pkp

Gubernur Andra Soni usulkan PPN pada program pembangunan RTLH dihapus

Serang (ANTARA) - Gubernur Banten Andra Soni mengusulkan kepada pemerintah pusat agar melakukan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

"Kami ajukan permohonan kepada pemerintah pusat untuk tidak dikenakan PPN dalam pengembangan rumah tidak layak huni, sehingga bisa ditindaklanjuti dan lebih optimal menjawab kebutuhan masyarakat terhadap rumah layak huni," kata Andra di Serang, Banten, Kamis.

Ia mengatakan Pemprov Banten telah menyelesaikan pembangunan dua unit rumah layak huni di Desa Cokop Sulanjana, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang.

"Kondisi kedua rumah tersebut sebelumnya dilaporkan memprihatinkan, kini telah di bangun kembali menggunakan struktur Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan pola modular," katanya.

Menurutnya, pola ini dinilai efisien dan cepat dalam proses pembangunan. Masing-masing rumah dibangun dengan anggaran senilai Rp75 juta per unit, termasuk PPN.

“Dua keluarga ini mendapatkan bantuan rumah layak huni dengan pola modular. Pola ini akan kita jadikan program ke depan untuk menunjang target nasional program 3 juta rumah yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Andra juga menyampaikan pesan khusus kepada penerima bantuan untuk tetap menjaga kebersihan dan pola hidup sehat.

"Tadi saya sampaikan ke keluarga penerima bantuan, meskipun berasal dari keluarga kurang mampu, kita tetap wajib hidup bersih. Rumahnya sekarang sudah layak, maka jagalah agar tetap nyaman dan sehat," ujarnya.

Andra menegaskan program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini menjadi bagian dari agenda prioritas Pemprov Banten untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan sehat, terutama bagi keluarga prasejahtera.

Pembangunan Pabrik dan Perumahan Tidak Boleh Mengorbankan Lahan Sawah

SEMARANG, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa pembangunan pabrik, industri, dan perumahan tidak boleh mengorbankan lahan sawah.

Hal ini sejalan dengan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan ketahanan pangan.

“Programnya Pak Prabowo ini paling prioritas kan ketahanan pangan, kedua itu ketahanan energi, ketiga itu MBG, keempat hilirisasi, dan kelima 3 juta rumah. Pangan butuh lahan, perumahan butuh lahan, hilirisasi pasti bangun pabrik dan butuh lahan kan?” ungkap Nusron di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan 35 kepala daerah di Jateng, pada Kamis (17/4/2025).

Nusron menegaskan bahwa pembangunan pabrik maupun perumahan harus dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan lahan sawah, agar tidak mengganggu program ketahanan pangan.

“Bagaimana kelima program sama-sama jalan, tapi tidak saling mengganggu satu sama lain. Kalau nanti perumahan atau hilirisasi makan sawah, akan terganggu sawahnya berkurang, berasnya berkurang. Kan nanti minus (produksi beras),” lanjutnya.

Ia menekankan pentingnya peran lahan sawah dalam produksi pangan, karena kekurangan pangan dapat memicu keributan di masyarakat.

“(Tidak boleh) Menonjol di satu titik tapi minus di titik yang lain, apalagi kalau minusnya itu pangan. Orang itu bisa perang, bisa berantem karena pangan. Kan gitu, Pak? Nah, karena itu ini tidak boleh terjadi. Jangan diganggu gugat demi ketahanan pasar,” tegas Nusron.

Sebagai solusi, Nusron mendorong pembangunan industri dan perumahan dengan membuat gedung vertikal, sehingga tidak menghabiskan banyak lahan sawah produktif.

Ia mencatat bahwa bangunan vertikal pada perkantoran sudah banyak diterapkan, namun perumahan vertikal masih jarang ditemui.

“Kalau kantor vertikal kan sudah mulai biasa. Dulu kan tidak ada kantor vertikal, tapi sekolah vertikal sudah mulai. Tinggal perumahan vertikal yang belum, terutama di kawasan pedesaan,” tandasnya.

Sebelumnya, Nusron juga menyoroti alih fungsi lahan seluas 1.284 hektar yang terjadi di Jawa Tengah sepanjang tahun 2024.

Ia menekankan besarnya lahan sawah yang dikonversi untuk kegiatan lain, yang berstatus Lahan Baku Sawah (LBS) atau Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

“Terbukti selama tahun lalu dari tahun 2024 di Jawa Tengah ini yang mengajukan perubahan konversi lahan sawah ke dalam kepentingan yang lain ada 1.284 hektar. Tadi sudah kami petakan. Demak berapa? Brebes berapa? Ini semua kami sampaikan semua,” ungkapnya.

Menteri PKP tegaskan lahan sawah tidak boleh dipakai untuk perumahan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan lahan persawahan tidak boleh digunakan untuk perumahan.

"Kita memang mau membangun rumah buat rakyat tapi kita juga mau ketahanan pangan, kita mau swasembada pangan. Jadi betul tidak boleh lahan persawahan dibuat perumahan," ujar Ara dalam Stakeholder Gathering bersama Ekosistem Perumahan di Jakarta, Kamis.

Menurut dia bahwa hal tersebut merupakan tantangan di sektor perumahan, namun jangan sampai menyelesaikan masalah perumahan dengan mengorbankan ketahanan pangan.

"Tantangan kita memang berat, jangan nanti kita menyelesaikan masalah perumahan dengan cara sawah dijadikan rumah, nanti soal pangan menjadi masalah karena lahan sawah dijadikan rumah sehingga produksi pangan turun," katanya.

Ketersediaan lahan menjadi faktor penting bagi pembangunan perumahan rakyat, Kementerian PKP akan berupaya mencarikan lahan yang baik dan bisa juga cukup strategis tetapi bukan lahan persawahan.

"Saya sebagai Menteri PKP tentu berkeinginan mencari solusi soal lahan tetapi tolong bukan lahan-lahan pertanian apalagi yang produktif. Itulah sikap kami sebagai negara, sebagai pemerintah," katanya.

Ara akan mengumpulkan para pengembang untuk membahas masalah lahan perumahan ini.

Selain itu dirinya juga akan membahas soal lahan tersebut dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama para pengembang.

Sebelumnya para pengembang mengeluhkan soal lahan perumahan yang semakin terbatas di Jawa Barat dikarenakan lahan persawahan yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan perumahan.

"Kita nanti melakukan pertemuan untuk membahas masalah lahan perumahan di Jawa Barat, nanti saya undang Pak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau saya datang ke Jawa Barat bersama dengan teman-teman pengembang untuk mencari solusi. Harus ada solusinya, bagaimana sektor pangan dan perumahan dua-duanya maju," kata Ara.

Sebagai informasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid memastikan sinergi pengadaan lahan dalam mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang ketahanan pangan, hilirisasi, hingga pengadaan 3 juta rumah.

Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, makar bergizi gratis, hilirisasi industri, serta pembangunan 3 juta rumah.

Oleh karena itu, lanjut dia, harus dilakukan upaya untuk melakukan perlindungan agar saat membangun pabrik atau perumahan jangan sampai memakan lahan persawahan, sehingga ketahanan pangan tidak terganggu.