SAMARINDA, KOMPAS.com – Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara, Kalimantan Timur, menyambut dengan antusias Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai dilaksanakan tahap pertama di wilayah tersebut pada Senin (20/1/2025),

"Kami sangat senang karena menjadi salah satu sekolah pertama yang merasakan manfaat program ini. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan," ujar Kepala SDN 004 Samarinda Utara, Lilik Hindriastuti, di Samarinda, Senin, dilansir Antara.

Lilik menyatakan rasa syukurnya atas dimulainya program ini. Ia berharap MBG dapat meningkatkan semangat belajar siswa.

"Mudah-mudahan dengan makan gratis ini anak-anak lebih bersemangat sekolahnya," katanya.

Menu dan Antusiasme Siswa

Pada hari pertama pelaksanaan, menu makan bergizi yang disajikan meliputi ayam goreng, sayur, buah, susu, dan nasi. Porsi makanan juga disesuaikan dengan usia siswa.

"Hari ini menunya cukup bagus. Hampir semua makanan yang disajikan habis dimakan siswa," jelas Lilik.

SDN 004 Samarinda Utara memiliki 510 siswa yang semuanya mendapatkan manfaat dari program MBG.

Untuk menjaga ketertiban, waktu makan dibagi menjadi empat sesi berdasarkan kelas agar seluruh siswa dapat makan dengan nyaman.

"Semoga kualitas makanan tetap terjaga seperti hari pertama ini," tambah Lilik.

Wakil Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda, Sirajul Amin, menjelaskan bahwa penyediaan makanan merupakan hasil kerja sama antara Badan Gerakan Nasional (BGN) dengan mitra yayasan.

"Mitra yayasan bertanggung jawab atas penyediaan dan pengolahan makanan," ujar Sirajul.

Saat ini, dapur umum untuk mendukung program MBG baru tersedia di satu titik. Namun, direncanakan akan ada tiga titik dapur umum yang dibangun untuk menunjang program ini.

"Saat ini, program MBG baru menjangkau 100 kelas di delapan sekolah percontohan," terang Sirajul.

SPPG Samarinda juga telah menyiapkan tim khusus untuk memasak, mendistribusikan makanan, dan menyediakan peralatan pendukung agar program berjalan lancar.

SPPG Samarinda akan terus memantau perkembangan program ini dan secara bertahap menambah jumlah sekolah penerima manfaat.

"Diharapkan, program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa," kata Sirajul.

MAGELANG, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Magelang, Jawa Tengah, mencatat peningkatan jumlah penerima sebanyak 316 siswa.

Dengan penambahan itu, total penerima MBG saat ini sebanyak 2.945 siswa dari 21 sekolah.

Sebelumnya, program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 2.629 siswa dari 16 sekolah.

Penambahan penerima mulai berlaku pada Senin (20/1/2025), dengan lima sekolah tambahan yang ikut serta.

Menurut Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur, sasaran program MBG sebenarnya mencakup 3.091 siswa.

Namun, 146 siswa dari SMK Ma’arif Kota Magelang tidak bisa mengikuti program ini karena sedang menjalani praktik kerja lapangan selama tiga bulan.

"Ke depan masih ada beberapa sekolah yang kami proses. Pasti bertambah lagi sampai batas maksimal kami," ujar Rauuf saat ditemui di kantornya, Senin.

Maksimal 3.500 siswa

Rauuf menjelaskan bahwa kapasitas dapur untuk program MBG di Kota Magelang dibatasi hingga 3.500 penerima. Sasaran program ini mencakup siswa, ibu hamil (bumil), ibu menyusui (busui), dan anak di bawah lima tahun (balita).

Penambahan anggaran untuk 316 siswa baru ini berasal dari Badan Gizi Nasional, dengan alokasi Rp 10.000 per porsi makan.

"Penambahan ini bukan dadakan dan sudah kami rencanakan. Prosesnya butuh waktu dan verifikasi data," tambah Rauuf.

Sementara itu, Rauuf menyebutkan bahwa MBG untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita belum bisa dilaksanakan bulan ini karena masih dalam proses verifikasi data.

Program MBG diharapkan mampu membantu meningkatkan asupan gizi masyarakat, khususnya di kalangan siswa, serta kelompok rentan seperti ibu dan anak.

Samarinda (ANTARA) - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 004 Samarinda Utara, Kalimantan Timur, menyambut secara suka cita Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai pada tahap pertama di wilayah tersebut.

"Kami sangat senang karena menjadi salah satu sekolah pertama yang merasakan manfaat program ini. Kami telah mempersiapkan segala sesuatunya di lapangan," kata Kepala SDN 004 Samarinda Utara Lilik Hindriastuti di Samarinda, Senin.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas dimulainya Program MBG ini. Lilik menambahkan, Program MBG ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar siswa.

"Mudah-mudahan dengan makan gratis ini anak-anak lebih bersemangat sekolahnya," harapnya.

Pada hari pertama pelaksanaan, menu makan bergizi yang disajikan cukup bervariasi. "Hari ini menunya cukup bagus, ada ayam goreng, sayur, buah, susu, dan nasi. Porsinya pun disesuaikan dengan usia anak-anak," jelas Lilik.

Ia juga melihat antusiasme siswa yang menandaskan makanan mereka. Disampaikan Lilik bahwa hampir semua makanan yang disajikan habis dimakan para siswa.

"Semoga kualitas makanan tetap terjaga seperti hari pertama ini," tambahnya.

SDN 004 Samarinda Utara memiliki 510 siswa yang seluruhnya mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Untuk menjaga ketertiban, Lilik membagi waktu makan menjadi empat sesi berdasarkan kelas.

"Pembagian sesi ini bertujuan agar semua siswa dapat menikmati makan siang dengan nyaman," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Sirajul Amin menjelaskan bahwa penyediaan makanan merupakan hasil kerja sama Badan Gerakan Nasional (BGN) dengan mitra yayasan.

"Mitra yayasan bertanggung jawab atas penyediaan dan pengolahan makanan," kata Sirajul.

Sirajul menambahkan, pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk memasak dan mendistribusikan makanan ke sekolah-sekolah. Pihaknya juga telah menyiapkan peralatan pendukung untuk kelancaran program ini.

Untuk sementara, dapur umum yang beroperasi baru satu titik. Rencananya, akan ada tiga titik dapur umum yang akan dibangun untuk menunjang program MBG ini.

"Saat ini, program MBG baru menjangkau 100 kelas di delapan sekolah percontohan," terang Sirajul.

Pihak SPPG akan terus memantau perkembangan program MBG dan secara bertahap akan menambah jumlah sekolah penerima manfaat.

Program MBG ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan gizi dan kesehatan siswa.

"Diharapkan, program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan siswa," ucapnya.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025.

Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Lantas, apa saja hal yang perlu menjadi catatan dari program Makan Bergizi Gratis?

BGN klaim MBG berjalan baik dan lancar

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan bernilai Rp 10.000 per porsi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama sejak 6 Januari lalu secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan, BGN membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April 2025, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus 2025, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember 2025, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

Terkait pelaksanaan MBG sejak 6 Januari lalu, Dadan mengaku telah menerima laporan dari masyarakat.

Ia pun memastikan, BGN akan mencoba menindaklanjuti setiap laporan, catatan, atau masukan dari masyarakat tersebut.

Dadan menekankan, BGN salah satunya akan mengevaluasi persiapan anggaran Makan Bergizi Gratis sebagai perbaikan pelaksanaan program tersebut pada tahap selanjutnya.

"BGN fokus mengimplementasikan anggaran Rp 71 triliun. Kami usahakan BGN siap lebih awal," tuturnya.

Evaluasi makanan gratis dari MBG

Dalam pelaksanaan program MBG, BGN sebenarnya telah menunjuk kepala SPPG yang dapat bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan untuk mengawasi kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan.

Namun, realita di lapangan, sejumlah masyarakat masih mengeluhkan soal menu makanan gratis, termasuk dianggap kurang layak dimakan, kurang mencukupi kebutuhan gizi, serta tidak dilengkapi susu.

Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah terkait menu makanan gratis dari program MBG.

1. Menu makanan gratis

Dokter Spesialis Gizi Klinik dari Universitas Indonesia (UI), Inge Permadhi, menilai beberapa menu makanan dalam program MBG kurang memiliki komposisi yang cukup untuk bisa disebut bergizi.

"Komposisinya ada yang baru terdiri dari nasi, lauk hewani, nabati, dan buah. Masih ada kekurangan untuk ketersediaan sayur," katanya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (9/1/2025).

Menurut Inge, makanan bergizi harus memiliki komponen lengkap dengan zat gizi seimbang yakni terdiri dari sumber karbohidrat, lauk hewani dan nabati, sayur, serta buah.

Selain kelengkapan jenis, makanan bergizi juga perlu disajikan dengan memenuhi komposisi zat gizi seimbang sesuai kebutuhan setiap orang per hari.

Hal lain yang perlu diperhatikan yakni lauk dalam menu MBG sebaiknya tidak selalu digoreng. Sebab, kata Inge, gorengan bisa menjadi salah satu sumber lemak penyebab kegemukan dan penyakit lainnya.

2. Jika tak tersedia susu, bisa diganti telur atau ikan

Ahli gizi Universitas Gadjah Mada (UGM) Toto Sudargo mengungkapkan, makanan dalam program Makan Bergizi Gratis bisa saja diberikan tanpa susu.

Tapi, sebagai gantinya, menu makanan tersebut perlu dilengkapi dengan sumber protein dan mineral lainnya.

Ia menjelaskan, sumber protein bisa diganti telur, ikan, tempe, dan tahu. Sementara asupan mineral bisa didapat dari telur, ikan, buah, dan sayur.

Toto melihat, menu makanan dalam program MBG yang disediakan pemerintah secara umum sudah mengandung berbagai nutrisi penting, seperti karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin.

“Karbohidratnya dari nasi, proteinnya dari telur dan penggantinya, lemak dari minyak dan sebagainya, lalu vitamin dan mineral dari sayur dan buah,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (8/1/2025).

Toto menilai, susu bisa dianggap menjadi sumber pangan pelengkap dalam gizi seimbang. Penderita alergi laktosa pun tak bisa meminumnya.

Karena susu bukan sumber pangan utama dan tidak mempunyai vitamin penting untuk tubuh, ia merasa, minuman tersebut tidak harus menjadi bagian dari menu MBG.

3. Makanan diupayakan enak

Dalam tahap penyajian, Toto berharap BGN atau SPPG dapat menentukan menu MBG yang enak dan disukai kelompok penerima manfaat.

"Menu penting untuk enak, variasinya baik, dan tidak ketemu (disajikan sama) setiap hari. Pasti programnya akan diteruskan," lanjutnya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Menu MBG yang enak, bervariasi, dan porsinya tidak terlalu banyak akan membuat penerima manfaat seperti anak-anak menghabiskan makanan yang diberikan.

Hal ini juga bisa menjadi sarana edukasi bagi anak-anak untuk menghabiskan makanan, tidak menyisakan sampah, sehat, dan menghargai.

4. Pengolahan baik untuk hindari keracunan

Chef & Beverage Manager Hotel Grandhika Semarang, Teguh Firmanto, menyebut anggaran Rp 10.000 bisa saja menghasilkan makanan bergizi, enak, dan layak dalam program MBG.

Namun, hal itu hanya terjadi jika makanan gartis dibuat pemerintah lewat dapur besar di setiap kota atau dimasak di kantin sekolah, bukan disediakan oleh vendor katering selaku pihak ketiga.

"Pihak ketiga perlu uang lebih banyak untuk menyiapkan makanan bergizi. Mereka perlu anggaran untuk membeli bahan, membayar tenaga, transportasi, dan keuntungan," ujarnya, diberitakan Kompas.com, Jumat (10/1/2025).

Teguh pun menyoroti pengolahan bahan makanan gratis harus benar untuk menghindari keracunan. Misalnya, bahan baku bisa disimpan di dalam kulkas dan didistribusikan dengan baik.

Insiden keracunan yang dialami siswa di Sukoharjo setelah makan menu MBG pada Kamis (16/1/2025) tentu diharapkan tidak terjadi lagi.

(Sumber: Kompas.com/Chella Defa Anjelina, Aditya Priyatna Darmawan, Erwina Rachmi Puspapertiwi | Editor: Irawan Sapto Adhi, Inten Esti Pratiwi)

KOMPAS.com - Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk program unggulan yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Pembagian makanan kepada para siswa dalam program tersebut telah mulai dilakukan pada 6 Januari 2025.

Dengan ini, MBG menjadi salah satu program yang berhasil direalisasikan di masa 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran usai keduanya dilantik pada 20 Oktober 2024.

Lantas, apa saja hal yang perlu menjadi catatan dari program Makan Bergizi Gratis?

BGN klaim MBG berjalan baik dan lancar

Pemerintah Indonesia telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun dari APBN 2025 untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Anggaran sebesar itu digunakan untuk menyasar 15 juta hingga 17,5 juta penerima sepanjang tahun 2025.

Pemerintah menetapkan setiap penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis mendapatkan paket makanan bernilai Rp 10.000 per porsi.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menilai pelaksanaan Makan Bergizi Gratis pada tahap pertama sejak 6 Januari lalu secara umum telah berjalan dengan baik dan lancar.

"Laporan-laporan masyarakat menjadi catatan evaluasi harian kami," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Rabu (15/1/2025).

Dadan menjelaskan, BGN membagi proses pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis menjadi tiga tahap sepanjang 2025.

Pada tahap pertama sepanjang Januari-April 2025, BGN menargetkan ada 3 juta orang yang akan menerima manfaat Makan Bergizi Gratis melalui pengoperasian 937 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) se-Indonesia.

Untuk tahap kedua pada April-Agustus 2025, BGN menargetkan terdapat 6 juta orang yang menerima manfaat program MBG melalui operasional 2.000 SPPG.

Selanjutnya, pada tahap ketiga mulai akhir Agustus hingga Desember 2025, ada 15-17,5 juta orang yang ditarget BGN bisa menerima bantuan melalui 5.000 SPPG.

Terkait pelaksanaan MBG sejak 6 Januari lalu, Dadan mengaku telah menerima laporan dari masyarakat.

Ia pun memastikan, BGN akan mencoba menindaklanjuti setiap laporan, catatan, atau masukan dari masyarakat tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Istana Kepresidenan angkat bicara terkait rencana pemerintah memangkas anggaran infrastruktur untuk menambal kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi (Uki) menjelaskan, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Pasalnya, pos anggaran infrastruktur disesuaikan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto yang jelas berbeda dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Mohon jangan di-frame bahwa seolah-olah MBG ini mengorbankan yang lain. Tapi memang ada refocusing dari eranya Presiden Jokowi, yang menyediakan atau membangun infrastruktur secara masif," jelasnya dalam Konferensi Pers di Bandung, dikutip Senin (20/1/2024).

Lebih lanjut, Uki menjelaskan bahwa pada era Presiden Prabowo terdapat peralihan fokus pembangunan. Pemerintahan Prabowo lebih fokus melakukan pengembangan pada sumber daya manusia (SDM).

Untuk itu, program Makan Bergizi Gratis tersebut dinilai penting untuk dicanangkan guna mempersiapkan SDM unggul dalam beberapa tahun ke depan.

"Kini saatnya kita refocusing untuk membangun SDM. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi, untuk mempersiapkan SDM itu nggak hanya soal MBG, SDM itu banyak sekali program yang kita lakukan," tambahnya.

Dia mencontohkan, pemerintah juga menyediakan program medical checkup gratis bagi masyarakat Indonesia setiap tahunnya.

Adapun, untuk menunjang kelangsungan program periksa kesehatan gratis itu pemerintah disebut menggelontorkan anggaran hingga Rp4,8 triliun.

"Belum lagi kita bicara periksa TBC Rp8 triliun. Kemudian ada peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan, rumah sakit, puskesmas, itu Rp15 triliun lagi sendirian. Kurang lebih seperti itu," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono buka suara terkait anggaran infrastruktur yang terpaksa dipangkas untuk membiayai Makan Bergizi Gratis dan food estate.

Thomas membenarkan bahwa anggaran untuk program quick win milik Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut berasal dari pemangkasan anggaran infrastruktur.

"Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU [kerja sama pemerintah dan badan usaha], itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," tuturnya di IDN HQ, Rabu (15/1/2025).

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK TIMUR - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lombok Timur bakal melaporkan kasus perampasan kamera dan penghapusan hasil liputan salah seorang wartawan kepada Presiden Prabowo Subianto. Kejadian itu dialami wartawan Selaparang TV Lombok Timur, Bq Silawati saat meliput uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Unit Dapur MBG Desa Rumbuk, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

"Keputusan pengurus, menyikapi perlakuan arogan oknum Satuan Petugas Pelayanan Gizi Makan Bergizi Gratis (SPPG MBG) di Lombok Timur (Lotim), kami akan bersurat kepada Presiden RI dan menteri yang menangani," kata Ketua PWI Kabupaten Lombok Timur Muludin di Lombok Timur, Ahad (20/1/2025).

Menurut dia, kejadian tersebut dinilai sebagai persoalan serius atas perlakuan yang diterima salah seorang anggota PWI Lombok Timur. "Bila perlu, kasus ini kami bawa ke ranah hukum," ujarnya seraya mendapat dukungan dari anggota lainnya.

Muludin mengatakan, perlakuan yang diterima salah seorang anggota PWI suatu pelanggaran karena merampas menghapus hasil karya jurnalistik sehingga menjadi atensi pengurus dan anggota PWI.

"Jangankan seorang petugas dapur MBG, seorang presiden pun tidak boleh melakukan intimidasi dan arogansi terhadap wartawan yang sedang melakukan kerja jurnalistik. Jadi, kami sangat mengutuk tindakan oknum tersebut," tegasnya.

Muludin menyesalkan oknum bersangkutan tak ada iktikad baik untuk meminta maaf, baik kepada wartawan yang diintimidasi maupun kepada pengurus PWI tempat Bq Sila menjadi anggota.

"Kami mendukung program MBG yang sedang diuji coba tersebut. Sebagai bentuk dukungan insan pers, program tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat," ucapnya.

Protes yang dilakukan pengurus PWI Lombok Timur kepada oknum yang mencederai tugas wartawan, tidak ada kaitannya dengan pondok pesantren tempat uji coba program MBG di Lombok Timur. Pondok pesantren sudah maksimal memberikan pelayanan terbaik dengan harapan suksesnya program presiden tersebut.

Ia menegaskan bahwa program yang sangat bagus ini harus didukung semua masyarakat Indonesia dan pers memiliki peran untuk menyosialisasikan. Akan tetapi, saat peran itu dilakukan wartawan, justru anggota PWI Lotim mendapatkan perlakukan tidak layak.

"Tindakan intimidasi pengambilan kamera secara paksa dan penghapusan hasil liputan itu yang kami tidak terima. Sangat wajar bila semua komunitas jurnalis berteriak dengan persoalan ini," ujarnya lagi.

Terhadap dorongan semua pengurus dan anggota PWI Lombok Timur, dia berharap agar oknum petugas yang arogan itu ditarik dari MBG.

"Ini jadi pelajaran untuk semua agar tidak terulang lagi. Siapa pun tidak boleh melakukan intimidasi terhadap wartawan yang sedang melaksanakan tugas. Kami bekerja dilindungi UU," katanya.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) buka suara atas pernyataan selebritas Deddy Corbuzier yang merespons aspirasi siswa yang menyebut makanan di program makan bergizi gratis (MBG) kurang enak.

Lewat akun Instagramnya @mastercorbuzier berpendapat siswa-siswi tidak pantas menyatakan demikian.

Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menyatakan agar pemerintah tetap mengawasi dan mengevaluasi secara berkala implementasi program di lapangan.

"KPAI tetap meminta pengawasan dan harus ada evaluasi secara berkala, jadi kendala-kendala tentang MBG ini bisa segera diatasi," kata Diyah lewat pesan singkat, Minggu (19/1).

Pernyataan Deddy atas respons peserta didik yang menyebut makanan program MBG kurang enak menarik perhatian publik.

Sejumlah netizen berpendapat pernyataan Deddy kurang sopan karena ditujukan kepada anak-anak.

"Masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak, ada satu video yang gua lihat, ada anak ngomong, 'ayamnya kurang enak'," kata Deddy.

"Kurang enak, kurang enak, kepala elu pea, kurang enak ayamnya," imbuh dia.

Deddy membandingkan itu dengan perilaku anaknya, Azka. Ia menyebut selama ini putranya itu tak pernah protes perihal makanan saat diajak ke lokasi syuting.

Ia mengatakan selama di lokasi syuting, Azka mengonsumsi nasi kotak yang menjadi makanan seluruh kru dan pemain.

"Dan kalau dia ngomong sama gue, 'Pa enggak enak, aku mau yang lain', gue tabok. Gue tabok. Tanya anaknya, gue tabok. Makan, kamu. Ini makanan. Ini sehat. Semua orang makan seperti ini," ujar Deddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Beberapa waktu terakhir, muncul berbagai usulan pendanaan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yaitu Makan Bergizi Gratis. Terbaru, masyarakat yang membantu Program Makan Bergizi Gratis diusulkan mendapatkan insentif keringanan pajak.

Usulan tersebut disampaikan oleh pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) Hendri Satrio alias Hensat, merespons Ketua DPD RI Sultan Najamuddin yang merekomendasikan pendanaan program makan bergizi gratis (MBG) bersumber dari zakat.

Hensat menilai keterlibatan masyarakat dalam pendanaan program MBG merupakan ide yang baik. Apalagi, sambungnya, tingkat kedermawanan masyarakat Indonesia sangat tinggi berdasarkan temuan Lembaga Survei KedaiKOPI

Analisis komunikasi politik itu pun mengusulkan masyarakat yang mau membantu program MBG mendapatkan semacam imbalan seperti keringanan pajak.

“Itu kan juga keren tuh, kan demi membantu pemerintah,” kata Hensat, dikutip Minggu (19/1/2024).

Sejumlah pakar menyampaikan pro dan kontra dari usulan tersebut. Ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin misalnya, yang melihat pemerintah membutuhkan dukungan terkait pendanaan MBG. Oleh sebab itu, dia menilai dukungan dari masyarakat atau pihak swasta sangat diperlukan.

Dia mencontohkan praktik di Malaysia dan Singapura, yang mana perusahaan-perusahaan aktif mempromosikan citra negara mendapatkan keringanan pajak.

"Sisi negatifnya, ini akan membuat kebijakan perpajakan kita yang sudah sangat rumit akan semakin rumit karena penuh dengan pendekatan diskresi," ujar Wijayanto.

Sejalan, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Tri Astuti melihat usulan tersebut seperti pisau bermata dua, yakni di satu sisi bisa membantu meringankan beban pemerintah, tetapi di sisi lain malah membebani pemerintah.

"Plusnya, pemerintah diringankan bebannya karena pendanaannya tidak hanya dari APBN. Minusnya penerimaan negara dari sisi pajak berkurang jika swasta yang bantu program MBG diberikan insentif pajak," kata Esther.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah melihat sebaiknya program MBG tidak melibatkan masyarakat. Jika program MBG turut dibiayai masyarakat maka terdapat risiko pertanggungjawaban.

Menurut Piter, MBG harus sepenuhnya dibiayai APBN. Tugas pemerintah, sambungnya, mencari sumber pembiayaan program itu sehingga jika tidak sanggup maka artinya MBG merupakan program yang memang belum bisa diterapkan.

"Secara tata kelola ada resiko kalau program pemerintah dicampur-campur dengan bantuan masyarakat atau dengan zakat, dana pemerintah harus dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang ada berbeda dengan dana masyarakat atau zakat," ujar Piter.

Perlu Rp400 Triliun

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan bahwa target penerima manfaat program MBG mencapai 82,9 juta jiwa. Jika target tersebut sudah terpenuhi maka anggaran bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari atau sekitar Rp400 triliun per tahun.

Dadan memerinci, 75% dari Rp1,2 triliun atau sekitar Rp800 miliar akan digunakan untuk intervensi makan gratis untuk anak-anak sekolah. Lalu, 85% dari Rp800 miliar tersebut untuk membeli bahan baku makan bergizi gratis sehingga uangnya akan langsung beredar ke masyarakat.

Pengajar di Institut Pertanian Bogor ini menjelaskan, angka-angka tersebut didapat usai Badan Gizi Nasional melakukan percontohan. Ketika melayani 3.000 anak sekolah, dibutuhkan setidak 200 kilogram (kg) beras, 350 kg ayam, 3.000 butir telur, 350 kg sayur, dan 6.000 liter susu per harinya.

Belum lagi diperlukan sekitar 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Dadan mengatakan, program MBG membutuhkan dana dan sumber daya yang besar.

Dadan menjelaskan program MBG akan dimulai pada Januari 2025. Kendati demikian, penerapannya akan dilaksanakan secara bertahap sehingga tidak langsung membutuhkan Rp400 triliun pada 2025.

"3 juta anak dulu [target penerimaan manfaat pada Januari]. Nanti naik ke 6 juta di April. Nanti di Juli baru 15 juta," ungkapnya usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di JCC, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Oleh sebab itu, Dadan meyakini anggaran Badan Gizi Nasional yang sudah ditetapkan sebesar Rp71 triliun pada 2025 masih bisa menjalankan program MBG tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, berencana mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak sekolah.

Program ini merupakan inisiatif yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan diharapkan dapat memperbaiki gizi siswa di seluruh Indonesia.

Bupati Cianjur, Herman Suherman, menyatakan komitmen daerahnya dalam menyukseskan program MBG, yang akan dibiayai melalui APBD masing-masing kabupaten/kota.

"Kami siap mendukung program yang dicanangkan pemerintah pusat, beberapa bocoran yang kami dapat bisa dianggarkan dari APBD masing-masing kabupaten/kota. Saat ini Pemkab Cianjur baru melakukan persiapan berapa anggaran yang disiapkan," ujar Herman di Cianjur, Minggu (19/1/2025), dilansir Antara.

Herman menjelaskan bahwa pemenuhan dana dari APBD akan dilakukan setelah pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

Pemkab juga sedang melakukan pembahasan teknis dengan dinas terkait untuk memastikan besaran anggaran yang dibutuhkan, yang diperkirakan mencapai Rp 5 Miliar.

"Secara teknis program MBG di Cianjur masih dalam proses pembahasan. Pelaksanaan pemenuhan anggaran untuk MBG setiap daerah dilakukan setelah pelantikan kepala daerah terpilih," katanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa program MBG mendapat dukungan luas dari pemerintah daerah, yang juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Beberapa daerah telah mengalokasikan anggaran untuk program ini melalui APBD masing-masing.

Hasil konsolidasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menunjukkan bahwa kontribusi daerah untuk mendukung program MBG mencapai Rp 2,3 hingga Rp 2,5 triliun.

Tito juga menyebutkan bahwa kontribusi setiap daerah akan disesuaikan dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk daerah dengan PAD rendah, program ini akan mendapat bantuan dari Badan Gizi Nasional.

MAGELANG, KOMPAS.com - Limbah dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Magelang, Jawa Tengah, dikelola oleh sebuah unit usaha bernama Reformasi Hijau.

Unit usaha yang dikelola dua orang itu mampu mendapatkan limbah MBG hingga 1,5 kuintal per hari.

Program MBG di Magelang telah berjalan sejak 6 Januari 2025 di 16 sekolah dengan total sasaran 2.629 siswa.

Sebelumnya, uji coba MBG juga dilakukan dengan sasaran 328 orang dengan kategori ibu hamil, ibu menyusui, dan anak di bawah lima tahun.

Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kota Magelang, M Rauuf Oktavian Nur mengatakan, limbah MBG, baik organik maupun anorganik, diambil langsung oleh Reformasi Hijau untuk dikelola.

Untuk limbah atau sampah organik, misalnya, meliputi sisa-sisa makanan yang dikonsumsi siswa, sayur-sayuran yang tidak terpakai saat proses memasak, serta buah-buahan yang busuk.

Adapun sampah anorganik berupa masker, penutup rambut, dan botol-botol susu.

“Kami kasih gratis (limbah MBG). Kami support UMKM,” ujar Rauuf saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/1/2025).

Reformasi Hijau

Reformasi Hijau merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan sampah organik menggunakan larva lalat Black Soldier Fly (BSF) atau maggot.

Unit usaha ini didirikan Septian Yoga Prabowo dan Agus Candra sejak 2022.

Septian Yoga Prabowo menuturkan, limbah organik MBG dari SPPG Kota Magelang yang bisa dikumpulkan kisaran 1-1,5 kuintal per hari.

Sampah ini masih dikelompokkan menjadi jenis food loss dan food waste.

Food loss, misalnya, meliputi kepala ikan, bonggol brokoli, dan sampah makanan lain yang tidak sampai ke tahap konsumsi. Food waste mencakup makanan yang siap atau sudah konsumsi namun dibuang.

“(Komposisi sampah paling dominan) rata-rata food loss,” ujar Tian, sapaannya, saat ditemui Kompas.com di kandang maggot milik Reformasi Hijau di Desa Banyuurip, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Minggu (19/1/2025).

Sampah food loss minimal berbobot hingga 80 kilogram per hari.

Adapun sampah food waste pernah mencapai 80 kg per hari, kadang dalam sehari sampah ini juga tidak ada.

“Maggot lebih mudah menyedot food waste. Sedangkan pada food loss, kami perlu proses lagi dengan digiling agar memudahkan maggot mengonsumsi sampah ini,” ungkap Tian.

KOMPAS.com/Egadia Birru Botol-botol bekas susu dari program Makan Bergizi Gratis yang didapat Reformasi Hijau, Minggu (19/1/2025).

Dia menambahkan, sampah anorganik dari SPPG Kota Magelang langsung dibuang ke Tempat Pengolahan Akhir Banyuurip.

Dalam sehari, sampah ini mencapai 10-20 kg.

Selain dari SPPG, Reformasi Hijau lebih dulu mengelola sampah-sampah organik yang dihimpun dari restoran dan hotel di Kota dan Kabupaten Magelang.

Dalam seminggu, perusahaan ini mampu mengolah hingga 1,5 ton sampah organik.

Pengolahan sampah organik menempati lahan seluas 3.600 meter persegi yang disewa sejak September 2024.

Lahan ini untuk budidaya maggot dalam satu siklus, mulai tahap penetasan telur hingga maggot berkembang menjadi lalat dewasa dan bertelur kembali.

Agus Candra menyampaikan, pembeli produk maggot berasal dari kalangan peternak ayam, ikan, maggot, serta petani yang biasanya membeli kasgot.

Untuk telur maggot, umpamanya, dihargai Rp 2.500 per gram.

“Pembeli kebanyakan sekitar Kecamatan Tegalrejo. Ada juga yang dari Bantul, Lampung, dan Bali,” katanya dalam kesempatan yang sama, Minggu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, saat ini tengah menyelesaikan rancangan roadmap untuk program 3 juta rumah.

Pihaknya sedang menyiapkan beberapa skenario untuk merealisasikan program tersebut.

Ia mengatakan, peta jalan yang telah matang nantinya akan dibawa ke Senayan dalam rapat kerja Kementerian PKP dengan DPR RI. Rancangan itu juga akan dibawa ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

"Untuk memperjelas target kerja yang harus dicapai Kementerian PKP beserta rencananya," ujar Ara, dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Jumat (17/1/2025).

Sambil menunggu peta jalan yang masih dalam tahap penyusunan, Kementerian PKP telah mengundang beberapa perwakilan asosiasi pengembang untuk berdialog.

Hal ini dilakukan karena mereka merupakan bagian dari ekosistem perumahan yang akan mendukung program tersebut.

Di antara skenario yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 yang telah ditetapkan.

Skenario lain termasuk realokasi APBN, sementara penggunaan APBN Perubahan akan menjadi opsi terakhir.

Bantuan Qatar dan kontraktor China

Dalam upaya mewujudkan Program 3 Juta Rumah, Kementerian PKP telah menandatangani nota kesepahaman dengan Investor Perumahan (SHK) Kerajaan Qatar, Sheikh Abdulaziz bin Abdulrahman Al Thani.

Dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut, Qatar berkomitmen untuk membangun 1 juta rumah.

Namun, keterlibatan Qatar dalam program ini disertai syarat, di mana mereka meminta untuk menunjuk kontraktor pembangunan sendiri.

Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Bonny Z Minang, mengungkapkan bahwa Qatar memilih kontraktor dari Tiongkok karena puas dengan hasil proyek sebelumnya di Afrika Selatan.

"Persyaratannya, dia akan tunjuk kontraktor China, ini persyaratannya dia. (Sedangkan) Sub-konnya kita kondisikan, harus orang Indonesia. Paham? Dia setuju," ungkap Bonny, dalam acara 'Ngobrol Santai bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI)' di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Bonny menyampaikan bahwa Qatar akan menjual rumah berbentuk vertikal, sementara pemerintah hanya akan menyediakan lahan yang tidak terpakai.

"Contohnya ada lahan-lahan negara yang idle, negara memberikan lahan, dia (Qatar) bangun. Nanti, itu (rusun) dikelola setelah selesai oleh pemerintah," tutur dia.

Janji diberikan gratis

Dalam program Business Talk di Kompas TV, Bonny menegaskan bahwa rumah-rumah dalam program 3 juta tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis.

Masyarakat yang berhak disebut tidak perlu mengeluarkan dana untuk mendapatkan rumah itu.

Sebab, negara lah yang membayar cicilan setiap bulan.

"Negara yang mencicil Rp 600.000, cicilan itu negara yang bayar," kata Bonny.

Kritik PDI-P

Namun, rencana program ini tidak lepas dari kritik.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI-P, Adian Napitupulu, mempertanyakan realisasi program tersebut.

"Semua bisa sebutkan angka besar-besar, itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat, kita setuju. Tapi bagaimana menuju ke sana?" tanya Adian, dalam talkshow Business Talk di Kompas TV, Kamis (16/1/2025) malam.

Adian juga mempertanyakan rencana pemerintah untuk menggunakan lahan sitaan dari koruptor sebagai lokasi pembangunan rumah.

"Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana mendapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, enggak jadi lagi," ungkap dia.

Ia meragukan kesiapan pemerintah untuk membangun tiga juta rumah dan meminta Wakil Menteri PKP menjelaskan rencana tersebut secara detail.

"Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk bangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana?" tegas Adian.

Sementara itu, Fahri Hamzah menyatakan bahwa program 3 juta rumah adalah janji Presiden yang harus dipenuhi.

Saat ini, pihaknya tengah mencari jalan untuk mewujudkan janji tersebut.