Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat menjadi bahasan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta (8/11/2024) malam

Bahkan, tahun depan, dirinya memastikan banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Oleh karena itu, dirinya meminta para pengembang untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,”

Nanti, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut

Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menyebut, program pembangunan perumahan rakyat dengan target membangun 3 juta rumah tiap tahunnya membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak dari pusat sampai daerah.

Pasalnya, dia mengatakan, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak akan cukup untuk mewujudukan program tersebut.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024), Maruarar membeberkan bahwa anggaran Kementerian Perumahan tahun 2024 sebesar Rp 14,6 triliun.

Menurut dia, dengan anggaran sebesar itu hanya cukup untuk membangun 145.000 unit rumah untuk rakyat.

Namun, bukannya ditambah, anggaran Kementerian Perumahan tahun 2025 justru turun menjadi Rp 5,078 triliun.

“Apa yang kita akan lakukan? 3 juta rumah itu dari mana?” katanya.

Maruarar lantas berterima kasih kepada instansi Kejaksaan Agung karena berkomitmen menyiapkan 1.000 hektar tanah yang merupakan sitaan dari koruptor untuk mewujudkan program perumahan rakyat.

“Saya berterima kasih, ada jaksa enggak di sini? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja, untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa,” ujarnya.

Selain itu, Maruarar berterima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid yang menyumbangkan tanahnya di Mojokerto, Jawa Timur dan Tangerang, Banten.

“Saya juga sudah mendapatkan tanah dari Pak Nusron. Terima kasih Pak Nusron ya 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di tangerang, Terima kasih Pak Nusron,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar lantas meminta kesediaan para kepala daerah untuk membuat tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi nol persen dari lima persen yang berlaku saat ini.

Dia juga meminta kerja sama dari para kepala daerah untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan perizinan terkait tanah sehingga proses pembangunan perumahan untuk rakyat cepat terlaksana.

Diberitakan sebelumnya, Maruarar memang mengusulkan agar tanah sitaan dari kasus korupsi dialokasikan untuk pembangunan perumahan rakyat.

Bahkan, dia menyebut bahwa ide ini telah dibahas dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Saya punya konsep tanah itu dari sitaan, saya sudah ketemu Jaksa Agung, di Banten saja ada 1.000 hektar (tanah sitaan) dan Jaksa Agung siap menyerahkan. Saya sudah berbicara dengan Menteri Keuangan untuk membahas bagaimana tanah ini bisa digunakan oleh rakyat,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi V dengan pemerintah pada 29 Oktober 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk dapat menyiapkan pembiayaan dari program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya berupaya menyelesaikan masalah pembiayaan program 3 juta rumah dengan Wakil Menteri Keuangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dan berbagai pihak swasta.

"Dan berbagai macam metode, tadi saya katakan anggaran saya saja turun dari Rp 14 triliun tahun ini menjadi Rp 5 triliun tahun depan. Itu tidak membuat kita menyerah. Kita harus optimistis," kata dia dalam diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat, Jumat (9/11/2024).

Ia menambahkan, sebelum menjalankan inisiatif tersebut, pihaknya terus memetakan permasalahan yang ada, termasuk yang terjadi di industri pengembang properti.

"Ini bagian dari belanja masalah. Saya juga punya prinsip bukan hanya belanja masalah tetapi belanja dukungan dan belanja peluang. Jadi kita lakukan tiga belanja dalam tiga minggu ini," imbuh dia.

Pria yang karib disapa Ara itu bilang, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk, di antaranya, memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, Maruarar bilang, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa. Tahun depan, saya berani bilang bahwa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Jadi, saya minta para pengembang untuk mempersiapkan diri baik-baik,” imbuh dia.

Sebagai informasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) mendapatkan mandat khusus, yaitu membangun 3 juta unit rumah.

Langkah ini diambil untuk mengurangi backlog perumahan yang tercatat sebesar 12,7 juta unit.

Namun demikian, hal tersebut tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menghitung, program 3 juta rumah membutuhkan anggaran sebesar Rp 750 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID- JAKARTA. Para pelaku industri properti kini menantikan langkah konkret pemerintah dalam mewujudkan program 3 juta rumah dengan dilantiknya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirai.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah.

APERSI, yang beranggotakan lebih dari 5.000 pengembang perumahan di seluruh Indonesia, telah lama fokus pada pembangunan perumahan bagi MBR dan milenial. Sekretaris Jenderal APERSI, Daniel Djumali, menegaskan bahwa lebih dari 90% anggotanya mengembangkan perumahan bagi segmen tersebut.

"Kami mendukung penuh program 3 juta rumah dari pemerintah, yang meliputi 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta di perkotaan, dan 1 juta di wilayah pesisir. Program ini sangat sejalan dengan semangat APERSI," ujar Daniel kepada KONTAN, Selasa (22/10).

Namun, Daniel juga menyoroti pentingnya desain rumah yang memperhatikan kearifan lokal, terutama di daerah pedesaan dan pesisir, di mana kondisi tanah dan lingkungannya sangat bervariasi.

"Setiap wilayah memiliki karakteristik tanah yang berbeda. Misalnya, di Riau dengan tanah gambut atau di Kalimantan Selatan dan Barat yang memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini menuntut struktur pondasi dan desain yang berbeda-beda untuk mencapai hasil maksimal," jelasnya.

Selama 26 tahun, anggota APERSI telah menerapkan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam membangun rumah yang disesuaikan dengan kondisi tanah setempat.

Penerapan strategi ini, menurut Daniel, tidak hanya berhasil menyediakan hunian layak bagi MBR dan milenial, tetapi juga berkontribusi besar dalam mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah tersebut.

"Properti, khususnya perumahan bagi MBR dan milenial, memberikan efek berganda yang signifikan terhadap perekonomian. Sektor ini menciptakan lapangan kerja yang besar dan memberikan dampak bagi lebih dari 170 sektor ekonomi lainnya, terutama di pedesaan, perkotaan, dan wilayah pesisir," kata Daniel.

Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa masih diperlukan tambahan minimal 20.000 unit perumahan lagi untuk menutup kebutuhan yang terus meningkat.

APERSI juga menekankan pentingnya skema pembiayaan yang tepat untuk mendukung program ini.

Daniel menyoroti perlunya skema yang fleksibel dan berkelanjutan, terutama untuk daerah pedesaan dan pesisir yang memiliki tantangan tersendiri.

"Kami mengusulkan skema renovasi atau peningkatan mutu rumah yang efektif dan efisien untuk wilayah pedesaan dan pesisir, yang juga dapat menciptakan lapangan kerja di daerah-daerah tersebut," ungkapnya.

Selain itu, APERSI mendorong skema pembiayaan rumah bersubsidi bagi MBR dan milenial, dengan suku bunga tetap 5% selama 10-15 tahun, serta keringanan fiskal seperti PPN 0%, PPh 1%, dan BPHTB 0% untuk rumah dengan harga di bawah Rp350 juta.

"Perizinan yang cepat, hemat, dan mudah juga sangat diperlukan untuk mendukung program ini," tambah Daniel.

Terkait kuota subsidi, Daniel mengungkapkan bahwa meskipun terdapat tambahan kuota subsidi sebesar 34.000 unit pada tahun 2024, kuota tersebut diperkirakan akan habis pada bulan November.

"Kami berharap Bank Himbara dapat berkreasi dengan menciptakan skema KPR khusus bagi MBR dan milenial yang lebih bersahabat, sehingga kebutuhan hunian layak terus dapat terpenuhi," ujar Daniel.

Dengan komitmen pemerintah yang kuat dan dukungan dari para pengembang yang tergabung dalam APERSI, prospek bisnis properti untuk perumahan MBR dan milenial pada tahun 2024 dan seterusnya terlihat menjanjikan.

"Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama dalam hal skema pembiayaan dan percepatan regulasi yang lebih mendukung pembangunan perumahan bagi masyarakat luas," pungkasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto berencana menghapus pajak perumahan sebesar 16% pada awal tahun menjabat sebagai presiden.

Hal ini diungkapkan oleh Satgas Perumahan Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, yang menyebut pajak yang akan dihapus itu terdiri dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%.

"Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% sementara waktu," kata Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Jakarta, Kamis (11/10).

Hashim menegaskan, mulanya ia mendapatkan usulan ini dari Dirut BTN, Nixon LP Napitupulu dan Anggota Satgas Perumahan Bonny Z Minang agar industri properti lebih bergairah.

Adik Prabowo ini juga bilang, wacana ini sudah dibahas beberapa kali guna mengurangi beban pengembang.

Meski akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, namun ia bilang kehilangan ini bisa digantikan oleh pendapatan dari industri perumahan yang tumbuh bergairah.

"Kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini, negara hilang revenue beberapa, tapi kita nanti akan dapat pajak dari yang lainnya seperti kontraktor, dan revenue lain," ungkapnya.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang menjelaskan saat ini rencana tersebut hanya akan berfokus pada program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kendati begitu, tak menutup kemungkinan segmen kelas menengah atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk mempermudah kepemilikan rumah.

"Hal lain akan dibicarakan nanti," jelasnya.

Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan wacana penghapusan sejumlah pajak pembelian rumah, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak tersebut rencananya akan dihapus pada awal tahun Prabowo menjabat sebagai presiden.

"Sudah kita bahas beberapa kali ada masukan-masukan dari Pak Nixon (Dirut BTN), Pak Bonny (anggota Satgas Perumahan), kalau nggak salah dari SMF ya dan lain-lain agar PPN dihapus 11% dihapus untuk sementara waktu mungkin 1, 2, 3 tahun pertama kita hapus. Ini untuk mengurangi ya beban," tutur Hashim dalam acara Propertinomics Exclusive Dialogue di Hotel Grand Sahid, Kamis (10/10/2024).

Tak hanya PPN, pihaknya juga akan menghapus BPHTB sebesar 5% untuk sementara waktu. Dengan demikian, PPN dan BPHTB yang totalnya sebesar 16% dihapus untuk sementara waktu.

"Terus ada juga 5% BPHTB (dihapus sementara). Ini rekomendasi kita ke pemerintah untuk dihapus 16% untuk sementara waktu," ujarnya.

Penghapusan pajak tersebut dilakukan agar sektor properti kembali bangkit dan bergairah serta sebagai salah satu stimulus ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan.

Meskipun nanti negara kehilangan beberapa pos pemasukan, misalnya dari PPN dan BPHTB, Hashim mengatakan hal itu bisa digantikan dari revenue-revenue yang lain. Belum lagi nantinya akan ada Kementerian Penerimaan Negara yang akan mengatur pemasukan untuk negara.

"Justification untuk mengimbangi loss of revenue kita bisa hitung. Mungkin kawan-kawan dari REI, dari BTN, kalau kita hapus (pajak perumahan) 16% ini negara hilang revenue berapa tapi kita nanti akan dapat dari pajak dan lain-lain, dari kontraktor, dari revenue-revenue lain," paparnya.

Terpisah, Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menuturkan untuk saat ini rencana tersebut akan berfokus pada masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Walau demikian, tak menutup kemungkinan segmen kas menengah ke atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk memudahkan kepemilikan rumah.

"Sementara menengah ke bawah, kita sebut MBR namun tidak menutup juga untuk menengah ke atas akan ada hal lain yang akan kita bicarakan nanti," ujarnya setelah acara kepada wartawan.

Video Pernyataan Prabowo soal PPN 12% Bakal Selektif Untuk Barang Mewah

Video Pernyataan Prabowo soal PPN 12% Bakal Selektif Untuk Barang Mewah