JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PAN, Sigit Purnomo atau dikenal Pasha Ungu, menyorot soal adanya usulan zakat membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Sigit, dana zakat itu harus dikelola dengan mengedepankan prinsip syariah serta transparansi yang akuntabel.

Sebab, zakat adalah amanah umat yang harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah.

“Zakat adalah amanah umat yang harus digunakan sesuai ketentuan syariah. Jika program ini ditujukan kepada mustahik, seperti anak-anak dari keluarga miskin, maka bisa dianggap tepat sasaran,” kata Sigit saat dikonfirmasi, Kamis (16/1/2025).

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN di Komisi VIII DPR RI ini juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dana zakat.

Dia juga mendorong kolaborasi antara pemerintah dan lembaga zakat, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk memastikan dana disalurkan secara efisien.

“Masyarakat harus tahu ke mana zakat mereka disalurkan. Laporan yang jelas akan meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan zakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pasha mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menentukan prioritas penggunaan dana zakat.

“Dana zakat harus benar-benar digunakan untuk mereka yang berhak. Jangan sampai penggunaannya justru menimbulkan polemik,” tegasnya.

Jika nantinya usulan itu dijalankan, menurut Pasha, harus dipastikan tidak melanggar prinsip syariah dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Jika dijalankan, benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan tanpa melanggar prinsip syariah,” tegasnya.

Sebelumnya, wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin Bachtiar.

Menurut Sultan, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena anggaran pemerintah tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.

“Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin. Bahkan, pihak Istana menyatakan bahwa usulan ini sangat memalukan.

Terbaru Sultan mengklarifikasi pernyataannya. Menurutnya, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang. Sementara program ini sangat baik dan tidak boleh berhenti karena kekurangan anggaran. Karena hasil nyata dari program ini tentu jangka panjang," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

"Maka kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat. Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infak, dan sedekah," sambungnya.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengecam aksi intimidasi panitia makan bergizi gratis (MBG) terhadap jurnalis Selaparang TV, Baiq Sila.

Koordinator KKJ NTB Haris Mahtul meminta panitia itu diproses hukum. Menurutnya, tindakan itu telah melanggar Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Mendorong korban maupun pemimpin media tersebut menempuh upaya hukum dengan mempidanakan pelaku," kata Haris dalam keterangannya, Kamis (16/1).

Haris bakal melaporkan kejadian tersebut ke KKJ pusat. KKJ, kata dia, juga telah menghubungi Baiq untuk memastikan kondisi psikisnya. KKJ pun menunggu kesiapan korban untuk mengambil langkah hukum terkait kasus tersebut.

Bertalian dengan itu, KKJ juga mendorong agar pelaku intimdasi dicopot dari posisinya sebagai Ketua MBG di NTB. Menurut dia, tindakan pelaku telah mencederai semangat kemerdekaan pers.

"KKJ NTB dengan jejaring advokat daerah siap memberi pendampingan kepada korban jika melanjutkan kasus ini ke pidana. Hal ini sekaligus sikap KKJ demi memberi efek jera pada pelaku dan menutup peluang potensi aktor intimidasi lainnya," kata Haris.

KKJ menyampaikan intimidasi itu terjadi saat Bai meliput peluncuran program makan bergizi gratis di salah satu Pondok Pesantren, Desa Rumbuk Timur, Lombok Timur, Selasa (14/1).

Namun, panitia meminta agar Baiq menghapus video persiapan dapur mitra MBG itu. Baiq Sila didatangi Ketua Panitia Program Makan Bergizi Gratis (PPMBG) Lombok Timur, Agamawan Salam. Ia meminta agar hasil rekaman video kondisi dapur MBG dihapus.

"Saya diajak ke dalam ruangannya (Ketua PPMBG). Di sana ada staf perempuan yang lain juga. Nah, di dalam ruangan tersebut saya disuruh untuk menghapus rekaman video," kata Baiq dilansir detikcom.

Agamawan Salam mengakui penghapusan video tersebut. Dia beralasan saat itu kondisi dapur MBG berantakan. Selain itu, para pekerja di dapur juga belum memakai alat pelindung diri (APD).

Dia mengaku khilaf dan meminta maaf secara khusus kepada Baiq, Pemimpin Redaksi LPPL Selaparang TV, dan seluruh jurnalis di Lombok Timur.

"Saya meminta maaf kepada Baiq Silawati, Pemred, dan teman-teman jurnalis, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi," katanya.

JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin menjelaskan kembali usulannya terkait skema pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) menggunakan dana zakat . Diketahui, usulannya itu mendapat sorotan dari banyak pihak baru-baru ini.

Sultan menjelaskan, usulan itu atas dasar pernyataan pemerintah bahwa anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp71 triliun hanya cukup sampai bulan Juli. Artinya, kata dia, pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang.

"Maka kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong dan gotong royong, salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infaq, dan sedekah," kata Sultan dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Ia mengerti zakat adalah syari'at Islam yang telah diatur batasan golongan penerima dan hukumnya wajib. Namun khusus infaq dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima dan hukumnya sunah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Menurutnya, mayoritas anak-anak sekolah penerima manfaat program andalan Presiden Prabowo Subianto berasal dari keluarga kelas menengah-bawah yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

Di sisi lain, target penerima manfaat makan bergizi gratis mencapai 83 juta anak, dan membutuhkan anggaran sangat besar mencapai Rp210 triliun. Di saat yang sama, ia juga melihat masyarakat di daerah sangat menyambut baik program MBG ini, terutama anak-anak banyak sekali yang bahagia dan senang dengan menu makanan yang disajikan.

"Potensi zakat infaq dan sedekah di Indonesia mencapai 300an triliun setiap tahun. Jika potensi zakat infaq dan sedekah ini dikelola secara profesional seharusnya tidak ada masyarakat khususnya umat Islam yang kekurangan makanan atau menjadi peminta-minta di jalan," ujarnya.

Selama ini, Sultan juga melihat ada kebiasaan dari beberapa kolega dan sahabat yang secara rutin melakukan tradisi membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah. Di sisi lain, dia juga mengaku mendapat masukan dari kolega dan sahabatnya agar pemerintah membuka ruang bagi orang perorangan atau swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan makan bergizi gratis ini.

"Artinya, sejatinya ada keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam program ini. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong menolong dan bergotong royong," tuturnya.

Oleh karena itu, kata dia, jika memang dimungkinkan, DPD merekomendasikan agar pembiayaan program majan bergizi gratis dari hasil zakat, infaq, dan sodaqoh masyarakat khusus ini, diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kategori tertentu saja yang memenuhi syarat-syarat sebagai penerima zakat infaq dan sedekah. Sehingga, tidak semua sekolah dan anak diberikan makan bergizi gratis yang bersumber dari zakat, infaq, dan sodaqoh.

"Jadi, jangan beranggapan bahwa usulan yang kami sampaikan tersebut akan menjadi kewajiban bagi semua masyarakat. Semua tergantung niat dan kemampuan masyarakat," ujarnya.

Untuk itu, DPD mendorong agar Badan Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga zakat NU dan Muhammadiyah mengkaji sekaligus menyiapkan skema pembiayaan program MBG melalui Zakat untuk disampaikan ke pemerintah.

"Kami hanya memancing banyak pihak mulai swasta dan masyarakat lain yang berniat atau berminat untuk membantu pemerintah untuk sukseskan sekaligus mengawasi program makan bergizi gratis ini," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Sultan Najamudin memberi klarifikasi perihal usulannya yang menyebut agar zakat juga ikut mendanai program makan bergizi gratis.

Sultan mengatakan, yang dia maksud sebenarnya adalah pendanaan dengan zakat, infak, dan sedekah.

Hal tersebut Sultan usulkan mengingat pemerintah hanya memiliki anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar Rp 71 triliun, yang artinya hanya cukup sampai Juli 2025.

"Pemerintah mengalami keterbatasan anggaran untuk membiayai semua program makan bergizi gratis dalam jangka panjang. Sementara program ini sangat baik dan tidak boleh berhenti karena kekurangan anggaran. Karena hasil nyata dari program ini tentu jangka panjang," ujar Sultan kepada Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

"Maka kami juga ingin berkontribusi untuk membantu pemerintah dengan memberikan ide, masukan, dan mengajak masyarakat mampu untuk terlibat. Karena memang sifat dan karakter asli bangsa kita sangat dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Salah satu ide yang terlintas dan jika memungkinkan dengan melihat potensi zakat, infak, dan sedekah," sambungnya.

Sultan memahami bahwa zakat adalah syariat Islam yang telah diatur batasan golongan penerimanya.

Khusus infak dan sedekah, kata dia, sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima, dan hukumnya sunah bagi yang bersedia untuk melakukannya.

Sultan mengungkit mayoritas anak-anak sekolah penerima makan bergizi gratis berasal dari keluarga kelas menengah dan bawah, yang secara ekonomi sangat membutuhkan dukungan nutrisi dari negara.

"Di sisi lain, target penerima manfaat makan bergizi gratis mencapai 83 juta anak, dan membutuhkan anggaran sangat besar mencapai Rp 210 triliun. Tiga kali lipat dari yang dianggarkan pemerintah saat ini, Rp 71 triliun. Maka masih terdapat banyak sekali hal yang harus menjadi perhatian pemerintah dan kita semua sebagai bangsa sekaligus evaluasi ke depan," tutur Sultan.

Sultan mengatakan, potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai Rp 300-an triliun setiap tahun.

Jika potensi zakat, infak, dan sedekah ini dikelola secara profesional, menurut Sultan, seharusnya tidak ada masyarakat yang kekurangan makanan atau menjadi peminta-minta di jalan.

Selain itu, Sultan membocorkan, dirinya melihat ada kebiasaan dari beberapa kolega dan sahabat yang secara rutin melakukan tradisi membagikan makanan gratis ke sekolah-sekolah.

Dia turut mendapat masukan agar pemerintah membuka ruang bagi perorangan atau swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan makan bergizi gratis ini.

"Artinya, sejatinya, ada keinginan dari masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk berpartisipasi dalam program ini. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang terkenal dermawan, tolong-menolong dan bergotong royong," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPD Sultan Najamuddin mengusulkan agar pendanaan program makan bergizi gratis juga diambil dari zakat.

Menurutnya, masyarakat perlu dilibatkan dalam hal pendanaan program ini.

Pasalnya, menurut Sultan, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Sultan berpendapat, keterlibatan masyarakat dalam program makan bergizi gratis perlu dimanfaatkan.

Dia mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

Apalagi, kata Sultan, DNA orang-orang Indonesia adalah dermawan dan gotong royong.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," jelasnya.

"Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini. Di antaranya adalah saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh," sambung Sultan.

Dengan demikian, Sultan mengatakan, pemerintah tidak perlu bekerja sendirian dalam menyajikan program makan bergizi gratis.

Dia turut mengharapkan negara asing untuk ikut berkontribusi dalam program makan bergizi gratis di RI ini.

"Ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita. Saya mau mengatakan bahwa program makan bergizi gratis ini, kalaupun memang ini program andalan dari eksekutif atau pemerintah, tapi kami berharap dari parlemen melakukan semua fungsi yang ada, memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal," imbuh Sultan.

Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas, Noor Achmad menyatakan, dana yang dihimpun di badan yang dipimpinnya, bisa digunakan dalam program makan bergizi gratis, sepanjang si penerima memenuhi kriteria sebagai golongan penerima zakat, di antaranya yaitu kaum fakir miskin.

Jakarta -

Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menjelaskan usulannya menggunakan dana zakat untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang ramai disorot. Sultan mengatakan bahwa usulannya itu bukan untuk semua sekolah.

Sultan lebih dulu menjelaskan bahwa potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia mencapai Rp 300 triliun per tahun. Dirinya pun merekomendasikan pembiayaan program MGB melalui zakat, infak, dan sedekah untuk sekolah tertentu saja.

"Kami merekomendasikan agar pembiayaan program MBG yang lakukan dari hasil zakat infak dan sedekah masyarakat khusus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kategori tertentu saja yang memenuhi syarat-syarat sebagai penerima zakat infak dan sedekah," kata Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis (16/1/2025).

"Artinya, tidak semua sekolah dan anak diberikan MBG yang bersumber dari zakat infak dan sedekah," tambahnya.

Sultan melanjutkan, zakat adalah syariat Islam yang telah diatur siapa penerimanya. Namun kalau untuk infak dan sedekah, lebih fleksibel dan bersifat sukarela bagi yang ingin melakukan.

"Kami memahaminya bahwa zakat adalah syariat Islam yang telah diatur batasan golongan penerima dan hukumnya wajib. Namun khusus infak dan sedekah sifatnya lebih fleksibel, baik jumlah, golongan penerima dan hukumnya sunnah atau sukarela bagi yang bersedia untuk melakukannya," kata dia.

Sultan mengatakan mayoritas anak sekolah penerima MBG dari kalangan kelas menengah-bawah. Dia mengaku mendapat masukan dari beberapa kolega yang rutin membagikan makanan gratis ke sekolah, agar pemerintah membuka ruang bagi masyarakat yang ingin membantu pelaksanaan MBG.

"Sehingga ada sahabat yang tidak bisa kami sebutkan identitasnya, memberikan masukan kepada kami agar pemerintah membuka ruang bagi orang perorangan atau swasta untuk berpartisipasi dalam pembiayaan MBG ini," tuturnya.

Dirinya menyebut usulan itu bukan berarti menjadi kewajiban bagi masyarakat, namun tergantung kemampuan. Sultan mendorong Badan Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga zakat dari NU dan Muhammadiyah melalukan skema pembiayaan.

"Oleh karena itu, kami mendorong agar Badan Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga zakat NU dan Muhammadiyah mengkaji sekaligus menyiapkan skema pembiayaan program MBG melalui zakat untuk disampaikan ke pemerintah," sebutnya.

Sultan pun tak masalah jika usulannya itu menjadi sorotan di masyarakat. Jika perlu, katanya, dia akan mengusulkan agar dana para koruptor digunakan untuk program MBG.

"Bahkan jika perlu kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak disimpan di LN agar digunakan untuk sukseskan program MBG ini," sebutnya.

(ial/gbr)

JAKARTA - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir merespons usulan penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, wacana itu perlu perlu dibicarakan lebih lanjut terlebih soal dimensi syari, manajemen, dan ketercapaian.

Wacana penggunaan dana zakat mencuat setelah ada usulan ke pemerintah supaya pembiayaan MBG bisa dari dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Usulan tersebut mendapat respons banyak pihak.

Menurut Haedar Nashir, usulan itu lebih baik dibicarakan terlebih dahulu dengan Baznas dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dimiliki berbagai ormas keagamaan meskipada prinsip dasarnya makan bergizi gratis untuk kemaslahatan bangsa.



"Tetapi manajemennya, pencapaiannya harus dibicarakan. Karena badan amil zakat punya regulasi sendiri untuk dana yang digunakan karena menyangkut pertanggungjawaban dana umat," kata Haedar dikutip dari laman resmi Muhammadiyah, Kamis (16/1/2025).

Haedar mengingatkan wacana seperti itu tidak cukup hanya dengan gagasan, melainkan juga perlu ada pembicaraan lebih dalam. Sebab akan ada banyak pihak dan multi sektor yang terlibat.

Pembicaraan diperlukan sebab dalam pengelolaan dana ZIS terdapat dimensi syari. Selain itu juga terdapat dimensi birokrasi sebab BAZ maupun LAZ memiliki regulasi yang kompleks dalam tata kelola ZIS yang modern.

"Setiap gagasan jangan langsung iya atau tidak. Perlu dibicarakan. Kalau memang tidak memenuhi asnaf lalu bukan berarti umat Islam tidak setuju," imbuhnya.

Namun dalam konteks yang lain, Muhammadiyah sangat siap dengan program MBG yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan Muhammadiyah di salah satu institusi pendidikannya di Jawa Barat telah memulai program yang sama sejak tiga tahun yang lalu.

Haedar menambahkan, sisi lain yang perlu dilihat dari program MBG ini setidaknya ada dua hal yang perlu dipahami, yaitu usaha untuk membangun generasi yang sehat dan kuat, serta cerdas berakal budi. Kedua adalah menghidupkan kedaulatan pangan.

"Indonesia dulu pernah jaya di kedaulatan pangan, swasembada pangan. Jadi sekarang saatnya program makan bergizi ini menjadi momentum kita membangkitkan kedaulatan pangan," katanya.

Sejumlah siswa di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, mengalami keracunan usai makan menu program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala SDN Dukuh 03 Lilik Kurniasih mengatakan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 09.30 WIB, Kamis (16/1).

Ia mengatakan saat itu makanan tiba di sekolah pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, makanan tersebut disantap para siswa.

Namun, usai makan ada beberapa siswa yang merasa mual dan pusing.

"Ada yang merasa mual, pusing, dan ada satu anak yang muntah," katanya.

Dari 200 siswa yang ada di sekolah tersebut, dia mengatakan ada sekitar sepuluh anak yang merasa mual setelah makan.

Lilik mengatakan para siswa yang merasakan gejala tersebut merupakan siswa kelas 1-6. Mereka juga mengaku mencium bau basi dari ayam tepung yang menjadi lauk dari menu hari ini.

Selain ayam tepung, menu hari ini ada nasi putih, sayur ca wortel tahu, buah naga, dan susu. Usai kejadian tersebut, makanan yang masih tersisa langsung ditarik oleh para guru.

Sementara itu, usai mengalami gejala tersebut, pihak sekolah langsung menghubungi tim Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait dan petugas kesehatan dari Puskesmas Sukoharjo Kota.

"Tadi langsung ditangani oleh petugas, dan langsung diberi obat. Alhamdulillah langsung tertangani," katanya.

Terkait hal itu, Kepala Puskesmas Sukoharjo Kota Kunari Mahanani mengatakan Kodim 0726 Sukoharjo yang mengelola SPPG telah mengakui proses pemasakan ayam kurang matang.

"Ayamnya tidak matang, sudah diakui dari Kodim," katanya.

Sedangkan para siswa yang mengalami gejala tersebut langsung diberikan obat oleh pihak puskesmas.

"Yang kena itu cuma mual dan muntah, tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Sudah kami tangani, setelah kami observasi hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," katanya.

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir mengatakan wacana makan bergizi gratis menggunakan uang zakat harus dipertimbangkan dengan matang.

Adies mengingatkan, DPR dan pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut terkait wacana Makan Bergizi Gratis menggunakan uang zakat mengingat uang zakat biasanya sudah memiliki peruntukan khusus.

Selain itu, Adies menilai pemerintah sudah memiliki pendanaan, dan pengkajian, sebelum menggelar program Makan Bergizi Gratis.

Sebelumnya Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin mengusulkan pendanaan menggunakan uang zakat untuk membiayai program MBG.

Menurutnya program ini dapat melibatkan masyarakat dari segi pembiayaan.

JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Mohammad Toha mengkritik keras usulan penggunaan dana zakat untuk pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, usulan ini sebelumnya disuarakan oleh Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, penggunaan dana zakat untuk MBG sebagai usulan yang salah kaprah dan melenceng dari Program Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo. Sebab, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan.

?Yang saya tahu, DPR telah menganggarkan Rp71 triliun untuk MBG selama 6 bulan. Ada juga rencana penambahan Rp140 triliun pada bulan Juli atau Agustus 2024, kenapa tiba-tiba Ketua DPD RI mengusulkan sumber anggaran MBG dari zakat. Ini seperti mimpi di siang bolong,? ujar Toha, Kamis (16/1/2025).



Menurut dia, MBG adalah Program Pemerintahan Presiden Prabowo yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sumber anggaran program pemerintah itu dari APBN.

"Tentu pemerintah sudah memiliki skema menyukseskan MBG. Kita juga mesti percaya, pemerintah akan bertanggung jawab untuk memenuhi anggaran yang diperlukan. Usulan penggunaan dana zakat untuk MBG jelas tidak tepat sasaran,? ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam ajaran islam, zakat hanya diperuntukkan untuk delapan kelompok (asnaf), yakni; fakir, miskin, amil (petugas zakat), terlilit utang, baru masuk islam (muallaf), budak (hamba sahaya), pendakwah, dan musafir yang kehabiasan uang.

?Sesederhana ini memahami peruntukan zakat, apakah 82,9 juta pelajar yang ditargetkan menerima MBG tahun 2025 masuk 8 kategori tersebut?? tuturnya.

Toha sangat menyayangkan usulan yang disampaikan Ketua DPD RI. Dia tidak menafikan bahwa kondisi keuangan negara ini belum baik, tapi usulan itu mestinya yang mencerdaskan, bukan menyeleweng dari kaidah keilmuan. Apalagi ini menyangkut ajaran agama.

?Apa kita tega mengategorikan semua pelajar yang menjadi sasaran MBG itu fakir atau miskin. Ingat, program MBG ini untuk semua golongan, termasuk pelajar nonmuslim. Jangan sampai usulan ini justru mengarah pada penistaan agama,? pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi berpesan agar pemerintah memudahkan birokrasi terutama dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG).

"Saya hanya ingin berpesan bahwa mudahkan birokrasi, jangan sampai jatuh lagi ke tangan pengusaha," kata Ketua PBNU yang karib disapa Gus Fahrur saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/1/2025).

Oleh karena itu, Gus Fahrur meminta agar pemerintah untuk mengajak kerja sama para petani dalam program makan bergizi gratis untuk meningkatkan perekonomian lokal.

Dia mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan standar-standar tertentu dalam menjalankan program makan bergizi gratis, yang justru membuat anggaran membengkak dan jatuh ke tangan para investor.

"Libatkan para petani di sekitar, jangan semuanya harus pakai formalistis dan elitis pakai standar Jakarta, itu akan membuat biaya mahal dan program ini akan jatuh ke tangan pengusaha atau para investor," ujarnya.

Gus Fahrur menyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto juga sudah menghitung dengan baik anggaran yang akan digelontorkan untuk program ini.

"Saya sendiri juga enggak yakin ya pemerintah masih perlu dana itu (zakat untuk makan bergizi gratis). Saya yakin dan percaya pemerintah pasti sudah menghitung," kata dia.

Namun, apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kurang, Gus Fahrur menyarankan agar menggunakan dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta berskala nasional, bukan justru dari dana zakat.

"Saya kira memberikan program CSR atau dari royalti pertambangan, perkebunan atau usaha lain yang bisa dikelola dan dikoordinasi oleh pemerintah," ujar Gus Fahrur.

Sebelumnya, usulan pendanaan makan bergizi gratis dari zakat dilontarkan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin.

Menurut dia, masyarakat perlu dilibatkan dalam pendanaan program ini. Sebab, tidak mungkin semua anggaran negara dipakai hanya untuk makan bergizi gratis.

"Memang negara pasti di bawah Pak Prabowo, Mas Gibran, ini betul-betul ingin, ya, ingin program makan bergizi gratis ini maksimal. Hanya saja, kan kita tahu semua bahwa anggaran kita juga tidak, tentu tidak akan semua dipakai untuk makan gizi gratis," ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada 14 Januari 2025.

Dia lantas mengatakan, nilai zakat yang begitu besar juga bisa digunakan untuk pendanaan program makan bergizi gratis.

"Saya sih melihat ada DNA dari negara kita, DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah, kenapa enggak ini justru kita manfaatkan juga," kata Sultan.

Sukoharjo -

Sejumlah siswa SD Negeri (SDN) 3 Dukuh, Sukoharjo, mengalami mual-mual usai santap makan bergizi gratis (MBG). Begini dugaan penyebabnya.

Menu makan bergizi gratis di SDN Dukuh 3 yakni nasi, ayam goreng tepung, ca wortel, tahu, dan susu. Usai santap siang, sejumlah siswa mengeluhkan pusing, mual, hingga muntah-muntah.

Kepala Puskesmas Sukoharjo, Kunari Mahanani, mengatakan dugaan penyebabnya adalah olahan ayam yang kurang matang.

"Ayam yang tidak matang. Yang terkena itu istilahnya cuma mual, muntah, dan pusing, tidak sampai dirujuk ke rumah sakit. Sudah kita tangani, obati, kita observasi, hasilnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan," kata Kunari saat ditemui awak media di Puskesmas Sukoharjo, Kamis (16/1/2025).

Melihat kondisi siswa yang mengalami mual-mual tadi, wanita yang akrab disapa dr. Anik itu mengatakan mereka sudah tertangani dengan baik.

"Insyaallah sampai ke depannya, besok itu tidak ada yang bertambah lagi," ujarnya.

Dia menjelaskan, ayam yang kurang matang itu sedikit kemungkinan mengalami bau. Namun dia mengatakan ayam itu dimasak dengan menu ayam goreng tepung.

"Biasanya kalau kurang matang, dari bau tidak. Kalau dari bentuk tidak juga, tapi teksturnya agak gimana gitu," jelasnya.

Jumlah siswa yang diberikan obat oleh tim medis cukup banyak, yakni sekitar 50 siswa. Jumlah ini lebih banyak dari yang diungkapkan Kepala SDN Dukuh 3 Lilik Kurniasih yang mengatakan siswanya mengalami mual sekitar 10 anak.

"Ada sekitar 50-an yang dikasih obat dari 200 siswa di SDN Dukuh 3," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah siswa SDN Dukuh 3, Sukoharjo, mengalami mual usai menyantap makan bergizi gratis. Para siswa langsung mendapatkan perawatan medis.

Kepala SDN Dukuh 3, Lilik Kurniasih, mengatakan peristiwa itu terjadi pukul 09.30 WIB tadi. Sejumlah pihak langsung datang ke SDN Dukuh 3 untuk melakukan penanganan, seperti tim dari Puskesmas Sukoharjo, SPPG, hingga ahli gizi.

"Tadi ada makanan berbau. Anak-anak ada beberapa yang sudah makan, ada gejala sedikit, ada yang sakit dan mual. Kita langsung koordinasi, tadi semua pihak ke sini," kata Lilik saat ditemui awak media di SDN Dukuh 3, Sukoharjo, Kamis (16/1).

Dari jumlah siswa SDN Dukuh 3 sekitar 200 siswa, hanya sebagian kecil yang mengalami mual usai santap MBG.

"Tadi sekitar 10 siswa yang mual-mual, langsung bu bidan ke sini, bu dokter ke sini, langsung dikasih obat dan tertangani. Kelas 2 dan 5," jelasnya.

Usai diberikan obat oleh tim medis, siswa yang mengalami mual-mual kondisinya membaik. Lilik mengatakan mereka tidak sampai dilarikan ke puskesmas.

Menu MBG hari ini di SDN Dukuh 3 ada nasi, ayam tepung goreng, ca wortel, tahu, dan susu. Disebutkan makanan yang bau adalah ayam. SDN Dukuh 3 sudah sepekan ini melaksanakan program MBG.

"(Dugaan penyebabnya) Tidak tahu, karena masih diteliti," ucapnya.

"Tadi ayam (makanan yang berbau)," pungkas Lilik.

(rih/ahr)