Bisnis.com, SUMEDANG - Presiden Prabowo Subianto meminta agar guru-guru tak perlu menyampaikan apresiasi atau rasa terima kasih terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut bahwa menjalankan janji kampanyenya itu merupakan kewajibannya setelah terpilih menjadi Presiden.

Hal ini dia sampaikan usai meresmikan secara serentak 37 Proyek Strategis Ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Senin (20/1/2025).

“Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden,” ujarnya kepada wartawan.

Presiden Ke-8 RI itu menekankan bahwa guru hanya perlu fokus untuk mengajarkan kepada anak didik mereka untuk tak berterima kasih kepada pemerintah melainkan mendidik untuk menghormati orang tua dan guru.

“Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian belajar dengan baik. Kami di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia,” imbuhnya.

Kepala Negara pun melanjutkan bahwa tak perlu lagi ada apresiasi kepada pemerintah. Khususnya, terhadap dirinya. Mengingat program andalannya itu memang ditujukkan untuk masyarakat.

“Saya tidak perlu lagi. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat,” pungkas Prabowo.

PONTIANAK, KOMPAS.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Barat (Kalbar) resmi diluncurkan di Kota Pontianak dan Kabupaten Landak, mulai hari ini, Senin (20/1/2025).

Pelaksanaan program ini dilakukan secara bertahap, dimulai di SDN 29 dan SMPN 9 Kecamatan Pontianak Kota serta SDN 09 Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak.

Seorang siswa dari SDN 29 Pontianak Kota mengungkapkan kepuasannya terhadap hidangan yang disajikan. “Enak banget,” ujarnya.

Sementara itu, Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson, menginformasikan bahwa tahap pertama distribusi program ini mencakup dua sekolah di Pontianak, yaitu SDN 29 dan SMPN 09, dengan total 1.079 porsi.

Harisson menjelaskan bahwa program MBG telah mendapatkan persetujuan dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan akan dilaksanakan secara bertahap.

“Kita sudah diberi persetujuan oleh Badan Gizi Nasional untuk dimulai di 2 titik, Kota Pontianak dan Kabupaten Landak, di Kota Ngabang,” kata Harisson, Senin.

Program makanan bergizi gratis di Kalbar

Di Kota Pontianak, terdapat dua mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), di antaranya yang baru disetujui adalah PT Borneo Catering Service.

Mitra ini bertugas untuk melayani 2.961 siswa pada tahap pertama.

Selain itu, di Ngabang, Landak, juga telah ditunjuk salah satu mitra untuk melaksanakan program ini.

“Mitra ini diberikan tugas ini juga secara bertahap. Untuk hari ini mulai di 1.079 anak. Ini untuk di SD Negeri 29, tadi kita sudah kunjungi dan di SMP Negeri 9 ini,” ungkap dia.

Harisson mengungkapkan bahwa pemerintah berkeinginan untuk menjangkau lebih banyak siswa dengan program makan bergizi gratis.

Namun, terdapat kendala teknis dari pihak mitra terkait penyediaan peralatan makan berbahan stainless yang harus diimpor dari Cina, sehingga program ini harus dilaksanakan secara bertahap.

“Keterbatasan-keterbatasan ini yang nanti membuat kita mulainya secara bertahap. Tapi yakinlah nanti seluruh siswa di Kalbar akan menerima program makan bergizi gratis setiap hari,” ungkap Harisson.

Di Kalbar, terdapat tujuh dapur SPPG yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk Pontianak, Sambas, Singkawang, Landak, dan Ketapang.

Namun, hingga saat ini, yang disetujui oleh BGN baru dua lokasi, yaitu Kota Pontianak dan Ngabang.

“Nanti pasti akan banyak sekali yang akan menjadi mitra SPPG. Karena kebutuhan kita itu ada lebih dari 1 juta siswa,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto mengatakan, semua pihak tidak perlu berterima kasih kepadanya atas program Makan Bergizi Gratis.

Sebab, dirinya tidak mencari nama lewat program makan bergizi itu.

Diketahui, ucapan terima kasih itu beberapa kali disampaikan oleh sejumlah anak-anak sekolah.

Tak jarang, anak-anak menyisipkan surat ucapan terima kasih di rantang bekas makan siang.

"Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian, belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama," kata Prabowo dalam keterangannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Menurut Prabowo, memberi makan siang yang bergizi secara gratis adalah kewajibannya sebagai presiden.

Hal ini sejalan dengan tujuannya mengurangi kemiskinan dan kelaparan, meski ia menghargai ucapan terima kasih tersebut.

"Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden," tuturnya.

Prabowo bilang, pemerintahan yang dipimpinnya ingin yang terbaik untuk bangsa.

Terlebih, ia dipilih oleh rakyat untuk bekerja demi rakyat pula.

"Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi, 'Saya terima kasih'. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto," tandas Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berjanji semua anak-anak bakal mendapat makan bergizi gratis (MBG) di akhir tahun 2025.

Diketahui, jumlah penerima bakal ditambah secara bertahap seiring dengan rencana penambahan anggaran untuk MBG.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," kata Prabowo dalam keterangannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Menurut Prabowo, memberi makan untuk semua anak-anak tidak memungkinkan secara administrasi.

Pasalnya, ada sejumlah proses yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat.

Proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih.

Apalagi, proyek makan bergizi adalah proyek yang sangat besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," ucap dia.

Namun, ia kembali menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini berhasil," janji dia.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini juga memastikan bahwa dana untuk program makan bergizi gratis sudah dianggarkan.

Dananya pun ada dan cukup untuk menjangkau penerima.

"Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya enggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tandas Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, program makan bergizi gratis sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak-anak belum merasakan program unggulannya tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai rapat terkait MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan bilang, kegelisahan itu lantas membuat Kepala Negara mengumpulkan kepala lembaga hingga menteri terkait untuk memecahkan masalah bersama demi percepatan penetrasi MBG.

"Kenapa Pak Presiden gelisah, karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya, beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini," kata Dadan usai bertemu Prabowo, Jumat.

Adapun demi percepatan, seluruh pihak sepakat untuk mendukung maupun mengeluarkan peraturan yang mendukung MBG.

Termasuk, rencana penambahan anggaran untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, masih diperlukan sekitar Rp 100 triliun yang digelontorkan pada September 2025 untuk menjangkau 82,9 juta penerima.

"Sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya, pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya Rp 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto berjanji semua anak bakal mendapat makan bergizi gratis (MBG) di akhir tahun 2025.

Diketahui, jumlah penerima bakal ditambah secara bertahap seiring dengan rencana penambahan anggaran untuk MBG.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Tapi bahwa tidak bisa seketika ini secara fisik tidak mungkin," kata Prabowo dalam keterangannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Menurut Prabowo, memberi makan untuk semua anak tidak memungkinkan secara administrasi.

Pasalnya, ada sejumlah proses yang perlu dilakukan pemerintah untuk mempercepat penambahan penerima manfaat.

Proses itu tidak jarang membutuhkan waktu lebih.

Apalagi, proyek makan bergizi adalah proyek yang sangat besar.

"Secara administrasi tidak mungkin. Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan. Dan untuk itu membutuhkan waktu," ucap dia.

Namun, ia kembali menekankan bahwa pemerintah terus berupaya mencari cara tercepat dan terbaik.

"Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat. Supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini berhasil," janji dia.

Lebih lanjut, mantan Menteri Pertahanan ini juga memastikan bahwa dana untuk program makan bergizi gratis sudah dianggarkan.

Dananya pun ada dan cukup untuk menjangkau penerima.

"Tapi saya jamin dananya ada. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya enggak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," tandas Prabowo.

Sebelumnya diberitakan, program makan bergizi gratis sudah dimulai pada 6 Januari 2025.

Pada akhir pekan lalu, Prabowo dilaporkan gelisah karena banyak anak belum merasakan program unggulannya tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf berdiskusi bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah terkait bantuan program 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia.

Mensos yang akrab disapa Gus Ipul ini menuturkan, Fahri Hamzah menemuinya untuk menyamakan data dari Kementerian PKP dan Kemensos.

"Diskusi kami dalam rangka mengintegrasikan program, kemudian yang kedua menyamakan data," kata Gus Ipul, di Kantor Kemensos RI, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

Gus Ipul mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, setiap kementerian harus bekerja sama menyesuaikan data.

"Dua hal ini yang jadi diskusi kami. Sesuai arahan presiden, kita harus bekerja dengan menggunakan data yang sama," ucap dia.

Karena itu, Fahri Hamzah menemui Gus Ipul untuk membahas penyesuaian data yang nantinya akan diimplementasikan menjadi bagian dari Data Regsosek Nasional.

"Kemensos memiliki data tentang perumahan secara cukup masif, sehingga kami dikasih lihat beberapa data yang segera kita implementasikan menjadi bagian dari data Regsosek nasional. Nanti data ini merupakan satu data tunggal," ujar Fahri.

Fahri mengatakan, penyesuaian data akan memudahkan Kementerian PKP untuk mengadvokasi keadaan masyarakat secara perspektif sosial.

"Insya Allah data tunggal akan datang, mungkin sekitar bulan Maret kita akan bisa mulai pakai secara masif," ucap dia.

Sebagai informasi, pemerintah meluncurkan program 3 juta rumah gratis yang dirancang untuk masyarakat miskin ekstrem.

Dalam program ini, pemerintah akan menanggung cicilan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 25 tahun.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan roadmap untuk program 3 juta rumah.

Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.

Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja Kementerian PKP dengan DPR RI.

Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

"Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan 5 juta santri di seluruh Indonesia akan mendapatkan makanan bergizi gratis.

Program ini merupakan hasil kerja sama strategis antara BGN dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang disepakati dalam pertemuan antara Kepala BGN Dadan Hindayana dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) di Jakarta, Senin (20/1/2025).

"Seperti diketahui bahwa ada 5 juta santri di seluruh Indonesia yang itu juga menjadi bagian penerima manfaat yang sudah dimasukkan di dalam program," ujar Dadan di Kantor PBNU, Senin.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pada Kongres Keluarga Maslahat pada 31 Januari mendatang.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat distribusi makanan bergizi kepada jutaan santri dan mendukung visi Presiden untuk meningkatkan kualitas hidup generasi muda melalui akses pangan sehat.

"Dan keberadaan NU saya kira akan mempercepat proses pelayanan makanan bergizi sama seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan dengan kerja sama antar lembaga, kegiatan ini akan berjalan secara formal dan juga lebih sistematis," sambung dia.

Ia juga meyakini, program MBG tidak hanya bermanfaat untuk masa depan santri, melainkan juga sisi ekonomis pesantren.

Untuk diketahui, program MBG sudah dimulai sejak 6 Januari 2025 lalu.

Program ini dilakukan secara bertahap untuk siswa sekolah, ibu hamil, dan balita.

Untuk tahap awal, program MBG menyasar 15 - 17,5 juta penerima manfaat.

Namun, pemerintah ingin agar jumlah penerima manfaat bisa ditingkatkan sehingga menjadi 82,9 persen pada akhir 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, meyakini pembangunan infrastruktur akan melambat usai anggarannya dipotong untuk membiayai program makan bergizi gratis.

Pemerintah sendiri beralasan ingin memberi jatah lebih kepada swasta untuk menggarap proyek-proyek infrastruktur. Namun, Piter merasa alasan tersebut kurang dapat diterima.

Dia mengakui bahwa anggaran pemerintah sangat terbatas. Masalahnya, sambung Piter, swasta juga memiliki keterbatasan karena kebijakan likuiditas yang masih sangat ketat.

"Kalau pemerintahan Prabowo kemudian mengembalikan pembangunan infrastruktur kepada swasta, kita tidak bisa berharap pembangunan infrastruktur akan seperti pada masa Jokowi. Pembangunan infrastruktur kan melambat," ujar Piter kepada Bisnis, Minggu (19/1/2025).

Dia mendorong agar program-program strategis seperti pembangunan infrastruktur dan makan bergizi gratis seharusnya tidak ditunda karena keterbatasan fiskal. Menurutnya, semua harus menjadi prioritas.

Piter menekankan bahwa pemerintah harus mencari jalan untuk mengatasi keterbatasan fiskal. Oleh sebab itu, perlu adanya terobosan-terobosan.

Hanya saja, terobosan-terobosan tersebut seharusnya bukan dengan geser-menggeser alokasi anggaran. Menurutnya, perlu ada pembaruan yang lebih mendasar.

"Tidak mungkin pemerintahan Prabowo membawa perubahan kalau cara-cara yang digunakan di bidang fiskal masih sama saja dengan pemerintahan Jokowi," jelas Piter.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, mengakui anggaran infrastruktur terpaksa dipangkas untuk membiayai makan bergizi gratis hingga food estate.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU, itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).

Keponakan Presiden Prabowo Subianto tersebut menuturkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat jangka panjang dan tidak komersial.

Sebagaimana program makan bergizi gratis dan ketahanan pangan yang menjadi prioritas Prabowo, program tersebut menjadi tugas pemerintah dan otomatis dibiayai sepenuhnya melalui APBN.

"Kalau infrastruktur kita bisa mencari solusi-solusi komersial. Bukan bisa, harus," tuturnya.

Presiden RI Prabowo Subianto meminta maaf jika implementasi program makan bergizi gratis (MBG) belum merata.

Ia mengatakan MBG merupakan program besar, sehingga tidak mudah untuk pembagian bisa merata ke seluruh rakyat

"Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia saya minta maaf kepada seluruh orang tua, kepada semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo usai peresmian proyek ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1).

Ia menjelaskan bahwa program itu membutuhkan proses administrasi dan realisasi secara fisik.

Prabowo pun berjanji akan merealisasikan program prioritasnya itu secara menyeluruh. Ia berniat agar seluruh anak di Indonesia merasakan program MBG pada akhir tahun ini.

"Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ujar dia.

Pada saat yang sama, Prabowo juga mempersilahkan orang yang tak mau menyantap menu makanan di program MBG agar bisa menyerahkannya ke yang lebih membutuhkan.

"Yang enggak mau makan ya enggak apa-apa, kasih ke yang perlu," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada para orang tua dan anak-anak yang belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima (MBG)," ujar Prabowo di Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Presiden mengakui program yang baru saja dimulai ini tidak bisa secara instan langsung menjangkau seluruh anak di Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa secara fisik dan administratif, program ini membutuhkan waktu untuk dapat menjangkau anak-anak secara merata.

Presiden juga menyoroti pentingnya proses pengamanan agar dana yang disalurkan tepat sasaran dan tidak mengalami penyimpangan.

"Proses mengamankan supaya uang yang dikirim tidak hilang, itu ada proses yang harus kita laksanakan, dan untuk itu membutuhkan waktu. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat supaya semua anak-anak kita bisa merasakan," ucap Prabowo.

Meski demikian, Presiden memastikan bahwa dana untuk program MBG tersedia dan akan digunakan sesuai kebutuhan.

Dia menyebut bahwa program ini ditujukan kepada anak-anak yang membutuhkan.

"Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia yang makan. Dan yang sudah tidak perlu makan ya tidak apa-apa. Beri jatahnya kepada yang perlu," kata Prabowo.

Kepala Negara pun optimis bahwa pada akhir tahun 2025, seluruh anak Indonesia dapat menikmati manfaat program ini.

"Saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025 Semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi," ucap Presiden.

Program MBG saat ini telah dilakukan di 31 provinsi di Indonesia dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi memenuhi pembuatan makanan untuk MBG.

Pada periode pertama yaitu Januari-April 2025 ditargetkan ada 3 juta penerima manfaat dari program MBG, lalu pada tahapan selanjutnya April-Agustus 2025 ditargetkan jumlah tersebut bertambah menjadi 6 juta penerima manfaat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden minta maaf belum semua anak bisa nikmati Makan Bergizi Gratis

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Untuk menjangkau sasaran yang lebih luas di luar mustahik zakat, bisa menggunakan CSR dari lembaga usaha milik negara maupun swasta,” kata Fikri dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Hal tersebut dia sampaikan untuk menanggapi usulan pemanfaatan dana zakat dalam membiayai program Makan Bergizi Gratis. Dengan pemanfaatan dana CSR, menurut dia, program Makan Bergizi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak mengurangi porsi dana zakat yang seharusnya diterima oleh mustahik.

Sementara itu, apabila program Makan Bergizi Gratis memanfaatkan dana zakat, maka perlu dipastikan mereka yang menerimanya termasuk dalam mustahik zakat atau kelompok yang memang berhak menerima zakat.

"Kalau program MBG ini menyasar fakir, miskin maupun kelompok rentan, maka dana zakat bisa saja untuk program ini,” ucapnya.

Akan tetapi, ujarnya melanjutkan, pemerintah harus memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program MBG yang menggunakan dana zakat.

Untuk itu, Fikri menyarankan agar penyaluran dana zakat untuk program ini dikembalikan kepada lembaga amil zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), atau lembaga sejenis.

“Hanya pelaksanaannya agar akuntabel maka dikembalikan lembaga amil zakat, baik LAZ, Baznas dan atau sejenis,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin mengusulkan agar Pemerintah membuka kesempatan pembiayaan program Makan Bergizi Gratis melalui zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebab menilai DNA masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu 'kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan usai menghadiri Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI Masa Sidang III Tahun 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Sultan lantas melanjutkan, "Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis ini, di antaranya saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana (program MBG)."

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak tidak perlu mengucapkan terima kasih atas program makan bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan sejak 6 Januari 2025.

Diketahui, ucapan terima kasih itu beberapa kali disampaikan oleh anak-anak sekolah. Bahkan, tak jarang, anak-anak menyisipkan surat ucapan terima kasih di rantang bekas makan siang.

Namun, menurut Prabowo, memberi makan siang yang bergizi secara gratis adalah kewajibannya sebagai Presiden.

"Saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai Presiden," kata Prabowo dalam keterangannya usai meresmikan proyek strategis ketenagalistrikan di 18 Provinsi di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).

Prabowo mengungkapkan, dirinya tidak mencari nama lewat program makan bergizi gratis tersebut.

Kepala Negara lagi-lagi menekankan, memberi makan rakyat adalah kewajibannya sebagai Presiden, yang sejalan dengan tujuannya mengurangi kemiskinan dan kelaparan di Tanah Air.

"Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapkan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orangtua, hormati guru. Kemudian, belajar dengan baik. Kita di sini tidak cari nama," ujarnya.

Prabowo mengatakan, pemerintahan yang dipimpinnya ingin yang terbaik untuk bangsa.

Apalagi, dia dipilih oleh rakyat untuk bekerja demi rakyat pula.

"Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi, 'Saya terima kasih'. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga meminta maaf kepada orangtua dan anak-anak di Indonesia yang belum menerima makan bergizi gratis karena proses distribusinya tidak mudah dilakukan untuk seluruh rakyat.

"Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf. Kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima," kata Prabowo dalam keterangannya, Senin.

Kendati begitu, dia berjanji, seluruh anak Indonesia akan dapat makan bergizi di akhir tahun 2025.

Prabowo menyebutkan, jumlah penerima manfaat akan ditambah seiring waktu hingga akhir tahun.

Tahapan ini turut mempertimbangkan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di Indonesia.