Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana membantah temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut adanya pengurangan harga untuk Makan Bergizi Gratis.

Dadan menuturkan bahwa perbedaan pagu bahan baku dalam program ini disebabkan oleh perbedaan kategori penerima dan indeks harga di masing-masing daerah. Termasuk, adanya patokan anggaran untuk bahan baku MBG berbeda berdasarkan kelompok usia penerima manfaat.

Dia pun mengaku bahwa sejauh ini KPK memang belum mendapat penjelasan terkait perbedaan pagu bahan baku tersebut. Dadan kemudian memerinci, anak usia PAUD hingga siswa kelas 3 SD ditetapkan sebesar Rp8.000 per penerima. Sedangkan anak lainnya usia di atas kategori tersebut mendapatkan pagu sebesar Rp10.000 per penerima.

“[Pagu anggaran] ini berlaku untuk sebagaian besar Wilayah Indonesia Barat,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Minggu (9/3/2025).

Kendati demikian, Dadan menambahkan bahwa meskipun pagu bahan baku ini berlaku untuk sebagian besar wilayah Indonesia Barat, tetapi jumlahnya dapat berubah sesuai dengan indeks kemahalan daerah masing-masing sesuai dengan yang dirilis oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Sebagai contoh, kata Dadan, di wilayah Papua, khususnya di Puncak Jaya, pagu bahan baku bisa mencapai Rp59.717 per penerima manfaat.

“Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau ada kelebihan, dana akan dikembalikan, sementara jika ada kekurangan, maka akan ditambah [sesuai kebutuhan],” tuturnya.

Apalagi, Dadan juga menegaskan bahwa pagu ini disusun oleh mitra pelaksana dan Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) setiap 10 hari. Dalam setiap usulan yang diajukan, jumlah penerima manfaat sudah dihitung secara rinci sejak awal.

Nantinya, kata Dadan, jika dalam 10 hari ada kelebihan anggaran, maka akan dibawa ke periode 10 hari berikutnya. Jika terjadi kekurangan, maka akan dilakukan koreksi dalam periode berikutnya.

“Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan [kami] carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya,” pungkas Dadan.

Depok -

Banjir kembali merendam Perumahan Asri Sawangan, Depok, Jawa Barat (Jabar) kemarin malam. Tinggi banjir sempat mencapai 80cm.

Pantauan detikcom di lokasi, Minggu (9/3/2025) pukul 11.00 WIB, terlihat banjir sudah surut. Tampak kondisi jalanan di lokasi berlumpur dan menyisakan genangan-genangan.

Ada warga yang tengah membersihkan rumahnya usai diterjang banjir. Tampak di lokasi sepi karena sebagian warga masih mengungsi.

Dari video yang beredar di media sosial warga menggunakan perahu untuk evakuasi. Kapolsek Bojongsari Kompol Fauzan mengatakan tadi malam warga berhasil dievakuasi.

Warga menempati lokasi pengungsian di Musala As-Salam dan rumah warga yang lebih aman.

"Perumahan Sawangan Asri Kecamatan Sawangan air sudah mulai surut ketinggian kurang lebih 80 cm untuk warga sudah berhasil dievakuasi dengan selamat untuk lokasi sementara di Musala As-Salam dan di rumah warga yang lebih aman," kata dia saat dihubungi wartawan.

Banjir 1,5 Meter pada 4 Maret

Banjir sempat merendam Perumahan Asri Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (4/3) usai hujan deras. Tinggi air di wilayah tersebut mencapai 1,5 meter. Sebanyak 40 keluarga terkena dampak, dan keluarga tetap bertahan di rumah. Per pukul 13.59 WIB banjir sudah mulai surut.

(idn/idn)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memberi klarifikasi terkait harga per porsi program makan bergizi gratis yang diotak-atik dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000.

Dadan menjelaskan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku pihak yang mendapat laporan tersebut, belum mendapat penjelasan bahwa pagu anggaran bahan baku memang ada yang berbeda.

Dadan menyebut, pagu yang disiapkan untuk anak PAUD sampai siswa SD kelas 3 adalah Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000.

"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD sampai SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," ujar Dadan kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2025).

Menurut Dadan, perbedaan pagu itu terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia bagian barat.

Namun, pagu juga bisa berubah berdasarkan tingkat kemahalan bahan baku di masing-masing daerah.

"Pagu bahan baku tersebut akan berubah sesuai indeks kemahalan masing-masing daerah (sesuai rilis Bappenas). Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717, dan lain-lain," tuturnya.

Dadan menegaskan, penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost.

Jika kelebihan, maka anggarannya akan dikembalikan.

Kalau kekurangan, kata Dadan, tentu akan ditambah.

"Pagu ini kan disusun oleh mitra dan Kepala SPPG setiap 10 hari. Dalam usulan sudah perinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing," jelas Dadan.

"Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkapkan, KPK menerima laporan bahwa anggaran untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) diutak-atik.

Setyo mengatakan, besaran anggaran yang ditetapkan pemerintah pusat semakin sedikit ketika sampai di daerah, sehingga berdampak terhadap kualitas makanan.

Hal tersebut disampaikan Setyo dalam pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan jajarannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025).

"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," kata Setyo dalam keterangan tertulis, Jumat (7/3/2025).

Serang -

Gubernur Andra Soni berharap Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membangun perumahan dekat rel dan stasiun kereta api di Banten. Dia juga berharap Menteri PKP bisa mengkomunikasikan agar rencana double track dari Rangkasbitung ke Cilegon dilanjutkan.

"Kami akan responsif dan insyaallah akan berkolaborasi dengan kabupaten/kota, tadi Pak Menteri sampaikan juga bahwa kita akan mengembangkan kawasan di wilayah yang ada relnya, rel kereta api, sekalian mumpung kesempatan, mudah-mudahan bisa double track ya, dilanjutkan dari Rangkas sampai dengan Cilegon," kata Andra Soni, Minggu (9/3/2025).

Gubernur Andra Soni sendiri mendampingi Maruarar Sirait atau yang biasa dipanggil Ara saat pembangunan perumahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) di Serang, Banten. Banten sendiri menurutnya adalah daerah terbesar ketiga yang perkembangan kawasan permukimannya tertinggi se-Indonesia.

"Banten juga akan berupaya mengimbangi gerak cepat yang dilakukan oleh kementerian karena manfaatnya pasti yang merasakan adalah warga Banten," paparnya.

Ia juga siap berkolaborasi dengan PKP untuk program perumahan subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ia juga siap mengkoordinasikan dengan pihak kabupaten kota se-Banten.

Andra melanjutkan, kenapa ia berharap agar ada pengembangan kawasan perumahan di dekat perkeretaapian. Menurutnya, warga bisa mengakses stasiun dan akan ada pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan transportasi. Makanya, mudah-mudahan double track bisa dituntaskan sampai ke Cilegon.

"Karena itu pasti akan tumbuh, akan menghidupkan perekonomian dan juga akan membuat daerah pertumbuhan ekonomi baru," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Ara mengatakan, dalam waktu dekat ia akan mengajak beberapa menteri seperti Menteri Perhubungan, Menteri BUMN, termasuk jajaran kepala daerah di Banten untuk ke Tenjo, Tigaraksa dan Maja. Daerah itu katanya adalah kawasan yang saat ini dikembangkan untuk kawasan permukiman termasuk perumahan subsidi.

"Kita juga akan lihat, ini kita akan majukan semua, baik ini yang subsidi, yang komersial juga. Semuanya kita gerakan, saya akan ajak pengembang-pengembang juga yang komersial, untuk juga bisa menjalankan," paparnya.

(bri/lir)

KEDIRI, investor.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengajak masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini agar anggaran yang diberikan pemerintah transparan dan dapat digunakan dengan baik. BGN juga telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal program MBG.

Staf Piminan Wakil Ketua BGN Alwin Supriadi mengatakan, BGN ingin pelaksanaan program MBG diawasi bersama agar penggunaan anggaran benar-benar tansparan dan akuntabel. 

Alwin meminta masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan mulai pengelolaan, pengajian, sampai pengiriman MBG sampai tepat sasaran. Ia mengungkap, masyarakat bisa melaporkan jika melihat atau memiliki data perihal dugaan tindak korupsi selama penyelenggaraan program MBG ini.

Menurut dia, hal tersebut dilakukan agar penyelenggaraan program MBG inisiasi Presiden Prabowo Subianto ini berjalan transparan dan akuntable.

"Jadi siapapun masyarakat boleh melaporkan jika melihat atau apalagi mempunyai data terkait masalah anggaran ini. Kalau memang punya data laporkan saja. Nanti kami akan segera tidak lanjuti," jelasnya usai menggelar sosialisasi program MBG di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Sabtu (8/3/2025).

BGN mepersilahkan masyarakat untuk menanyakan langsung terhadap SPPG di masing-masing daerah terkait pelaksanaan program MBG.

"Silahkan ditanyakan masing-masing SPPG, masyarakat boleh mengawasi. Apabila ada penyelewengan, dari pusat pasti mengevaluasi. Kita sudah kerjasama dengan KPK," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Rencana Pembangunan Rumah untuk Guru dibahas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengelola Tabungan Rakyat (BP Tapera) di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Pembangunan Rumah untuk Guru selanjutnya akan dituangkan dalam nota kesepahaman antara Mendikdasmen, Menteri PKP, dan Kepala BPS. Program bantuan perumahan untuk guru ini diharapkan mendukung guru agar lekas memperoleh fasilitas tempat tinggal yang lebih baik.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan membangun rumah untuk guru. Rencana ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Presiden Prabowo berpesan agar penerima bantuan tepat sasaran dan harus memberikan rumah yang layak huni untuk para guru," kata Maruarar, dikutip dari laman Kemendikdasmen, Minggu (9/3/2025).

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan akan menyiapkan data guru yang layak maupun yang tidak layak memperoleh bantuan hunian subsidi melalui koordinasi dengan Kemendikdasmen.

"Tentunya bersama-sama akan memastikan pemanfaatan dari data yang kami siapkan dapat menjadi lebih baik," ucap Amalia.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan BP Tapera hingga awal Maret 2025 telah menyediakan rumah subsidi. Langkah selanjutnya yakni menyiapkan rumah layak huni bagi guru.

"BP Tapera siap mengawal rencana ini untuk menyediakan rumah layak huni bagi guru di Indonesia," ucapnya

Menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan rencana pembangunan rumah untuk guru sangat baik untuk memberikan semangat dalam mengajar murid di sekolah.

"Semoga kita bisa memberikan pelayanan yang baik untuk guru dengan memberikan tempat tinggal, sehingga guru lebih fokus bekerja dengan baik," ujarnya.

(twu/nwy)

Bandarlampung (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung mencatat sekitar 40 perumahan sudah menyerahkan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) ke pemerintah.

"Perumahan di kota ini banyak, tetapi yang baru menyerahkan fasum dan fasos itu sekitar 30 hingga 40 perumahan," kata Kepala Dinas Permukiman Kota Bandarlampung Yusnadi Ferianto, di Bandarlampung, Minggu.

Dia menyampaikan bahwa serah terima fasum dan fasos baru dapat dilakukan oleh pengembang perumahan setelah pembangunannya sudah 100 persen dan semua unit terjual.

"Jadi setiap tahun, ada sekitar 2 hingga 4 perumahan yang menyerahkan fasum dan fasosnya ke pemda," kata Yusnadi.

Dia menegaskan bahwa Dinas Permukiman akan selalu memantau ataupun mengawasi pembangunan perumahan dengan ketat agar para pengembang juga memperhatikan drainase fasum dan fasosnya.

"Jadi ini tidak boleh lagi asal bangun. Kami akan memonitor mulai dari pembangunan hingga serah terima. Fasum dan fasos yang diserahkan harus dalam kondisi baik," kata dia

Namun begitu, ia menekankan kepada para pengembang perumahan untuk tidak menyerahkan fasum dan fasosnya dalam keadaan rusak ataupun tidak terurus. Kemudian yang diserahkan juga harus sesuai dengan aturan yakni 35 hingga 38 persen untuk fasum dan fasosnya.

"Fasum dan fasos yang diserahkan juga harus dalam kondisi baik. Hal ini agar tidak menjadi beban bagi pemerintah," kata dia

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membenarkan program makan bergizi gratis belum sampai ke daerah Babelan, Bekasi, yang dilanda banjir parah.

Hal ini karena dapur untuk makan bergizi gratis ditempatkan di daerah yang lebih tinggi, baru makanannya disebarkan ke sekolah-sekolah.

Awalnya, Presiden Prabowo Subianto menelepon Dadan saat mengecek banjir di Babelan, pada Sabtu (8/3/2025).

"Mereka makannya belum sampai. Makannya belum sampai ke sini, belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya, SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” ujar Prabowo saat menelepon Dadan, dikutip dari siaran pers.

“Kita akan lakukan MBG-nya di daerah yang agak tinggi kemudian nanti bisa terkirim ke sekolah-sekolah,” jawab Dadan.

“Iya, nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” kata Prabowo.

Dadan menjelaskan, saat ini, ada satu dapur yang tidak beroperasi akibat banjir.

Namun, dia memastikan, dapur-dapur lainnya masih beroperasi untuk memproduksi makan bergizi gratis.

“Jadi sementara itu di Bekasi ada satu dapur yang memang tidak operasional, masih terendam banjir. Tapi yang lainnya masih ada,” jelas Dadan.

Dadan menyampaikan, ada dua dapur SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Bekasi.

Badan Gizi Nasional juga tengah mempersiapkan dapur besar di Kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah.

Jakarta: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) bertemu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti beserta tim. Pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan rumah untuk Guru.

Tujuan pembangunan perumahan dinas untuk guru adalah untuk memastikan guru dapat tinggal dekat dengan lokasi tempat mengajar, sehingga para guru dapat bekerja lebih maksimal.
Selain itu, rumah dinas guru juga menjadi bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga pengajar di daerah-daerah yang membutuhkan.

Menteri PKP mengatakan sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut akan disiapkan nota kesepahaman (MOU) antara kedua Menteri dan Kepala Badan Pusat Statistik.


Menteri Ara berharap dengan adanya bantuan perumahan, para guru dapat menikmati fasilitas tempat tinggal yang lebih baik dan mendukung kesejahteraan mereka.

"Agar tepat sasaran kita sangat membutuhkan data masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) karena rumah bersubsidi ini diperuntukan untuk MBR, datanya ada di BPS dan kriterianya BPS yang buat karena Pak Presiden meminta jangan sampai penerima bantuan tidak tepat sasaran dan rumahnya pun harus berkualitas karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi kita," ujar dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 9 Maret 2025.

Menurut MendikdasmenAbdul Mu'ti pembangunan rumah untuk guru tersebut ditargetkan sebanyak 20.000 unit rumah.

"Mudah-mudahan dapat membantu para guru agar lebih semangat dalam bekerja dan lebih fokus karena masih banyak guru yang belum mempunyai rumah layak huni sesuai keinginan Presiden Prabowo yang sangat perhatian dengan guru di Indonesia," jelas dia.

Pembangunan rumah subsidi untuk guru sebanyak 20.000 unit tersebut akan menggunakan data penerima yang ditentukan dari pihak BPS yang juga berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menyatakan Kementerian PKP akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni milik warga di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Hunian di Tanah Tinggi diharapkan bisa menjadi percontohan penataan kawasan permukiman di perkotaan.

Renovasi rumah dilakukan dengan menggandeng Pendiri Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma (Aguan) melalui Yayasan Buddha Tzu Chi. Proyek tersebut merupakan hasil dari kesepakatan antara warga bersama pihak Kecamatan Johar Baru dengan yayasan.

"Dengan semangat melaksanakan arahan Bapak Presiden Prabowo, Gotong Royong membangun rumah untuk rakyat, hari ini saya bersama Pak Aguan dari Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia siap merenovasi 500 unit rumah tidak layak huni di Kelurahan Johar Baru," ujar Ara dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (9/3/2025).

Hal itu diungkapkan Ara saat melakukan dialog dengan warga di Sekretariat RW 012 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat kemarin.

Ara mengatakan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia semula menyatakan siap membangun rumah vertikal untuk warga yang memiliki hak atas tanahnya secara berkelompok. Namun, berdasarkan hasil dialog dengan warga, disepakati bahwa program perumahan yang dilakukan adalah program bedah rumah melalui renovasi rumah warga.

Ia menambahkan dukungan Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini adalah bentuk dari gotong royong untuk membantu rakyat memiliki rumah layak huni. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto gotong royong membangun rumah rakyat menjadi cara mewujudkan Program 3 Juta Rumah.

"Masyarakat maunya dibangun atau direnovasi? Ternyata maunya direnovasi. Jadi kami akan menjadikan program bedah rumah melalui renovasi rumah warga di Kelurahan Johar Baru ini. Nanti renovasinya setelah Lebaran dan ini diskusi ini menunjukkan bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat," ungkapnya.

Terpisah, Ketua RW 012 Imron Buchori menyampaikan Ara dan Aguan mendatangi ke tanah tinggi untuk program renovasi rumah warga. Program tersebut termasuk bedah rumah Nenek Hasna, warga Tanah Tinggi yang sempat viral lantaran tinggal di rumah 2x3 meter bersama 12 anggota keluarganya.

"Pak Menteri (PKP) dan Pak Aguan datang untuk program rumah Bu Hasna/renovasi (rumah) warga, malah ditambah 18 rumah lagi tahap kedua sisa dari 500 untuk wilayah Kecamatan Johar Baru," kata Imron kepada detikProperti.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini

(dhw/das)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menelepon Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat mengecek langsung kondisi warga terdampak banjir di Kampung Tambun Inpres, Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Sabtu (8/3/2025).

Momen itu terjadi saat Prabowo berbincang dengan para warga di salah satu rumah warga. Orang nomor satu di Indonesia menelepon sejumlah pejabat terkait untuk segera merenovasi fasilitas yang belum operasional dan memperbaiki SD Negeri 04 Babelan yang juga terdampak banjir.

Adapun salah satu pejabat yang ditelepon Prabowo pada kesempatan itu adalah Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana guna memastikan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan di wilayah tersebut.

“Pak Dadan, di Bekasi sudah berapa dapur ya? Saya sekarang di Kecamatan Babelan. Di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya, tapi mereka makannya belum sampai,” ujar Prabowo dalam rilisnya, Minggu (9/3/2025).

Kepala Negara menyampaikan bahwa program MBG perlu segera menemukan solusi meskipun daerah tersebut tengah terendam banjir. Agar para penerima manfaat bisa tetap menikmati program pemerintah.

“Makannya belum sampai kesini belum, di Kecamatan Babelan. Hanya memang kondisi mereka itu banyak banjir. Ini sekolah dasarnya. SDN 04 masih terendam. Jadi harus dipikirkan nanti gimana,” ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo mendapatkan jawaban dari Dadan bahwa BGN akan melakukan pengerjaan MBG di daerah yang agak tinggi sehingga nanti capaian program tetap bisa terkirim ke sekolah-sekolah yang terdampak.

Prabowo pun meminta agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk program MBG bisa ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Mengingat, saat ini di Bekasi ada salah satu dapur yang memang tidak operasional, karena masih terendam banjir.

“Iya nanti dapurnya di tempat yang tinggi ya,” ujar Prabowo.

Presiden Ke-8 RI itu menerima laporan bahwa dapur SPPG Makan Bergizi Gratis saat ini di Kabupaten Bekasi berjumlah dua dapur. Selain itu, BGN juga tengah mempersiapkan dapur besar di kota Jakarta untuk memasok makanan saat dapur di daerah tertentu bermasalah, contohnya seperti banjir ini.

Sekadar informasi, Prabowo tiba di lokasi pukul 17:57 menjelang jam buka puasa. Di lokasi, Prabowo juga sempat berbuka puasa di rumah salah satu warga dengan meminum air putih sembari berbincang.

Prabowo meninggalkan lokasi pukul 18:28. Pada kesempatan itu Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan, menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diberikan selama bulan Ramadhan telah disesuaikan agar tetap aman dan layak konsumsi hingga waktu berbuka puasa.

"Contoh, telur, kurma, buah, susu, sayuran, kue kering fortifikasi, dan lain-lain," ujar Kepala BGN, Dadan Hindayana kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).

Dadan memastikan pihaknya telah mempersiapkan mekanisme distribusi agar makanan tetap segar hingga dikonsumsi.

"(Untuk kesiapan pembagian MBG saat Ramadhan) kami sudah siap," kata Dadan.

Menurutnya, pelaksanaan MBG selama puasa telah melalui uji coba sebelumnya.

"Iya berbasis pengalaman tahun 2024 dan juga uji coba dalam pekan terakhir ini," tegasnya.

Di sejumlah daerah, program MBG pun tetap berjalan selama bulan Ramadhan dengan penyesuaian menu.

Di Banyuwangi, Jawa Timur, menu yang sehari-hari berupa nasi, sayur, ikan, dan susu diubah menjadi makanan kering yang dapat bertahan lebih lama.

Para siswa menerima kurma, susu, telur, makanan ringan, dan buah.

“Selama bulan puasa, program ini juga masih tetap bergulir tentu dengan penyesuaian,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Jumat (7/3/2025).

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, siswa terlihat tetap antusias menerima makanan yang bisa mereka bawa pulang untuk berbuka puasa.

“Dari hasil pantauan kami, anak-anak sangat antusias menerima MBG yang bisa dibawa pulang untuk berbuka puasa,” ujarnya.

Di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menu MBG juga disesuaikan dengan mengganti makanan basah seperti nasi dan ayam dengan makanan kering yang lebih cocok untuk takjil berbuka puasa.

Kepala SDN 1 Bukit Tunggal, Hardani, menjelaskan bahwa sejak hari pertama bersekolah di bulan Ramadhan, siswa menerima paket makanan yang berbeda dari biasanya.

“MBG tetap berjalan, menunya disesuaikan untuk berbuka (takjil), seperti makanan kering yang lebih tahan lama,” ujarnya.

Menurut Hardani, menu MBG di sekolahnya terdiri dari roti gandum, kurma, susu UHT, dan telur rebus.

Di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, siswa juga menerima menu berbuka berupa makanan kering.

Kepala SDN 02 Ngawi, Purba Mulyani, menyebutkan bahwa para siswa menerima paket makanan berisi roti gandum, kurma, susu, pisang, dan telur rebus.

Makanan itu dibungkus plastik dan dimasukkan ke dalam tote bag kecil agar lebih mudah dibawa pulang.

Namun, ditemukan perbedaan jumlah makanan antara siswa kelas bawah (kelas 1-3) dan kelas atas (kelas 4-6).

"Isi roti gandum kelas tinggi lebih banyak," kata Mulyani.

Sementara itu, di SMP Negeri 5 Ngawi, siswa mendapatkan menu berbuka puasa berupa susu kotak, pisang, telur rebus, roti sari gandum, dan kurma.

Guru di sekolah tersebut, Hari Yuwono, menuturkan bahwa makanan dibagikan dalam wadah plastik agar tote bag MBG yang digunakan untuk distribusi bisa dikembalikan ke petugas.

"Biar siswa nanti tidak terbebani dan mengingat-ingat saat berangkat sekolah harus membawa tote bag MBG kembali," ungkapnya.

Di media sosial, perubahan menu MBG selama pekan pertama Ramadhan ini pun menuai kritik.

Warganet membandingkan menu Ramadhan dengan menu di hari biasa yang lebih lengkap.

Sejumlah unggahan yang menunjukkan menu MBG hanya terdiri dari roti, sereal instan, dua butir kurma, serta telur rebus pun viral dan menjadi perbincangan hangat di jagat maya.

Menanggapi hal itu, Dadan Hindayana membenarkan bahwa menu MBG selama awal Ramadhan memang mengalami perubahan.

"Iya betul," ujar Dadan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (8/3/2025).

Namun, ia memastikan bahwa memasuki pekan kedua Ramadhan, menu MBG di sekolah-sekolah dengan mayoritas siswa tidak berpuasa akan kembali seperti semula.

"Di daerah yang mayoritas tidak puasa, mulai minggu depan akan kembali normal," ujarnya.

Selain itu, Dadan juga menyebut bahwa akan ada kegiatan buka puasa bersama di sekolah-sekolah dengan mayoritas siswa yang berpuasa, setidaknya satu kali selama bulan Ramadhan.

"Saat buka bersama, menu akan kembali normal," kata Dadan.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menegaskan bahwa menu MBG selama Ramadhan tetap memenuhi standar gizi.

"Menu bulan puasa tetap mengandung karbohidrat dan protein, roti, jeruk, telur, kurma, dan takjil, serta susu," kata Irma, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Irma, menu ini tetap memiliki kandungan gizi yang mencukupi bagi siswa, meskipun berbeda dari hari biasa.

"Jadi sekali lagi, bukan soal kesenangan. Kalau menu bulan puasa kan terdiri dari kurma, susu, telur, kacang hijau atau takjil, dan roti. Menu ini kan hanya untuk buka puasa, tidak sama dengan menu yang disyaratkan untuk menambah perkembangan otak anak bangsa," ucapnya.

Lebih lanjut, Irma mengatakan bahwa DPR dan pemerintah terus mencari skema terbaik untuk pelaksanaan program MBG.

"Kami pun dari Komisi IX masih mencari formula yang tepat untuk MBG ini. Kami masih akan mempelajari bagaimana pelaksanaan MBG di negara-negara yang sudah melaksanakan program ini," pungkasnya.