JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sudah menyiapkan tanah seluas 50 hektar untuk dibangun hunian bagi warga yang terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, ada dua lokasi aman dari zona bahaya yang bakal dibagun untuk pemukiman warga setempat.

“Dua titik sudah ada disiapkan untuk relokasi, Sebesar 50 hektare. Nah itu letaknya 10 kilometer dan 12 kilometer. Sehingga jauh dari gunung,” kata Suharyanto di kantor BNPB, Jakarta, Selasa (12/11/2024).

Sementara, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan, pemerintah bakal membantu memperbaiki atau membangun ulang rumah warga yang terdampak bencana erupsi tersebut.

Maruarar mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan BNPB dan kementerian terkait untuk menentukan titik aman untuk membangun pemukiman warga di setempat.

“Sesudah ditentukan oleh Bapak Kepala BNPB titiknya di mana, dan juga rekomendasi bersama dengan kepala daerah, ada berapa yang perlu direlokasi,” kata dia.

Maruarar menyampaikan, Kementerian PKP menyiapkan 1.100 rumah yang bakal dibangun bagi warga terdampak. Ribuan rumah tersebut bakal dibangun setelah persuratan tanah dari Kementerian ATR/BPN selesai diverifikasi.

Ia bilang, rumah baru yang akan dibangun berada di lokasi yang aman dari potensi bencana, tetapi dipertimbangkan agar tidak jauh dari tempat bekerja para warga.

“Variabel-variabel itu tidak jauh dari antara rumah dan tempat pertanian bekerja, juga dari titik lokasi yang aman itu menjadi pertimbangan kami,” ucap Maruarar.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait akan meniru pola pembangunan rumah susun (Rusun) ramah lingkungan. Salah satunya seperti yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Tak tanggung-tanggung, rencananya dalam waktu dekat setelah berkoordinasi dengan Camat dan RW setempat, dirinya akan menggandeng sejumlah pengusaha untuk membangun tiga tower Rusun setinggi 4 lantai dengan kapasitas 12 kepala keluarga.

"Ya rencananya di daerah sini akan kami bangun tiga tower Rusun untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Kami ingin bangun gedung atau Rusun persis seperti Rusun Buddha Tzu Chi yang sudah ada sebelumnya," ujar Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Selasa, 12 November 2024.
Menurut Menteri PKP, bangunan Rusun ramah lingkungan yang dibangun Yayasan Buddha Tzu Chi sangat baik dan bisa dilaksanakan di kawasan yang padat penduduk. Konsep sederhana yang ditawarkan adalah masyarakat yang memiliki tanah dan tinggal berdekatan diberi bantuan Rusun.

Masing-masing kepala keluarga kemudian dipindahkan sementara dan dibangun Rusun di atas tanah yang ada. Setiap kepala keluarga akan mendapatkan unit hunian berdasarkan luas tanah yang dimiliki dan mendapatkan fasilitas yang cukup memadai dan layak huni.

"Kalau bisa Rusun yang dibangun lebih rapi dan layak huni serta memiliki ventilasi udara yang baik," jelas dia.

Menteri PKP juga menekankan bahwa dana pembangunan Rusun tidak akan menggunakan dana APBN. Hal itu karena anggaran perumahan Kementerian PKP sangat minim dan terbatas sehingga dirinya lebih baik mendorong semangat gotong royong dari para pengusaha dan masyarakat yang diberi rejeki lebih untuk membantu masyarakat yang memang benar-benar tidak mampu dan rumahnya tidak layak huni.

"Dananya dari mana? Non APBN. Semuanya harus gotong royong membangun rumah rakyat. Saya juga mengajak teman-teman pengusaha dan siapa pun yang merasa terpanggil. Jadi dananya Non APBN, tanahnya punya rakyat, sertifikat alas haknya punya rame-rame bangunannya Rusun," ungkap dia.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, Menteri PKP langsung meminta timnya dan meminta Camat Johar Baru dan RW setempat untuk membuat grup Whatsapp agar koordinasi dapat dilakukan secara cepat. Selain itu juga meminta dilakukan pendataan warga yang dibantu berdasarkan skala prioritas.

"Pertama yang kami lakukan adalah minta Camat dan RW untuk memiliki data warga yang akan dibantu berdasarkan skala prioritas. Kedua tempat pembangunan tiga tower Rusun dimana biar ditentukan," jelas dia.

Sementara itu, Camat Johar Baru Nur Helmi Savitri didampingi Ketua RW 12 Imron Buchori menjelaskan, sudah memiliki data masyarakat yang perlu mendapatkan bantuan perumahan. Berdasarkan data yang ada, di RW 12 tersebut ada sekitar 1.200 KK dengan 3.000 jiwa dan kondisi perumahan memang sangat padat.

"Kami atas nama warga mengucapkan terimakasih atas bantuan perumahan kepada Menteri Perumahan. Semangat gotong royong membangun seperti yang dilakukan Menteri PKP sangat baik dan perlu ditiru banyak pihak. Kami siap mendukung pembangunan Rusun di daerah Johar Baru," ujar dia.

(KIE)

Jakarta -

Rumah Nenek Hasna sedang direnovasi sejak kedatangan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Rumah sempit yang berukuran 2x3 meter itu akan diperluas dengan membeli rumah tetangganya.

Hal itu dipastikan Ara saat Kembali mengunjungi Nenek Hasna dan mengecek proses renovasi kemarin. Ara menemui Nenek Hasna dan mengatakan rumahnya akan selesai direnovasi dalam tiga bulan. Rencananya proses renovasi akan rampung pada bulan Februari.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari," ujar Ara di rumah Nenek Hasna.

Ia pun akan membeli rumah tetangga sebelah untuk memperluas rumah. Rumah tersebut akan dibeli seharga Rp 250 juta. "Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini boleh saya beli?" tanya Ara ke tetangga Bu Hasna.

"Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas ya? Rp 250 juta tolong siapkan nomor rekeningnya," sambungnya.

Saat ditanya dari mana uang untuk membeli rumah tetangga Nenek Hasna, Ara mengaku bahwa bersumber dari kocek pribadinya. "Kalau buat bu Hasna dari kami pribadi," ucapnya.

Sebelumnya, Ara telah memberikan bantuan berupa rumah sewa sejak Jumat (8/11) lalu. Ara datang menengok wanita berusia 62 tahun itu di rumahnya.

"Menteri Ara mendapatkan laporan bahwa ada seorang ibu yang bekerja sebagai pengumpul botol plastik. Tinggal di rumah dengan luas 2x3 meter, dengan kondisi yang tidak layak," tulis narasi dalam video kunjungan Ara ke rumah Nenek Hasna seperti yang dikutip dari unggahan TikTok resmi Kementerian PKP pada Sabtu akhir pekan lalu.

Nenek Hasna sempat viral lantaran tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Kini ia dipindahkan ke rumah kontrakan berukuran sekitar 14x4 meter.

Sementara itu, rumah Nenek Hasna akan direnovasi agar lebih layak huni. Rumahnya sekarang hanya berisi bahan bangunan dan tembok lantai dua sudah dibongkar.

(dhw/das)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait datang mengunjungi Nenek Hasna yang kini pindah ke rumah kontrakan. Pria yang akrab disapa Ara itu akan mengecek proses renovasi rumah Nenek Hasna.

Pantauan detikProperti di lokasi, Ara tiba pukul 16.06 WIB. Tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Ia tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan celana krem. Ia datang ditemani sama Setdirjen Perumahan, M. Hidayat dan Direktur Rumah Swadaya Salahudin.

Ara menemui Nenek Hasna dan mengatakan rumahnya akan selesai direnovasi dalam tiga bulan. Rencananya proses renovasi akan rampung pada bulan Februari.

"Doain mudah-mudahan 3 bulan lagi Ibu (Hasna) bisa pindah bulan Februari," ujar Ara di rumah Nenek Hasna.

Ia pun akan membeli rumah tetangga sebelah untuk memperluas rumah. Rumah tersebut akan dibeli seharga Rp 250 juta.

"Saya ini mau bantu Bu Hasna. Ini boleh saya beli?" tanya Ara ke tetangga Bu Hasna.

"Kalau begitu saya beli ya. Ibu ikhlas ya? Rp 250 juta tolong siapkan nomor rekeningnya," sambungnya.

Saat ditanya dari mana uang untuk membeli rumah tetangga Nenek Hasna, Ara mengaku bahwa bersumber dari kocek pribadinya. "Kalau buat bu Hasna dari kami pribadi," ucapnya.

Sebelumnya, Ara telah memberikan bantuan berupa rumah sewa sejak Jumat (8/11) lalu. Ara datang menengok wanita berusia 62 tahun itu di rumahnya.

"Menteri Ara mendapatkan laporan bahwa ada seorang ibu yang bekerja sebagai pengumpul botol plastik. Tinggal di rumah dengan luas 2x3 meter, dengan kondisi yang tidak layak," tulis narasi dalam video kunjungan Ara ke rumah Nenek Hasna seperti yang dikutip dari unggahan TikTok resmi Kementerian PKP pada Sabtu akhir pekan lalu.

Nenek Hasna sempat viral lantaran tinggal di rumah berukuran 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya. Kini ia dipindahkan ke rumah kontrakan berukuran sekitar 14x4 meter.

Sementara itu, rumah Nenek Hasna akan direnovasi agar lebih layak huni. Rumahnya sekarang hanya berisi bahan bangunan dan tembok lantai dua sudah dibongkar.

(dhw/das)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

“Saya hanya ingin bermanfaat untuk kepentingan rakyat, negara dan dunia usaha, karena dunia usaha juga diperlukan, dalam pikiran saya hanya itu," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Ara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap sejumlah strategi yang bakal dijalankan untuk merealisasikan program gagasan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah.

Setidaknya, terdapat 4 strategi yang disebut telah disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 3 juta rumah rakyat. Yang pertama yakni menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan.

Untuk mendorong operasional negara dalam membangun 3 juta rumah, Ara menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk penyediaan lahan secara gratis atau murah yang diwujudkan lewat sinergi bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga lain.

"Saya juga telah bertemu Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung telah menyediakan 200 hektar di Banten yang merupakan lahan sitaan dari koruptor. Selain itu juga terus meyakinkan DJKN agar bagaimana tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga meminta semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah ini karena masyarakat sangat membutuhkan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan.

Upaya kedua, adalah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong adanya central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material bangunan sehingga ada efisiensi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan kirim staf Kementerian PKP untuk belajar ke sejumlah perusahaan besar dalam efisiensi pembelian bahan material bangunan. Saya juga minta dukungan perusahaan semen untuk memberikan harga diskon untuk pembelian material rumah untuk rakyat. Diskonnya bukan untuk saya tapi untuk efisiensi sehingga harga rumahnya bisa turun sehingga rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah," tandasnya.

Langkah ketiga yakni pengadaan insentif pajak untuk rumah rakyat. Mewujudkan hal itu, Ara mengaku bakal terus berkoordinasi dengan Mendagri agar pemerintah daerah bisa menurunkan biaya pajak pembangunan rumah.

Tonton:Selain Dukungan Swasta, Program 3 Juta Rumah Juga Menggunaakan Lahan Sitaan dari Koruptor

Di samping itu, Ara juga berkomitmen untuk dapat bekerja sama dengan sejumlah pengembang tanah air. Khususnya, pengembang yang membangun rumah bersubsidi FLPP untuk menyampaikan kesulitan dalam pemecahan sertifikat rumah di Kementerian ATR/ BPN atau BPN daerah.

Terakhir yakni Kementerian PKP bakal memangkas durasi pengajuan perizinan kepemilikan rumah agar dapat dipercepat. Hal itu dilakukan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus legalisasi atas bangunan yang ditempatinya kelak.

"Saya mendapat informasi selama ini pengurusan BPHTB makan waktu 45 hari ada yang setengah tahun ada yang setahun. Kami juga berharap Mendagri bisa mempercepat pengurusannya," pungkasnya.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendatangi kediaman Bu Hasna yang belakangan viral di media sosial.

Pasalnya, rumah yang berukuran 2x3 meter tersebut diisi oleh 13 orang.

Diketahui, Ibu Hasna yang berusia lanjut tinggal di rumah yang tidak layak huni di RT 008 / RW 012 Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat.

Dirinya tinggal bersama 3 orang anak dan mantunya serta 9 orang cucunya di rumah berukuran hanya 2 x 3 meter.

Kisah nenek tersebut viral karena dirinya harus rela berbagi ruangan yang sangat kecil dan tidur bergantian karena tidak ada tempat tinggal yang layak.

Sebagai tindak lanjut, Menteri PKP Maruarar Sirait mengaku berkomitmen untuk membantu menggunakan dana pribadinya.

"Saya ingin membantu Ibu Hasna dan keluarga supaya bisa memiliki rumah yang layak huni," jelas pria yang akrab disapa Ara tersebut dalam keterangan resmi, Senin (11/11).

Adapun per hari ini, Ara mengaku telah menerjunkan timnya untuk segera membongkar dan merenovasi rumah Bu Hasna tersebut.

Dirinya mengatakan, hal itu dilakukan dalam rangka mencerminkan semangat gotong royong dalam pengadaan hunian layak bagi masyarakat.

Selanjutnya saat ini, selama proses renovasi Bu Hasna dan keluarga tinggal di rumah kontrakan sementara.

Menanggapi bantuan tersebut, Bu Hasna mengaku tak menyangka bisa mendapatkan bantuan khusus dari Menteri PKP. Apalagi dirinya yang sudah renta hanya pasrah menerima nasib kondisi rumahnya seperti apa adanya.

"Saya tidak sangka bisa dapat bantuan rumah dari Pak Menteri Perumahan. Alhamdulillah banget," katanya saat ditemui di rumah kontrakan sementara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

“Saya hanya ingin bermanfaat untuk kepentingan rakyat, negara dan dunia usaha, karena dunia usaha juga diperlukan, dalam pikiran saya hanya itu," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut Ara, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Untuk melaksanakan hal tersebut, Kementerian PKP telah menetapkan waktu pelaksanaan untuk setiap program serta berupaya meningkatkan peran non APBN dalam penyediaan perumahan.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan sejumlah jurus atau upaya jitu untuk melaksanakan tugas pembangunan 3 juta rumah untuk rakyat.

Beberapa upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja untuk penyediaan lahan gratis atau murah, pembiayaan kreatif dan alternatif, efisiensi, insentif pajak dari Kementerian Keuangan serta mendorong kemudahan perijinan dan pajak dari pemerintah daerah.

"Konsep kami sangat sederhana dalam melaksanakan tugas dari Presiden Prabowo Subianto yakni Gotong Royong Membangun 3 Juta Rumah Untuk Rakyat. Namun kami juga memiliki sejumlah upaya untuk melaksanakan pembangunan dengan melakukan koordinasi dengan berbagai mitra kerja Kementerian PKP," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Dialog Program 3 Juta Rumah.
Menteri PKP menjelaskan, salah satu hal mendasar untuk pembangunan rumah rakyat adalah masalah tanah. Kementerian PKP juga telah berupaya untuk penyediaan lahan secara gratis atau murah.

"Saya juga telah bertemu Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung telah menyediakan 200 hektar di Banten yang merupakan lahan sitaan dari koruptor. Selain itu juga terus meyakinkan DJKN agar bagaimana tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat," jelas dia.

Menteri PKP juga meminta semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah ini karena masyarakat sangat membutuhkan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan. Menurutnya, tugas pembangunan rumah ini harus dimulai sejak dini dan bergotong royong dimana orang yang mampu membantu masyarakat yang kurang mampu.

"Teman-teman pengusaha saya sudah berkomitmen untuk siap membangun rumah beserta isinya. Tinggal ada apa tidak kemauan dan keseriusan untuk mulai membangun 3 juta rumah ini sejak dini dan sebagai Menteri PKP saya juga sudah menyediakan lahan perusahaan di Tangerang untuk rakyat," kata dia.

Upaya selanjutnya, adalah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong adanya central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material bangunan sehingga ada efisiensi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan kirim staf Kementerian PKP untuk belajar ke sejumlah perusahaan besar dalam efisiensi pembelian bahan material bangunan. Saya juga minta dukungan perusahaan semen untuk memberikan harga diskon untuk pembelian material rumah untuk rakyat. Diskonnya bukan untuk saya tapi untuk efisiensi sehingga harga rumahnya bisa turun sehingga rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah," ujar dia.

Langkah ke tiga adalah adanya insentif pajak untuk rumah rakyat. Dalam hal ini merupakan kewenangan Kemendagri sehingga dirinya terus berkoordinasi dengan Mendagri agar pemerintah daerah bisa menurunkan biaya pajak pembangunan rumah.

Menteri PKP juga meminta pengembang perumahan yang membangun rumah bersubsidi FLPP untuk menyampaikan kesulitan dalam pemecahan sertifikat rumah di Kementerian ATR/ BPN atau BPN daerah.

"Saya minta developer FLPP angkat tangan kira-kira ada kesulitan nggak di Kementerian ATR/BPN dalam pemecahan sertifikat? lama enggak? ada pungli nggak? jujur aja. Ternyata banyak kan. Jadi kalau pungli dihilangkan tentu cost developer bisa berkurang dan tidak merugi" katanya.

Selanjutnya adalah kemudahan perizinan bisa lebih singkat tentunya pembangunan rumah bisa lebih dipercepat di lapangan

"Saya mendapat informasi selama ini pengurusan BPHTB makan waktu 45 hari ada yang setengah tahun ada yang setahun. Kami juga berharap Mendagri bisa mempercepat pengurusannya. Saya juga minta usulan pengembang memberikan usulan yang kongkrit tapi harus meliputi 3 hal sekaligus yakni apa yang bermanfaat buat negara, apa yang bermanfaat buat rakyat dan yang bermanfaat untuk dunia usaha. Jadilah pengusaha yang pro rakyat," ungkap dia.

(KIE)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN Karya, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) bakal menyiapkan lahan untuk mendukung program 3 juta rumah besutan Presiden Prabowo Subianto.

Tidak hanya dari sisi lahan, Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan bahwa perseroan juga berpeluang mendukung program tersebut dengan menjadi kontraktor dalam pembangunan.

“Bisa ada yang kami menjadi kontraktor, ada yang mungkin kami punya lahan atau area yang bisa dibangun untuk [program] rumah rakyat,” ujarnya saat ditemui di Kementerian BUMN, pekan lalu.

Keterlibatan PTPP dalam mendukung program rumah rakyat merupakan hasil awal dari pertemuan Menteri BUMN Erick Thohir dengan Menteri Perumahan dan Permukiman Rakyat (PKP) Maruarar Sirait di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024) malam.

Selain PTPP, Kementerian BUMN turut mengundang sejumlah direksi pelat merah seperti Perum Perumnas, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Novel menuturkan sejauh ini, perseroan belum memetakan potensi lahan yang dimiliki untuk mendukung program 3 juta rumah. Detail itu diperkirakan baru akan terjawab dalam beberapa pekan setelah pertemuan awal.

“Berapanya [luas lahan] belum tahu. Jadi harus disesuaikan dengan harga segala macam supaya memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan program rumah rakyat,” jelasnya.

Dia pun memastikan PTPP akan mendukung arahan Kementerian BUMN dan Kementerian PKP untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi visi Presiden Prabowo.

“Kami pasti sesuai dengan arah Kementerian BUMN dan proses dengan Kementerian PKP. Nanti dilihat lagi dalam dua pekan ke depan karena masih disusun dulu, ini kan baru rapat pertama,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan siap memetakan sejumlah aset milik perusahaan pelat merah untuk mendukung program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo.

Meski demikian, Erick belum dapat memastikan seberapa besar potensi aset BUMN yang dapat dialihfungsikan untuk mendukung program itu lantaran pertemuan masih di tahap awal.

“Kami tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN, tentu konteksnya perumahan di mana untuk perumahan rakyat lalu juga perumahan menengah nantinya,” tuturnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) mengungkap sejumlah strategi yang bakal dijalankan untuk merealisasikan program gagasan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membangun 3 juta rumah.

Setidaknya, terdapat 4 strategi yang disebut telah disiapkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membangun 3 juta rumah rakyat. Yang pertama yakni menyelesaikan permasalahan pengadaan lahan.

Untuk mendorong operasional negara dalam membangun 3 juta rumah, Ara menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk penyediaan lahan secara gratis atau murah yang diwujudkan lewat sinergi bersama sejumlah Kementerian dan Lembaga lain.

"Saya juga telah bertemu Jaksa Agung dan Kejaksaan Agung telah menyediakan 200 hektar di Banten yang merupakan lahan sitaan dari koruptor. Selain itu juga terus meyakinkan DJKN agar bagaimana tanah sitaan itu bisa diserahkan untuk rumah rakyat," ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Pada kesempatan itu, Menteri PKP juga meminta semua pihak untuk memberikan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah ini karena masyarakat sangat membutuhkan hunian sekaligus mengurangi backlog perumahan.

Upaya kedua, adalah efisiensi dalam pembangunan perumahan. Ke depan, Kementerian PKP juga akan mendorong adanya central purchasing atau pembelian terpusat dalam pembelian bahan material bangunan sehingga ada efisiensi dalam Program 3 Juta Rumah.

"Saya akan kirim staf Kementerian PKP untuk belajar ke sejumlah perusahaan besar dalam efisiensi pembelian bahan material bangunan. Saya juga minta dukungan perusahaan semen untuk memberikan harga diskon untuk pembelian material rumah untuk rakyat. Diskonnya bukan untuk saya tapi untuk efisiensi sehingga harga rumahnya bisa turun sehingga rakyat bisa membeli rumah dengan harga lebih murah," tandasnya.

Langkah ketiga yakni pengadaan insentif pajak untuk rumah rakyat. Mewujudkan hal itu, Ara mengaku bakal terus berkoordinasi dengan Mendagri agar pemerintah daerah bisa menurunkan biaya pajak pembangunan rumah.

Tonton:Selain Dukungan Swasta, Program 3 Juta Rumah Juga Menggunaakan Lahan Sitaan dari Koruptor

Di samping itu, Ara juga berkomitmen untuk dapat bekerja sama dengan sejumlah pengembang tanah air. Khususnya, pengembang yang membangun rumah bersubsidi FLPP untuk menyampaikan kesulitan dalam pemecahan sertifikat rumah di Kementerian ATR/ BPN atau BPN daerah.

Terakhir yakni Kementerian PKP bakal memangkas durasi pengajuan perizinan kepemilikan rumah agar dapat dipercepat. Hal itu dilakukan guna mempermudah masyarakat dalam mengurus legalisasi atas bangunan yang ditempatinya kelak.

"Saya mendapat informasi selama ini pengurusan BPHTB makan waktu 45 hari ada yang setengah tahun ada yang setahun. Kami juga berharap Mendagri bisa mempercepat pengurusannya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membeberkan berbagai upaya terkini untuk menyediakan tiga juta rumah per tahun yang terdiri dari pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan pembangunan satu juta apartemen di perkotaan.

Pertama ialah pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan antara lain untuk perumahan rakyat.

“Dalam dua minggu ini, saya ketemu dengan Jaksa Agung (Sanitiar Burhanuddin). Dua kali di Rapat Kabinet (untuk) ngobrol, dan dua kali datang (bertemu dengan Jaksa Agung di Kantor Kejaksaan Agung), termasuk tadi siang. Beliau sudah serahkan kurang lebih yang sudah bisa dikatakan siap 200 hektare (ha) dari total 10 ribu hektare,” ujarnya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) di Menara BTN, Jakarta, Jumat.

Pemerintah juga akan memanfaatkan lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) guna menunjang program tersebut.

Dirinya disebut bakal meyakinkan Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rionald Silaban pada pekan depan untuk membahas perihal pemanfaatan lahan tanah sitaan Kejaksaan dan aset BLBI.

Beberapa lahan lain yang bisa dimanfaatkan antara lain tanah dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang tidak digunakan, lalu lahan idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dari Kementerian ATR/Badan Pertahanan Nasional (BPN).

Pasca pelantikan dirinya sebagai Menteri PKP, pihaknya dinyatakan sudah mendapatkan sekitar 1.200 ha untuk dipersiapkan sebagai lahan pembangunan rumah, yakni 1.000 ha dari Kejaksaan Agung dan 200 ha dari Kementerian ATR/BPN.

“Doakan saya bisa meyakinkan DJKN dan Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) supaya itu (lahan-lahan dapat dialihfungsikan) bisa diberikan ke rakyat,” ucap dia yang akrab dipanggil Ara.

Menteri PKP melaporkan pula bahwa enam grup perusahaan besar di Indonesia, antara lain Agung Sedayu Group, Sinar Mas Group, Salim Group, Adaro Group, dan Barito Group, berkomitmen mendukung program 3 juta rumah melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

Ara sendiri menyumbangkan tanahnya seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, untuk program ini bagi masyarakat kecil secara gratis.

“Saya pikir kita mulai kepedulian sosial itu dengan tidak basa-basi, tetapi dengan aksi nyata,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, ia mengharapkan adanya kerja sama yang kompak antara pemerintah dan pelaku usaha untuk mendukung pencapaian target pembangunan 3 juta rumah mengingat program ini menjadi prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau Pak Jokowi (Presiden RI ke-7 Joko Widodo) bisa membagikan sertifikat bagi rakyat, tanah bagi rakyat selama 10 tahun kemarin, doakan Pak Prabowo juga bisa memberikan rumah gratis atau rumah murah bagi rakyat Indonesia. Harus ada satu langkah maju, dan yuk kita (kerja) bersama-sama,” ungkap Maruarar.

Seperti diketahui, pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024