Moskow (ANTARA) - Pasukan Rusia berhasil menguasai kembali tiga permukiman di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu (9/3).

"Sebagai hasil dari rangkaian operasi krusial, unit-unit Kelompok Pasukan Sever (Utara) membebaskan Malaya Loknya, Cherkasskoye Porechnoye, dan Kositsa di wilayah Kursk," ungkap Kemenhan dalam sebuah pernyataan.

Tentara Rusia melanjutkan operasinya untuk mengalahkan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, imbuh Kemenhan Rusia. Ketiga permukiman tersebut semuanya berada di utara Sudzha yang dikuasai Ukraina, kota penting yang mengamankan pasokan untuk operasi mereka di Kursk.

Sebelumnya pada hari yang sama, kementerian tersebut mengungkapkan bahwa mereka berhasil menguasai kembali Desa Lebedevka di Kursk, yang "membawa militer Rusia lebih dekat ke Sudzha, dengan jarak tersisa sekitar 10 kilometer," sebut kantor berita TASS, yang mengutip pasukan keamanan Rusia.

Pada Sabtu (8/3), Staf Umum Ukraina mengatakan di Telegram bahwa tentara Ukraina telah menangkal serangan yang dilancarkan pasukan Rusia melalui jalur pipa gas di pinggiran Sudzha, dan merilis rekaman pertempuran tersebut.

"Saat ini, pasukan khusus Rusia dapat dideteksi, diblokir, dan dihancurkan. Kerugian musuh di wilayah Sudzha sangat besar," sebut Staf Umum Ukraina dalam unggahan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku saat ini tengah meminta waktu khusus untuk bertemu Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana.

Dia ingin membahasa rencana penerapan makan bergizi atau sarapan gratis di Jakarta yang merupakan salah satu janji Kampanye Pramono-Rano.

Pramono akan mengganti program sarapan gratis dengan renovasi kantin sekolah karena terhalang restu Badan Gizi Nasional untuk membuat program serupa makan bergizi gratis di daerah.

Pramono mengaku ingin segala sesuatu terkait program ini dapat berjalan transparan dan terbuka untuk masyarakat.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rumah untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Serang Banten.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yang butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Ara. dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Maret 2025.

Menteri Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. "Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," jelas dia.


Menteri Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar dia.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk Pungutan Liar (Pungli) dalam pembangunan rumah. "Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," tegasnya.

Terakhir Menteri Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Letjen TNI Erwin.

(KIE)

IDXChannel – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membangun rumah khusus untuk Prajurit TNI AD dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di Serang, Banten.

Menteri KKP Maruarar Sirait (Ara) bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan proyek tersebut pada Minggu (9/3/2025).

Rencananya, ada 5.760 unit rumah yang dibangun dalam program khusus tersebut. Sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk Prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumahkomersial.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yang butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Maruarar dalam pernyataan resmi, Minggu (9/3/2025).

Dia juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab. "Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Maruarar menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. Secara pribadi, Maruarar Sirait akan menyumbang sebesar Rp500 juta.

"Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Irjenad Letjen TNI Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Menteri PKP terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Letjen TNI Erwin.

(Febrina Ratna Iskana)

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Rachmat Pambudy bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengunjungi dapur BGN di Bumi Satria Kencana, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahad (9/3/2025). Mereka disambut Ketua Pembina Yayasan Salman Peduli Berkarya Nofalia Heikal Safar.

Kunjungan dua pejabat tersebut bertujuan memastikan dapur BGN tetap dapat beroperasi dengan baik, meskipun sempat terdampak banjir beberapa hari sebelumnya. Dapur tersebut memiliki peran penting dalam menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dan balita di Kota Bekasi, terutama pascabencana.

Dalam kesempatan tersebut, Nofalia Heikal Safar menyampaikan, dapur BGN berperan aktif dalam mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Program itu bertujuan untuk memastikan seluruh pelajar, santri, dan balita mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari.

"Program ini sangat bermanfaat bagi anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Kami ingin memastikan bahwa dampak banjir tidak menghambat misi kami dalam mendukung program ini," ujar Nofalia saat mendampingi Prof Rachmat dan Prof Dadan.

Nofalia menyampaikan, kehadiran kedua pejabat kepercayaan Presiden Prabowo itu menjadi penyemangat bagi para pekerja yang terus berjuang di tengah ujian banjir. "Kami ingin menunjukkan bahwa bencana tidak akan mematahkan semangat kami dalam menjalankan misi sosial ini. Dengan dukungan pemerintah, kami yakin dapur BGN akan terus memberikan manfaat bagi generasi penerus bangsa," ucap Nofalia.

Jakarta: Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menyatakan perlu adanya Bank Tanah yang khusus membidangi ketersediaan lahan untuk sektor perumahan.
Bank Tanah khusus sektor perumahan agar fokus dan bergerak cepat bisa dibentuk sebagai Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

"BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Wamen PKP dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Maret 2025.

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, dirinya berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujar dia.

Menurutnya, dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, diharapkan pemerintah dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

"Karena pada umumnya harga lahan ini 40 persen dari harga rumah yang dijual," ungkap Fahri.

Fahri berharap Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dibentuk diawali dengan rencana dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 8 Januari 2025.

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan, saat ini Kementerian PKP sedang melakukan pembahasan pembahasan bersama dengan DJKN, terkait skema pemanfaatan aset di maksud.

(KIE)

Moskow (ANTARA) - Pasukan Rusia berhasil menguasai kembali tiga permukiman di wilayah Kursk, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada Minggu (9/3).

"Sebagai hasil dari rangkaian operasi krusial, unit-unit Kelompok Pasukan Sever (Utara) membebaskan Malaya Loknya, Cherkasskoye Porechnoye, dan Kositsa di wilayah Kursk," ungkap Kemenhan dalam sebuah pernyataan.

Tentara Rusia melanjutkan operasinya untuk mengalahkan angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Kursk, imbuh Kemenhan Rusia. Ketiga permukiman tersebut semuanya berada di utara Sudzha yang dikuasai Ukraina, kota penting yang mengamankan pasokan untuk operasi mereka di Kursk.

Sebelumnya pada hari yang sama, kementerian tersebut mengungkapkan bahwa mereka berhasil menguasai kembali Desa Lebedevka di Kursk, yang "membawa militer Rusia lebih dekat ke Sudzha, dengan jarak tersisa sekitar 10 kilometer," sebut kantor berita TASS, yang mengutip pasukan keamanan Rusia.

Pada Sabtu (8/3), Staf Umum Ukraina mengatakan di Telegram bahwa tentara Ukraina telah menangkal serangan yang dilancarkan pasukan Rusia melalui jalur pipa gas di pinggiran Sudzha, dan merilis rekaman pertempuran tersebut.

"Saat ini, pasukan khusus Rusia dapat dideteksi, diblokir, dan dihancurkan. Kerugian musuh di wilayah Sudzha sangat besar," sebut Staf Umum Ukraina dalam unggahan tersebut.

Penerjemah: Xinhua
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap rencana pembentukan badan baru berupa Bank Tanah yang akan secara khusus untuk memastikan ketersediaan lahan sektor perumahan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri (Wamen) PKP Fahri Hamzah yang menyebut Bank Tanah Perumahan itu nantinya bakal menjadi Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian PKP.

“BLU ini akan bertugas untuk serah terima aset lahan milik negara dari berbagai institusi lain yang berpotensi untuk dibangun hunian rakyat," kata Fahri dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (10/3/2025).

Dengan adanya Bank Tanah khusus sektor perumahan, Wamen PKP berharap dapat mendorong sisi pasokan ketersediaan (supply side) hunian rakyat yang dibangun.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah pada sektor perumahan itu juga diproyeksi bakal meningkatkan minat investasi sektor properti lantaran meningkatkan kepastian status lahan bagi para calon investor.

"Karena dengan terjaminnya ketersediaan lahan, maka akan memberikan kepastian pula bagi para calon investor yang ingin membantu membangun hunian," ujarnya.

Selain itu, keberadaan Bank Tanah khusus perumahan itu diharapkan dapat mengintervensi harga hunian untuk rakyat yang selama ini terus ikut naik akibat harga tanah yang terus mengalami kenaikan.

Pasalnya, tanah menjadi komponen utama hingga 40% yang mempengaruhi mahalnya harga jual rumah.

Sejalan dengan hal itu, dia berharap pembentukan Bank Tanah untuk sektor perumahan dapat segera dilakukan bersamaan dengan dimulainya pembangunan Rumah Susun di eks lokasi perumahan DPR RI, di Kalibata, Jakarta Selatan yang bekerja sama dengan Investor dari Qatar yang sudah menandatangani MoU di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (8/1/2025).

Untuk diketahui, sebenarnya pemerintah telah memiliki Badan Bank Tanah yang dibentuk khusus untuk mengelola tanah milik negara. Badan Bank Tanah yang saat ini telah ada bertanggung jawab kepada Presiden melalui komite yang terdiri dari Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan dan Menteri PU.

Adapun, pembentukan Badan Bank Tanah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021. Dalam beleid itu, Bank Tanah memiliki fungsi untuk mengelola, mengembangkan, mengamankan hingga mengendalikan tanah negara.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Menekraf/Kabarekraf) Teuku Riefky Harsya mengadakan pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas kolaborasi strategis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mendukung kemajuan ekonomi kreatif Indonesia.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung BGN, Jakarta pada Senin itu, Riefky menekankan pentingnya kerja sama antara Kemenekraf dan BGN dalam memperkuat sektor ekonomi kreatif.

Ia menyatakan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dalam pelaksanaan Program MBG, khususnya dalam pelatihan memasak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal. Selain itu, Kemenekraf akan menyediakan chef profesional untuk melatih juru masak yang terlibat dalam program tersebut.

"Kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN sangat strategis untuk meningkatkan kemajuan ekonomi kreatif Indonesia," ujar Riefky dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa Kemenekraf mendukung berbagai program inovatif dan kreatif, termasuk industri film animasi nasional. Salah satu contohnya adalah film animasi "Jumbo", yang dapat dikaitkan dengan Program MBG untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keseimbangan gizi.

"Kemenekraf siap berkolaborasi dengan BGN dalam pelaksanaan Program Makan Siang Gratis (MBG), terutama dalam pelatihan masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyambut baik kolaborasi ini. Dia menilai bahwa kerja sama dengan Kemenekraf akan membuka peluang pelatihan bagi juru masak serta pengembangan menu berbahan dasar lokal, yang berkontribusi dalam menciptakan makanan lezat dan bergizi.

"Kolaborasi ini membuka peluang untuk melaksanakan pelatihan juru masak dan pengembangan menu baru dengan bahan dasar lokal, sehingga meningkatkan kemampuan juru masak dalam menciptakan makanan yang lezat dan bergizi," ujar Dadan Hindayana.

Dadan juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan industri kreatif kuliner guna meningkatkan kapasitas dan kualitas makanan dalam Program MBG.

"Dalam waktu dekat, kolaborasi antara Kemenekraf dan BGN akan direalisasikan melalui pelatihan juru masak dan pengembangan animasi Jumbo yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ucap Dadan.

Jakarta -

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang mengupayakan pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk mempercepat pembangunan perumahan. Upaya tersebut saat ini masih dalam tahap revisi peraturan.

Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan terdapat revisi untuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dan Keputusan Presiden (Keppres) 30/2021 tentang Pengangkatan Dewan Pembina Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

"Sekarang itu kan ada revisi Perpres 9 dan Keppres 30, itu baru keluar dari persetujuan dari Presiden (Prabowo Subianto) Jumat kemarin. Itu baru kita proses dulu," ujar Fitrah saat ditemui di Serang, Banten.

Pihaknya sedang menyelesaikan peraturan yang mengatur badan tersebut. Setelah itu, baru akan dibentuk panelis dan mengundang peserta yang ingin bergabung dengan badan tersebut. Menurutnya, pembentukan BP3 dapat rampung pada semester II tahun ini.

"Kita bertahap dulu lah, kita selesaikan peraturannya dulu, kemudian kita bentuk panelis, lalu kita undang nanti panelisnya, kita undang peserta yang mau ikut di BP3," ucapnya.

"(Target rampung bisa semester II-2025?) Bisa, insyaallah bisa," tuturnya.

Sebagai informasi, hunian berimbang adalah regulasi pemerintah yang mewajibkan pengembang rumah mewah dan rumah menengah untuk membangun rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, bagi pengembang yang tidak bisa langsung membangun, dapat memenuhi kewajiban dengan menyetor dana konversi.

Sebelumnya diberitakan pada Senin (17/2) lalu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Kawasan Permukiman Kementerian PKP membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk Hunian Berimbang dan Dana Konversi. Langkah ini sebagai upaya percepatan pembangunan perumahan.

Pembentukan BP3 merupakan amanat UU 1/2011 tentang PKP, amanat UU 20/2011 tentang rusun, dan amanat UU 6/2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja.

Badan ini akan mendorong percepatan Program 3 Juta Rumah melalui Lembaga khusus sebagai eksekutor teknis, mengelola sumber pendanaan selain APBN (Dana konversi, Hunian Berimbang untuk penyediaan perumahan bagi MBR, menyempurnakan ekosistem perumahan, untuk melakukan percepatan program perumahan MBR, dan menjamin ketersediaan rumah bagi MBR (housing stock dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan pemerintah untuk perumahan MBR).

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama TNI Angkatan Darat (TNI AD) berkolaborasi membangun rumah untuk prajurit dan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR.

"Pertama, kami butuh data berapa anggota TNI AD yg butuh rumah. Agar kami bisa mengalokasikan kuota untuk membuat perencanaan. Tahun 2025 ini yang pasti kuota FLPP 220 ribu rumah, untuk itu saya minta sampaikan datanya agar bisa dialokasikan. Tolong disampaikan bulan ini datanya sudah masuk," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) di Jakarta, Senin.

Ara juga berpesan agar dalam pembangunannya dapat memilih pengembang dan kontraktor yang bertanggung jawab.

"Sesuai perintah Presiden Prabowo, selain kuantitas dijaga kualitasnya. Untuk itu dipilih pengembang yang benar, karena nasib prajurit selanjutnya dalam menempati hunian bergantung pada kualitas pengembangnya," ujarnya.

Ara juga berpesan agar menindak tegas segala bentuk pungutan liar (Pungli) dalam pembangunan rumah.

"Tindak tegas segala pungli, jangan sampai dengan adanya pungli dapat mempengaruhi kinerja pengembang yang pada akhirnya mengorbankan kepada konsumen," katanya.

Terakhir Ara mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Polri yang ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah untuk rakyat. "Selanjutnya kita juga terus kembangkan skema untuk masyarakat yang bekerja di sektor informal yang tidak memiliki slip gaji," ujarnya.

Untuk ketersediaan fasilitas umum seperti rumah ibadah dan taman bermain anak, Menteri Ara menyebutkan akan dibangun dari hasil sumbangan gotong royong dari berbagai pihak. "Tadi Pak Aguan sudah menyampaikan ke saya akan bantu. Saya juga pribadi akan menyumbang Rp500 juta untuk taman bermain anak," ujarnya.

Sebagai informasi, Menteri PKP bersama Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat (Irjenad) Letjen TNI Erwin Djatniko melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah untuk prajurit TNI AD dan MBR di Serang, Banten.

Ara mengatakan, peletakan batu pertama ini adalah hasil proses pertemuan yang telah berlangsung beberapa kali.

"Mudah-mudahan dengan penyediaan hunian untuk prajurit ini dapat membantu para prajurit dalam bertugas. Selanjutnya agar rumah subsidi ini nantinya dapat tepat sasaran sesuai Presiden Prabowo," ujar Ara.

Sementara itu, Erwin Djatniko setuju dengan pernyataan Ara terkait pemilihan pengembang yang harus selektif agar memberikan hasil yang baik atas kualitas rumah yang dibangun.

"Acara groundbreaking ini total yang akan dibangun adalah 5.760 unit rumah yang dilaksanakan di lima lokasi, yaitu di Serang, Bekasi, Bogor, Brebes, dan Bantul," kata Erwin.

Dari total sebanyak 5.760 unit yang dibangun, sebanyak 1.211 unit diperuntukkan untuk prajurit TNI AD, sisanya sebanyak 3.540 unit untuk rumah subsidi bagi MBR dan 1.009 unit untuk rumah komersial.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto sempat menelpon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat meninjau lokasi banjir di Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dadan mengatakan penyaluran makan bergizi gratis (MBG) di wilayah terdampak banjir di Bekasi memang sempat terhenti selama dua hari.

"Kasus di Bekasi dua hari berhenti. Satu hari terendam (Selasa) dan satu hari pembersihan (Rabu)," kata Dadan saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

Dadan mengatakan BGN telah menyiapkan mekanisme dalam penyaluran MBG bagi daerah yang terdampak bencana. Dia menyebut jika Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG tidak terendam banjir dan sekolah libur, maka MBG akan disalurkan ke warga yang terdampak banjir.

"Jika SPPG tidak terendam banjir sementara sekolah libur, makanan dibagikan kepada yang terdampak banjir, misal di Kendal," katanya.

Saat banjir melanda Bekasi, Dadan mengatakan penyaluran MBG sempat berhenti beberapa hari karena bayak dapur MBG yang ikut terendam. Dadan mengatakan penyaluran MBG di wilayah banjir Bekasi kembali normal saat banjir di SPPG atau dapur MBG telah surut.

"Hari Kamis (6 Maret) SPPG sudah memberikan pelayanan kepada penerima manfaat," jelas Dadan.

Prabowo Telpon Kepala BGN

Presiden Prabowo Subianto menelepon langsung beberapa pejabat saat mengecek banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salah satu yang ditelepon yakni Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Dikutip dari keterangan pers tim media presiden, Minggu (9/3/2025), Prabowo mengecek banjir di Bekasi pada Sabtu (8/3). Prabowo menyusuri rumah-rumah dan berbincang dengan warga.

Prabowo menelepon langsung beberapa pejabat saat pengecekan itu. Prabowo meminta para pejabat untuk segera merenovasi fasilitas dan sekolah 04 Babel yang rusak akibat banjir.

Prabowo juga menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Prabowo ingin memastikan program makan bergizi gratis di wilayah terdampak banjir tersebut.

"Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Pak Dadan saya sekarang di Kecamatan Babelan," ujar Prabowo.

"Di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya. SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana," lanjut Prabowo.

"Kita akan lakukan MBGnya di daerah yang agak tinggi kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah," jawab Dadan.

"Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya," ujar Prabowo.

"Siap, Pak. Jadi sementara itu di Bekasi ada satu dapur yang memang tidak operasional, masih terendam banjir. Tapi yang lainnya masih ada," jawab Dadan.

Dadan pun mengatakan ada 2 dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi. Selain itu, BGN juga tengah mempersiapkan dapur besar di kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah, contohnya seperti banjir ini.

(ygs/gbr)