BANDUNG, KOMPAS.com - Sampai akhir tahun 2024, total aset lahan Badan Bank Tanah adalah 33.115,6 hektar yang tersebar di 45 kabupaten/kota.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan aset yang dimiliki Badan Bank Tanah sebesar 194 persen dari tahun sebelumnya.

Kepala Badan Bank Tanah Parman Nataatmadja menjelaskan, aset tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan reforma agraria melalui kerja sama dengan pihak lain, seperti jual beli, sewa, hibah, serta tukar menukar.

Artinya, aset lahan Badan Bank Tanah juga bisa digunakan untuk menyukseskan program 3 juta rumah, swasembada pangan, hingga pembangunan dapur makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program prioritas pemerintah.

"Badan Bank Tanah memberi jaminan kepastian hukum melalui hak di atas Hak Pengelolaan (HPL), kepastian harga, dan kecepatan proses investasi," ungkap Parman dalam media gathering Badan Bank Tanah di Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/1/2025).

Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah Hakiki Sudrajat menambahkan, dari total aset persediaan tanah yang dimiliki Badan Bank Tanah di 45 kabupaten/kota, sebanyak 13 kabupaten/kota telah dilakukan pemanfaatan tanah.

"Bahwa secara rasio ini sudah mencapai 28,89 persen. Pemanfaatan tanah ini meliputi untuk kepentingan umum, perkebunan, perikanan, pertanian, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pariwisata, pelabuhan hingga pusat logistik," jelas Hakiki.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah Badan Bank Tanah Perdananto Aribowo mengatakan, Badan Bank Tanah membidik penambahan aset lahan seluas 140.000 hektar pada tahun 2025.

Ada pun 120.000 hektar lahan di antaranya berasal dari pelepasan hutan.

Sementara 20.000 hektar tanah sisanya akan berasal dari tanah telantar, tanah bekas hak, tanah bekas tambang, tanah timbul, tanah hasil reklamasi, tanah pulau-pulau kecil, tanah yang terkena kebijakan perubahan tata ruang, hingga tanah yang tidak ada penguasaan di atasnya.

"Ini sesuatu yang baru (aset dari tanah pelepasan kawasan hutan), kita sedang rencanakan itu dengan jajaran Kementerian Kehutanan supaya bisa tercapai," tuntas Ari.

MALANG, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) akan mendukung program nasional 3 juta rumah gratis. Konsep bangunan perumahan masih perlu dikaji lebih lanjut.

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulhardjanto mengatakan, pihaknya berencana akan memanfaatkan lahan milik Pemkot Malang sehingga tak perlu dilakukan membebaskan lahan lagi.

Namun, meski lahan yang dimiliki Pemkot Malang cukup banyak, tak ada yang luas yang bisa digunakan sebagai perumahan.

"Sebetulnya aset Pemkot banyak, cuma yang luas hampir enggak ada, kita juga harus cari," kata Dandung, Jumat (17/1/2025).

Dandung memiliki opsi rumah susun atau vertikal sebagai solusi keterbatasan lahan. Hal ini juga sesuai dengan usulan DPRD Kota Malang beberapa waktu lalu.

"Tapi perlu dikaji, perlu dibangun berapa unit, berapa lantai sehingga ketemu luasannya berapa," katanya.

Selain itu, bangunan vertikal juga perlu kajian soal penunjang kebutuhan fasilitas publik. Mulai dari akses jalan, drainase, taman bermain anak, air limbah dan lainnya.

"Artinya kemungkinan (bangunan vertikal) itu tetap ada, tapi perlu kajian juga," katanya.

Dandung mengaku siap dan mengusahakan semaksimal mungkin untuk mendukung program besar dari Presiden RI Prabowo Subianto.

"Pada prinsipnya kami siap melaksanakan kebijakan pusat," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara akan membayar cicilan rumah bagi masyarakat extremely poor (sangat miskin atau miskin ekstrem) sebesar Rp 600.000 per bulan. Artinya, mereka bisa mendapatkan rumah gratis dengan harga Rp 100 juta.

Menurut Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Bonny Z Minang, rumah yang akan diberikan berupa tipe 36 dengan luas 70 meter persegi.

Cicilan akan dibayarkan sebesar Rp 600.000 per bulan tersebut berlangsung selama 25 tahun.

Bonny membeberkan hal ini dalam Ngorbol Santai Satgas Perumahan dengan bersama Asosiasi Pengembang Perumahan Subsidi Indonesia (APERSI) di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

“Kalau Rp 600 (ribu cicilan rumah) ini dijadikan satu Keputusan Presiden (Keppres), mereka yang miskin dapat berhak mendapatkan cicilan dari negara untuk membeli rumah,” ungkap Bonny.

Apabila hal tersebut terwujud, dia mengeklaim Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden pertama yang bisa membiayai rakyatnya.

Program tersebut akan dilaksanakan di 75.000 desa, dan masing-masing desa akan dibangun sebanyak 25 unit rumah.

Sebelumnya, Bonny mengatakan, program 3 juta rumah akan disalurkan secara gratis ke masyarakat yang membutuhkan.

Bonny mengungkapkan hal itu dalam tayangan I BUSINESS TALK bertajuk “Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, Minim Fulus dan Tanpa Arah?” di Kompas TV pada Selasa (14/1/2025).

“Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia yang membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) itu,” tuntas Bonny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) sudah disalurkan kepada 650.000 penerima manfaat usai 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.

Kegiatan makan bergizi gratis ini mencakup 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," kata Dadan, usai rapat membahas MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyebut, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.

Selama Januari-April, pemerintah menargetkan MBG mampu menyasar 3 juta penerima.

Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima pada Agustus 2025.

"Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," ucap dia.

Sepanjang tahun 2025, pemerintah menargetkan MBG mampu menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun.

Terbaru, Dadan mengungkapkan, pemerintah tengah memutar otak untuk menambah anggaran agar program unggulan itu dirasakan oleh 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk target jumlah penerima baru.

Peningkatan jumlah penerima pun perlu dibarengi dengan pasokan bahan baku yang memadai.

"Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga lantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya," ujar Dadan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan, program makan bergizi gratis (MBG) sudah disalurkan kepada 650.000 penerima manfaat usai 10 hari berjalan sejak 6 Januari 2025.

Kegiatan makan bergizi gratis ini mencakup 31 provinsi dengan total 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Alhamdulillah ini sudah berjalan hampir 10 hari dan kami sudah melakukan kegiatan di 31 provinsi mencakup 230 Satuan Pelayanan yang sudah melayani lebih dari 650.000 penerima manfaat," kata Dadan, usai rapat membahas MBG bersama sejumlah menteri dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dadan menyebut, jumlah ini akan bertambah setiap harinya.

Selama Januari-April, pemerintah menargetkan MBG mampu menyasar 3 juta penerima.

Jumlahnya kemudian meningkat menjadi 6 juta penerima pada Agustus 2025.

"Nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta. Dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," ucap dia.

Sepanjang tahun 2025, pemerintah menargetkan MBG mampu menjangkau 15 juta hingga 17,5 juta penerima dengan anggaran Rp 71 triliun.

Terbaru, Dadan mengungkapkan, pemerintah tengah memutar otak untuk menambah anggaran agar program unggulan itu dirasakan oleh 82,9 juta penerima.

Seturut perhitungannya, dibutuhkan tambahan dana sekitar Rp 100 triliun untuk target jumlah penerima baru.

Peningkatan jumlah penerima pun perlu dibarengi dengan pasokan bahan baku yang memadai.

"Bayangkan ketika 82,9 juta itu sudah diberi makan dan Badan Gizi menetapkan hari tertentu kita makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Jadi ini butuh juga meningkatkan produksi sehingga lantai pasoknya bisa memenuhi untuk semuanya," ujar Dadan.

JAKARTA, investor.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana mempercepat perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencapai target 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025. Untuk itu, diperkirakan akan ada penambahan anggaran dari Rp 71 triliun menjadi Rp 100 triliun.

Dadan menyebutkan bahwa berdasarkan hitungan BGN, anggaran Makan Bergizi Gratis menjadi Rp 100 triliun sudah cukup untuk mencapai 82,9 juta penerima manfaat, yang sebelumnya jumlah itu baru bisa direalisasikan pada tahun 2029.

“Untuk saat ini, yang sudah pasti adalah Rp 71 triliun, yang hanya cukup untuk melayani 15 – 17,5 juta penerima manfaat,” ungkap Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, usai bertemu Presiden Prabowo, pada Jumat (17/1/2024).

Selain itu, Dadan menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis juga bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya lokal dalam rantai pasok makanan bergizi. Dengan demikian, program MBG ini dapat berperan lebih mendorong roda perekonomian nasional.

“Ketika 82,9 juta penerima manfaat diberi makan, dan kita menetapkan hari tertentu untuk makan telur, maka dibutuhkan 82,9 juta butir telur setiap hari. Ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan produksi (bahan pokok) lokal,” kata Dadan.

Ia menjelaskan, bahwa BGN akan bekerja sama dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian Desa dan Kementerian Koperasi untuk memastikan pemanfaatan potensi lokal.

“Fokus kami adalah pada sumber daya nasional, bukan pada pembiayaan luar negeri atau hal lain. Semua dirancang agar melibatkan kontribusi APBN, pemerintah daerah, BUMN, dan kementerian terkait,” jelas dia.

Dadan mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo akan memberikan pernyataan resmi terkait tambahan anggaran dalam waktu dekat. Rencana menambah anggaran oleh Presiden Prabowo ini juga didasari kegelisahan banyak anak mengeluh belum menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis.

“Pak Presiden sangat ingin semua anak segera menikmati program ini. Jadi, mohon bersabar. Untuk detail anggaran tambahan, biar nanti beliau sendiri yang menyampaikan,” ujar Dadan.

Saat ini, program MBG telah menjangkau sekitar 650 ribu penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan target terus meningkat hingga mencapai 3 juta penerima pada April 2025.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi gerak cepat dari Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mengatasi kasus keracunan dari 40 siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan bahwa Kepala Negara pun memaklumi adanya peluang terjadinya kesalahan teknis dalam penyelenggaraan program andalannya tersebut.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

“Kejadian Di Sukuharjo itu hanya berlangsung sebentar saja dan [kami] segera mengganti menu yang kurang baik. Sehingga Pak Presiden apresiasi [langkah itu] dan beliau menilai ini hal yang bisa saja terjadi ini kapan saja,” tuturnya kepada wartawan.

Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa kondisi keracunan di Sukoharjo adalah kesalahan murni teknis dan tidak ada kesengajaan yang sudah teratasi secara langsung oleh petugas di lapangan.

Dadan menyebut saat makanan dibagikan oleh petugas, pihaknya segera menyadari bahwa ada hal yang kurang elok terkait dengan kondusi menu ayam goreng tepung yang disajikan.

Oleh sebab itu, Dadan melanjutkan bahwa sisa 2400 buah makanan yang bakal disajikan segera ditarik dan digantikan dengan telur. Sementara, anak yang mengalami keracunan hingga 40 orang langsung ditangani oleh Petugas Puskesmas.

“Mereka sudah sembuh, dan hari ini mereka sudah sekolah lagi dan diberikan pelayanan makan dan didamping oleh petugas Puskesmas. Mereka makan di sekolah dan normal. Jadi tidak ada masalah,” imbuhnya.

Dadan melanjutkan bahwa tentunya kejadian tersebut turut menjadi perhatian dari Prabowo. Apalagi, sebelum berjalan terdapat sejumlah Standari Operasional Prosedur (SOP) yang terus diwanti-wanti oleh orang nomor satu di Indonesia itu.

“Pertama, pemenuhan kalori sesuai dengan tahap perkembangan. Kedua, komposisi gizi. Ketiga, higinis dan food safety. Jadi ini dari awal memang sudah menjadi concern kami sehingga program ini tidak bisa leluasa dikerjakan oleh siapa saja dan harus ada pegawai yang cepat tanggap dan reaksinya cepat,” pungkas Dadan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menghadiri Rapat Terbatas di Istana Negara membahas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yandri menegaskan jika pihaknya siap untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis dengan menyiapkan anggaran Rp 20 triliun yang diambil dari Dana Desa untuk menyuplai bahan baku.

"Sesuai Permendesa Nomor 2 Tahun 2024, sekurang-kurangnya 20 persen dari total Dana Desa Rp71 triliun yaitu Rp20 triliun untuk Ketahanan Pangan, untuk telur, ikan, nasinya dan lain sebagainya," kata Yandri Susanto dikutip dari siaran pers, Jumat (17/1/2025).

Yandri telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam hal penyiapan bahan baku. Pihaknya bakal maksimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Nantinya bakal ada Desa Padi, Desa Nila, Desa Telur Desa Jagung dan lainnya.

Untuk maksimalkan desa menjadi penyuplai bahan baku program Makan Bergizi Gratis, Kemendes PDT telah menyusun modul dan petunjuk teknis berdasarkan potensi yang dimiliki desa tersebut.

"Jika potensinya padi maka akan jadi Desa Padi, jadi hasil dari Desa Tematik itu akan dikumpulkan oleh BUMDes akan diserap sebagai bahan baku Makan Bergizi Gratis," kata Mantan Wakil Ketua MPR ini.

"Menteri desa fokus menyiapkan bahan baku Makan Begizi Gratis dari Dana Ketahanan Pangan Rp 16 triliun," tandas Yandri.

Pemerintah berencana menambah anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bisa menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir tahun.

Hal itu sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mempercepat pemberian manfaat kepada anak sekolah dan ibu hamil yang menjadi target.

Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana perkirakan perlu tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk menambah jumlah penerima menjadi 82,9 juta jiwa.

Saat ini, APBN mengalokasikan anggaran senilai Rp 71 triliun untuk program tersebut. Anggaran tersebut hanya cukup untuk biayai pemberian MBG maksimal untuk 17,5 juta penerima saja.

Program MBG telah disalurkan ke lebih dari 650 ribu penerima manfaat di 31 provinsi melalui 234 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sejak dilaksanakan pada 6 Januari 2025 lalu.

Hingga April 2025, target penerima manfaat diproyeksikan mencapai 3 juta orang, dan pada Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti rapat terbatas untuk membahas percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG)di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (17/1/2025).

“Ini kelihatannya akan menjadi fokus perhatian untuk Indonesia juga demikian karena ini adalah investasi terbesar sumber daya manusia untuk menyambut Indonesia emas 2045,” ujarnya kepada wartawan.

Meski baru berjalan selama 10 hari, program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi.

Menurut Dadan, pada pertemuan tersebut Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan apresiasi atas berjalannya program MBG yang mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak.

“Ini bisa terjadi karena dukungan semua pihak mulai dari Menteri Bappenas, Menteri Pertahanan, kemudian Menteri Desa, TNI Polri, BUMN, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Menteri Dalam Negeri dan seluruh Menteri yang dipanggil tadi Koperasi dan lain-lain,” katanya.

Di samping itu, Kepala Negara, kata Dadan juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk memastikan kelancaran program tersebut. Kepala BGN menuturkan bahwa Presiden menaruh perhatian penting pada percepatan program MBG sehingga seluruh anak Indonesia mendapatkan asupan makanan bergizi.

“Mulai dari perencanaan di Bappenas, bantuan Kementerian Pertahanan, TNI Polri, Menteri Desa, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri BUMN dan lain-lain supaya kami bisa segera melayani lebih banyak lagi anak di seluruh Indonesia termasuk ibu hamil, menyusui dan anak balita," lanjutnya.

Selain itu, dukungan juga datang dari Menteri Keuangan dan Menteri Sekretarias Negara untuk memastikan pengaturan regulasi yang dapat mempermudah pelaksanaan program. Dadan pun berharap pelaksanaan program ke depan dapat berjalan lebih cepat dengan penerima manfaat yang terus meningkat.

“Insyaallah nanti selama bulan Januari sampai April akan bertambah menjadi melayani 3 juta, nanti di bulan April sampai Agustus akan melayani 6 juta, dan nanti di Agustus ketika pendidikan SDM-nya cukup, Pak Presiden ingin lebih cepat lagi," tandas Dadan.

Bisnis.com, MALANG — Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, menilai persiapan pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lanud Abd, Saleh Malang, sudah rapi, baik sumber daya manusia maupun pendistribusiannya.

Penilaian itu diberikan saat meninjau langsung pelaksanaan program MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lanud Abdulrachman Saleh Malang, Jumat (17/1/2025).

“Semuanya rapi sekali termasuk penataan makanannya. Sekitar 50 ibu-ibu pekerja dan mereka sudah memasak sejak jam 01.00 WIB, untuk kemudian didistribusikan ke 27 sekolah yang berada di daerah Lanud ini,” ujarnya.

Veronica juga meninjau langsung distribusi MBG ke di Kelompok Bermain (KB) Angkasa Rajawali serta TK Angkasa 2 yang berada di kompleks Lanud Abdulrachman Saleh.

Dari peninjauan itu, dia menilai, menu-menu untuk program MBG di Malang ini cukup lengkap dan enak. Hal itu bisa terjadi karena Malang kaya dengan perkebunan, menghasilkan sayur sayur yang segar dan bergizi.

Dia juga memuji keprofesionalan TNI AU, khususnya Lanud Abdulrachman Saleh yang melaksanakan program MBG hasil inisiasi dari Presiden RI Prabowo Subianto ini dengan sangat baik sejak Senin (6/1/2025) lalu.

Inisiatif dan kerja samanya, dia menilai, sangat baik dan sangat disiplin. Pendistribusian juga sangat bagus. Artinya, semua punya rasa kebersamaan menyambut program makan bergizi ini.

Dia juga menilai MBG ke anak-anak khususnya ke KB dan TK, juga telah berjalan dengan baik.

Komandan Lanud Abdulrachman Saleh, Marsma TNI Firman Wirayudha, mengapresiasi kunjungan Wamen PPPA, Veronica Tan bersama rombongan. Peninjauan langsung ini sebagai bentuk apresiasi kepada pelaksana di lapangan dalam program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.

“ini sebagai bentuk perhatian dan dukungan pada kami. Mereka juga melihat langsung mulai penyiapan dari dapur, lalu pendistribusian hingga penyajian ke anak sekolah dan mereka menilai telah berjalan dengan sangat baik dan higienis,” katanya. (K24)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dari total tersebut, kontribusi kabupaten dan kota mencapai Rp 2,3 triliun. Sisanya berasal dari APBD provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

"Lebih kurang Rp 5 triliun itu bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah," ujar Tito di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan, kontribusi daerah tidak bersifat wajib. Namun, banyak daerah tertarik bergabung karena melihat potensi dampak ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia dari program ini.

Untuk menindaklanjuti, Tito akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memetakan wilayah yang belum terjangkau, terutama yang memiliki kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, Pemda kabupaten dan kota akan didorong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah.

"Jadi yang belum menjadi target BGN bisa ditangani pemerintah daerah di sekolah itu. Targetnya 2.000-4.000 mulai September selama 4 bulan," jelasnya.

Pemerintah berencana menambah sasaran penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang, naik dari 17 juta penerima tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan Rp 5 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah dialokasikan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dari total tersebut, kontribusi kabupaten dan kota mencapai Rp 2,3 triliun. Sisanya berasal dari APBD provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat.

"Lebih kurang Rp 5 triliun itu bisa membangun 4.000 satuan pelayanan di sekolah," ujar Tito di Istana Negara, Jumat (17/1/2025).

Tito menjelaskan, kontribusi daerah tidak bersifat wajib. Namun, banyak daerah tertarik bergabung karena melihat potensi dampak ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia dari program ini.

Untuk menindaklanjuti, Tito akan bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memetakan wilayah yang belum terjangkau, terutama yang memiliki kasus stunting dan kemiskinan ekstrem.

Selanjutnya, Pemda kabupaten dan kota akan didorong membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sekolah.

"Jadi yang belum menjadi target BGN bisa ditangani pemerintah daerah di sekolah itu. Targetnya 2.000-4.000 mulai September selama 4 bulan," jelasnya.

Pemerintah berencana menambah sasaran penerima manfaat menjadi 82,9 juta orang, naik dari 17 juta penerima tahun ini.