menyiapkan tiga lokasi posko pengungsian ratusan korban kebakaran, salah satunya di SDN 09 Kebon Kosong.

"Lokasi pengungsian ada di SDN 09 Kebon Kosong, Masjid Al Ihsan RT 02 RW 05, dan Lapangan Jusuf Hamka," ujar Isnawa.

Pemerintah sedang menggencarkan pembangunan rumah untuk masyarakat. Anggota Satgas Perumahan Presiden Prabowo Subianto, Bonny Z. Minang mengatakan Prabowo akan membangun rumah susun di tengah kota.

"Di luar 3 juta ini Pak Prabowo juga melakukan pembangunan di urban kan satu juta unit apartemen," ujar Bonny kepada detikProperti di Gran Melia Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Apartemen tersebut berupa rumah susun sewa (rusunawa) dan rumah susun milik (rusunawi). Bonny menjelaskan apartemen tersebut adalah business model yang melibatkan investor.

Para investor akan menyewakan dan menjual rusun ke masyarakat dengan harga murah. Hunian di perkotaan ini untuk meningkatkan produktivitas masyarakat agar tinggal lebih dekat ke tempat kerja.

"Ini untuk anak-anak berusia 22 tahun sampai 30 tahun atau pasangan suami isteri muda. Diprioritaskan adalah untuk para ASN supaya meningkatkan produktivitas," ucapnya.

Langkah ini menjadi solusi masyarakat muda untuk lebih produktif dengan tinggal di tengah kota. Menurutnya, masyarakat yang harus berangkat pagi dan sampai rumah malam menurunkan produktivitas. Tentunya hal ini berangkat dari tidak sanggupnya masayarakat membeli rumah di tengah kota.

Pemerintah akan menyediakan lahan dari aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di perkotaan untuk membangun rusun tersebut. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan relaksasi atau kemudahan lainnya.

Bonny mengungkapkan sejauh ini sudah terkumpul 140 hektare lahan, sehingga tidak ada masalah kekurangan lahan. Adapun kota-kota yang dimaksudkan seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Semarang.

"Tidak menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pemerintah akan menyiapkan lahan tanahnya tanah-tanah negara ya. Mengundang investor untuk membangun," katanya.

Lebih lanjut, Bonny mengungkapkan sudah ada beberapa investor asing dari road show yang dilakukan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Investor tersebut dari China, Abu Dhabi, Qatar, Turkiye, dan masih ada lainnya.

"Main kontraktor boleh orang asing tapi subkontraktornya harus orang Indonesia. Jadi pembangunan rumah 1 juta unit tidak menggunakan APBN," tuturnya.

Pemerintah pun akan membuat rusun dengan konsep Transit Oriented Development (TOD) seperti MRT dan LRT. Lalu, pemerintahan juga membangun rusun di Pasar Jaya seperti Rusun Pasar Rumput.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengusulkan 3 skema pembiayaan subsidi untuk Program 3 Juta Rumah. Ketiganya memiliki masa tenor yang panjang yakni hingga 30 tahun.

VP Subsidized Mortgage Division PT Bank Tabungan Negara (BTN) (Persero), Nur Ridho menyebutkan skema pembiayaan tersebut di antaranya Rumah Desa Sehat, Rumah Sejahtera, dan Rumah Perkotaan.

Hal ini disampaikan dalam acara Banking & Property Outlook 2025: Era Baru Kebangkitan Industri Properti yang digelar oleh Indonesia Housing Creative Forum & Urban Forum di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Rumah Desa Sehat merupakan program yang diperuntukkan untuk perumahan di desa. Nantinya BTN akan menawarkan 4 layanan pembiayaan, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), KPR, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Masa tenornya cukup panjang yakni bisa sampai 30 tahun untuk KPR subsidi maupun yang normal.

Kedua, Rumah Sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Layanan pembiayaannya di antaranya KPR rumah tapak dan rusun, kredit bangun rumah, dan kredit renovasi rumah. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

Ketiga, Rumah Perkotaan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan. Layanan pembiayaannya lebih sedikit yakni hanya untuk kredit kepemilikan rumah dan rusun. Dengan masa tenor sampai 10 tahun untuk KPR subsidi dan sampai 30 tahun untu KPR normal.

"Kalau nggak salah satu desa, 25 unit rumah. Saya optimis juga kalau 25 unit dikali berapa desa di Indonesia, insyaAllah 3 juta kalau memang bisa dilaksanakan, insyaAllah bisa dilaksanakan, dalam tempo satu tahun," ujarnya.

Ada pun besaran anggaran yang disiapkan untuk program subsidi sekitar Rp 53 triliun.

Kemudian, BTN juga sudah mengusulkan kuota FLPP ditambah tahun depan, dari yang semula 200 ribu unit akan menjadi 400 ribu.

"Program FLPP tahun kemarin 166 (ribu), kemudian ditambah atau digenapkan jadi 200 (ribu) unit. Tahun depan insyaAllah sesuai dengan anggaran yang sudah dicanangkan, sekitar 220 ribu unit rumah lagi. Atau kemarin ada diskusi juga sekitar 400 (ribu) unit untuk tahun depan, ini akan terus berkembang," jelasnya.

NUSANTARA, KOMPAS.com - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan, ada 5 proyek yang akan dibangun pada groundbreaking ke-9.

"Kami sedang mengusulkan kepada Pak Presiden untuk ada 5 groundbreaking," ujar Basuki saat ditemui di Menara Mandiri II, Jakarta, Senin (9/12/2024).

Basuki mengatakan, waktu pelaksanaan groundbreaking tersebut menunggu keputusan Sekretariat Kabinet dan akan dilakukan bersamaan dengan peresmian infrastruktur oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Basuki membocorkan, 5 proyek baru tersebut adalah garapan swasta dengan sektor meliputi perkantoran, hotel, rumah makan, penghijauan, dan perumahan yang tengah diusahakan.

"Yang satu Sojitz baru kita upayakan dari Jepang itu, Sojitz itu perumahan," lanjut Basuki.

Sojitz Corporation adalah sebuah perusahaan perdagangan umum yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang.

Sojitz menjalankan berbagai macam bisnis, dan berinvestasi pada berbagai macam sektor dan mengadakan aktivitas finansial.

Seperti otomotif, energi, sumber daya mineral, kimia, sumber daya makanan, sumber daya pertanian dan kehutanan, barang jadi, dan kawasan industri.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan bahwa investasi yang masuk dan akan berjalan saat ini ada sekitar Rp 5 triliun.

"Mungkin yang sudah in process sekitar Rp 5 triliun," ungkap Agung.

Agung menjelaskan bahwa target investasi saat ini adalah menyiapkan ekosistem pendukung kehidupan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke sana.

"Tenant-tenant untuk mengisi di area rusun (Rumah Susun ASN), maupun di Kantor-kantor Kemenko (Kementerian Koordinator)," imbuh Agung.

Ekosistem yang dimaksud berupa kafe, restoran, penatu, klinik, apotek, hingga pasar rawit (minimarket).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta bakal membenahi kawasan kolong tol dan jembatan bekas tempat tinggal warga, menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan sebagian warga yang tinggal di kolong tol dan jembatan juga telah direlokasi secara bertahap ke rumah susun (rusun).

"Kalau memungkinkan akan kami jadikan ruang terbuka hijau yang bisa digunakan untuk masyarakat, bisa juga untuk kawasan hijau, dan beberapa hal yang lain," kata Teguh kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Senin (9/12/2024).

Ia mengatakan kawasan tersebut sejatinya merupakan tempat umum yang seharusnya dimanfaatkan untuk masyarakat. Oleh karena itu, Pemprov bakal berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk rencana pembenahan kolong tol dan jembatan.

"Kawasan itu pastinya akan kami jaga karena memang (tempat) umum. Kami akan koordinasikan dengan pengelola jalan tol, Bina Marga, dan Kementerian Sosial," ujarnya.

Di sisi lain, Teguh mengatakan hal terpenting saat ini adalah mengupayakan warga yang telah dipindahkan ke rusun, tidak kembali lagi ke kolong tol.

"Kami akan libatkan OPD terkait seperti Satpol PP, Dinas Pertamanan, Bina Marga, Parekraf, Polda dan sebagainya agar tidak dihuni lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Kelik Indriyanto mengatakan 274 keluarga yang tinggal di kolong tol kawasan Jakarta sudah dipindahkan. Kelik mengatakan ratusan keluarga itu direlokasi ke sejumlah rusun di Jakarta.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakbar, Utara, sama Pusat," ujar Kelik di Hotel Double Tree by Hilton, Cikini, Jakarta Pusat, (6/12).

Dia menyebutkan tidak ada warga yang direlokasi dari kawasan Jakarta Selatan. Dia juga menyampaikan ratusan warga yang dipindah ke rusun ber-KTP Jakarta.

"Warga non-DKI memang tidak dapat rusun. Jadi mereka yang dapat adalah yang ber-KTP DKI," tutur Kelik.

Kelik menyampaikan, proses pemindahan warga kolong Tol Angke dikoordinasikan oleh Dinas Sosial. Termasuk pemetaan relokasi jumlah warga yang tersebar di beberapa rumah susun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan hunian layak bagi seluruh masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, lewat program 3 juta rumah.

Di Jakarta, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memulai program relokasi warga yang tinggal di kolong jembatan dan tol ke rumah susun (rusun) pada 30 November 2024.

Selain relokasi, pemerintah juga menyediakan rumah susun dengan harga sewa rumah. Salah satunya di Rusunawa Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diperuntukan untuk warga berpenghasilan rendah.

Kementerian PKP melakukan semua upaya tersebut untuk merealisasikan janji Prabowo menyediakan 3 juta rumah bagi rakyat kecil.

Relokasi warga kolong jembatan dan tol

Pemprov Jakarta telah merelokasi warga yang selama ini tinggal di kolong jembatan dan tol. Relokasi ini dilakukan secara bertahap sejak 30 November 2024.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kelik Indriyanto menuturkan, 274 kepala keluarga (KK) sudah dipindahkan ke rusun dari target 1.060 KK.

"Yang sudah dipindah sebanyak 274 KK dari 1.060 KK. Mereka tersebar ke rusun di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat," kata Kelik saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

Warga yang ber-KTP di luar Jakarta tidak mendapatkan rusun. Mereka dibantu biaya sewa kontrakan, pengurusan kepulangan atau ditampung sementara di panti milik Dinas Sosial.

Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaiman mengatakan, kompensasi uang sewa rumah selama dua bulan telah diberikan untuk 98 Kepala Keluarga (KK) yang ber-KTP dari luar Jakarta.

Mereka selama ini tinggal di bawah kolong Tol Angke. Karena tak dapat rusun, mereka diberikan uang untuk mengontrak rumah sementara.

"Pemberian uang kompensasi sewa rumah selama dua bulan sebesar Rp 1,5 juta untuk membantu sebanyak 98 KK pindah dari kolong Tol Angke, Jelambar Baru," kata Agus.

Dinas Sosial Provinsi Jakarta juga memberikan bantuan sosial berupa kebutuhan bahan pokok untuk masing-masing keluarga.

"Kebutuhan pokok berupa minyak goreng, beras, kecap dan lain lain diberikan untuk meringankan kebutuhan warga yang pindah ke rumah sewa," ujar dia.

Untuk 139 KK warga kolong Tol Angke yang direlokasi ke rumah susun (rusun) juga diberikan bantuan berupa uang, paket sembako dan tempat tidur.

Target 3 juta rumah

Belum lama ini, Prabowo melemparkan guyonan kepada Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait program 3 juta rumah saat hadir dalam pembukaan Sidang Tanwir dan Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (4/12/2024).

Prabowo mengatakan, Fahri Hamzah baru boleh tersenyum ketika program 3 juta rumah sudah berdiri. Namun, jika belum terealisasi, ia meminta Fahri untuk tidak senyum dulu.

Untuk merealisasikan programnya itu, Prabowo sedang meminta jajaran untuk menghemat anggaran dan mengurangi pengeluaran yang bersifat tidak kritis.

"Jadi saya mohon juga para gubernur terpilih, bupati terpilih, ketat, efisien, kurangi yang bersifat tidak kritis. Kritis untuk kepentingan rakyat, kritis untuk kepentingan langsung. Tidak usah terlalu banyak seminar, kita sudah tahu kesulitan rakyat, sudah tahu," kata Prabowo dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu.

Prabowo menyinggung program 3 juta rumah yang dicanangkan, mengingat masih banyak rakyat yang kesulitan memiliki rumah.

Kepala Negara tersebut meminta jajarannya untuk mencari solusi secepatnya, bukan hanya melaksanakan seminar tanpa aksi pasti.

"Rakyat miskin, rakyat muda, yang masih muda, butuh rumah yang terjangkau. Enggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa, dia butuh segera," imbuh Prabowo.

Sewa rusun murah

Demi mewujudkan target itu, pemerintah juga menyediakan rusun dengan harga sewa murah. Salah satunya di rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Pada Kamis (28/11/2024), Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial (Mensos) Agus Jabo Priono, menyerahkan 334 kunci kepada warga penyewa.

Penyewaan Rusunawa Pasar Rumput yang diturunkan harganya itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Presiden minta kami bergerak cepat untuk rakyat, terutama rakyat kecil," ucap Ara.

Ara berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk merelisasikan hunian harga murah untuk rakyat kurang mampu.

"Kami sudah mengikuti berkali-kali arahan Presiden Pak Prabowo. Bapak Presiden sangat peduli pada wong cilik, ada program pangan untuk bantu masyarakat tak mampu," ucap dia.

Rusunawa Pasar Rumput memiliki 1.980 unit. 1.295 unit di antaranya diperuntukan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan 418 unit lainnya diberikan untuk korban kebakaran Manggarai yang digratiskan biaya sewa hingga 27 Oktober 2025.

Awalnya harga sewa Rusunawa Pasar Rumput mencapai Rp 3,5 juta per bulan. Namun akhirnya disepakati kalau harga sewanya turun menjadi Rp 1,1 juta sampai Rp 2,5 juta per bulan.

Masyarakat yang tinggal di kolong jembatan di Bandung, Jawa Barat akan segera direlokasi ke rumah susun (rusun) Rancaekek dan Solokan Jeruk. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait sudah meninjau rusun Rancaekek yang akan ditempati oleh masyarakat yang tinggal di kolong jembatan.

"Saya sudah meninjau gedung yang lama dari kawasan dan saya sangat senang sekali karena para penghuni terutama ibu-ibunya punya kegiatan yang dapat membantu perekonomian, seperti merajut baju dan suvenir yang dapat menambah penghasilan untuk keluarga," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (6/12/2024).

Pria yang akrab disapa Ara ini berpesan untuk terus dilakukan pemberdayaan masyarakat bagi penghuni rusun Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya warga yang di relokasi dari kolong jembatan agar mempunyai kemandirian secara ekonomi.

"Sehingga saat biaya sewa gratis habis, sewa pada tahun berikutnya tidak memberatkan dan penghuni sudah memiliki pekerjaan tetap dan kegiatan yang dapat menopang kehidupan mereka. Tujuannya agar penghuni mempunyai perubahan dalam peningkatan kesejahteraan dibanding tinggal di Permukiman sebelumnya," tuturnya.

Sebelum meninjau rusun Rancaekek, Ara sempat mendatangi para penghuni kolong jembatan Taman Sari di Bandung, Jawa Barat. Hal itu dilakukan untuk meninjau kesiapan relokasi.

Ara berharap, dengan adanya relokasi ini warga yang sebelumnya tinggal di kolong jembatan bisa hidup dengan layak serta kotanya bisa tertata menjadi lebih baik.

Total ada 100 kepala keluarga yang rencananya akan direlokasi ke rusun Rancaekek dan Solokan Jeruk. Rencananya, relokasi akan dilakukan pada 20 Desember 2024.

Sementara itu, rusun Rancaekek atau yang disebut apartemen transit ini berlokasi di Jalan Cipanas Rancaekek, Kabupaten Bandung. Di sana ada 7 tower dengan 1 towernya berisi sekitar 98 unit hunian tipe 27. Di dalamnya sudah dilengkapi dengan perabotan atau meubelair.

Video: Momen Menteri PKP Kunjungi Warga di Kolong Jalan Tol, Bakal Direlokasi

Video: Momen Menteri PKP Kunjungi Warga di Kolong Jalan Tol, Bakal Direlokasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kelurahan Petojo Binatu, Gambir, Jakarta Pusat, menjalani aktivitas mereka di rumah tanpa menikmati sinar matahari. Tepatnya di Jalan Petojo Binatu Gang 3.

Setidaknya ada sembilan rumah yang tak mendapat cukup cahaya matahari di lingkungan padat penduduk itu.

Masing-masing rumah ini bisa ditempati oleh beberapa kepala keluarga (KK). Ada yang isinya dua atau tiga KK. Yang terbanyak, ada satu rumah yang dihuni delapan KK.

Warga bernama Sri Mulyati (51) mengatakan, kondisi tempat tinggalnya memang sudah padat sejak dia lahir di Petojo. Meski bangunan di RT 11 ini ada yang dua lantai, warga yang tinggal di lantai satu dan dua bukan satu keluarga.

Sri tinggal di lantai dua. Namun, sehari-harinya, Sri menghabiskan waktunya di lantai satu yang merupakan tempat tinggal kakaknya.

Dikelilingi perkantoran

Warga yang tinggal di lantai satu tidak kedapatan sinar matahari karena dua hal. Pertama, karena lokasi bangunan yang berdempetan.

Kedua, celah antarbangunan ini dipasangi genteng supaya warga di lantai satu tidak kehujanan.

“(Di sini area) rumah kumuh. Sekarang mah masih mending. Dulu mah, rumah dulu, masih bilik, sekarang mah masih mending sudah tembok. Sudah direnovasi,” ujar Sri saat ditemui di rumah keluarganya di Petojo Binatu, Jumat (6/12/2024).

Secara keseluruhan, kondisi rumah di RT 11 Petojo Binatu terbilang layak. Meski ada sebagian warga yang rumahnya dibangun di samping pinggir anak sungai dari Kali Krukut, kebanyakan rumah warga sudah terbuat dari beton.

Namun, beberapa masih terbuat dari seng dan kayu. Bahkan, mereka harus berbagi WC umum untuk mandi dan buang air.

Rumah Sri dan sejumlah keluarga lain lebih memprihatinkan karena hanya mereka yang rumahnya gelap dan lembap.

Terlebih, di seberang pemukiman warga atau di sekeliling SMP Negeri 39 Jakarta, berdiri kompleks perkantoran dan sejumlah gedung yang baru direnovasi.

Sementara, di kanan kiri pemukiman warga juga dikelilingi oleh perkantoran dan hotel bintang lima.

Kondisi rumah warga

Dari jembatan yang menghubungkan Jalan Sekolah dengan Jalan Petojo Binatu Gang3, jalan masuk ke rumah Sri terletak di sebelah kanan.

Ketika hendak memasuki gang, sekitar lima sepeda untuk anak kecil terparkir di sebelah kanan.

Lebar gang itu sekitar satu meter. Semua yang mau keluar dan masuk harus bergantian karena gang ini tidak bisa dilewati dua orang sekaligus.

Area yang tidak dapat ditembus oleh sinar matahari hanya selebar kurang dari 20 meter. Namun, warga yang tinggal di area ini kebanyakan adalah anak bayi, balita, dan lansia.

“Habis melahirkan, ada lagi. Habis melahirkan, melendung (hamil) lagi,” canda Sri.

Rumah petak dua lantai yang ditempati Sri menjadi rumah bagi enam anggota keluarga. Meski tidak terbilang ramai, lebar rumah Sri paling besar hanya dua meter. Sementara, ke belakang sekitar 5-6 meter.

Ruang gerak Sri dan keluarganya semakin sempit karena perabotan di rumah. Di antaranya, lemari dan kulkas yang berukuran cukup besar untuk menyimpan sayur mayur.

Ditambah lagi, depan rumah Sri ditaruh beberapa etalase dan rak tempat menjajakan lauk pauk untuk warung nasinya.

Ketika ditemui Kompas.com, Sri dibantu dua keponakannya tengah sibuk membungkus makanan untuk nikahan kerabatnya.

Saat itu, ruang tamu Sri penuh dengan bakul nasi, dan tiga baskom, masing-masing berisi tempe orek, telor rebus masak cabai, dan ayam masak kecap.

Sementara, di bagian belakang ada satu kantong besar kerupuk udang yang perlu dikemas juga.

“(Depan dipasang genteng) kan semisal hujan kan biar kita enggak kehujanan, becek. Ada dagangan juga saya. Makanya saya bikin gitu (atap) biar enggak becek,” jelas ibu dua anak ini.

Sri menjelaskan, atap di depan rumah kakaknya ini sudah dua kali direnovasi. Pasalnya, tiang-tiang penyangganya sudah mulai rapuh dan rentan ambruk jika tidak rutin diperbaiki.

“Ini mah sudah saya benerin kalau enggak mah sudah ambruk itu. Dari sini ke sini mah sudah ambruk (area atap) kalau kesenggol tiangnya. Orang tiangnya dari tahun baheula,” lanjut Sri.

Tak banyak pilihan

Setiap kali menerima tamu, warga yang berlalu lalang mau tidak mau menyenggol tamu Sri yang berdiri di depan pintu. Alhasil, tamu Sri harus melipir sedikit ke sisi gang agar warga bisa lewat.

Rumah Sri dan kakaknya sebenarnya berada di satu bangunan yang sama. Untuk naik ke lantai dua, Sri dan anggota keluarganya harus masuk dari tangga di dekat pinggir kali.

Sri mengatakan, di rumah kakaknya tidak ada tangga yang menghubungkan kedua lantai ini lagi.

Meski hidup di lokasi yang lembab dan gelap, Sri mengaku tidak punya banyak pilihan.

Mau pindah tempat lain, biayanya mahal. Jika pindah ke rusun, kakinya sudah tidak sanggup menaiki anak tangga.

“Ya dicukupkan. Habis (beli) rumah kan mahal, kontrak mahal, yang ada saja dimanfaatkan,” imbuh dia.

Sesekali, warga di RT 11 dan sekitarnya mendapatkan bantuan dari pemerintah maupun perusahaan yang tengah berbaik hati. Namun, Sri mengaku tidak pernah mendapatkan bantuan itu.

Dia mengaku tidak mempermasalahkan meski jarang mendapat bantuan sembako atau semacamnya. Sri mengandalkan warung nasi kecilnya walaupun penghasilannya tak seberapa.

“Saya mah bantuan atau apa enggak dapat. Tapi, Alhamdulillah, dari dagang (ada) lah,” kata Sri.

ANTARA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong penataan pemukiman kumuh di kolong Jembatan Mochtar Kusumaatmadja atau Pasupati, Bandung, Kamis (5/12). Penataan dilakukan melalui program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Perkotaan (P3KSP), dimana warga golongan miskin ekstrem diberi fasilitas rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan pembinaan ekonomi hingga mandiri.(Dian Hardiana/Andi Bagasela/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)

Bisnis.com, BANDUNG--Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemkot Bandung menata kawasan kumuh di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja atau Pasopati, Kota Bandung.

Ini disampaikan Maruarar usai meninjau pemukiman kumuh, di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, Keluruhan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Kamis (5/12/2024).

Menurutnya, warga yang tinggal di bedeng kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja, akan dipindahkan ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) di Rancaekek dan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung.

"Ini yang kedua ya, sesudah Jakarta, ini Bandung. Tentu kita akan usahakan dibuat juga di tempat-tempat lainnya, tentu ada banyak perbaikan-perbaikan," ujar Ara, sapaan akrabnya.

Kawasan di kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja itu, selanjutnya akan ditata sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

"Tadi sudah ditanyakan anak-anak senangnya taman, bacaan, taman belajar, sama tempat bermain, harusnya program itu, kegiatan ya Pak Wali Kota, Pak Sekda, berbasis aspirasi. Termasuk aspirasi anak-anak," katanya.

Maruarar juga meminta agar sampah di kawasan tersebut dibersihkan agar lebih ramah anak-anak.

"Kedua tadi kita sama-sama lihat sampahnya banyak sekali, itu sangat tidak sehat buat lingkungan. Ini kan lingkungannya bagus kalau ditata, jadi buat tempat bermain anak dan sebagainya," katanya.

Penataan kawasan kumuh perkotaan ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar masyarakat hidup layak dan kotanya jadi lebih indah.

"Sama seperti di sini, ini kan di bawah jembatan, ada rumah juga, tadi kita sudah ajak ngomong yang tinggal di situ bersedia untuk pindah," ucapnya.

Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan penataan dan pemindahan warga dari kawasan kolong flyover Mochtar Kusumaatmadja ini merupakan program penanganan pelayanan kesejahteraan sosial perkotaan untuk membantu masyarakat miskin ekstrim perkotaan.

"Kriteria yang masyarakatnya tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap alias serabutan, kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 KK kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk," ujar Herman.

Nantinya, warga akan diberikan fasilitas tinggal gratis selama satu tahun, sambil diberikan pendampingan agar dapat hidup mandiri.

"Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," katanya.

Pemerintah pun akan mengurus semua keperluan warga yang dipindahkan ke Rusunawa, termasuk pemindahan sekolah jika yang bersangkutan memiliki anak.

"Sekolahnya kita akan pindahkan, kita akan cek dulu kesehatannya, kemudian kependudukannya, semua kita akan fasilitasi," katanya.

BANDUNG, iNewsBandungraya.id - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman mendampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruar Sirait meninjau langsung sasaran program penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui fasilitasi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan pemberdayaan ekonomi di Jalan Tamansari, Kota Bandung pada Kamis (5/12/2024).

Dalam kesempatan tersebut Herman menjelaskan, program ini merupakan rencana kerja sama multi stakeholders, pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan masyarakat miskin ekstrem di perkotaan dapat meningkatkan kualitas hidup.

"Alhamdulillah ya, Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, ya bahu-membahu dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, kemudian tiga kabupaten/kota, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi," jelasnya.

"Kita Jawa Barat dijadikan piloting, berkat inisiasi dari Pak Menteri PKP, tentu disupport oleh Pak Menteri Dalam Negeri dan Pak Menteri Sosial," lanjutnya.

Calon penghuni yang bakal menempati Rusunawa ini, kata Herman, yakni masyarakat dengan kriteria tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan.

"Kita akan fasilitasi dan tahap pertama ini rencananya 100 Kepala keluarga (KK). Rencana 100 KK, 33 KK dari Kota Bandung, kemudian 50 KK dari Kabupaten Bandung, dan 17 KK dari Kota Cimahi," jelasnya.

Herman mengatakan, rencananya 100 KK tersebut akan ditempatkan di dua tower, yakni di Rusunawa Rancaekek dan Solokan Jeruk yang berkapasitas 116 unit, masing-masing memiliki 58 unit.

"Kita akan tempatkan di Rusunawa Rancaekek dan Rusunawa Solokan Jeruk dan kita akan gratiskan sampai dengan yang bersangkutan bisa hidup mandiri, punya kerja atau punya usaha begitu kurang lebih satu tahun," katanya.

"Ada pendampingan, ada pelatihannya, ada fasilitasi permodalan. Pokoknya mereka diharapkan jadi naik kelas dari miskin ekstrim," tambahnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruar Sirait mengatakan, Kota Bandung menjadi piloting yang kedua setelah Jakarta.

"Ini yang kedua ya, kita coba tata, sesudah di Jakarta kita menata minggu lalu ya, memindahkan yang di bawah kawasan jembatan, tol gitu ya, supaya dipindahkan ke rumah susun," ungkapnya.

Pada peninjauan langsung tersebut, Maruar menemukan tiga KK yang termasuk kriteria calon penghuni Rusunawa. Ia juga sempat berinteraksi dengan mereka.

"Yang pertama relokasi ke rumah susun, ibu ikhlas ya bu, terima kasih. Jadi ikhlas ke rumah susun, Rancaekek, kita akan pindahkan," katanya.

Maruar juga berjanji akan memberikan fasilitas lain agar calon penghuni bisa naik kelas dari miskin ekstrem.

"Nanti juga ibu juga akan dikasih pelatihan ya, hobinya memasak. Tolong KPI-nya itu bisa bekerja atau bisa berusaha supaya ada penghasilan," imbuhnya.

Direncanakan, kata Maruar, relokasi calon penghuni akan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2024. Ia juga meminta agar pejabat setempat bergerak cepat.

"Saya senang sekali ini bisa jadi contoh buat daerah-daerah lain ya. Lihat ini sekda dan PJ Wali Kota. Itu bisa bergerak dengan cepat, kerjasama yang substantif," pungkasnya.

Editor : Rizal Fadillah