IDXChannel – Lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dimanfaatkan pemerintah untuk Program 3 Juta Rumah andalan Presiden Prabowo Subianto. Sinkronisasi data tanah pun bakal dilakukan dalam waktu dekat.

Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan Wakil Menteri (Wamen) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, dengan Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, di Jakarta, Rabu (13/11/2024) kemarin. Dalam forum itu, keduanya membicarakan tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan BUMN untuk dibangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya, sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," ujar Fahri Hamzah, Kamis (14/11/2024).

Dia menjelaskan, setelah sinkronisasi data tanah rampung, Fahri mengatakan perlu dilakukan perubahan regulasi untuk mengatur skema pemanfaatan aset-aset tersebut. Skema itu akan diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Lebih jauh, dia juga mendorong BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol, untuk memberikan solusi penertiban pemukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan pemukiman di kolong jembatan. Selama ini rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," tuturnya.

Selain penertiban pemukiman di kolong jembatan, dia juga meminta keterlibatan semua pihak untuk memikirkan solusi penertiban pemukiman di bantaran sungai.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya."

(Ahmad Islamy Jamil)

Larantuka (ANTARA) -

Pewarta: Gecio Viana
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempertajam penyiapan skema dan strategi pembiayaan perumahan, agar rakyat yang bekerja di sektor informal bisa memiliki akses pembiayaan perumahan yang baik.

"Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah untuk rakyat," ujar Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah, di Jakarta, Kamis.

Fahri juga menambahkan adanya subsidi perumahan bagi masyarakat dalam Program 3 Juta Rumah sangat diperlukan.

Kementerian PKP dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya pemerintah untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat. Target pembangunan yang ingin dicapai adalah sebanyak 3 juta rumah setiap tahun yang tersebar di kawasan pedesaan sebanyak 2 juta unit dan di perkotaan sebanyak satu juta unit.

Saat ini Kementerian PKP bersama sejumlah pihak terus merumuskan bagaimana pola pembiayaan perumahan yang tepat dan melengkapi kekurangan dalam hal penyaluran pembiayaan perumahan seperti yang sudah dilaksanakan selama ini. Dalam hal ini, kementerian ingin agar masyarakat yang bekerja di sektor informal dan tidak memiliki slip gaji, juga bisa diakomodir dan mendapatkan pembiayaan perumahan sesuai aturan yang ada.

"Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari KPR FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan lebih baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan," kata Fahri.

Ke depan, ujarnya, Kementerian PKP ingin agar pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja. Namun menurut Fahri juga harus ada sumber-sumber dana perumahan lainnya yang bisa digunakan, sehingga jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik bisa lebih banyak lagi.

"Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk Program 3 Juta Rumah," katanya lagi.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah membahas tindak lanjut rencana pemanfaatan aset lahan bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria. Lahan milik sejumlah BUMN yang berada di bawah Kementerian BUMN itu untuk dibangun rumah bagi rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

"Yang jelas harus segera dilakukan sinkronisasi data aset tanah di bawah lingkungan Kementerian BUMN beserta seluruh statusnya sehingga bisa kita mulai sisir untuk tindak lanjutnya," kata Fahri dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

Setelah dilakukan sinkronisasi data, Fahri mengatakan skema pemanfaatan aset akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Untuk itu, perlu segera dilakukan penyusunan regulasi terkait hal itu.

"Kita perlu perubahan regulasi apa untuk hal itu," ujarnya.

Di samping itu, Fahri Hamzah juga mendorong para BUMN Karya yang selama ini terlibat konstruksi pembangunan jembatan layang dan jalan tol untuk memberikan saran untuk solusi penertiban permukiman di kolong jembatan.

"Untuk rekan-rekan BUMN Karya perlu lebih detail lagi bagaimana menyelesaikan persoalan permukiman di kolong jembatan. Selama ini, rekan-rekan BUMN Karya yang banyak terlibat dalam pembangunan jembatan dan jalan tol," katanya.

Kemudian, ia juga meminta keterlibatan semua pihak untuk juga memikirkan solusi penertiban permukiman di bantaran sungai. Ia ingin ada keputusan untuk memindahkan semua bangunan.

"Bagaimana ke depannya kita bisa memberikan keputusan bahwa seluruh rumah atau bangunan yang di bantaran sungai harus pindah, tetapi konsep penataannya juga harus mulai dipikirkan seperti diikuti dengan normalisasi sungai dan penataan kawasannya," tuturnya.

Hal itu disampaikan Fahri saat pertemuan di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Rabu (13/11) lalu.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan untuk relokasi warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, NTT. Lahan relokasi itu disiapkan seluas 50 hektare.

"Tugas kita kan hanya nyiapin lahan sama memastikan lahannya clean and clear karena mau dibangun permukiman," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Nusron menekankan pihaknya hanya menyiapkan lahan. Sementara yang membangun Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman.

"Untuk mengganti rumah penduduk yang terkena dampak, yang membangun Menteri PKP Perumahan Kawasan Permukiman, kami nyiapin lahan, lahannya clean and clear," ungkapnya.

Menurutnya, lahan tersebut adalah lahan milik adat dengan status hak ulayat. Namun pihak adat setempat telah menyetujui lahannya digunakan untuk relokasi permukiman terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Itu 50 hektare, tanah ulayat, punya adat, dan suku adatnya sudah setuju, itu tidak ada ganti rugi, karena itu tanah adat, tanah ulayat, itu sukarela, karena ingin menolong saudara-saudaranya," katanya.

"Pembangunannya nanti dari pemerintah, oleh Menteri PKP, tugas kami hanya menata tanah ini clear and clear, sama proses sertifikasinya, supaya tidak jadi masalah," jelasnya.

Simak juga video: Momen Gibran Sambangi Korban Erupsi Lewotobi Laki-laki

[Gambas:Video 20detik]

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan merelokasi rumah warga yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, ada 100 hektare lahan yang sudah siap menjadi tempat relokasi. Lahan itu terbagi untuk dua Kecamatan yang masing-masing berjarak 20 dan 30 Km dari Gunung Lewotobi.

Lokasi untuk relokasi hunian yang disiapkan antara lain di Kecamatan Wulanggitang, tepatnya di Desa Pululera tepatnya di Tanawawe, Tapowolo dan Balunamang. Ketiga lokasi tersebut berada satu kawasan yang berjarak sekitar 20 Km arah utara Gunung Lewotobi Laki-laki.

Luas lahan yang disiapkan Kecamatan Wulanggitang sekitar 50 hektare. Sedangkan, lokasi lainnya di Kecamatan Titihena berada di Desa Kobasoma tepatnya di Kramak yang terletak sekitar 30 Km arah timur laut Gunung Lewotobi dengan luas sekitar 50 hektare.

"Doakan kami dengan Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya, juga BNPB, Kementerian Sosial, Gubernur, Bupati, kami akan segera meninjau sekarang ke sana. Kalau semuanya oke, kami siap membangun rumah untuk Bapak Ibu sekalian," kata Ara dalam keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (14/11/2024).

Sementara itu Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto juga mengajak warga untuk nantinya pindah ke lokasi yang lebih aman dari risiko letusan Gunung Lewotobi di masa mendatang.

"Bencana ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa, jadi tidak bisa lagi kembali ke desa yang sudah hancur, tidak mungkin lagi dibangun di desa yang hancur itu walaupun di desa itu banyak kenangan. Karena tidak ada yang bisa menjamin beberapa tahun lagi kejadian serupa akan terulang," kata dia.

(Dhera Arizona)

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara membeli rumah untuk memperluas tempat tinggal Nenek Hasna.

Hasna adalah wanita 62 tahun yang viral di media sosial. Keluarganya yang berjumlah 13 orang tinggal dalam rumah berukuran 2 x 3 meter di gang sempit pada Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Ara kemudian membeli rumah tetangga Nenek Hasna. Ia mengatakan hunian itu akan dipakai untuk memperluas rumah sang nenek yang tengah direnovasi.

"Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini (rumah) boleh saya beli? Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas, ya? Rp250 juta, tolong siapkan nomor rekeningnya," kata Ara kepada tetangga Nenek Hasna, dikutip dari detikcom, Rabu (13/11).

Ara menegaskan uang ratusan juta itu dirogoh dari kantong pribadi. Ini dilakukan demi membantu Nenek Hasna yang disebut bekerja sebagai pengumpul botol plastik.

Setelah viral di media sosial, Ara memindahkan Nenek Hasna ke rumah kontrakan berukuran 14 x 4 meter. Sang nenek dan 12 anggota keluarganya telah menempati rumah sewa itu sejak Jumat (8/11) lalu.

Di lain sisi, tim Kementerian PKP sedang merenovasi rumah sang nenek agar layak huni. Ara memprediksi perbaikan rumah itu bakal selesai dalam tiga bulan ke depan.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari (2025)," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago mengkritik tindakan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara yang hanya menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto saat paparan di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Irma menyampaikan kritikan itu melalui platform TikTok dengan username @irmasuryanichaniago pada Selasa (12/11/2024). Dalam unggahannya, Irma berpendapat bahwa Ara blunder dan menciptakan kegaduhan. Menurutnya, program kerja presiden sama dengan program wakil presiden.

“Naif sekali bicara satu komando dengan cuma mau pajang satu foto! Kirain cerdas, eh ternyata cuma segitu doang kapasitasnya,” katanya.

Adapun, alasan Irma menyampaikan kritikan itu dikarenakan dia berpandangan bahwa visi misi presiden dan wakil presiden itu satu, tidak ada visi misi presiden dan visi misi wakil presiden. Karena, lanjut dia, yang dipilih rakyat itu pasangan presiden dan wakil presiden.

“Satu komando itu bukan berarti hanya satu foto, satu komando itu berarti hanya ada satu perintah, yaitu perintah presiden. Jadi nggak ada kaitan dengan hanya memasang satu foto demi ingin menyampaikan satu komando’,” ujarnya kepada Bisnis melalui pesan singkat, pada Rabu (13/11/2024).

Irma turut menjelaskan, satu komando dalam definisi dirinya adalah perintah yang hanya keluar dari satu orang. Dalam konteks di sini, menurutnya wakil presiden hanya boleh mengerjakan sesuatu jika ada persetujuan dari presiden.

“Definisi satu komando itu adalah perintah hanya keluar dari satu orang, tdk boleh ada matahari kembar! Wakil presiden hanya boleh mengerjakan sesuatu jika disetujui oleh presiden,” terangnya.

Irma menjelaskan urgensi kritikan ini perlu dilayangkan, karena banyak oknum yang ingin membenturkan tentang hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden RI ke-7 Jokowi, dan ini masih belum berhenti sampai sekarang.

“Belum 100 hari kerja presiden kok sudah ada yang membuka ruang bagi oknum-oknum yang masih terus ingin membenturkan Prabowo-Gibran. Salah satunya melalui akun bodong fufufafa, nah kalau statement Ara tidak segera diluruskan, maka gorengan-gorengan tersebut akan makin meningkat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, saat kegiatan Rakornas yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri pekan lalu berlangsung, Ara menjadi salah satu pemateri untuk topik “Strategi Kebijakan berkaitan Perumahan Rakyat”. Dalam paparannya, Ara hanya memasang foto Presiden Prabowo saja, tidak ada foto Wapres Gibran.

“Gambarnya hanya satu, saya izin sama Pak Wapres gambarnya hanya Bapak Prabowo, karena kita satu komando, satu barisan, satu hati, dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju?” ujarnya di Sentul, Kamis (7/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) M Qodari mengakui dirinya menyumbang tanahnya yang ada di Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), untuk mendukung Program 3 Juta Rumah.

Qodari mengaku tergerak untuk ikut menyumbang tanah ketika melihat Menteri Perumahan Maruarar Sirait sudah lebih dulu memberikan tanahnya secara cuma-cuma.

Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan bahwa dirinya ikut menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto.

"Beliau juga mengimbau ya mereka-mereka yang punya tanah ya, kalau mau menyumbang, untuk menyumbang. Pak Ara sudah memulai dengan menyumbangkan tanah di Tangerang. Ya saya merasa tergeraklah untuk ikut menyumbang juga, kebetulan kan kampung halaman saya kan salah satunya Palangka Raya, dan ada tanah di sana," ujar Qodari di Hotel Ashley, Jakarta Pusat, Selasa (12/11/2024).

Qodari menjelaskan, Menteri Perumahan memiliki cara lain dalam mencari tanah untuk program rumah ini.

Sebab, tanah merupakan salah satu masalah dalam pembangunan rumah, di mana biasanya harga tanah mahal.

"Ada tanah yang diambil dari mantan koruptor, ada yang tanah-tanah yang belum termanfaatkan mungkin milik negara," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, Wakil Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari akan menyumbangkan tanah di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, untuk Program 3 Juta Rumah.

Hal itu diungkapkan Ara, sapaan akrabnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 pada Kamis (7/11/2024).

"Ini ada juga Wakil KSP, Qodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangka Raya," ujarnya, dikutip dari kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Menteri PKP, hal tersebut merupakan salah satu sumber penyediaan lahan gratis dan murah untuk pembangunan rumah rakyat.

"Kita harus kasih contoh, orang-orang yang sudah diberkati ini, mari kita berbagi," imbuhnya.

Sudah siap, kira-kira dalam 8-9 hari bisa sampai, tetapi perlu verifikasi karena tanahnya mesti clear and clean...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan pembangunan rumah bencana untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dekat dengan lokasi kerja warga.

Usai rapat bersama Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa, Maruarar menyatakan ada 1.100 rumah yang telah disiapkan dalam keadaan baik dan akan dibangun melalui tahapan verifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Sudah siap, kira-kira dalam 8-9 hari bisa sampai, tetapi perlu verifikasi karena tanahnya mesti clear and clean, dan dari aspek lain, salah satunya tempat bekerja karena kebanyakan petani. Jadi kita juga pertimbangkan titiknya jangan terlalu jauh dari tempat bekerja, tetapi juga aman,” katanya.

Ia menegaskan titik-titik rumah akan ditentukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga melalui rekomendasi kepala daerah.

“Kami sudah berkoordinasi, ada berapa yang perlu direlokasi, kami juga sudah menyiapkan supaya ketika menuju ke lokasi, rumah-rumah itu sudah siap dan (dibangun) melalui metode yang cocok dengan keadaan menghadapi situasi bencana,” ucapnya.

Muruarar juga memastikan rumah-rumah bencana tersebut dibangun dengan memberdayakan UMKM.

“Itu dibuat oleh UMKM yang ada di Indonesia, jadi kami juga selalu berusaha untuk memberikan peluang kepada UMKM,” tuturnya.

Maruarar juga menegaskan dalam waktu dekat Wapres Gibran dijadwalkan akan berkunjung ke lokasi bencana untuk meninjau langsung keadaan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.

"Bapak Wapres berkenan akan turun ke lapangan. Beliau akan ke Makassar, Toraja, dan direncanakan dua-tiga hari ke depan akan ada di lokasi (korban erupsi Lewotobi),” ujar dia.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebut pemerintah akan membantu memperbaiki atau membangun ulang rumah warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores NTT. Sejauh ini ada sekitar 1.100 rumah yang telah disiapkan.

"1.100 ya, keadaan baik ya, yang sudah ready, yang akan segera jalan, kira-kira 8 hari bisa sampai ya atau 9 hari? 9 hari sudah bisa, kita perkirakan bisa sampai di lokasi," kata Maruarar dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Terkait anggarannya, Maruarar mengatakan akan dari APBN, APBD, dan melibatkan pihak swasta. Dirinya mengatakan banyak swasta yang ingin membantu.

"Jadi kita nanti sumber itu pasti ada dari APBN, juga pasti ada dari APBD, tapi juga dari pihak-pihak swasta jadi semangat gotong-royong memang sudah makin kuat dalam negara kita," kata dia.

"Kalau yang berat kan itu pasti Rp 60 juta, itu termasuk yang rusak, tapi kalau pun itu kurang ya mesti kita tambahkan Pak. jadi sudah baku Rp 60 juta itu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto mengatakan akan ada dana tunggu hunian bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat. Dananya sebesar Rp 500 ribu per KK setiap bulan untuk 6 bulan.

"Itu dapat dana tunggu hunian 500 ribu per KK kali 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Asumsinya Pak Menteri Perumahan Rakyat kalau 6 bulan sudah jadi semua itu," katanya.

Lebih lanjut, dirinya mengatakan ada 2 titik sebesar 50 hektare yang disiapkan untuk relokasi. Pemilihan lokasi juga tidak jauh dari gunung, namun telah di luar zona bahaya.

"Sehingga jauh dari gunung, dalam zona bahaya tetapi juga mereka tidak terlalu jauh kepada mata pencariannya, yaitu pertaniannya, kebunnya, ternaknya," ucapnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menemui nenek Hasna di kawasan Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2024). Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan perhatian khusus kepada nenek Hasna yang tinggal dirumah berukuran 2�3 meter bersama 13 orang keluarga dengan membeli rumah disamping rumah nenek Hasna untuk diperluas agar layak untuk ditinggali, sebelumnya Maruarar Sirait memberikan bantuan kepada nenek Hasna berupa tempat tinggal layak ,yang disewa selama enam bulan Dengan fasilitas lengkap.