JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau karib disapa Ara berharap agar para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi strategis dekat dengan transportasi umum.

Ini bertujuan agar penghuni rumah subsidi bisa beraktivitas dengan mudah dan terjangkau.

Hal tersebut disampaikan Menteri Ara saat melakukan kunjungan kerja ke Perumahan Puri Delta Tigaraksa Kabupaten Tangerang, Selasa malam ( 14/1/2025).

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi layak, terjangkau, serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman, bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata dia dalam siaran pers, Rabu (15/1/2025).

Sementara Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi. Contohnya, terdapat meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," sambung Heru.

Adapun Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang.

Berdiri di atas lahan seluas 36 hektar dengan jumlah rencana unit sebanyak 3.229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1.698 unit.

Perumahan ini berjarak sekitar 600 meter dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak.

Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 185 pemerintah daerah (pemda) telah membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat kecil.

Daerah tersebut juga telah mempercepat pelayanan PBG. Kebijakan ini merupakan bentuk nyata kepedulian pemerintah agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat segera memiliki hunian.

"Harapan kami dengan kedatangan di Sumedang ini, ini tolong diberitakan, karena ini kepentingan publik, untuk kepentingan rakyat, utamanya yang kurang mampu, teman-teman media, tolong di-highlight betul, bahwa sudah ada 185 daerah [yang menerapkan]," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dirinya memberikan tenggat hingga 31 Januari 2025 kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan penghapusan BPHTB dan retribusi PBG.

Bahkan, sebagai wujud komitmen, dia berencana memberikan surat teguran kepada daerah yang belum menerapkan kebijakan dan mempublikasikannya kepada publik.

"Setelah nanti, 31 Januari, saya akan absen, daerah-daerah mana yang mengeluarkan peraturan kepala daerah [soal pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR], saya akan sampaikan ke publik daerah-daerah itu," ujarnya.

Selain itu, Tito mengapresiasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang yang telah memberlakukan pembebasan BPHTB dan retribusi PBG.

Pemkab Sumedang juga mampu mempercepat layanan PBG. Ia percaya kebijakan ini dapat meringankan beban masyarakat kecil yang ingin memiliki tempat tinggal.

"Kami berterima kasih banyak kepada Sumedang, kepada Sekda dan Penjabat (Pj.) Gubernur," ucap Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan kebijakan penghapusan tersebut merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mempermurah bahkan menggratiskan hunian bagi MBR.

Pemerintah juga mendorong agar pelayanan publik seperti mengurus PBG semakin mudah.

Dirinya juga berterima kasih kepada Mendagri Tito dan jajaran Pemda karena telah membantu tugas Kementerian PKP dalam menyediakan tiga juta rumah bagi MBR.

Menurutnya, semua program yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara berbagai pihak.

"Berkat bantuan Bapak Mendagri, ini sudah jelas, tiga yang gratis, satu PBG gratis, dua BPHTB gratis, dari Menteri Keuangan PPN gratis dan yang mempermudah adalah PBG dari 45 hari, jadi 10 hari," pungkas Ara.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Tangerang: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) berharap para pengembang yang membangun perumahan bersubsidi dapat memilih lokasi yang strategis. Misalnya dekat dengan transportasi umum agar penghuninya bisa beraktifitas dengan mudah dan terjangkau.

"Semoga ke depannya masih banyak lagi pengembang-pengembang yang bisa membangun rumah subsidi yang layak, terjangkau serta strategis lokasinya dengan transportasi umum, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dapat menikmati dan tinggal dengan nyaman , bekerja pun juga nyaman dan dapat transportasi yang murah dan terjangkau," kata Ara dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menteri Ara mengatakan, kunjungan kerja ini untuk memastikan pengembang bertanggung jawab membangun rumah yang bagus kualitasnya dan bermanfaat, karena untuk kepentingan rakyat.

"Nantinya rumah subsidi juga akan di programkan rumah untuk guru-guru, TNI dan Polisi," ungkap dia.

Komisioner BP Tapera Heru meminta agar pengembang perumahan memiliki standar fasilitas-fasilitas rumah layak huni yang sudah terpenuhi semua seperti kualitas yang rapi, ada meja, dapur, dan kamar mandi yang layak.

"Serta penambahan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kepentingan warga juga disediakan agar tidak ada komplain saat pengghunian dan masyarakat senang tinggal di perumahan subsidi," ujar dia.

Dalam kunjungan ini Menteri Ara berbincang dengan salah seorang penghuni Perumahan Puri Delta Tigaraksa bernama Lia (25). "Kami baru tinggal 1 bulan disini, kebetulan suami bekerja di Jakarta dengan transportasi kereta yang jarak stasiun dari perumahan hanya 600 meter. Saat akad kami DP 500 ribu dan cicilan flat Rp1,3 juta untuk 15 tahun," kata Lia.

Perumahan Puri Delta Tigaraksa terletak di Desa Cikasungka, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, berdiri di atas lahan seluas 36 Ha dengan jumlah rencana unit sebanyak 3229 unit dimana per Desember 2024 sudah terakadkan sebanyak 1698 unit.

Perumahan ini berjarak hanya sekitar 600 m dari Stasiun Tigaraksa yang memiliki akses ke Jakarta dan Merak. Aksesbilitas kawasan Puri Delta Tigaraksa juga terhubung langsung dengan dua ruas jalan kabupaten yakni Ruas Jasinga Tenjo dan ruas menuju Stasiun Kereta Api Tigaraksa.

(KIE)

Kebijakan-kebijakan yang masuk Astacita didukung Bank Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung menyebutkan dana Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) banyak dimanfaatkan perbankan untuk penyaluran kredit sektor perumahan.

"Monitoring kami menunjukkan realisasinya, hampir semua digunakan insentif itu untuk penyaluran kredit di sektor-sektor perumahan," katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Januari 2025 di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Juda terkait dukungan bank sentral terhadap program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Juda mengatakan sektor perumahan sudah masuk dalam sektor-sektor prioritas kebijakan KLM BI.

Ke depan, KLM di sektor-sektor yang merupakan prioritas program pemerintah, termasuk perumahan, akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

"Kebijakan-kebijakan yang masuk Astacita didukung Bank Indonesia," kata Juda.

Mulai 1 Januari 2025, insentif KLM BI disalurkan pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Selain perumahan rakyat, konstruksi, dan realestat, BI menyampaikan bahwa sektor yang menjadi prioritas KLM juga pertanian, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro, dan hijau.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa penurunan suku bunga acuan atau BI-Rate menjadi 5,75 persen salah satunya akan mendorong penyaluran kredit.

Selain itu, suku bunga yang rendah juga membuat operasi moneter lebih ekspansif serta meningkatkan insentif langsung dari BI kepada perbankan untuk penyaluran kredit.

"Suku bunga kalau turun, tentu saja bank lama-lama akan memilih menyalurkan kredit daripada di SBN maupun SRBI," kata dia.

Meskipun insentif KLM ditujukan bagi seluruh bank, Perry mengingatkan bahwa kondisi likuiditas dari masing-masing bank akan sangat bergantung dari manajemennya yang dilakukan secara internal.

Hingga minggu kedua Januari 2025, BI telah menyalurkan insentif KLM sebesar Rp295 triliun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp36 triliun dari Rp259 triliun pada akhir Oktober 2024.

Secara rinci, insentif tersebut telah disalurkan kepada kelompok bank BUMN sebesar Rp129,1 triliun. Kemudian, bank bank umum swasta nasional (BUSN) sebesar Rp130,6 triliun, bank pembangunan daerah (BPD) sebesar Rp29,9 triliun, serta kantor cabang bank ssing (KCBA) sebesar Rp5 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Sumedang -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara) mengungkapkan kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Ara juga memuji sosok Bupati Sumedang terpilih Dony Ahmad Munir.

Ara menginginkan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang baik. Menurutnya para kepala daerah yang telah di pilih di Jawa Barat adalah sosok terbaik bangsa Indonesia.

"Saudara-saudara pilihlah orang dengan sumber daya manusia yang terunggul. Seperti saudara memilih Dedi Mulyadi, seperti saudara memilih Dony. Ini adik saya menjadi Bupati Sumedang," ujar Ara, di Desa Cibeureum Kulon, Cimalaka, Sumedang, Rabu (15/1/2025).

Ara mengaku sosok Dony Ahmad Munir akan bisa membawa Sumedang lebih baik lagi. "Kang Dony saya doakan betul agar ada perubahan. Karena anda adalah orang-orang unggulan yang dipilih rakyat. Gunakanlah waktu berharga itu untuk mengubah nasib rakyat kita," katanya.

Ara mengaku memiliki kenangan manis bersama masyarakat Sumedang. Pasalnya dirinya pernah menjadi anggota DPR RI dengan daerah pemilihan (dapil) Subang, Majalengka, dan Sumedang.

"15 tahun saya mewakili Majalengka, Subang, Sumedang. Saya ucapkan terimakasih, karena tanpa rakyat Sumedang saya tidak akan sampai di Jakarta dan tanpa rakyat Jawa Barat saya tidak akan sampai di Senayan," jelasnya.

Dia menambahkan dalam perjalanan hidupnya tidak akan pernah melupakan Sumedang. Sehingga hal tersebut masih diingat selalu olehnya.

"Tidak akan mungkin saya melupakan sejarah bagaimana saya berangkat dan berasal. Terimakasih rakyat hatur nuhun buat rakyat sumedang dan rakyat jabar," ucapnya.

Karena itu ia berharap Sumedang lebih terkenal lagi di bidang pariwisata. Ia menitip pesan agar kawasan Jatigede dimaksimalkan untuk mendatangkan wisatawan ke Sumedang.

"Kita harus sering bikin event di Jatigede," ujarnya kepada Dony saat santap makan siang di RM Sederhana usai acara Peringatan Hari Desa.

Sementara itu Dony mengatakan ia akan lebih berusaha membawa Sumedang lebih maju di kepemimpinannya yang kedua. Ia pun berterimakasih kepada Ara yang selama ini mendukungnya. "Insya Allah ke depan Sumedang akan lebih maju," ujar Dony.

(orb/orb)

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengambil alih secara sepihak lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum) kawasan perumahan yang ditinggalkan oleh pengembang untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pengajuan.

Kepala Disperkimtan Kabupaten Bekasi Nur Chaidir menjelaskan bahwa pengambilalihan sepihak ini dapat dilakukan berdasarkan pengajuan warga yang menyatakan pengembang sudah tidak lagi dapat dihubungi ditambah dengan dukungan surat keterangan dari aparatur ketua RT, RW, hingga kepala desa/kelurahan.

"Yang pasti pengembang sudah tidak ada lagi, artinya ditelantarkan dari mulai alamat atau keberadaan tidak ditemukan lagi. Terus kedua, belum serah terima perumahan, maka kami bisa melakukan itu," katanya di Cikarang, Rabu.

Chaidir mengatakan bahwa pemerintah daerah tengah berupaya memproses pengambilalihan sepihak lahan fasilitas sosial dan umum yang ditinggalkan pengembang tersebut meski terkendala persoalan teknis.

"Ada lima perumahan yang sudah berproses untuk melakukan serah terima secara sepihak, cuma kami terbentur dengan teknis seperti apa dan bagaimana. Kami sedang berkoordinasi dengan badan hukum dan pendampingan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi," katanya.

Ia menyebutkan 110 dari total 300 pengembang perumahan di Kabupaten Bekasi telah menyerahkan lahan fasilitas sosial dan umum hingga awal tahun 2025.

Skema pengambilalihan sepihak ini, menurut dia, efektif dalam upaya membangun infrastruktur penunjang di kawasan perumahan demi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pendampingan hukum dari kejaksaan dan Kopsurgah KPK RI secara intensif guna memaksimalkan kebijakan ini.

"Meningkat sangat signifikan dibandingkan 2 tahun terakhir, hanya 20 pengembang yang mau menyerahkan lahan fasos dan fasum selama periode itu atau sebelum kebijakan ini diambil," katanya.

Chaidir memberikan contoh kondisi di Perumahan Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Pengembang properti itu telah menelantarkan proyek tersebut hingga alamat serta kontak mereka pun sudah tidak dapat diakses maupun dihubungi.

Kondisi ini memungkinkan warga setempat untuk mengajukan serah terima sepihak lahan fasilitas sosial dan umum kepada Disperkimtan Kabupaten Bekasi.

"RT dan RW bisa mengajukan secara parsial. Jadi, untuk kepentingan apa, misalnya pembangunan TPS3R, itu saja dahulu yang bermohon ke pemda. Kalau secara keseluruhan, mungkin agak susah karena pengembang sudah tidak ada lagi," katanya.

Ia mengungkapkan ada beberapa kendala yang dihadapi pengembang dalam proses serah terima lahan fasilitas sosial dan umum, di antaranya persyaratan agar prasarana dan sarana utilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, dan lampu penerangan jalan umum sudah layak.

"Yang kedua itu harus sudah dipecah dan akan diserahkan serta menjadi nama pemerintah daerah. Kebetulan di Perumahan Telaga Murni ini belum diserahkan fasos dan fasumnya ke pemerintah daerah," ucapnya.

Chaidir menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas penyalahgunaan penggunaan lahan fasilitas sosial dan umum, misalnya menjadi tempat usaha atau penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan.

Ia meminta perangkat RT/RW melakukan pengawasan terhadap lahan tersebut. Sebagai langkah preventif, pihaknya akan berkoordinasi dengan satpol PP untuk menertibkan lahan fasilitas sosial dan umum yang disalahgunakan oknum warga.

"Kami akan memasang plang yang menunjukkan bahwa fasos dan fasum itu milik pemda. Kami juga akan berkoordinasi dengan satpol PP, RW, dan kecamatan untuk penertiban," katanya.

Gresik -

Sering tergenang air hingga dikira banjir, saluran air di Jalan Raya KH Syafii, Manyar, Gresik dibongkar. Saluran air tersebut ternyata mampet karena tertutup oleh tanah urukan.

Belum diketahui siapa yang menyumbat saluran air tersebut. Akibat sumbatan urukan itu, air secara otomatis tidak bisa mengalir hingga meluber ke Jalan Raya dan mengganggu aktivitas warga yang melintas.

Pantauan di lapangan, alat berat sudah siaga dan sejumlah personel dari Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP) Kabupaten Gresik melakukan pembongkaran. Terlihat, saluran air yang tertimbun urukan menjadi sumber penyebab banjir di jalan raya KH Syafii.

"(Pembongkaran) Masih jalan terus karena bersinggungan dengan masyarakat," kata Kepala Dinas CKPKP Kabupaten Gresik, Ida Lailatusa'diyah, Rabu (15/1/2025).

Anggota Komisi IV DPRD Gresik, Khoirul Huda yang merupakan warga Suci, Manyar menambahkan penyebab air meluber di jalan raya KH Syafii memang adanya drainase yang diuruk oleh pemilik bangunan usaha di sekitar tersebut.

"Problem utama di depan beberapa bangunan drainase ditutup yang punya lahan, artinya diuruk, menyebabkan air dari sisi timur tidak bisa lewat secara maksimal, tidak memungkinkan, air lewat jalan," kata Huda sapaan akrabnya.

Huda menyarankan saluran air yang ada di sisi timur dan sisi barat harus dibongkar. Tujuannya, agar air tidak lagi meluber ke jalan raya lagi.

"Tindakan yang dilakukan itu normalisasi, semuanya dikeruk sisi timur sama sisi barat, didatangkan alat berat," imbuhnya.

(abq/iwd)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan dukungan untuk Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nixon, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Nixon menyampaikan, kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan dukungan untuk Program 3 Juta Rumah melalui penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah subsidi.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, ini merupakan bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menurut Nixon, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan, di antaranya dengan memberikan usulan kepada pemerintah dari sisi supply dan demand di ekosistem perumahan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

Hal ini didasari atas upaya BTN bercermin dari pencapaian Program Sejuta Rumah pada periode pemerintahan sebelumnya, di mana penyaluran KPR subsidi oleh BTN telah mencapai hampir dua juta unit rumah.

“Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah, di antaranya yakni perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ujar Nixon dalam keterangannya, Rabu (15/1/2025).

Nixon menyampaikan, kombinasi skema selisih suku bunga (SSB) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pengurangan masa subsidi dari 20 tahun menjadi 10 tahun, serta perpanjangan tenor KPR dari 20 tahun menjadi 30 tahun merupakan opsi yang terbaik karena tidak membebankan APBN dan membantu masyarakat dengan angsuran yang lebih murah.

Pasalnya, berdasarkan data BTN, hampir 70 persen debitur FLPP melakukan pelunasan pada tahun ke-10.

Jakarta: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengapresiasi adanya minat dan dukungan dari pemerintah dan berbagai Perusahaan dari Jepang dalam Program 3 Juta Rumah.

Rumah hijau, ramah lingkungan serta tahan gempa yang dilakukan pemerintah di Jepang diharapkan juga bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam pembangunan hunian layak bagi masyarakat Indonesia.

“Kami percaya bahwa Jepang salah satu inspirasi kita di dalam membangun pembangunan-pembangunan infrastruktur dan rumah masyarakat yang baik,” ujar Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2025.

Menurut Fahri, upaya menurunkan emisi karbon ini yang berasal dari perumahan ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah melainkan perlu kerjasama dari semua pihak. Untuk itu, Kementerian PKP berharap terjalin kerjasama yang lebih lanjut antara pemerintah Indonesia dan Jepang dalam Program 3 Juta Rumah.

Apalagi Kementerian PKP sebagai Kementerian baru memiliki tugas di sektor perumahan yang disebutkan oleh Presiden sebagai janji kampanye yakni membangun 3 juta rumah yakni 2 juta di desa dan 1 juta di kota. Gagasan pembangunan rumah yang begitu besar ini tentu memerlukan kerjasama dari semua pihak.

“Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak serta dukungan dari negara-negara asing yang berpartisipasi dan memberikan dukungan pada Program 3 Juta Rumah ini," jelas dia.

Pemerintah mengadakan seminar bertajuk Perumahan, Bangunan dan Kota Berkelanjutan yang dilaksanakan pada 14 – 15 Januari 2025 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari kolaborasi dan kerjasama dalam program pembangunan rumah dan perkotaan yang berkelanjutan dan terjangkau berdasarkan best practise dan kajian dari Jepang.

“Pembangunan rumah di Jepang tidak saja kuat tapi menggunakan teknologi modern dan bangunan yang green (hijau), ramah lingkungan yang bisa mengurangi emisi karbon dan bisa kita lihat langsung kalau pergi dan berkunjung ke Jepang,” ujar dia,

(KIE)

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terus berupaya mendukung program prioritas pemerintah, salah satunya adalah program 3 juta rumah. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada 2025, BNI akan kembali berkontribusi dalam pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dengan target penyaluran sebanyak 10.750 unit rumah subsidi dari 10.021 unit tahun lalu.

Direktur Retail Banking BNI Corina Leyla Karnalies mengatakan upaya BNI dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat salah satunya dilakukan melalui Program Prioritas Pemerintah untuk pengadaan 3 juta rumah.

"Kontribusi BNI dalam mendukung program prioritas pemerintah juga dilakukan melalui program FLPP yang diharapkan dapat mengatasi masalah backlog perumahan di Indonesia," ungkap Corina dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1/2025).

BNI menargetkan KPR bersubsidi naik menjadi Rp 1,8 triliun pada 2025 dibandingkan Rp 1,6 triliun tahun lalu. Program KPR bersubsidi FLPP BNI disalurkan kepada masyarakat untuk memperoleh hunian pertama dengan kemudahan akses yang didapatkan melalui program ini.

"Lewat skema FLPP masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1% dan bantuan uang muka sebesar Rp4 juta untuk rumah tapak. Selain itu, masyarakat juga bisa menikmati bunga spesial sebesar 5% fixed hingga akhir periode kredit dengan tenor hingga 20 tahun. Syaratnya, maksimum penghasilan masyarakat yang dapat menerima program ini yakni sebesar Rp 7 juta untuk pekerja lajang dan Rp 8 juta untuk yang sudah menikah," ungkapnya.

Bukan hanya itu, lewat skema Tapera, BNI juga mendukung penyediaan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui skema ini, masyarakat bisa memiliki rumah dengan uang muka hingga 1% dan bunga ringan sebesar 5% fixed selama periode kredit dengan tenor hingga 30 tahun. Syarat untuk menerima manfaat ini adalah peserta tapera dengan gaji maksimal Rp8 juta.

Dia mengatakan cakupan yang luas, BNI memastikan bahwa program ini dapat dinikmati lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Lewat pelaksanaan program FLPP dan Tapera, BNI melaksanakan fungsinya sebagai agent of development, menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan cita-cita penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Komitmen ini menjadi bukti nyata peran aktif BNI dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tutupnya.

(akd/akd)

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyebut program 3 juta rumah mendapat perhatian dari beberapa negara, termasuk salah satunya dari negeri sakura Jepang. #investordaily #investordailytv #idtv Pastikan kamu subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Investor Daily TV. Kunjungi juga social media channel kami : Official Website: https://investor.id/ Twitter : https://x.com/InvestorID Facebook : https://www.facebook.com/investor.id Instagram : https://www.instagram.com/investordailyid?

Sumber : Investor Daily TV

Editor: Investor Daily TV (redaksi@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News