Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Ara di Jakarta, Kamis.

Dirinya akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR.

"Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menginstruksikan kepada para asosiasi pengembang perumahan untuk menyiapkan data perkiraan biaya pembangunan rumah subsidi.

Data tersebut dikatakan Ara akan menjadi salah satu dasar dalam perhitungan untuk skema baru rumah subsidi yakni rencana perubahan proporsi Kredit Pemilikan Rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) di 2025.

Menurut dia, data biaya pembangunan rumah subsidi tersebut juga dibutuhkan sebagai dasar penetapan harga rumah subsidi yang lebih tepat.

Ara mengatakan, dalam menyiapkan perubahan kebijakan di sektor perumahan tidak ingin ada yang dirugikan, baik itu rakyat, negara, dan pengusaha.

KOMPAS.com - Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kalimantan Selatan kini sedang menarik perhatian para calon pemilik rumah.

Daerah ini menawarkan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, dengan harga di bawah Rp 200 juta.

Rumah-rumah tersebut dapat diakses melalui Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (Sikumbang).

Berikut adalah beberapa pilihan rumah yang ditawarkan di wilayah ini.

1. Anugerah Residence: Tipe Sederhana

Terletak di Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Anugerah Residence menawarkan rumah tapak dengan luas bangunan 36 meter persegi dan luas lahan 120 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabila Anugerah dan menyediakan 82 rumah dengan harga per unit Rp 142 juta.

Hingga saat ini, 81 rumah telah terjual dan hanya tersisa 1 unit.

2. Berlian Syariah Residence 2: Tipe 36

Perumahan ini dikembangkan oleh PT Berlian Syariah Borneo dan terletak di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dengan total 69 rumah, setiap unit dibanderol seharga Rp 153 juta.

Masing-masing rumah dirancang dengan luas bangunan adalah 36 meter persegi, sementara luas lahan mencapai 102 meter persegi.

Hingga saat ini, 67 rumah telah terjual, menyisakan 2 unit untuk dipasarkan.

3. Perumahan Anugerah Permai: Tipe Standar 53

Berlokasi di Kandangan, proyek perumahan ini juga dikembangkan oleh PT Setiawan Salsabila Anugerah.

Dikenal dengan harga per unit yang sama, yaitu Rp 153 juta, perumahan ini menawarkan 61 unit.

Masing-masing tumah dirancang dengan luas bangunan 36 meter persegi dengan luas lahan 120 meter persegi.

4. Mega Gerilya Asri: Tipe 36

Perumahan keempat ini terletak di Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

PT Mega Gerilya Asri menawarkan 66 rumah dengan harga Rp 153 juta per unit.

Setiap rumah dibangun dengan luas 36 meter persegi dan lahan 120 meter persegi.

PT Bamega Persada Pratama telah menjual 65 rumah, menyisakan 1 unit saja.

5. Pondok Bidadari Asri II: Tipe 36

Terletak di Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perumahan ini menawarkan total 55 unit.

Dibanderol Rp 153 juta per unit, masing-masing rumah tapak memiliki luas bangunan 36 meter persegi dan total lahan mencapai 130 meter persegi.

Proyek ini dikembangkan oleh PT Banna Megah Mandiri yang masih memasarkan sisa 8 unit lagi.

Dengan berbagai pilihan rumah subsidi yang terjangkau, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi lokasi menarik bagi calon pemilik rumah baru yang mencari hunian dengan harga bersahabat.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan akan menggunakan data mengenai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan perumahan.

"Arahan Presiden sudah jelas soal data terpusat di BPS di bawah supervisi Bappenas. Pesan Presiden satu jangan tidak tepat sasaran. Saya akan konsekuen menggunakan data dari BPS. Saya akan mengeluarkan Instruksi Menteri bahwa data yang harus dipakai dalam pembangunan perumahan dari BPS," kata Menteri Ara dalam keterangan tertulis, Kamis, 6 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, data dari BPS tersebut akan segera digunakan dalam menjalankan berbagai program bantuan perumahan untuk MBR. "Kebutuhan kami cuma satu, kami dalam waktu segera sudah akan menjalankan program yang membutuhkan data seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan), BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan rusun (rumah susun) untuk masyarakat," ujar dia.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, Bappenas bersama BPS terus memadukan data sekaligus memutakhirkan dan mengintegrasikan kelengkapan data.

"Prinsipnya kami di Bappenas ingin membantu sedemikian rupa sehingga Kementerian PKP bisa menghasilkan benar-benar yang dibutuhkan masyarakat khususnya dalam pembangunan rumah," kata Kepala Bappenas.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengatakan, juga telah melalukan pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam memadukan data, terutama terkait data kependudukan. "Karena salah satu data yang terus menerus termutakhirkan adalah data Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil) karena data kependudukan bersifat dinamis dan menjadi salah satu basis perencanaan pembangunan," ungkap dia.

Rachmat mengatakan, progres pemutakhiran data saat ini sudah mendekati 100 persen. "Meskipun begitu data ini nanti masih perlu diverifikasi langsung di lapangan, apakah masyarakat yang terdata itu layak untuk mendapatkan bantuan dan juga terkait kategori bantuan dan berapa alokasinya. Hal semacam itu yang perlu untuk saling melengkapi," ujarnya.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, data tunggal sosial ekonomi nasional yang juga akan digunakan untuk bantuan perumahan mengatakan telah disepakati bersama Bappenas dan juga Mendagri yang menyediakan data Dukcapil.

"Intinya data tunggal sudah siap digunakan. Ke depan kami mengusulkan kriteria pendapatan MBR tidak dipukul rata di semua provinsi, karena standar pengeluaran ekonominya juga berbeda di setiap daerah," ujar Amalia.

Menjawab usulan tersebut, Menteri Ara mengatakan pada prinsipnya setuju dengan pembagian kategori pendapatan MBR berdasarkan setiap provinsi/daerah. "Pada prinsipnya kami akan mengikuti semua data yang disampaikan BPS, kami tunggu surat resmi dari BPS untuk data yang berhak menerima bantuan perumahan dan kriteria pendapatan MBR per provinsi,"ujar dia.

(KIE)

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara bersama Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) Nixon LP Napitupulu hadir pada acara BTN Prioritas Economic Outlook Chinese New Year 2025, di Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Di tengah berbagai dinamika perekenomian global, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyusun berbagai strategi untuk menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya melalui Program 3 Juta Rumah.

Sektor perumahan dengan Program 3 Juta Rumah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi tersebut, dengan BTN sebagai salah satu elemen penting dalam ekosistem perumahan.

Adapun, nasabah BTN Prioritas juga disebutkan memberi kontribusi besar bagi peningkatan sektor konstruksi dan perumahan, karena mendukung pendanaan BTN berarti mendukung ekonomi Indonesia.

Singapura (ANTARA) - Singapura mencatat 23 kebakaran yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang di perumahan pada 2020 hingga 2024 dari sekitar 800 hingga 900 kebakaran yang dilaporkan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, ungkap Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam kepada Parlemen Singapura pada Selasa (4/2).

Saat menanggapi pertanyaan parlemen soal kebakaran yang disebabkan oleh praktik penimbunan yang berlebihan di flat-flat Dewan Perumahan dan Pembangunan (Housing and Development Board/HDB) Singapura, sang menteri menyampaikan bahwa pada kasus-kasus di mana tumpukan barang yang parah menghalangi pintu keluar darurat, HDB bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (Singapore Civil Defense Force/SCDF) untuk mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan meningkatkan keamanan di dalam perumahan.

Pernyataan itu dilontarkan menteri tersebut di saat berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik penimbunan terjadi pada Januari.

Dalam salah satu kasus, seorang pria berusia 66 tahun yang hidup seorang diri ditemukan meninggal di flatnya, yang begitu berantakan sehingga hampir mustahil untuk bergerak.

Dalam kasus lainnya, kebakaran di sebuah flat yang penuh dengan tumpukan barang merenggut tiga nyawa, dengan pihak berwenang mengungkap bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan memasuki unit akibat banyaknya barang yang berserakan.

Terkait upaya antarlembaga, Shanmugam menuturkan bahwa ketika risiko-risiko keselamatan kebakaran, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan hewan muncul, lembaga-lembaga seperti SCDF, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, atau Dewan Taman Nasional Singapura melakukan intervensi dengan otoritas regulasi mereka.

Selain itu, lembaga-lembaga berkolaborasi dengan mitra masyarakat untuk merangkul para pelaku penimbunan dan keluarga mereka dalam upaya untuk membuat rumah mereka lebih rapi.

Flat HDB, yang dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berfokus pada masyarakat, menampung sekitar 80 persen populasi penduduk Singapura, dengan lebih dari satu juta unit flat dibangun di seluruh negara itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Singapura (ANTARA) - Singapura mencatat 23 kebakaran yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang di perumahan pada 2020 hingga 2024 dari sekitar 800 hingga 900 kebakaran yang dilaporkan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, ungkap Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam kepada Parlemen Singapura pada Selasa (4/2).

Saat menanggapi pertanyaan parlemen soal kebakaran yang disebabkan oleh praktik penimbunan yang berlebihan di flat-flat Dewan Perumahan dan Pembangunan (Housing and Development Board/HDB) Singapura, sang menteri menyampaikan bahwa pada kasus-kasus di mana tumpukan barang yang parah menghalangi pintu keluar darurat, HDB bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (Singapore Civil Defense Force/SCDF) untuk mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan meningkatkan keamanan di dalam perumahan.

Pernyataan itu dilontarkan menteri tersebut di saat berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik penimbunan terjadi pada Januari.

Dalam salah satu kasus, seorang pria berusia 66 tahun yang hidup seorang diri ditemukan meninggal di flatnya, yang begitu berantakan sehingga hampir mustahil untuk bergerak.

Dalam kasus lainnya, kebakaran di sebuah flat yang penuh dengan tumpukan barang merenggut tiga nyawa, dengan pihak berwenang mengungkap bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan memasuki unit akibat banyaknya barang yang berserakan.

Terkait upaya antarlembaga, Shanmugam menuturkan bahwa ketika risiko-risiko keselamatan kebakaran, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan hewan muncul, lembaga-lembaga seperti SCDF, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, atau Dewan Taman Nasional Singapura melakukan intervensi dengan otoritas regulasi mereka.

Selain itu, lembaga-lembaga berkolaborasi dengan mitra masyarakat untuk merangkul para pelaku penimbunan dan keluarga mereka dalam upaya untuk membuat rumah mereka lebih rapi.

Flat HDB, yang dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berfokus pada masyarakat, menampung sekitar 80 persen populasi penduduk Singapura, dengan lebih dari satu juta unit flat dibangun di seluruh negara itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Singapura (ANTARA) - Singapura mencatat 23 kebakaran yang berkaitan dengan praktik penimbunan barang di perumahan pada 2020 hingga 2024 dari sekitar 800 hingga 900 kebakaran yang dilaporkan setiap tahun dalam lima tahun terakhir, ungkap Menteri Dalam Negeri Singapura K. Shanmugam kepada Parlemen Singapura pada Selasa (4/2).

Saat menanggapi pertanyaan parlemen soal kebakaran yang disebabkan oleh praktik penimbunan yang berlebihan di flat-flat Dewan Perumahan dan Pembangunan (Housing and Development Board/HDB) Singapura, sang menteri menyampaikan bahwa pada kasus-kasus di mana tumpukan barang yang parah menghalangi pintu keluar darurat, HDB bekerja sama dengan Pasukan Pertahanan Sipil Singapura (Singapore Civil Defense Force/SCDF) untuk mengimplementasikan langkah-langkah keselamatan kebakaran dan meningkatkan keamanan di dalam perumahan.

Pernyataan itu dilontarkan menteri tersebut di saat berbagai kasus yang berkaitan dengan praktik penimbunan terjadi pada Januari.

Dalam salah satu kasus, seorang pria berusia 66 tahun yang hidup seorang diri ditemukan meninggal di flatnya, yang begitu berantakan sehingga hampir mustahil untuk bergerak.

Dalam kasus lainnya, kebakaran di sebuah flat yang penuh dengan tumpukan barang merenggut tiga nyawa, dengan pihak berwenang mengungkap bahwa petugas pemadam kebakaran kesulitan memasuki unit akibat banyaknya barang yang berserakan.

Terkait upaya antarlembaga, Shanmugam menuturkan bahwa ketika risiko-risiko keselamatan kebakaran, kesehatan masyarakat, atau kesejahteraan hewan muncul, lembaga-lembaga seperti SCDF, Badan Lingkungan Hidup Nasional Singapura, atau Dewan Taman Nasional Singapura melakukan intervensi dengan otoritas regulasi mereka.

Selain itu, lembaga-lembaga berkolaborasi dengan mitra masyarakat untuk merangkul para pelaku penimbunan dan keluarga mereka dalam upaya untuk membuat rumah mereka lebih rapi.

Flat HDB, yang dikenal dengan harganya yang terjangkau dan desainnya yang berfokus pada masyarakat, menampung sekitar 80 persen populasi penduduk Singapura, dengan lebih dari satu juta unit flat dibangun di seluruh negara itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Santoso
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Cluster Setia Mekar Residence 2 merupakan perumahan yang berada di Tambun Selatan, Bekasi. Beberapa rumah di perumahan ini terancam digusur oleh juru sita Pengadilan Negeri Cikarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS tertanggal 25 Maret 1997.

Lahan seluas 3.290 meter persegi tersebut diputuskan sebagai aset milik penggugat yakni Hj. Mimi Jamilah. Itu artinya warga yang tinggal di sana atau pengembang perumahan tersebut dianggap bukan pemilik yang sah.

Total terdapat 27 bidang tanah yang terancam tergusur, terdiri dari 19 unit rumah dan 8 unit ruko. Namun, 9 rumah di antaranya masih dalam proses pembangunan. Sementara 10 unit rumah dan 8 ruko yang terjual telah memegang sertifikat hak milik (SHM).

Perwakilan pengembang perumahan Cluster Setia Mekar Residence 2 Abdul Bari mengungkapkan penjualan tanah telah berlangsung sejak lama yakni pada 1967. Untuk lebih jelasnya, berikut detikcom rangkum.

1967

Djudju Saribanon Dolly merupakan pemilik pertama yang terdaftar dalam SHM nomor 325 untuk lahan seluas 3,6 hektare. Lokasi lahan tersebut berada di Jatimulya Kota Bekasi sebelum pemekaran Kabupaten Bekasi.

1967 - Transaksi Penjualan

Terjadi penjualan antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pada 1967. Abdul Hamid kemudian menunjuk Bambang Heryanto untuk menjual tanah tersebut.

Menurut keterangan dari Bambang Heryanto, Abdul Hamid pada saat itu membeli tanah bukan untuk dimiliki tapi dijual kembali. Transaksi antara Djudju Saribanon Dolly dengan Abdul Hamid pun tidak dilakukan hingga lunas, melainkan hanya DP (down payment).

Abdul Hamid tidak melunasi transaksi dengan Djudju Saribanon Dolly.

1982

Bambang Heryanto menawarkan tanah tadi kepada Kayat. Menurut Bambang Heryanto ada bukti transaksi antaranya Kayat dan Abdul Hamid.

Ketika hendak pelunasan, Kayat meminta untuk bertemu dengan pemilik asli sertifikat yaitu Djudju Saribanon Dolly. Setelah keduanya bertemu, dibuatkan akte jual beli antara Djudju Saribanon Dolly dengan Kayat tahun 1982.

1985

SHM nomor 325 balik nama dari Djudju Saribanon Dolly menjadi atas nama Kayat.

1995

Kayat memecah sertifikat tersebut menjadi 4 bidang yaitu SHM nomor 704, 705, 706, dan 707.

1996

Terjadi transaksi jual beli antara Kayat dengan Tunggul Paraloan Siagian atas SHM nomor 704 (2,4 hektare) dan 705 (3.290 meter persegi).

2019

Pengembang Cluster Setia Mekar Residence 2 membeli tanah milik Tunggul Paraloan Siagian yakni SHM nomor 705 seluas 3.290 meter persegi.

"Sebelum saya beli, saya cek sertifikatnya. Kalau DP pertamanya (terjadi) di akhir 2018. Saya pembayaran bertahap sama Bapak Tunggul. Saya cek sertifikat itu di BPN Kabupaten Bekasi. Pada tahun 2019 terkonfirmasi bahwasanya sertifikat itu dalam keadaan clear and clean. Artinya tidak terdapat blokir, tidak terdapat penyitaan, dan tidak menjadi aset tanggungan," jelas Bari.

Bari melakukan balik nama SHM nomor 705 menjadi miliknya. Kemudian mengurus penerbitan izin mendirikan Bangunan (IMB).

2020

Bari memecah SHM nomor 705 menjadi 27 bidang.

"Dasar master plan diketahui dan keluar rekomendasi dari pejabat terkait, mulai dari pemerintah desa, kecamatan, kemudian BPN sebagai dasar untuk melakukan proses pemecahan sertifikat," jelas Bari.

2020-2024

Terjadi transaksi 27 bidang tanah dengan warga Cluster Setia Mekar Residence 2 dan pemilik ruko. Ada beberapa pemilik rumah yang baru DP.

2024

Keluar surat putusan dari Pengadilan Negeri Cikarang akan dilakukan eksekusi pada bangunan yang berada di area lahan SHM nomor 704, 705, 706, dan 707. Tanah tersebut menjadi milik Hj. Mimi Jamilah, anak satu-satunya Abdul Hamid berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van gewisje): Putusan nomor 128/PDT.G/1996/PN.BKS.

Putusan Penggusuran PN Cikarang

Ketua RT 8 Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi menceritakan saat dirinya menerima surat penggusuran Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Desember 2024. Pada saat itu, yang diundang ke PN Cikarang di antaranya Ketua RT 8, Ketua RW 25, Kepala Desa, Camat, Propam, Kapolres, hingga Satpol PP. Dalam surat tersebut dijadwalkan waktu eksekusi berlangsung pada 20 Januari 2025.

Setelah itu, Ririn meminta Ketua Lingkungan untuk menyampaikan pesan surat tersebut. Mereka sempat mengadakan pertemuan bersama. Ririn menuturkan reaksi pertama kali warga dan pemilik ruko Cluster Setia Mekar Residence 2 banyak yang tidak percaya dengan pemberitahuan tersebut. Pasalnya mereka juga memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang sah.

Hingga 20 Januari, warga tetap bertahan di properti masing-masing, berkegiatan seperti biasa. Ternyata waktu eksekusi terjadi pada Kamis (30/1/2025).

Warga melakukan perlawanan di depan gerbang Cluster Setia Mekar Residence 2. Namun, mereka tidak bisa menghentikan juru sita pengadilan yang telah mematikan aliran listrik dan air. Mereka pun keluar dari rumah tersebut dan saat ini dibiarkan kosong.

Ada pun, nilai rumah di Cluster Setia Mekar Residence 2 sekitar Rp 600-700 jutaan. Sementara ruko di depannya senilai Rp 1,2-1,5 miliar.

Sidang Gugatan dari Cluster Setia Mekar Residence 2

Warga Cluster Setia Mekar Residence 2, pemilik ruko, dan perumahan mengajukan gugatan balik ke PN Cikarang. Gugatan ini sebagai bentuk penolakan terhadap penggusuran yang dilakukan pada Kamis (30/2/2025) lalu.

Sidang gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (17/2/2025). Lalu, ada pula warga perumahan yang mengajukan gugatan balik atas nama pribadi, Surung Sianipar. Sidangnya dijadwalkan digelar pada Senin (10/2/2025). Selain dari warga dan pengembang, menurut Bari pihak bank pemberi kredit juga telah mengajukan gugatan. Jadwal sidang perdana akan dilaksanakan pada Jumat (14/2/2025).

"Sidang gugatan dari salah satu warga. Itu dari Bapak Surung Sianipar. Saya tanggal 17. Bank tanggal 14 Februari 2025, bank pemberi kredit yang memiliki hak tanggungan," ungkap Bari.

(aqi/das)

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam program 3 juta rumah dikhawatirkan menimbulkan bias.

Hal ini menyusul Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang kerap melibatkan BPKP dalam sejumlah diskusi pelaksanaan 3 juta rumah.

"Kalau pihak yang akan melakukan audit, yang akan menilai, ikut merumuskan, kan akan terjadi bias," ujar Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estat Indonesia (REI) Joko dalam media gathering di kantornya, Jakarta, Selasa (04/02/2025).

Apalagi, BPKP juga dilibatkan dalam perencanaan porsi baru pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Jangan sampai BPKP nanti sebuah lembaga terhormat yang sebenarnya dalam konteks bekerjanya adalah post factum, harus bertanggung jawab atas kebijakan yang terjadi," kata Joko.

Ada pun pemerintah tengah menyiapkan skema baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP tahun 2025.

Pembagian porsi FLPP akan diubah menjadi 50 persen dari negara dan 50 persen dari perbankan, dengan penambahan masa atau tenor kredit menjadi 30 tahun agar angsuran menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat.

Saat ini, pembagian proporsi dukungan FLPP masih 75 persen berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan 25 persen dari perbankan, serta tenor 20 tahun.

Pada tahun 2025, pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran FLPP sebesar Rp 28,2 triliun untuk 220.000 unit rumah, dan diharapkan dengan perubahan porsi penyaluran FLPP dapat meningkatkan capaian penyalurannya.

Namun sampai dengan awal Februari 2025, perubahan porsi FLPP tersebut masih juga belum jelas.

Saat ini, sebanyak 20.000 unit rumah FLPP telah tersalurkan, namun sisanya harus ditahan karena menunggu kepastian porsi baru.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh berpendapat bahwa rencana tersebut sangat bagus karena bisa menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.

"Namun memang perlu direview dulu dari perbankannya terkait dampak perubahan bunga dan tenor angsurannya dengan adanya perubahan proporsi ini. Kita lihat sama-sama terlebih dulu berdasarkan aturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk suku bunga KPR," kata Ateh saat menerima kunjungan kerja Menteri PKP Maruarar Sirait pada Rabu (1/1/2025), dikutip dari keterangan resmi.