IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) membantah jika negara memberikan tanah gratis untuk memperlancar program 3 juta rumah.

Nusron menyebut, tanah yang diberikan pemerintah sebagai pengembangan kawasan permukiman untuk mendukung program 3 juta rumah bisa didapatkan pengembang dengan harga yang lebih murah. Sehingga tetap ada harga yang harus dibayar untuk pengembangan perumahan dengan memanfaatkan tanah negara.

"Oh enggak ada gratis. Tidak ada," kata Nusron saat ditemui usai Acara Dialog Program 3 Juta Rumah bersama BP Tapera di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun skemanya, Nusron mengatakan aset-aset negara berupa tanah statusnya akan dijadikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). HPL tersebut akan diserahkan ke bank yang selanjutnya diatur skema pemanfaatannya oleh bank.

"Ini tanah negara yang gratis, nanti kita serahkan HPL- nya ke dalam bank. Selebihnya nanti teman-teman ini (pengembang) berhubungan dengan bank. Kita atur skemanya supaya negara tidak dirugikan, rakyat juga. Tapi tentunya dengan harga yang murah," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Nusron memaparkan setidaknya ada 850 ribu hektare tanah eks Hak Guna Usaha (HGU) maupun eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang.

Sehingga tanah-tanah tersebut praktis kembali menjadi milik negara dan akan digunakan kembali untuk mendukung program 3 juta rumah.

"Kami punya 850 ribu bisa dipakai untuk transmigrasi, bisa dipakai untuk tanaman pangan, dan bisa dipakai untuk perumahan. Setelah kami analisis, sekitar 79 ribu itu bisa dipakai untuk perumahan," kata Nusron.

"Tapi apakah cocok untuk MBR, atau tidak untuk perumahan, kami belum tahu. Tentunya bapak-bapak pelaku perumahan yang lebih paham," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Maruarar Sirait ingin kuota penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) naik. Dirinya meiminta kuota FLPP menjadi 500 ribu unit pada 2025.

"Terkait FLPP kalau kami mengajukannya, kami ingin 500 ribu unit," ujar Ara dalam acara dialog "Solusi Pendanaan Program tiga Juta Rumah" dikutip dari Antara, Senin, 16 Desember 2024.

Dengan demikian, kenaikan kuota FLPP bertambah 280 ribu unit dari rencana alokasi kuota penyaluran sebelumnya untuk tahun depan sebesar 220 ribu unit.
"Kita minta setidaknya kalau boleh 500.000 unit untuk tahun depan, dan saya sudah cek kesiapannya," kata dia.

Ara berharap program KPR FLPP untuk tahun depan sudah bisa diluncurkan pada Januari.
Dirinya meminta program FLPP segera diluncurkan arena sudah ada kesiapan.

"Jadi Januari kalau bisa segera dijalankan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggarannya (DIPA) sudah diterima. Kita makin cepat makin bagus, jadi minta tolong ke Kementerian Keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," jelas Ara.

Dirinya menyampaikan program KPR FLPP terbukti disukai tidak hanya oleh masyarakat, namun juga oleh pengembang perumahan maupun perbankan karena membantu pembangunan perumahan bagi rakyat.

"Terus terang FLPP ini program yang bagus, jadi tolong ditambahkan, karena kita jangan mengadakan-adakan program yang memang masih uji coba. Kalau boleh yang diadakan itu program yang terbukti masyarakatnya senang," kata Ara.

KPR FLPP diluncurkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan merupakan program kredit pemilikan rumah dengan berbagai kemudahan yang ditujukan bagi masyarakat dengan penghasilan tertentu. Dana penyaluran dari pemerintah yang dikelola dan disalurkan oleh sejumlah perbankan nasional.

KPR FLPP dinilai sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat yang ingin memiliki rumah bersubsidi dengan harga dan angsuran yang terjangkau. Program penyaluran KPR FLPP yang telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 2010 sangat baik guna mendukung Program tiga Juta Rumah.

Hal itu karena masyarakat berpenghasilan rendah membutuhkan bantuan pembiayaan KPR sehingga mereka dapat mengangsur dengan biaya angsuran yang tetap dengan masa tenor yang cukup lama.

(KIE)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk siap menyalurkan 500.000 unit rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Kesiapan itu disampaikan oleh Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu saat ditanya oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Gedung AA Maramis, Jakarta, Senin (16/12/2024).

"Berapa Pak Nixon? Kalau buat FLPP tahun depan? Berapa? Paling sedikit berapa?," cecar Ara dari atas panggung.

"Yakin 500.000 siap? 500.000 siap FLPP buat tahun depan," lanjut Ara ketika telah mendapatkan konfirmasi dari Nixon yang duduk di barisan paling depan.

Pada kesempatan yang sama, Nixon mengatakan awalnya ditargetkan sebanyak 800.000 unit rumah bisa disalurkan menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP.

"Kita tadinya menghitung potensi 2025 ini 800.000 rumah berdasarkan ide awal Kementerian PKP," tutur Nixon.

Namun, berdasarkan data proyek yang sudah terkontrak di BTN, baik berupa kredit konstruksi maupun perjanjian kerja sama penyaluran KPR, total potensi penyaluran FLPP tahun 2025 turun menjadi 631.978 unit rumah.

"Sebarannya terbesar masih ada di Pulau Jawa," pungkas Nixon.

Sebagai informasi, FLPP merupakan fasilitas pembiayaan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Pada tahun 2024, total penyaluran FLPP adalah sebanyak 200.000 unit rumah subsidi, turun dari tahun 2023 yang mencapai angka 229.000 unit rumah subsidi.

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu dengan Kementerian Keuangan serta lembaga-lembaga untuk membahas solusi pendanaan program 3 juta rumah. Ia meminta adanya kemudahan serta bantuan dari berbagai pihak untuk mewujudkan target tersebut.

"Hari ini kita berdiskusi soal bagaimana pembiayaan. Bagaimana SMF dan Tapera tetap integritas hati-hatinya harus nomor satu tapi kapasitasnya paling besar. Bagaimananya juga ada introspeksi dalam dan juga bagaimana juga bisa makin dicintai rakyat," ujar Ara di Gedung AA Maramis Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

Hal itu diungkapkan dalam Dialog 'Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah'. Kegiatan ini digelar bersama dengan BP Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF.

Dalam kesempatan itu, ia mengatakan adanya penurunan APBN untuk Kementerian PKP, tetapi ada kenaikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Ia pun mengusulkan agar Kementerian Keuangan bisa menambah kuota FLPP menjadi 500 ribu unit di 2025 mendatang.

"500 ribu (BTN) siap FLPP buat pengembang, ya paling nggak 500 ribu. Terus terang FLPP ini program yang bagus," katanya.

Ara pun meminta agar program FLPP sudah bisa diluncurkan pada Januari 2025 mendatang. Menurutnya, semakin cepat penyaluran FLPP akan semakin bagus.

"Minta tolong kepada departemen keuangan kalau boleh Januari kita sudah luncurkan program FLPP," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT BTN (Persero) Tbk mengatakan saat ini masih ada 44 ribu rumah yang siap diakadkan, namun tidak bisa lantaran kehabisan kuota FLPP. Adapun total potensi BTN untuk penyaluran FLPP sebesar 631.978 unit.

"Sebelumnya sejarah KPR subsidi selalu kekurangan kuota kecuali di tahun 2020 karena COVID pertama. Itu pun tambahannya yang tidak habis," ungkapnya.

Selanjutnya, ia mengusulkan agar subsidi KPR yang sebelumnya 20 tahun dapat dikurangi menjadi 10 tahun saja. Kemudian, tenor KPR diperpanjang menjadi 30 tahun.

Di samping itu, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF Ananta Wiyogo mengatakan perlunya dialog untuk mencari solusi akan berbagai kemungkinan pendanaan Program 3 Juta rumah. Dialog tersebut untuk mencari langkah inovatif dengan melihat kapasitas pasar modal, pendanaan off shore hingga pendanaan dari luar negeri.

"SMF selaku liquidity provider melihat adanya potensi optimalisasi recycling aset pembiayaan perumahan guna mendorong perbankan di sektor perumahan. Sampai saat ini total kredit pembiayaan perumahan terhadap total revenue keseluruhan baru 8%," ujarnya.

Kemudian Komisioner BP Tapera Heru Pudyo mengatakan program 3 juta membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan swasta. BP Tapera akan membuat skema dan strategi agar tabungan perumahan rakyat lebih menarik dan tidak dibenci oleh masyarakat.

"Saat ini sedang menyusun jenis tapera yang lebih menarik bagi peserta tapera walaupun masih membutuhkan dukungan regulasi," tuturnya.

Sebagai informasi, Wakil Menteri Kementerian Keuangan dalam kegiatan ini diwakili oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban.

Sebelumnya, Ara mengatakan akan bertemu dengan Menteri Keuangan (Menkeu). Ia ingin membahas soal kuota KPR subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Hari Senin kita akan berbicara dengan Kementerian Keuangan. Kita akan pakai data yang terukur, kesiapan BTN, kesiapan pengembang dan tentunya harus dicek marketnya. Kita harus melihat secara keseluruhan, kemampuan fiskal negara. Selama ini FLPP berapa? 300 ribu ya? Kita usahakan ada peningkatan. Kita akan diskusi dengan departemen-departemen keuangan, Sri Mulyani, Wamen," kata Ara ditemui seusai hadir dalam acara penyaluran KPR BTN di Serang pada Kamis (12/12) lalu.

Ia meminta agar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, hingga BP Tapera hadir dalam pertemuan tersebut.

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengusulkan kuota rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dapat tembus 500.000 unit pada tahun depan.

Ara menjelaskan, pihaknya bakal memperluas alokasi FLPP itu hingga 500.000 sebagai langkah untuk mencapai target program 3 juta rumah.

“Kemudian di FLPP, kalau kita mengajukannya Pak Rionald [Dirjen Kekayaan Negara], tolong [sampaikan] nanti kalau ada Pak Isa [Dirjen Anggaran Kemenkeu], kami pengennya 500.000, pak,” kata Maruarar dalam Diskusi Solusi Pendanaan Program 3 Juta Rumah, di Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun, dalam paparannya dijelaskan bahwa untuk merealisasikan penambahan kuota FLPP dari 220.000 menjadi 500.000 unit dibutuhkan anggaran mencapai Rp24,92 triliun.

Anggaran itu juga bakal diperuntukkan bagi pengadaan alokasi Subsidi Bantuan Uang Muka atau SBUM.

Apabila usulan tersebut benar-benar terealisasikan, maka total penambahan kuota FLPP tahun depan dapat mencapai 280.000 unit. Pasalnya, pada tahun ini kuota FLPP ditetapkan sebesar 220.000 unit.

“Bertambah 280.000 unit, jadi kita minta kalau boleh ditambah jadi 500.000 pak tahun depan. Nah, saya sudah cek kesiapannya,” tegasnya.

Untuk diketahui, usulan penambahan kuota FLPP yang disampaikan oleh Ara itu jauh di atas usulan kuota FLPP yang disampaikan oleh para pengembang perumahan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya memang telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

Namun, Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

“FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sebanyak 30 ribu rumah sudah diserahkan kepada masyarakat dalam dua bulan terakhir.

"Dua hari lalu saya sudah laporkan secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kita sudah bisa memberikan perumahan bagi rakyat sekitar 30 ribu rumah dalam dua bulan ini," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan bahwa dari total 30 ribu rumah tersebut, sebanyak 28 ribu rumah berasal dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).

"Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN. Jadi ini kabar baik dalam dua bulan sudah penyerahan 30 ribu rumah," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Maruarar juga terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sebanyak 30 ribu rumah sudah diserahkan kepada masyarakat dalam dua bulan terakhir.

"Dua hari lalu saya sudah laporkan secara langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa kita sudah bisa memberikan perumahan bagi rakyat sekitar 30 ribu rumah dalam dua bulan ini," ujar Maruarar di Jakarta, Senin.

Dia menambahkan bahwa dari total 30 ribu rumah tersebut, sebanyak 28 ribu rumah berasal dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).

"Dari 30 ribu rumah itu ada 28 ribu unit dari BTN. Jadi ini kabar baik dalam dua bulan sudah penyerahan 30 ribu rumah," kata Maruarar.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menekankan pentingnya upaya dan tekad kuat dalam pembangunan perumahan bagi rakyat Indonesia.

Dia menegaskan pentingnya upaya-upaya dan tekad yang kuat dalam menjalankan pembangunan perumahan yang dapat menjangkau lebih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan.

Beberapa diantaranya adalah mengupayakan tersedianya lahan gratis, efisiensi, pengurangan pajak dan kemudahan perizinan. Selain itu juga diperlukan kerjasama untuk membangun rumah layak untuk rakyat yang belum punya rumah di Indonesia.

Dalam membangun bangsa ini, keterbukaan adalah kekuatan untuk anti korupsi dan efisiensi, karena makin banyak yang mengawasi maka semakin baik.

Maruarar juga terus mengkampanyekan semangat gotong royong membangun rumah untuk rakyat dalam program pembangunan 3 juta unit rumah.

Pihaknya membuka seluas-luasnya kesempatan semua pihak baik Kementerian / Lembaga pemerintah, pemerintah daerah TNI, Polri, BUMN, sektor swasta serta masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan rumah di Indonesia.

Menurut dia, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto permasalahan perumahan bagi rakyat Indonesia sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Sebab, masyarakat sangat membutuhkan dukungan kebijakan serta pelaksanaan pembangunan rumah layak huni secara cepat dan nyata.

Jakarta: Pemerintah mengumumkan bakal memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada 2025. Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

“Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN DTP untuk properti sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar,” ujar dia dikutip dari Antara, Senin, 16 Desember 2024.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) optimistis perpanjangan insentif PPN DTP di sektor perumahan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab menurutnya industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan," kata Ara.
Menteri Ara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ujar dia.

Sementara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menilai kebijakan PPN untuk perumahan ini mencerminkan wujud insentif yang berasaskan keadilan di tengah penerapan tarif PPN 12 persen.

"Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate," tutur Menkeu.

Adapun Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Penetapan tarif PPN 12 persen mengikuti aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

(KIE)

Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN DTP untuk properti sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengumumkan bakal memperpanjang insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan pada tahun 2025.

Fasilitas PPN DTP diberikan atas dasar pengenaan pajak (DPP) maksimal Rp2 miliar, dengan pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar. Pemerintah memberikan diskon PPN 100 persen pada periode Januari-Juni 2025, dan 50 persen untuk bulan Juli-Desember 2025.

“Bagi kelas menengah, itu pemerintah melanjutkan kembali PPN DTP untuk properti sampai dengan Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp2 miliar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers Paket Kebijakan Ekonomi: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif & Berkelanjutan, yang digelar di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) optimistis perpanjangan insentif PPN DTP di sektor perumahan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebab menurutnya industri perumahan di Indonesia memiliki turunan efek berganda pada ratusan industri lainnya.

"Industri perumahan itu ratusan industri terafiliasi. Mulai dari cat, kayu, plafon, pasir, semen semua. Ini akan sangat menggerakkan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi tahun depan," kata Ara.

Menteri Ara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah resmi memperpanjang PPN DTP di sektor perumahan.

"Pemberian insentif ini sudah jelas berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Sebelum ini sebetulnya kami dari Kementerian PKP sudah mau memperjuangkan hal ini, tetapi Bapak Presiden, Pak Menko Perekonomian dan Ibu Menteri Keuangan sudah memahami betul bagaimana kebijakan yang berpihak kepada rakyat," ujarnya.

Sementara Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menilai kebijakan PPN untuk perumahan ini mencerminkan wujud insentif yang berasaskan keadilan di tengah penerapan tarif PPN 12 persen.

"Kebijakan ini untuk bisa menjaga momentum pembangunan dari sektor perumahan yang membutuhkan multi-layer effect yang banyak untuk sektor konstruksi dan juga real estate," tutur Menkeu.

Adapun Pemerintah resmi menaikkan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Penetapan tarif PPN 12 persen mengikuti aturan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap telah menyalurkan hingga 30.000 unit rumah murah untuk masyarakat selama dua bulan menjabat.

Ara menjelaskan, rumah-rumah tersebut mayoritas disalurkan berkat dukungan kebijakan negara terkait dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

“Kemudian kami laporkan sampai hari ini kami dalam 2 bulan ini berkat dukungan Pak Presiden, Pak Menko dan Bu Menkeu, kami sudah membangun dan menyerahkan pada masyarakat sekitar 30.000 unit rumah per hari ini,” kata Ara di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/12/2024).

Adapun, tambah Ara, mayoritas perumahan itu disalurkan lewat skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN).

Sejalan dengan hal itu, Ara memastikan bahwa program FLPP bakal tetap dilanjutkan. Selain efektif mendorong kepemilikan rumah masyarakat, program ini juga dinilai banyak menguntungkan bagi developer hingga industri perbankan itu sendiri.

“Pemerintah juga tahun depan sudah mengalokasikan untuk FLPP, ini program sangat baik karena sangat diminati masyarakat dan developer. Juga tingkat NPL-nya [kredit macetnya] sangat rendah, jadi ini program yang sangat baik saya teruskan,” pungkasnya.

Sebelumnya, banyak pengembang properti berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merealisasikan rencana penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI), Joko Suranto mengatakan Presiden Prabowo sebelumnya telah berkomitmen untuk menambah kuota FLPP di tahun depan. Dia pun berharap agar janji tersebut dapat direalisasikan.

Joko menyebut Prabowo bakal menambah cakupan kuota FLPP hingga 300.000 unit rumah atau meningkat dari kuota FLPP pada 2024 yaitu 200.000 unit.

“FLPP itu [biasanya hanya sampai sekitar] 220.000 unit, kemudian Tapera 40.000 unit. Komitmen di awal [untuk tahun 2025] akan ada kenaikan [kuota FLPP] menjadi 300.000. Itu tetap kita pegang dan kita yakini,” kata Joko saat ditemui di Kantor DPP REI, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

Dia menambahkan, apabila komitmen tersebut benar terealisasi, maka hal itu bakal menjadi katalis positif bagi perekonomian nasional. Di tambah, angka itu juga sedikit banyak bakal menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan masih berada di angka 9,9 juta unit.

Yerusalem (ANTARA) - Pemerintah Israel pada Minggu (15/12) menyetujui rencana untuk memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang saat ini diduduki oleh Israel, demikian menurut pernyataan dari kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Rencana senilai 10,81 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp15.939) tersebut, yang disetujui dengan suara bulat oleh kabinet, diloloskan "mengingat perang dan front baru dengan Suriah," kata pernyataan itu.

Menurut pernyataan itu, rencana tersebut bertujuan untuk melipatgandakan populasi Israel di Dataran Tinggi Golan. Rencana itu termasuk mendirikan sebuah desa pelajar, sebuah program pengembangan untuk mengintegrasikan penduduk baru serta inisiatif-inisiatif untuk memperkuat sistem pendidikan dan infrastruktur energi terbarukan.

"Memperkuat Golan berarti memperkuat Negara Israel dan itu sangat penting saat ini. Kita akan terus mempertahankannya (Dataran Tinggi Golan), menjadikannya berkembang, dan menetap di dalamnya," kata Netanyahu di awal rapat kabinet terkait rencana tersebut.

Israel merebut sebagian Dataran Tinggi Golan dalam perang 1967 dan mencaploknya, meski menuai kecaman internasional.

Menyusul jatuhnya pemerintahan mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad pada 8 Desember, Israel menguasai zona penyangga yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebuah wilayah demiliterisasi yang dibentuk pada 1974 di bawah perjanjian gencatan senjata Israel-Suriah.

Pasukan Israel juga menguasai sebuah pos terdepan milik militer Suriah dan menempatkan pasukannya di puncak Gunung Hermon di Golan. Sementara itu, Israel semakin intensif melancarkan serangan udara terhadap aset-aset militer Suriah di seluruh Suriah, dengan alasan untuk mencegah agar senjata-senjata tersebut "tidak jatuh ke tangan elemen-elemen teroris".

Tindakan militer Israel menuai kecaman dari negara-negara regional dan memicu seruan dari masyarakat internasional agar Israel menghormati kedaulatan Suriah.

Pewarta: Xinhua
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah menjajaki pinjaman utang ke Bank Dunia untuk mendanai program 3 juta rumah.

Opsi berutang ke Bank Dunia dilakukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai tak sanggup membiayai program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

"Jika hanya mengandalkan APBN, kami hanya mampu membangun rumah sebanyak 257 ribu rumah," kata pria yang akrab disapa Ara itu, dikutip Detikfinance.

Menurutnya, Kementerian PKP tidak hanya menjadi kementerian teknis, melainkan juga strategis. Karenanya, perlu langkah inovatif dengan pertimbangan teknis dan rencana strategis.

"Karena jika teknis saja kami akan gagal, karena berdasarkan anggaran kami hanya mampu membangun tidak sampai 300 ribu rumah, sementara target kami dari Bapak Presiden adalah 3 juta rumah. Jadi kami harus mengkombinasikan antara teknis dan strategis untuk mencapai target tersebut," imbuhnya.

Di sisi lain, Bank Dunia menilai pemerintah perlu menjalin kerja sama untuk mendorong keberlanjutan program prioritas Prabowo Subianto itu.

Sebab, realisasi program 3 juta rumah dinilai tak cukup jika mengandalkan anggaran pemerintah dan sektor publik.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, East Asia and Pacific World Bank Carolyn Turk menilai program 3 juta rumah perlu melibatkan seluruh stakeholder, baik sektor publik maupun privat. Selain itu, Carolyn menyebut pemerintah juga perlu melibatkan pelaku bisnis internasional.

"Kami yakin sangat penting untuk menggunakan seluruh elemen ini, karena program 3 juta rumah merupakan program yang sangat luar biasa dan tidak mungkin dapat dilakukan hanya oleh sektor publik atau pemerintah," jelas Carolyn dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/12).

Ia menuturkan Bank Dunia sendiri menyediakan layanan permodalan alias utang. Bank Dunia juga menyediakan kerja analisis untuk menyelesaikan, mengonsolidasikan isu data baik pengumpulan, pengkajian, hingga perumusan pertanyaan yang relevan untuk menjawab persoalan program tersebut.

"Kerja-kerja analitis ini juga termasuk penyusunan serta penetapan target dan sasaran penerima manfaat dari program ini. Selain itu juga analitis dalam penyusunan sistemnya, karena ketika ada proses desentralisasi yang juga melibatkan dengan pemerintah daerah, maka terdapat sistem untuk proses monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ungkapnya.